google translate

Perspektif JDP
Dialog, Panah, dan Sepak Bola PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 28 Maret 2013 07:02

Oleh: Pater Neles Tebay


neles tebay pr

Kemeja putih yang peter neles kenakan basah oeh keringat, terik matahari menyerang pria yang berbobot 95 kilogaram itu saat naik ojek menuju tempat pertemuan dengan kami di plaza Indonesia. Neles memang pengguna setia transportasi informal tersebut di Jakarta. Sore itu, ia baru saja menumpang ojek dari taman Suropati menteng- tempatnya menemui kolega dari union of catholic asia news (kantor berita katolik asia) ke plaza Indonesia, jalan Thamrin.

 

Sebelumnya itu, dengan ojek juga Neles mengurus visa dari kedutaan Korea Selatan. Pada tiga belas maret lalu, ia diundang ke Soul untuk menerima penghargaan perdamaian dari TheTji Haksoon Justice and peace Foundation ( Yayasan Keadilan dan Perdamaian the Tji hakson) Neles dinilai berdedikasi tinggi mendorong pembicaraan damai dan perlindungan hak asai manusia (HAM) di papua.

 

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) ini mengatakan jangan banding harga ojek di Jakarta dan diPapua, jika ia membayar jasa ojek, rata-rata RP 15ribu, sedangkan di Oksibil Pegunungan Bintang Papua, kata dia harga seliter bensin saja Rp 150 ribu, harga ojek? Bisa mencapai 200 ribu!

 

Hidup di Papua memang mahal, ketika di tanya apa yang murah di Papua, Neles menjawab “nyawa manusia” Heru Triwiyono, maria Rita, dan fotografer Dwianto wibowo dari Tempo, selasa dua pekan lalu berbincang dengan nya, meski berada di café, dia memesan jus sirsak. Saya sudah bosan dengan kopi. Ha ha ha” kata anak petani kopi ini.

 

Apa yang anda lakukan setelah mendapat penghargaan ini?

Saya akan mensosialisasi dialog damai Jakarta-Papua ke masyarakat. Kami sudah melakukan 19 kali dialog publik tentang rencana ini, mulai februari 2010.dialog itu tidak hany di Papua, kami juga menggelar di Jakarta dan kota lain, seperti Yogyakarta.

 

Hasil sosialisasio itu bagaimana?

Dewan adat papua (DAP) pimpinan Gereja, pimpinan lima Agama di Papua, bahkan kami mendapat dukungan dari pendatang dan partai politik seperti Golkar, PDIP, PAN tapi seperti pejabat tidak mendukung. Mereka takut karena karier politik mereka bisa mati karena, Ide Dialog Papua, oleh pemerintah pusat di identikan dengan Papua Merdeka (OPM)

 

Apa kendala saat kampanye Dialog Jakarta-Papua?

Pertama pasti dihujat, waktu peluncuran buku saya, angkat penah demi dialog, pada 2009 saya dicaci maki oleh orang Papua yang hadir. Mereka bilang saya penghianat, tidak percaya Indonesia sampai kiamat. Macam-macamlah tapi saya diam saja. Saya bilang terima kasih. Mau terima dialog silahkan, mau tolak silahkan.

 

Selama ini siapa saja yang mengkampanyekan ide Dialog Jakarta-Papua?

Jaringan Damai Papua. Kami memiliki 45 anggota, semua orang muda,kecuali saya dan Muridan Satrio Widjoyo. Mereka sukarela bekerja demi perdamaian di Papua, tidak di gaji dan tidak mewakili kelompok.

 

Pernah mendapat ancaman?

Pernah saya dapat SMS, isinya begini, “awas nanti you habis”. Itu dari yang pro Papua merdeka.mereka secara terang-terangan bilang kalau saya bicara terus tentang Dialog peti mayat sudah disiapkan.

 

Memang gawat itu?

Selama 50 tahun, sejak bergabung dengan Indonesia pada 1 mei 1963, konflik di Papua terus ada, ingat tahun tahun emas 50 tahun. Bahaya Jakarta dan Papua hanya saling membicarakan satu sama lain, tapi tidak berbicara satu sama lain, tuntutan mereka, Referendum dan, dan penembakan tetap terus ada, kita mau mengorbankan terus menerus warga sipil, polisi, dan TNI? Ini harus Dialog!

 

“Saya ini Jembatan. Jadi jembatan itu resikonya memang siap di injak.”

Tapi anda di tuduh pro OPM dan disisi lain Pro Indonesia?

Saya ini jembatan. Karena hadir di tengah,setiap pihak mengharapkan pro ke mereka. Tapi itu resiko menajdi orang tengah, saya di tengah tapi tidak diam. Saya bekerja. Saya sudah siap menerima tuduhan. Jadi jembatan itu resikonya memang harus di injak.jembatan kalau berfungsi, akan di lalui. Kalau tidak berguna ya dimakan rayap.

 

***

Neles, yang di miliki darah suku Mee, lahir pada 13 februari 1964 di Godide, kabupaten Dogiyai lokasinya sebelah barat pegunungan tengahh Papua. Ia adalah anak pertama dari istri pertama ayahnya, Marius Tebay,jumlah saudaranya delapan, tapi yang hidup tinggal separuh. Separuh lainya meninggal karena sakit.

 

Hampir setiap hari , sejak kecil, Neles melihat ayahnya berdiskusi dengan warga kampung di halaman rumahnya. Sebagai kepala kampung, ayahnya bertugas sebagai mediator jika ada pertikaian menurut Neles, ayahnya itu bak hakim karena di percaya menentukan jumlah denda adat yang di dikenahkan kepada pihak yang di nilai bersalah. “ ujar penyuka warna biru ini. Pengalaman melihat Dialog itu menjadi inspirasinya kini.

 

Cara ayah mendidik anak-anak nya cukup unik, jika perkelahian antar anak-anak lelaki, kata Neles, sang ayah justru membiarkan. Siapa yang kalah akan sendirinya bagai perempuan. Kalau sudah tenang, sang ayah memberi tahu maksudnya. “ kalau orang lain pukul, jangan terima. Kalau kamu benar, hajar,” ujar Neles mengulang perkataan ayahnya.

 

Apakah anda punya pengalaman langsung dengan termasuk saat kecil?

Saya mengamalami perang antara anak sekampung. Saya hidup dalam budaya perang. Anak lelaki di Papua sejak kecil sudah diajari perang oleh orang tuanya. Kami juga diajari membuat busur dan anak panah. Bapak, yang jadi pelatih saya, biasanya jadi tembakan sasaran tembakan. Saya menembak ke arahnya agar bisa menembak dengan tepat, tapi tidak memakai anak panah yang tajam, kami memakai yang tumpul, tersebut dari bambu.

 

Apakah anda pernah terlukah?

Di perut saya pernah tercancap anak panah,luka itu mengeluarkan darah. Itu karena perang antara anak sepulang sekolah, tapi tidak semacam tawuran. Bukan di obati oleh bapak, saya malah di omeli, saya di salahkan karena tidak punya strategi perang yang baik. Tapi, setelah di omeli, saya di obati. Besoknya saya berangkat ke sekolah sama anak yang memanah saya.

 

Artinyah, kekerasan memang sudah sangat lekat dengan masyarakat papua?

Kami memang didik untuk menjadi petarung perang. Setekah perang biasanya kami merembuk, berdialog. Kami menggelar pesta perdamain dengan membakar babi. Karena itu Dialog bukan kami impor dari luar. Itu merupakan bagian dari budaya Papua untuk menyelesaikan masalah, memang ada perang, tapi itu cara paling akhir setelah bicara. Kekerasan tidak baik, itu betul. Menyelesaikan masalah secara damai,itu lebih betul. Itu yang kami ingin buat.

 

Kenapa anda memilih jadi pastor, tidak meneruskan profesi ayah sebagai petani kopi?

Saya sudah bosan sama kopi. Ha ha ha . awalnya karena saya belajar di Sekolah Tinggi Teologi di Dogiyai. Alasannya mutu pendidikannya bagus. Dari situ saya tahu masyarakat Papua membutuhkan seorang Pater (Pastor). Orang Papua itu relah mendayung atau pergi kemana pun hanya untuk merayakan Natal dan beribada bersama dengan Pater.

 

Bukankah anda mantan jurnalis?

Saya ini sudah menjadi wartawan sejak 1987, diantaranya media mingguan Tifa Irian, yang saya baca sejak kecil. Artikel pertama saya berjudul kitorang tahu tngkap ikan, tapi tak tahu tanam padi. Itu di muat di buletin kabar dari kampung,koran lokal Papua. Tulisan itu menceritahkan bagaimana pendatang dari jawa bisa menanam padi, sementara pribumi bisa mencari ikan.

 

“ Yang di harapkan orang Papua sebenarnya cuma telinga yang bisa mendengarkan mereka.”

******

Neles mengambil program Doktor bidang Misiologi di Universitas Kepausan Urbania. Meski Sekolah di Roma, ia bukan pecintah berat AS Roma. Neles justru kesengsem oleh klup kota mode, AC Milan, dan tentunya Persipura. Tapi ia jarang ke stadion karena lebih menikmati menyeksikan sepak bola di layar televisi. Alasannya sederhana: bisa melihat gol berulang kali. Selama di Roma setiap Rabu dan Ahad sore, Neles tidak pernah belajar dan keluar asrama. Ia selalu duduk di depan televisi menyaksikan diskusi sepak bola di televisi lokal Italia. “ saya suka melihat Dialog sepak bolah dan analisis pertandingan,” kata Neles yang menulis Makalah berjudul The Reconciling mission of the Church in west papua in the light of reconciliatio et paenitentia untuk di sertasinya.

 

Bagaimana anda melihat kasus penembakan di tingginambut, puncak jaya, dan sinak, Puncak yang menewaskan perajurit TNI dan Empat warga sipil?

Kasus itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi warga Papua. Kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, harusnya di serang pendukung dan figur yang menang. Tapi kenapa tentara? Pertanyaannya lagi? Kalau pelaku berasal dari kampung lain. Bagaimana mereka tahu bahwa pada hari itu Tentara naik ke atas, menuju lapangan terbang dan tidak bersenjata? ini yang saya tidak mengerti. Semoga Infestigasi Polda Papua bisa mengungkapkan.

 

Lebih banyak mana, warga papua yang pro-OPM atau yang Pro – Indonesia?

Susah mengukur. Anda tanya kepada yang pro merdeka, anda akan mendapat jawaban:99 persen orang papua mau merdeka. Tapi, kalau anda tanya kepada pro Merah-Putih, jawabanya: 99 persen orang Papua itu pro NKRI.

 

Sebenarnya apa yang masyarakat papua inginkan?

Yang di harapkan orang Papua Cuma telinga yang bisa mendengarkan mereka. Ketika mereka merasa tidak di dengar itu artinya kita mau sampaikan   ke mereka bahwa mereka bukan Manusia. Tapi ketika anda duduk dan mendengarkan, mereka akan senang, merasa di terima, kerena mereka seperti memperoleh martabatnya sebagai Manusia.

 

Sumber: Dimuat pada koran Tempo Cetak, pada Minggu 17 maret 2013 halaman 10-11 di salin Oleh Kilion Wenda

 

 
Dialog Papua-Indonesia Makin Penting Pasca Penembakan Di Puncak Jaya PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 25 Februari 2013 10:41

Oleh : Yan Christian Warinussy*

 

Peristiwa penembakan yang terjadi, pada Kamis 21 Februari 2013, di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua, telah menewaskan delapan orang anggota TNI, dan melukai dua orang lainnya. Satu orang diantaranya diketahui berpangkat perwira.

 

Ini semakin menjadi fakta actual dan termasa yang seharusnya mampu mendorong dan mendesak Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membuka Dialog Papua–Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Jika kita menyimak pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Yorrys Raweyai dalam acara Kabar Indonesia Malam di TV One, Jumat 22 Februari 2013, sekitar pukul 20.00 WIT, dimana dia menegaskan juga bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia segera membuka Dialog Papua-Indonesia.

 

Raweyai yang juga salah satu Pimpinan Dewan Adat papua [DAP] di perantauan itu juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Dialog Damai tersebut haruslah melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] dan Organisasi Papua Merdeka [OPM] serta berbagai komponen perjuangan politik di Papua maupun yang ada di luar negeri bersama pemerintah Indonesia sendiri.

 

Di lain pihak, mantan Bupati Puncak Jaya yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Papua Lukas Enembe dalam acara yang sama menjelaskan bahwa dirinya sendiri pernah mendekati pimpinan kelompok sipil bersenjata yang diduga bertanggung jawan atas peristiwa penembakan yang terakhir ini.

 

Enembe sempat mencatat bahwa kelompok yang dipimpin oleh Goliath Tabuni memiliki 30 pucuk senjata api, kelompok Rambo memiliki 30 pucuk senjata api, dan kelompok Merunggeng memiliki delapan pucuk senjata api.

 

Merunggeng sempat “dibujuk” turun dari Puncak Jaya dan diajak ke Jakarta oleh Enembe. Menurut Enembe dia sudah berkali-kali melakukan pendekatan dengan Goliath Tabuni, tapi sulit untuk menyadarkan Tabuni, karena Tabuni memiliki ideologi yang berbeda yaitu menginginkan Papua Merdeka lepas dari Indonesia.

 

Sehingga pemenang Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Propinsi Papua belum lama ini mengharapkan agar persoalan konflik di Papua, khususnya di Puncak Jaya ini segera diselesaikan cepat dan dia malah tidak ingin Tanah Papua dijadikan proyek besar.

 

Muncul pertanyaan disini, proyek besar seperti apa? Siapa yang menjadi Tanah Papua sebagai proyek? Siapa-siapa saja pemilik proyek besar itu? Ini semua perlu dikaji dan didalami secara baik, sistematis dan berdasarkan studi-studi investigative dan partisipatif yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah tentunya.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan [Kapuspen] TNI yang juga memberi keterangan dalam acara tersebut menceriterakan dengan sangat sederhana bahwa penembakan yang terjadi itu diakibatkan karena adanya “kecemburuan” dari pihak sipil bersenjata terhadap adanya hubungan sosial yang sangat baik diantara anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas dengan masyarakat di Tingginambut dan SInak itu sendiri.

 

Hal inilah yang menurut pihak TNI telah menjadi alasan yang menyebabkan kelompok sipil bersenjata tersebut melakukan penyerangan dan menewaskan delapan orang prajurit serta melukai dua orang prajurit dan perwira lainnya.

 

Alasan tersebut bagi saya amat menggelikan dan juga fatal, karena begitu gampangnya sekelompok personil pasukan militer yang sedang bertugas di daerah konflik yang berbahaya seperti Tingginambut dan Sinak tidak mewaspadai setiap waktu dan situasi apapun.

 

Fakta yang ada saat ini adalah bahwa sepanjang tahun 2012 yang baru lalu hampir setiap bulan pasti terjadi peristiwa penembakan di beberapa daerah di Tanah Papua, khususnya di Jayapura dan Puncak Jaya. 14 kali terjadi peristiwa penembakan itu dan telah menewaskan 22 orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa.

 

Atas peristiwa-peristiwa tersebut, ternyata pihak TNI dan POLRI masing-masing melalui jaringan intelijennya telah menyelidiki semua wilayah tentunya dan pasti mereka sudah memiliki data dan informasi akurat yang sudah disampaikan kepada Kepala Negara.

 

Sehingga sesungguhnya saya memandang bahwa sudah tidak ada alasan apapun yang bisa dihindari atau ditolak oleh Presiden SBY untuk segera membuka dialog dalam rangka mewujudkan prinsip Papua Tanah Damai.

 

Penting untuk dicatat oleh semua kalangan di Papua dan Papua Barat bahwa atas peristiwa tersebut ternyata TNI tidak akan mengelar operasi militer, tetapi mereka lebih memilih mengedepankan penegakan hukum dengan mempercayakan penuh kepada pihak Kepolisian [Polda Papua dan Mabes POLRI] untuk menyelidiki peristiwa tersebuts esuai due process yang berlaku menurut hukum acara pidana Indonesia.

 

Saya kira sudah saatnya rakyat Papua mempersiapkan format dialog damai itu sendiri di satu pihak dan pemerintah Indonesia juga demikian dan segera utusan atau wakil dari kedua kelompok yang bertikai selama ini dapat difasilitasi awalnya untuk duduk bersama dan berbicara serta menyamakan persepsi lebih dahulu mengenai isi dan muatan dari format dialog tersebut.

 

Bagaimanapun, Dialog itu sendiri kini menjadi agenda yang sangat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang selama ini saling bertikai, yaitu TPN-OPM serta berbagai komponen rakyat Papua dan masyarakat Papua sendiri bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia.

 

*Yan Christian Warinussy adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dan Anggota Steering Committee Foker LSM di Tanah Papua, serta Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan Keutuhan Ciptaan [KPKC] Klasis GKI Manokwari.


somber:http://suarapapua.com/2013/02/dialog-papua-indonesia-makin-penting-pasca-penembakan-di-puncak-jaya/

 
Dialog Papua-Indonesia Sebagai Jalan Tengah Atasi Aspirasi yang Berbeda PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 25 Februari 2013 08:19

yan warinusi

Hingga saat ini keinginan atau aspirasi yang berbeda diantara rakyat Papua [Orang Asli Papua] di satu pihak dengan pandangan dan aspirasi Pemerintah Indonesia pada pihak lainnya senantiasa berbeda dan cenderung sangat tajam dalam menyikapi masalah sosial-politik di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga kini.

 

Rakyat Papua sudah merumuskan sejumlah masalah tersebut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan di dalam Kongres Papua II Bulan Mei-Juni 2000 di Jayapura, dimana dirumuskan dalam sebuah Manifesto Politik yang berisikan sejumlah pandangan tentang masalah-masalah yang telah terjadi dan mengakibatkan rakyat Papua menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya atas diri dan tanah airnya sendiri.

 

Ini menurut mereka disebabkan karena kebijakan politik pemerintah Indonesia yang cenderung ambisius dan bersifat menguasai secara sepihak tanah air Orang Asli Papua yang diperkuat oleh politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat saat itu yang sedang gencar-gencar menjaga stabilitas dunia dari ancaman gerakan komunisme yang disokong penuh oleh Uni Sovyet.

 

Akibatnya, bukan saja Orang Asli Papua yang menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya yang dijamin penuh di dalam sejumlah intrumen hukum internasional, tetapi lembaga tinggi dunia seperti perserikatan Bangsa Bangsa [PBB] pun menjadi seakan tidak mampu dalam mengeliminir proses penentuan nasib sendiri [self determination] yang adil dan tanpa intimidasi atas Orang Asli Papua dan hak-hak politiknya itu.

 

Di pihak lain, Orang Papua memandang bahwa pemerintah Kerajaan Belanda telah meninggalkan sebuah “Bom Waktu” yang kemudian mengakibatkan kerugian pada pihak Papua dan tidak ikut loserta tidak intimidatif dalam menentukan nasib mereka sendiri pada tahun 1969.

 

Pandangan tersebut tentu berbeda sama sekali dengan pandangan pemerintah Indonesia yang senantiasa memandang bahwa langkah politiknya untuk menguasai dan membawa Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] adalah sesuai dengan konstitusi negara, dimana wilayah negara Indonesia adalah mencakup bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Hal ini telah mengundang perdebatan yang cukup panjang sebelumnya di dalam Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka.

 

Menurut pandangan saya sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari bahwa cara untuk mengatasi dan mencari solusi yang adil, bermartabat dan dapat diterima oleh kedua belahpihak yang bertikai [Papua dan Indonesia] adalah dengan mendorong tercipta dan terlaksananya segera Dialog Damai antara Orang Asli Papua dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Dialog akan menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak dengan mekanisme internasional yang selama ini sudah pernah diterapkan dalam beberapa langkah penyelesaian masalah-masalah sosial-politik di beberapa wilayah di belahan dunia lainnya. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah ikut berperan baik sebagai penasihat maupun sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, misalnya dalam kasus rakyat Moro di Filipina Selatan, kelompok masyararakat dari etnis Rohingha di Myanmar atau penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka [GAM] di propinsi Aceh. Sehingga saya melihat bahwa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sangat memiliki kapasitas yang cukup untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong terselenggaranya Dialog Papua-Indonesia tersebut.

 

Jaringan Damai Papua [JDP] atau Papua Peace Networking yang dikoordinir oleh Pater DR.Neles Kebadabi Tebay,Pr sebagai jaringan rakyat Papua pada satu pihak sesungguhnya sudah melakukan sejumlah langkah yang penting dalam mempersiapkan Orang-Orang Asli Papua untuk datang dan duduk dalam sebuah meja perundingan yang damai, bermartabat, adil, jujur dan terbuka serta memenuhi standar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Seyogyanya karena itu, menurut saya, Pemerintah Indonesia sudah bisa segera menemukan pintu masuk untuk melakukan langkah-langkah penting dalam membangun persiapan pelaksanaan Dialog Papua-Indonesia itu sejak sekarang ini dengan rakyat Papua.

 

Bagaimanapun keberhasilan dari pelaksanaan Dialog Damai papua-Indonesia tersebut kelak akan menempatkan posisi Indonesia makin kuat dalam percaturan politik dunia ke depan, tapi yang terutama dan mendasar adalah sebagai sebuah negara demokrasi baru yang mampu menyelesaikan konflik sosial-politik yang subtansial dan sangat lama di salah satu wilayah negaranya yaitu Tanah Papua yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia internasional terhadap kredibilitas pemerintahan Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

 

Penulis: Yan Cristian Warinussy

 
PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 21 Januari 2013 10:25

Ide penyelenggaraan Dialog Damai Papua – Indonesia merupakan solusi yang adil dan bermartabat bagi rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia di dalam upaya menyelesaikan konflik sosial-politik yang terus berkepanjangan di Tanah Papua selama ini.

 

Akar konflik tentang soal perbedaan pemahaman tentang sejarah integrasi politik Papua yang berawal dari penyelenggaraan Tindakan Pilihan Bebas [Act of Free Choice] atau yang disebut oleh pemerintah Indonesia dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] tahun 1969 sudah semestinya dibicarakan secara terbuka diantara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

 

Ini adalah akar konflik utama, karena hingga dewasa ini dan terus ke depannya nanti, orang asli Papua tetap merasa mereka diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi serta sangat merendahkan martabat mereka sebagai sebuah komunitas manusia di dunia yang tidak pernah diikutsertakan dalam membicarakan nasib masa depan mereka pada tahun 1962.

 

Ketika terjadi sengketa politik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda terhadap status tanah Papua pada tahun 1962 yang berujung pada ditandatanganinya Perjanjian New York [New York Agreement] tanggal 15 Agustus 1962, orang-orang asli Papua sebagai sebuah komunitas rakyat yanga dalah penduduk asli Tanah Papua sama sekali tidak pernah dilibatkan dan atau dimintai pertimbangnnya sama sekali, baik oleh Indonesia, Belanda maupun Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB].

 

Bagaimanapun harus disadari sungguh oleh Presiden SBY dan jajarannya bahwa status politik tanah Papua dan rakyat Papua secara hukum menurut Resolusi 2504 adalah belum final dan bersifat tidak mengikat [not legally binding]. Sehingga penyelesaian secara politik sangat penting untuk ditempuh, diantaranya dengan menggunakan media Dialog Damai [Peacefull Dialogue] tersebut.

 

Sebagai salah satu Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya ingin menyerukan kepada Presiden SBY dan jajaran pemerintahannya agar mempertimbangkan secara matang akan tawaran Dialog Papua-Indonesia sebagai alternative media dalam mencari penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan yang terus terjadi di Tanah Papua selama hampir 50 tahun terakhir ini.

 

Demikian komentar !

Peace,

Yan Christian Warinussy

 

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/salah satu Advokat Senior di Tanah Papua/Anggota Steering Committee Foker LSM se Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 dari Canada.-

 

 
Dialog Papua-Indonesia Adalah Aspirasi Mayoritas Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Rabu, 10 Oktober 2012 09:56

Manokwari. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ide penyelesaian permasalahan dan konflik sosial-politik yang berkepenjangan bahkan mengemuka di tanah Papua selama hampir 10 tahun terakhir ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu ide yang seakan baru jatuh dari langit, tetapi adalah sah merupakan aspirai selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 9 dari 11