JAKARTA – Berbagai cara telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hak asasi di Papua, mulai dari operasi militer, penerapan otonomi khusus, hingga percepatan pembangunan. Kini, Forum Akademisi untuk Papua Damai mencoba mengusulkan pendekatan resolusi konflik sebagai cara baru penyelesaian

Tengah: Rektor Universitas Parahyangan, Mangadar Situmorang, mewakili Forum Akademisi untuk Papua Damai dalam focus discussion group uang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis 4/5/2017 (doc.kompas) JAKARTA, - Presiden Joko Widodo diminta segera memprakarsai upaya dialogis di Papua untuk mewujudkan

Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla secara Simbolik telah menunjukan kepedulian pada penanganan persoalan papua berupa pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tercatat presiden Jokowi sudah lima kali berkunjung ke Bumi Cendrawasih ini.

Kendati demikian, kekerasan politik dan banyaknya pelanggaran

PELANGGARAN hak asasi manusia (HAM) di Papua dan Papua Barat selama 2016 meningkat hingga 68 kasus ketimbang tahun sebelumnya, 16 kasus. Langkah politik pemerintahan Jokowi-JK yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang keamanan belum berjalan efektif.
Penegasan itu dikatakan Presidium Jaringan

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi menilai, langkah politik Presiden Joko Widodo terkait pembangunan di Papua, ambigu.

Menurut Ahmad, Presiden Jokowi melakukan manuver politik dengan membuka kran demokrasi secara parsial.

“Pemerintah

Peneliti bidang Hak Asasi Manusia Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi mengatakan, meningkatnya kasus pelanggaran HAM selama 2016 di Papua dapat dilihat dalam tiga sektor. Sektor pertama yakni kekerasan terhadap warga sipil berupa penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan. Berdasarkan laporan kondisi

Jakarta - Setara Institute for Democracy and Peace bersama tokoh Papua Neles Tebay Kabaddi meminta pemerintah pusat berdialog dengan masyarakat Papua. Dialog itu terkait isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

"Kami ingin pemerintah membuka dialog dengan warga Papua asli yang

Timika, ANTARA Jateng - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya mengatakan bahwa masyarakat dari tujuh suku yang berada di wilayah sekitar konsesi PT Freeport Indonesia (FI) menginginkan dialog segitiga di antara wakil mereka, pemerintah pusat dan PT FI.

"Masyarakat mau dialog segitiga