google translate

Perspektif JDP
Dialog Papua-Indonesia Menjadi Agenda Mendesak PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 05 Oktober 2012 08:55

 

Akhir-akhir ini telah makin banyak orang dan pihak di Indonesia maupun di luar negeri senantiasa menyerukan bahkan mendorong pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka Dialog dengan semua pihak di Tanah Papua dalam rangka menyelesaikan masalah selengkapnya...

 
No Peace Without Talks in Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 05 April 2012 10:11

Violence is escalating in the country’s easternmost province of Papua. The whole month of October has been characterized by a series of violence.dr-neles-tebay

 

Blood began to be shed in Timika, the nearest town to the US gold and copper mining giant PT Freeport Indonesia on Oct. 10, when a company worker, Petrus Ayemiseba, was shot dead as police fired warning shots to prevent protesting workers from entering a terminal at the company’s site.

 

On Oct. 19, police and troops forcefully dispersed participants of the third Papuan People’s Congress in Jayapura after the latter declared the formation of an independent state and hoisted the outlawed Morning Star flag.

 

The police reportedly fired warning shots to break up the assembly, prompting numerous participants to flee into the hills. The day after at least three bodies were found near the area where the congress was held.

 

At about the same time, unidentified gunmen killed three people within the Freeport compound.

 

The violence did not stop after the congress was dissolved. Mulia Police chief Adj. Comr. Dominggus Oktavianus Awes was shot dead by two unidentified men as he was monitoring the airport in the capital of the Puncak Jaya regency.

 

The police have accused Papuan rebels of perpetrating the murder, which appeared to be confirmed by a letter sent by rebel leader Puron Wonda to Regent Lukas Enembe, claiming responsibility for the killing.

 

On Oct. 25 in Jayapura town, a civilian suffered stab wounds after he was attacked by three masked men and one day later another Papuan was found dead in Wamena, also in Jayapura, possibly as a result of violence.

 

An in-depth analysis is needed to examine whether these acts of violence are connected or separate incidents. In most of the cases, the perpetrators have remained unidentified.

 

Except for the labor protest in Timika, we do not know the motives and objectives of the acts of violence.

 

However, one thing that is sure is that the bloodshed indicates long-standing, fundamental problems that have remained unresolved in Papua.

 

In order to identify and settle these deep-seated problems and prevent acts of violence from recurring, a series of genuine talks between the central government and indigenous Papuans are urgently needed.

 

The proposed peace talks and participants of the dialogue need to be prepared. For the talks to materialize, three things should be taken into consideration.

 

First, the current violence must end to provide a favorable climate for dialogue. President Susilo Bambang Yudhoyono should order the military and police to exercise restraint and refrain from committing violence, so should the Papuan rebels. Both parties should realize that violence never resolved any problem.

 

Indeed, the motives and objectives of the violence should be identified through talks.

 

Meanwhile, the police could conduct an investigation into the acts of violence and publicly announce the perpetrators or the parties responsible for the killings, including those by the security forces.

 

Second, all parties should recognize that the violence and calls for independence in Papua have increased in the 10 years after implementation of the law on special autonomy for Papua. This being so there needs to be an examination of what has gone wrong with the enforcement of the law, which has seen more than Rp 28 trillion (US$3.14 billion) poured in to the province?

 

All the fundamental issues behind the Papuan’s demand for independence are already accommodated in the autonomy law. Therefore, had the autonomy law been fully and consistently implemented by both the central and local governments, then the fundamental problems should have been tackled.

 

The Papuans feel disappointed with the government’s failure to implement the law, which was evident in the raising of the separatist flag and the formation of a transitional government during the third Papuan Congress. Therefore, the Papuans’ expression of discontent with the government cannot be considered treason.

 

Both the central and local governments are parties responsible for the public dissatisfaction. Instead of charging the Papuans with treason, the government should review implementation of the special autonomy law.

 

The government should now initiate a comprehensive evaluation of the implementation of the law. Such an evaluation will be useful to identify obstacles to the enforcement of the law and provide input to the government for improvement.

 

The evaluation will serve as a good start for trust building between the government and the Papuan people.

 

Third, President Yudhoyono should appoint a special envoy to handle the Papua conflict. As the envoy will be responsible for initiating political communication with all Papuan leading figures in Papua, Jakarta and abroad, the figure should be carefully selected so as not to meet opposition from the Papuans.

 

The President has named Lt. Gen. (ret) Bambang Darmono, former Aceh military commander, as head of the special unit for Acceleration of Development in Papua and West Papua.

 

Bambang will face an uphill communication struggle in conveying the message to the Papuans that the government is committed to settle the Papua conflict through peace talks. Once trust is built between the two parties, the dialogue will materialize and enable the government and Papuans to jointly establish a path to peace and prosperity in the province.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/02/no-peace-without-talks-papua.html

 
Papua Road Map: Bagian Perjalanan Damai Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 25 November 2011 10:40

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian konflik di Papua pada 2004 di bawah riset kompetitif LIPI subprogram “Otonomi Daerah, Konflik, dan Daya Saing”.

 

Tim penelitian Papua terlambat satu tahun diban-dingkan tim penelitian lain yang berada di bawah subprogram yang sama, yakni tim penelitian konflik di Aceh, Maluku, konflik kehutanan dan pertambangan, yang telah dimulai pada 2003. Pada 2004, penelitian Papua difokuskan pada pemetaan para aktor dan kepentingan mereka di Papua. Kemudian pada tahun kedua (2005),judul dan fokus penelitian lebih bernuansa positif dengan menganalisis agenda damai dan potensi perdamaian di Papua.

 

Selanjutnya pada 2006, penelitian Papua membahas proses trust building dan rekonsiliasi di Papua dan melakukan studi perbandingan dengan upaya membangun saling percaya yang dilakukan oleh negara lain, seperti di Amerika Latin dan Afrika Selatan. Di akhir 2008, penelitian Papua dibuat dalam sebuah buku yang dikenal dengan Papua Road Map (singkatnya PRM). Intinya, tim PRM bukan hanya menghasilkan pemetaan masalah utama di Papua, namun yang utama adalah menawarkan alternatif solusi damai dan bermartabat di Papua.

 

Secara tidak langsung, pendekatan PRM sangat berbeda dengan berbagai pendekatan yang diterapkan di Papua yang hampir semuanya berdimensi fisik ditambah bernuansa kekerasan. Pendekatan PRM memperhatikan pula pentingnya mengatasi persoalan kemanusiaan yang dimensi nonfisik (intangible) yang berkembang di Papua sejak 1962 sampai sekarang.

 

Empat isu utama di Papua mencakup: Pertama, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.Kedua, pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.

 

Ketiga, sejarah dan status politik Papua yang terus diperdebatkan di kalangan orang Papua,khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Act of Free Choice pada 1962 yang menghasilkan integrasi (reintegrasi) Papua ke Indonesia. Keempat,kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua, terutama bila dilihat dari keberhasilan/kegagalan di empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat,dan pembangunan infrastruktur.

 

Asumsinya, dengan dana otsus yang besar (sejak 2001 sampai sekarang berjumlah Rp28,3 triliun) seharusnya orang Papua sudah jauh lebih sejahtera. Namun, Papua tetap tercatat sebagai daerah paling miskin di Indonesia (Provinsi Papua 38% dan Provinsi Papua Barat 40%). Selain memetakan masalah di Papua, tim PRM juga menawarkan alternatif solusi:

 

Pertama, rekognisi dan pemberdayaan orang asli Papua.Kedua, paradigma baru pembangunan Papua. Ketiga, pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Bagaimana semua ini bisa dilakukan? Selain meneruskan program- program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

 

Saling Berkorelasi

Meskipun keempat isu utama dalam konflik Papua dapat dikategorikan secara terpisah, dalam menganalisisnya cenderung saling berkorelasi. Hal ini antara lain karena rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama,namun tidak pernah coba diselesaikan secara tuntas. Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur.

 

Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

 

Sebagai contoh, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, di mana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

 

Dialog bukan solusi,melainkan media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi p o l i t i k a n t a r a Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi p e n - t i n g dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang.

 

Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog. Pertama, adalah syarat-syarat dialog,meliputi kesetaraan, keterbukaan, saling menghargai. Kedua,menyelesaikan akar persoalan kekerasan di Papua mencakup pembebasan tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penanganan masalah tanah (politik pertanahan), penataan aparat keamanan dan intelijen, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil.

 

Ketiga, dialog harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog. Keempat,dialog nasional harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia, tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai. Tujuan utama dialog adalah untuk mengatasi masalahmasalah nonfisik yang selama ini cenderung diabaikan seperti persoalan rekognisi terkait dengan pengalaman kekerasan dan penderitaan orang Papua (memoria passionis), ketidakamanan dan ketidaknyamanan karena pendekatan represif.

 

Termasuk juga terbatasnya kebebasan politik sipil di Papua,terutama karena stigma separatis yang melekat kuat ditujukan pada mereka yang menyampaikan perbedaan aspirasi politik dengan Pemerintah Indonesia. Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai antara Jakarta dan Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog.

 

Dialog bukan merdeka, dialog juga bukan NKRI,otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah sebuah media, alat, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan,ketegangan, konflik,dan asal-muasal kekerasan di Papua.?

 

Ditulis Oleh: Dr. Adriana Elisabeth
Koordinator Tim Kajian Papua LIPI 2004-2006 &
Anggota Tim Papua Road Map (PRM)

 

Artikel ini pertama kali dimuat di Seputar Indonesia, Jum'at 25 November 2011.

 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/446321/

 

 
PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Jaringan Damai Papua(JDP), Benarkah posisinya di ‘tengah – tengah?’ ALDP-Jaringan Damai Papua(JDP) baru saja menyelenggarakan Konferensi Perdamaian tanah Papua (KPP) tanggal 5,6 dan 7 Juli 2011. KPP sempat mengalami penundaan selama 2 kali dari yang direncanakan akhir Mei dan pertengahan Juni 2011. Konferensi ini diharapkan menghasilkan rumusan mengenai Permasalahan, konsep, ciri dan indikator Papua tanah Damai. Setiap harinya Konferensi tidak kurang dihadiri 600-800 orang terdiri dari sekitar 200 peserta yang datang dari wilayah – wilayah se Papua. Mereka terutama yang telah mengikuti Konsultasi Publik Dialog Jakarta Papua JDP di 19 kabupaten kota sebelumnya dengan komposisi perwakilan adat, perempuan, agama dan pemuda. Selain itu dihadiri oleh para undangan dan pengamat yang berasal dari komponen paguyuban, akademisi, mahasiswa, lembaga keagamaan, pebisnis, investor serta jurnalis, petugas medis dan keamanan dari Dewan Adat Papua. Ada juga pengamat yang datang dari luar Papua, terlihat Letjen(Purn)Bambang Darmono, Prof Ikrar Nusa Bhakti, Prof.Indria Samego, Dr.Elga Sarpaung dan Dr.Richard Chauvel dari Victoria University,para peneliti dan DPD RI dengan setia mengikuti setiap sesi.

 

Pihak DPRP dan DPR PB juga hadir. Secara khusus panitia juga memberikan undangan sebagai pengamat dari pihak KODAM XVII Cenderawasih dan Polda Papua. Sebelum melaksanakan KPP, panitia yang semuanya merupakan anggota JDP telah melakukan berbagai persiapan. Meski awalnya terasa sulit terutama untuk melakukan komunikasi dengan pihak pemerintah terutama pemerintah daerah. Namun akhirnya panitia bertemu dengan Pangdam, Kapolda dan Gubernur. Hal yang paling menarik adalah dengan kehadiran Menkopolhukam RI yang datang secara khusus sebagai keynote speaker pada pembukaan KPP. Dalam undangan JDP menyebutkan bahwa keynote speakernya adalah wakil presiden RI,”kita tahu,wapres yang diberikan tugas khusus mengenai masalah Papua,entah siapa yang mau ditunjuk Wapres,yang penting mewakili pemerintah,’ demikian penjelasan Koordinator JDP, Pastor Dr. Neles Tebay, Pr. Beberapa “friends of dialogue” demikian Dr. Muridan Satrio Widjojo, koordinator JDP Jakarta menyebut orang – orang di Jakarta yang turut mendukung dialog, nampaknya turut menyakinkan pemerintah melalui Menkopolhukam untuk menghadiri KPP.

 

Dialog diawali dengan ibadah singkat, tidak ada laporan dari Panitia, kedua koordinator JDP : Pator Dr. Neles Tebay, Pr dan Dr. Muridan Satrio Widjojo hadir di mimbar, menyampaikan ucapan terima kasih dan maksud diselenggarakannya KPP, kemudian membuka KPP dengan memukul tifa. Setelah itu, Menkopolhukam menyampaikan pidatonya. Kemudian Gubernur, Pangdam dan Kapolda menyampaikan konsep Papua tanah Damai dalam perspektif pemerintah daerah. Sesi selanjutnya pandangan Papua tanah damai dalam perspektif agama dan budaya. Sesi hari pertama, diakhiri dengan presentasi JDP mengenai hasil konsultasi publik yang telah dilakukan baik di kalangan papua pada 19 wilayah maupun untuk kalangan komunitas strategis (pendatang) di 6 wilayah. Kehadiran Menkopolhukam RI, gubernur, pangdam dan kapolda di forum rakyat papua seperti di KPP merupakan moment yang sangat langka sebab dibanyak peristiwa yang melibatkan orang Papua, para petinggi dari Jakarta maupun Papua seringkali menyampaikan alasan untuk tidak hadir. Maka dibagian ini, JDP telah melakukan satu langkah maju untuk membangun komunikasi diantara berbagai pihak. ”Ketika Menkopolhukam berpidato maupun penjabat pemerintah daerah, peserta mendengarkan dengan tenang, tidak ada interupsi ataupun teriakan-teriakan, semua berlangsung dengan baik,ini suatu langkah baik,’ ujar Dr. Muridan Satrio Widjojo. Meski saat pembukaan sempat diwarnai demo di luar gedung dan sebelumnya sempat muncul selebaran-selebaran maupun konferensi pers yang tidak setuju dengan pelaksanaan KPP.

 

Pada hari kedua, diawali dengan ibadah kemudian pembagian komisi-komisi untuk melakukan pembahasan dalam 6 isu : Komisi I membahas bidang politik, Komisi II bidang ekonomi dan lingkungan, Komisi III bidang Sosial dan Budaya, Komisi IV bidang keamanan, Komisi V bidang Hukum dan HAM dan Komisi VI mengenai Dialog. Diskusi di komisi difasilitasi oleh anggota JDP baik anggota JDP dari Papua maupun dari Jakarta dan fasilitator lainnya. Berlangsung hingga siang hari hingga pleno hasil komisi pada hari kedua hanya berhasil menyelesaikan presentasi dari 2 Komisi yakni Komisi Politik dan Komisi Keamanan. Sebagian besar peserta menerima presentasi Komisi, di bagian Komisi politik yang mencuat seperti perkiraan banyak orang yakni masalah penyelesaian status politik Papua. Di komisi Keamanan yang mendapat sorotan besar adalah masalah reformasi sektor keamanan. Setelah dibuka dengan ibadah pada hari ketiga,presentasi komisi dilanjutkan,diawali dengan Komisi III Sosial budaya, Komisi II Ekonomi dan Lingkungan, Komisi V Hukum dan HAM dan Komisi VI Mengenai Dialog.Tidak banyak catatan yang ditambahkan selain mengenai Konservasi hutan, politisasi lembaga adat dan lembaga keagamaan oleh pemerintah. Di bagian hukum dan HAM peserta menyoroti sikap represif negara serta pentingnya pemerintah meminta maaf atas kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi.

 

Yang paling menarik adalah ketika Komisi VI mengenai dialog menyampaikan presentasinya.Untuk mendiator individu yang diusulkan adalah Coffi Annan dan Eni Faleomavega, sedangkan sebagai badan Internasional diusulkan PBB, Melanesian Spearhead Group dan Crisis Management International. Kemudian atas nama negara ada Amerika Serikat, Vanuatu, Ghana, Cina, Inggris, Belgia, Swiss dan China dengan ciri-ciri : Netral, Imparsial dan pihak luar (luar Papua dan Luar Indonesia). Untuk fasilitator diusulkan lembaga internasional dan negara Australia, Afrika Selatan,Inggris,Amerika Serikat,New Zealand dan China. Sedangkan untuk lokasi disebutkan lokasi netral di luar Indonesia. Juru runding disebut 5 orang dengan menyebutkan 17 kriteria, antara lain : memiliki hati nurani dan ideologi Papua merdeka; memahami proses dan sejarah Papua, berasal dari salah satu organisasi politik perlawanan rakyat bangsa Papua dan atau individu yang direkomendasikan oleh organisasi tersebut; diterima oleh sebagian besar organisasi politik perlawanan Papua Barat dan rakyat bangsa Papua barat; memiliki jiwa nasionalisme Papua; memiliki integritas dan loyalitas terhadap upaya-upaya rekonsiliasai dan konsolidasi revolusi Papua Barat; mampu dan bersedia bekerjasama dalam tim negosiasi Papua Barat dan tim juru runding terdiri atas laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang seimbang.

 

Kriteria lainnya adalah juru runding bukan pemimpin tapi mendapat mandat dari pempimpin. Selanjutnya pada Rekomendasi Komisi VI menyebutkan 1). Forum atau Komisi ini hanya memberikan input kepada pihak pelaksana konferensi untuk memperkaya. Selanjutnya tim pelaksana konferensi(JDP) akan melakukan assesment yang lebih intensif dalam membuat penentuan dan keputusan. 2). Dalam membuat assesment, paling tidak ada pertimbangan tentang keberpihakan kepada rakyat bangsa Papua dan 3). Sebelum pelaksanaan dialog, rakyat Papua dan komponen-komponen perjuangan dihimbau agar segera bersatu memilih pempimpin nasional bangsa Papua. Beberapa peserta kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil kerja Komisi VI. Misalnya seorang perempuan dari pengunungan maju ke depan dengan memegang selembar kertas, perempuan tersebut berniat akan membacakan nama-nama juru runding yang sudah ada dalam genggamannya namun dicegah oleh beberapa orang. Di sisi yang lain ada pertanyaan –pertanyaan substantif yang muncul seperti : Jika juru runding bukan pempimpin, maka siapa pemimpin orang Papua?, Kita perlu melakukan antisipasi jika dialog gagal dan bagaimana kita mendesak pemerintah untuk segera melakukan dialog dengan rakyat Papua?. “itu menjadi pekerjaan kita bersama untuk merumuskannya di tempat yang lain”, ujar Markus Haluk dari meja pimpinan sidang. Markus Haluk, Anum Siregar, Dominggus Pigay, Pendeta Ketrina Yabansabra dan Haji Ahmad Waros Gebze adalah 5 orang pimpinan sidang KPP.

 

Agenda selanjutnya adalah Penyampaian hasil kerja dari tim perumus. Hasil ini dirumuskan dari hasil kerja Komisi I, II, III, IV dan V. Rumusan ini diharapkan menawarkan satu langkah maju untuk mulai keluar dari hasil – hasil diskusi yang cenderung berfokus pada mengidentifikasikan masalah saja. Dalam rumusan disampaikan sejumlah indikator Papua tanah damai dari bidang politik, Ekonomi dan Lingkungan, Sosial Budaya, Keamanan dan Hukum dan HAM. Di bidang politik : Orang asli Papua merasa aman,tentram dan sejahtera hidup diatas tanahnya serta mempunyai hubungan yang baik dengan sesama,alamnya dan tuhannya; Tidak ada lagi stigma separatis; perbedaan pandangan politik tentang status politik papua telah diselesaikan; orang asli Papua selalu dilibatkan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan rakyat Papua.

 

Di bidang ekonomi dan lingkungan antara lain menyebutkan: Seluruh tanah ulayat oang asli Papua telah dipetakan dengan baik ;pengelolaan SDA dilakukan dengan cara–cara yang memperhatikan kelestarian alam; menghargai kearifan lokal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk orang asli Papua; perusahaan yang merusak lingkungan dan merugikan pemilik tanah ulayat diberikan sanksi hukum dan administratif dan Pemberdayaan orang asli Papua diberbagai sektor ekonomi dapat dilakukan melalui regulasi yang berpihak ada orang asli Papua. Di bidang sosial budaya, antara lain berisi : Hak – hak dasar orang asli Ppaua termasuk adat istiadat dan norma-norma diakui dan dihargai; kebijakan yang mengarah pada depopulasi orang asli Papua seperti program KB yang membatasi kelahiran ahrus dihentikan; kualitas pendidikan terus ditingkatkan dengan kurikulum yang kontekstual serta pengelolaan dana pendidikan yang sesuai sasaran dan tujuan, diskriminasi terhadap penderita HIV dan Aids diakhiri.

 

Di bidang keamanan, antara lain menyebutkan: Aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan menghormati HAM demi menjamin rasa aman bagi orang asli Papua; pos-pos militer hanya didirikan di daerah perbatasan antara negara yang bukan merupakan pemukiman penduduk; pengurangan pasukan non organik TNI dan Polri di seluruh tanah Papua; Operasi intelejen yang intimidatif dan tidak memberikan rasa aman dihentikan; TNI dan POLRI dilarang berbisnis dan berpolitik serta diberikan sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar dan pelarangan aparat keamanan yang bekerja sebagai ajudan atau tenaga keamanan bagi pejabat sipil. Di bidang Hukum dan HAM, antara lain menyebutkan: Orang asli Papua bebas berekspresi, berpendapat dan berkumpul; kebijakan yang menghambat kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul sudah diakhiri, kekerasan negara terhadap orang asliPapua termasuk perempuan dan anak sudah diakhiri; pelaku kekerasan negara diadili dan dihukum sesuai dengan rasa keadilan orang asli Papua dan korban dan pengadilan HAM didirikan di Papua. Setelah penyampaian Indikator Papua Tanah Damai,acara dilanjutkan dengan pembacaaan deklarasi yang dilakukan oleh koordinator JDP di Papua, Dr. Pastor Neles Tebay yang didampingi oleh koordinator JDP Jakarta Dr. Muridan Satrio Widjojo dan pimpinan sidang.

 

Reaksi berbagai pihak terhadap Deklarasi tersebut sangat beragam: Mengejutkan; seperti per yang melonjak tinggi; diskriminatif; berbeda dengan kampanye JDP sebelumnya dan ada juga yang mengatakan hal itu biasa saja dan sudah dapat diduga sebelumnya hanya ada beberapa yang sepertinya tidak taktis dan lain sebagainya. Sesungguhnya mengejutkan, sebab pertama sebagai suatu deklarasi terlalu diisi dengan hal – hal tehnis yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari hasil komisi dan menjadi bagian lain dari laporan pelaksanaan kegiatan. Kedua, terasa aneh sebab deklarasi tersebut tidak ditandatangani oleh pimpinan sidang, koordinator JDP ataupun bagian lain dari pelaksana KPP. Bahkan yang menandatangi seolah orang-orang tertentu yang sudah dipilih. Majelis Muslim Papua (MMP) meski organisasinya disebutkan dalam Deklarasi tersebut, menyatakan tidak turut di dalam Deklarasi. Timbul pertanyaan sebenarnya siapa pemilik deklarasi tersebut? Sebab Deklarasi semestinya mengakomodir pandangan berbagai pihak yang merupakan peserta KPP dan dilakukan secara terbuka. Ketiga, ada beberapa kriteria dari Juru runding yang kesannya tidak taktis apalagi dengan secara tegas menyebutkan 5 orang sebagai juru runding.

 

Jika saja isi Deklarasi hanya sampai pada kriteria juru runding tanpa menyebut nama – nama hal ini akan menjadi ruang konsolidasi dan refleksi tajam dari berbagai komponen faksi di Papua untuk saling membaca dan menentukan posisi dan kesediaan diantara mereka. Akan tetapi dengan menyebut 5 nama, dikhawatirkan akan memunculkan reaksi negatif dari faksi-faksi atau tokoh Papua lainnya. Di bagian lain, ada pertanyaan apakah 5 orang yang disebutkan itu memang sudah menyetujui sebelumnya?. Setuju bahwa posisi mereka hanya sebagai Juru runding dan bukan pemimpin?. Apakah amanat ini dapat dijalankan secara tepat dan aman diantara mereka? sementara kita tidak tahu kapan dialog dilakukan?. Keempat, fungsi JDP yang selama ini sebagai fasilitator kemudian dipertanyakan. Bukankah selama ini JDP menyebut dirinya sebagai ‘ditengah-tengah’ dan hanya bertugas ‘buka kebun’, membangun pemahaman dan dukungan mengenai tawaran konsep dialog Jakarta Papua. JDP tidak boleh mengeluarkan pandangan dan bertindak yang memberi kesan seolah sebagai penentu hal – hal yang sifatnya subtantif untuk pelaksanaan dialog ataupun membawa pesan pihak –pihak tertentu saja. ”JDP sebagai jembatan untuk berbagai pihak agar dapat membangun komunikasi, sebagai jembatan maka JDP siap untuk diinjak-injak”, penjelasan Dr.Muridan Satrio Widjojo.

 

Menurutnya ini merupakan langkah yang masih sangat awal namun sudah cukup baik karena di forum yang sama pemerintah Indonesia telah menyampaikan pandangannya demikian juga dari rakyat Papua. ”Sekarang semua pihak masih bicara soal posisi, Deklarasi tersebut adalah posisi yang ditunjukan oleh orang Papua, dalam dialog memang diawali dengan bicara posisi setelah itu orang akan bicara kepentingan, selalu ada agenda yang sangat kuat tapi juga ada yang ‘soft’. Pemerintah bicara NKRI harga mati dan Orang Papua akan bicara ‘merdeka’ harga mati, sama-sama harga mati, tapi mari kita cari yang harga hidup” tambahnya.  Dalam kata sambutan penutupan KPP, Koordinator JDP mengatakan: untuk menemukan jalan keluar dari persoalan di papua ada 5 kelompok yang harus dilibatkan yakni Orang Papua di Indonesia; Penduduk Papua di tanah Papua (rakyat, pemerintah dan swasta); Orang Papua yang hidup di luar negeri, Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka(TPN/OPM) dan Pemerintah Pusat di Jakarta.

 

Ke lima kelompok ini mesti terlibat dan dilibatkan hanya dengan melibatkan lima kelompok ini maka perjuangan Papua Tanah damai akan menjadi perjuangan bersama. Maka dengan penjelasan tersebut JDP harus tetap berjalan sesuai komitmen awalnya, membuka ruang untuk memfasilitasi berbagai pihak agar tidak muncul kecurigaan terhadap JDP bahwa JDP hanya berdiri mewakili kepentingan pihak tertentu. Jika Deklarasi dalam KPP kali ini menunjukkan posisi orang asli Papua, sejalan dengan itu JDP semestinya juga membuka ruang untuk memfasilitasi berbagai kepentingan pihak lain yang ada di Papua termasuk pihak non Papua. KPP dan Deklarasi seolah menunjukkan dialog Jakarta Papua sudah dekat, ekspektasi yang ditunjukan karena kehadiran berbagai komponen rakyat Papua serta pemerintah pusat dan daerah. KPP dan Deklarasi bisa juga menjadikan titik balik yang membuat gagasan dialog menjadi jauh kembali. Meminjam istilah Sekjend PDP Thaha Alhamid ‘jendela – jendela kecil yang bisa dirombak menjadi pintu’ ,mungkin akan tertutup dan akan ada tambahan gembok dimana– mana. Kini, semua pihak diajak untuk merekonstruksi ulang posisi dan kepentingannya di dalam dialog Jakarta Papua. Siapa saja termasuk berbagai negara dan lembaga internasional. Sebagai gagasan, dialog telah lahir dalam keputusan Konggress Papua tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI tahun 2000.

 

Gagasan dialog bergulir kembali dalam buku Papua Road Map dan Buku pastor Neles Tebay kemudian melahirkan JDP. Yang terpenting dialog mesti dipandang sebagai misi bersama untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua menjadi Papua tanah damai . Dimana saja dengan payung organisasi atau institusi apa saja atau mungkin secara individu. Dialog semestinya terus dikampanyekan, dialog dalam arti luas : terus berdialog untuk kepentingan apa saja; mulailah sesuatu dengan berdialog untuk kepentingan apa saja : dialog yang sejajar, bermartabat dan mengakomodir kepentingan semua orang. Adapun pertanyaan – pertanyaan kunci seperti : siapa pemimpin Papua, bagaimana jika dialog gagal dilaksanakan, bagaimana cara mendesak pemerintah untuk mendukung dialog dan bagaimana untuk memfasilitasi kepentingan semua orang di Papua tentulah mesti dijawab bersama. (ALDP) Sumber: http://www.aldepe.com/2011/07/jaringan-damai-papuajdp-benarkah.html

 
Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Jakarta-Papua (2) PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Pada edisi sebelumnya, saya bercerita tentang mengapa Konsultasi Publik (KP) Dialog Jakarta-Papua diperlukan. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita sejauh mana KP dapat dilangsungkan di Tanah Papua dan keadaan apa saja yang dihadapi oleh Jaringan Damai Papua (JDP).

 

Masukan-masukan dari kegiatan konsultasi publik (KP) di sembilan kabupaten telah dicatat oleh JDP. Hal-hal yang menyangkut TOR Dialog semacam representasi, agenda atau materi dialog serta keterlibatan pihak ketiga di dalam dialog sudah dihimpun. Pelajaran dan pengalaman selama konsultasi publik juga akan dilaporkan secara menyeluruh. Untuk sementara ini, demi lancarnya proses pra-dialog, hasil-hasil KP JDP akan dikomunikasikan secara hati-hati kepada pimpinan-pimpinan Papua dan pihak pemerintah Republik Indonesia di Jakarta sebagai bekal persiapan dialog.

 

Model konsultasi publik yang mengundang 50 pemimpin Papua akar rumput di masing-masing wilayah berlangsung secara mulus di Wamena, Timika, Biak, Enarotali, Merauke dan Jayapura.

 

Model KP yang mengundang 50 pemimpin Papua akar rumput di masing-masing wilayah berlangsung secara mulus di Wamena, Timika, Biak, Enarotali dan Merauke. Para peninjau yang di luar dari 50 perwakilan diijinkan untuk berada di dalam ruangan dan jika mereka memiliki pertanyaan atau komentar mereka dapat meminta salah satu dari perwakilan untuk meneruskan pertanyaan atau komentar mereka. Selama waktu jeda, mereka melobi perwakilan yang mereka kenal untuk menyampaikan aspirasi mereka. Praktik yang baik sudah terjadi di Biak dan Merauke.

 

Beberapa kelompok masyarakat Papua ada yang merasa kurang nyaman dengan sistem representasi 50 orang yang diperkenalkan oleh JDP. Perwakilan masyarakat yang jumlahnya 50 orang dianggap tidak cukup. Ini jelas sekali terlihat saat KP di Sorong dan Manokwari. Ketidakpercayaan terhadap pemimpin sendiri masih tinggi. Ketidakpercayaan dan kecurigaan terkait dengan pengalaman pahit sejarah Pepera 1969. Mereka juga menuduh bahwa KP dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Yang mereka inginkan adalah suatu KP di mana semua orang dapat mendengar dan menyatakan gagasannya tanpa batasan.

 

Banyak peserta akhirnya menyadari pentingnya konsolidasi dan persatuan di kalangan pemimpin Papua dan kalangan akar rumput agar mampu mempersiapkan lahan untuk dialog.

 

Banyak peserta akhirnya menyadari pentingnya konsolidasi dan persatuan di kalangan pemimpin Papua dan kalangan akar rumput agar mampu mempersiapkan lahan untuk dialog. Otokritik ini muncul banyak kali terkait dengan kondisi sosial politik masyarakat yang terfragmentasi di dalam sekat-sekat etnisitas, faksi-faksi politik dan keagamaan. Selain itu, partisipan KP juga menyadari bahwa kebijakan pemerintah tentang pemekaran provinsi dan kabupaten dan rekrutmen anggota baru “Barisan Merah Putih” memperburuk friksi dan fragmentasi yang sudah ada di kalangan masyarakat.

 

Mayoritas partisipan KP kebanyakan datang dari kelompok-kelompok pro-merdeka atau kelompok moderat tengah lainnya. Meskipun kelompok pro-Indonesia semacam kelompok “Merah Putih” telah diundang, mereka cenderung untuk tidak hadir kecuali di Wamena. Di Wamena ada tiga partisipan KP dari pro-“Merah Putih” yang hadir ternyata tidak diganggu sama sekali dan bebas menyatakan pendapatnya. Pada saat yang kurang lebih sama, di Wamena kelompok “Merah Putih” juga melakukan pertemuan di suatu hotel di Wamena.

 

Perwakilan kelompok bersenjata yang sering disebut dengan TPN/OPM juga hadir pada KP di sejumlah kabupaten, misalnya di Wamena, Timika, Biak, Manokwari dan Enarotali. Tidak satu pun dari mereka yang secara terbuka menolak gagasan dialog. Semuanya menyatakan persetujuannya terhadap gagasan JDP. Di Timika utusan khusus kelompok ini bertemu dengan pimpinan JDP dan secara eksplisit menyatakan dukungan mereka.

 

Penolakan datang dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang menuntut referendum yang memang menjadi agenda bersama mereka dengan Free West Papua Campaign di bawah kepemimpinan Benny Wenda di Oxford Inggris. Meskipun mereka menolak, JDP tetap mengundang perwakilan kelompok ini. Di Manokwari dan Timika perwakilan mereka hadir. Konsisten dengan agenda mereka sendiri, mereka menuntut referendum sebagai jalan penyelesaian konflik Papua. Kalau pun diadakan dialog harus melibatkan pihak ketiga internasional. Sebagai tambahan, mereka menyatakan kecurigaan pada LIPI sebagai salah satu inisiator KP karena LIPI adalah lembaga negara. Ini penting untuk dicatat bahwa JDP bersifat terbuka dan merangkul semua pihak.

 

Format mediasi dan agenda dialog bukanlah wewenang JDP sebagai fasilitator. Hak dan wewenang untuk menentukan format mediasi dan agenda dialog berada di tangan pihak-pihak yang berkonflik yakni pemerintah Indonesia dan pemimpin Papua.

 

Selama KP diadakan, ada dua demo yang diberitakan oleh koran lokal menolak Dialog Jakarta-Papua. Meskipun demikian, setelah pembicaraan dengan koordinator JDP dengan pendemo, pertama, disimpulkan bahwa ada semacam salah paham di pihak pendemo tentang konsep dialog yang kemudian diperburuk oleh rumor sms di antara aktivis lokal. Kedua, di Manokwari misalnya, demo dibuat oleh beberapa orang dari KNPB dan WPNA yang menuntut dialog internasional yang menjamin keadilan. Itu berarti bahwa mereka tidak menolak gagasan dialog itu sendiri. Mereka mencurigai bahwa JDP sudah menentukan format dialog nasional tanpa mediator internasional. Perlu dipahami, format mediasi dan agenda dialog bukanlah wewenang JDP sebagai fasilitator. Hak dan wewenang untuk menentukan format mediasi dan agenda dialog berada di tangan pihak-pihak yang berkonflik yakni pemerintah Indonesia dan pemimpin Papua.

 

Kehadiran agen-agen intelijen dalam jumlah lebih dari sepuluh orang di masing-masing KP sangat menyolok dan cenderung mengganggu ketenangan panitia lokal dan partisipan.

 

Kehadiran agen-agen intelijen dalam jumlah lebih dari sepuluh orang di masing-masing KP sangat menyolok dan cenderung mengganggu ketenangan panitia lokal dan partisipan. Di Wamena paling tidak ada duabelas agen intel di dalam dan di luar gedung pertemuan. Bahkan salah seorang agen mengambil materi KP tanpa ijin sehingga mengundang reaksi tak ramah panitia. Di Biak beberapa agen intel dengan mengacungkan pistol mengejar salah satu anggota panitia lokal yang untungnya dapat diselamatkan. Jumlah agen intel yang hadir terbanyak di Merauke. Mereka tersebar di dalam gedung, di pintu masuk, di jendela-jendela gedung dan berseliweran di sekitar acara. Mereka memotret, merekam suara dan gambar dengan cara yang menyolok. Bahkan salah seorang perwira intel mendesak untuk mendapatkan daftar partisipan. Panitia diancam, jika daftar tak diberikan, acara serupa akan dibubarkan di kemudian hari.

 

KP yang sudah dilaksanakan belum berhasil melibatkan kelompok “Merah Putih” secara signifikan. Oleh karena itu diperlukan program khusus untuk mendekati mereka. Meskipun demikian perlu disadari bahwa instansi pemerintah tertentu juga secara diam-diam memobilisasi mereka untuk membuat pertemuan yang melawan KP versi JDP. Jika ini benar-benar dijalankan secara meluas, JDP perlu membuat tim khusus untuk mengantisipasi delegitimasi yang sudah dijalankan oleh kelompok tersebut tetapi harus dengan cara-cara damai dan demokratis.

 

… ada kebutuhan untuk membuat kampanye publik dialog Jakarta-Papua terutama untuk publik di tingkat provinsi dan nasional.

Beberapa pihak mengatakan bahwa KP belum berhasil menjangkau publik yang lebih luas dari kelompok sasaran yang sudah didekati. Oleh karena itu ada kebutuhan untuk membuat kampanye publik dialog Jakarta-Papua terutama untuk publik di tingkat provinsi dan nasional. Ada banyak lembaga penting dan tokoh-tokoh kunci yang belum didekati oleh JDP. Pada masa mendatang JDP melihat pentingnya pendekatan yang lebih sistematis pada organisasi keagamaan, jurnalis, LSM, organisasi perempuan, mahasiswa dan pemuda serta publik secara meluas.

 

Dengan segala kekurangannya, JDP dalam kerjanya mengutamakan kejujuran dan keterbukaan. JDP hanya bisa berhasil jika masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia memberikan dukungan pada proses yang sudah dimulai. JDP tidak memberikan janji hasil apa pun tetapi berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendorong proses dialog yang demokratis, jujur, dan bermartabat. (MSW)

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 10 dari 11