google translate

Perspektif JDP
PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 21 Januari 2013 10:25

Ide penyelenggaraan Dialog Damai Papua – Indonesia merupakan solusi yang adil dan bermartabat bagi rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia di dalam upaya menyelesaikan konflik sosial-politik yang terus berkepanjangan di Tanah Papua selama ini.

 

Akar konflik tentang soal perbedaan pemahaman tentang sejarah integrasi politik Papua yang berawal dari penyelenggaraan Tindakan Pilihan Bebas [Act of Free Choice] atau yang disebut oleh pemerintah Indonesia dengan nama Penentuan Pendapat Rakyat [PEPERA] tahun 1969 sudah semestinya dibicarakan secara terbuka diantara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.

 

Ini adalah akar konflik utama, karena hingga dewasa ini dan terus ke depannya nanti, orang asli Papua tetap merasa mereka diperlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi serta sangat merendahkan martabat mereka sebagai sebuah komunitas manusia di dunia yang tidak pernah diikutsertakan dalam membicarakan nasib masa depan mereka pada tahun 1962.

 

Ketika terjadi sengketa politik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda terhadap status tanah Papua pada tahun 1962 yang berujung pada ditandatanganinya Perjanjian New York [New York Agreement] tanggal 15 Agustus 1962, orang-orang asli Papua sebagai sebuah komunitas rakyat yanga dalah penduduk asli Tanah Papua sama sekali tidak pernah dilibatkan dan atau dimintai pertimbangnnya sama sekali, baik oleh Indonesia, Belanda maupun Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa [PBB].

 

Bagaimanapun harus disadari sungguh oleh Presiden SBY dan jajarannya bahwa status politik tanah Papua dan rakyat Papua secara hukum menurut Resolusi 2504 adalah belum final dan bersifat tidak mengikat [not legally binding]. Sehingga penyelesaian secara politik sangat penting untuk ditempuh, diantaranya dengan menggunakan media Dialog Damai [Peacefull Dialogue] tersebut.

 

Sebagai salah satu Pekerja Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya ingin menyerukan kepada Presiden SBY dan jajaran pemerintahannya agar mempertimbangkan secara matang akan tawaran Dialog Papua-Indonesia sebagai alternative media dalam mencari penyelesaian terhadap konflik berkepanjangan yang terus terjadi di Tanah Papua selama hampir 50 tahun terakhir ini.

 

Demikian komentar !

Peace,

Yan Christian Warinussy

 

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/salah satu Advokat Senior di Tanah Papua/Anggota Steering Committee Foker LSM se Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 dari Canada.-

 

 
Dialog Papua-Indonesia Adalah Aspirasi Mayoritas Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Rabu, 10 Oktober 2012 09:56

Manokwari. Saya hanya ingin menegaskan bahwa ide penyelesaian permasalahan dan konflik sosial-politik yang berkepenjangan bahkan mengemuka di tanah Papua selama hampir 10 tahun terakhir ini sebenarnya bukan merupakan sesuatu ide yang seakan baru jatuh dari langit, tetapi adalah sah merupakan aspirai selengkapnya...

 
Dialog Papua-Indonesia Menjadi Agenda Mendesak PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 05 Oktober 2012 08:55

 

Akhir-akhir ini telah makin banyak orang dan pihak di Indonesia maupun di luar negeri senantiasa menyerukan bahkan mendorong pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka Dialog dengan semua pihak di Tanah Papua dalam rangka menyelesaikan masalah selengkapnya...

 
No Peace Without Talks in Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 05 April 2012 10:11

Violence is escalating in the country’s easternmost province of Papua. The whole month of October has been characterized by a series of violence.dr-neles-tebay

 

Blood began to be shed in Timika, the nearest town to the US gold and copper mining giant PT Freeport Indonesia on Oct. 10, when a company worker, Petrus Ayemiseba, was shot dead as police fired warning shots to prevent protesting workers from entering a terminal at the company’s site.

 

On Oct. 19, police and troops forcefully dispersed participants of the third Papuan People’s Congress in Jayapura after the latter declared the formation of an independent state and hoisted the outlawed Morning Star flag.

 

The police reportedly fired warning shots to break up the assembly, prompting numerous participants to flee into the hills. The day after at least three bodies were found near the area where the congress was held.

 

At about the same time, unidentified gunmen killed three people within the Freeport compound.

 

The violence did not stop after the congress was dissolved. Mulia Police chief Adj. Comr. Dominggus Oktavianus Awes was shot dead by two unidentified men as he was monitoring the airport in the capital of the Puncak Jaya regency.

 

The police have accused Papuan rebels of perpetrating the murder, which appeared to be confirmed by a letter sent by rebel leader Puron Wonda to Regent Lukas Enembe, claiming responsibility for the killing.

 

On Oct. 25 in Jayapura town, a civilian suffered stab wounds after he was attacked by three masked men and one day later another Papuan was found dead in Wamena, also in Jayapura, possibly as a result of violence.

 

An in-depth analysis is needed to examine whether these acts of violence are connected or separate incidents. In most of the cases, the perpetrators have remained unidentified.

 

Except for the labor protest in Timika, we do not know the motives and objectives of the acts of violence.

 

However, one thing that is sure is that the bloodshed indicates long-standing, fundamental problems that have remained unresolved in Papua.

 

In order to identify and settle these deep-seated problems and prevent acts of violence from recurring, a series of genuine talks between the central government and indigenous Papuans are urgently needed.

 

The proposed peace talks and participants of the dialogue need to be prepared. For the talks to materialize, three things should be taken into consideration.

 

First, the current violence must end to provide a favorable climate for dialogue. President Susilo Bambang Yudhoyono should order the military and police to exercise restraint and refrain from committing violence, so should the Papuan rebels. Both parties should realize that violence never resolved any problem.

 

Indeed, the motives and objectives of the violence should be identified through talks.

 

Meanwhile, the police could conduct an investigation into the acts of violence and publicly announce the perpetrators or the parties responsible for the killings, including those by the security forces.

 

Second, all parties should recognize that the violence and calls for independence in Papua have increased in the 10 years after implementation of the law on special autonomy for Papua. This being so there needs to be an examination of what has gone wrong with the enforcement of the law, which has seen more than Rp 28 trillion (US$3.14 billion) poured in to the province?

 

All the fundamental issues behind the Papuan’s demand for independence are already accommodated in the autonomy law. Therefore, had the autonomy law been fully and consistently implemented by both the central and local governments, then the fundamental problems should have been tackled.

 

The Papuans feel disappointed with the government’s failure to implement the law, which was evident in the raising of the separatist flag and the formation of a transitional government during the third Papuan Congress. Therefore, the Papuans’ expression of discontent with the government cannot be considered treason.

 

Both the central and local governments are parties responsible for the public dissatisfaction. Instead of charging the Papuans with treason, the government should review implementation of the special autonomy law.

 

The government should now initiate a comprehensive evaluation of the implementation of the law. Such an evaluation will be useful to identify obstacles to the enforcement of the law and provide input to the government for improvement.

 

The evaluation will serve as a good start for trust building between the government and the Papuan people.

 

Third, President Yudhoyono should appoint a special envoy to handle the Papua conflict. As the envoy will be responsible for initiating political communication with all Papuan leading figures in Papua, Jakarta and abroad, the figure should be carefully selected so as not to meet opposition from the Papuans.

 

The President has named Lt. Gen. (ret) Bambang Darmono, former Aceh military commander, as head of the special unit for Acceleration of Development in Papua and West Papua.

 

Bambang will face an uphill communication struggle in conveying the message to the Papuans that the government is committed to settle the Papua conflict through peace talks. Once trust is built between the two parties, the dialogue will materialize and enable the government and Papuans to jointly establish a path to peace and prosperity in the province.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/02/no-peace-without-talks-papua.html

 
Papua Road Map: Bagian Perjalanan Damai Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 25 November 2011 10:40

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian konflik di Papua pada 2004 di bawah riset kompetitif LIPI subprogram “Otonomi Daerah, Konflik, dan Daya Saing”.

 

Tim penelitian Papua terlambat satu tahun diban-dingkan tim penelitian lain yang berada di bawah subprogram yang sama, yakni tim penelitian konflik di Aceh, Maluku, konflik kehutanan dan pertambangan, yang telah dimulai pada 2003. Pada 2004, penelitian Papua difokuskan pada pemetaan para aktor dan kepentingan mereka di Papua. Kemudian pada tahun kedua (2005),judul dan fokus penelitian lebih bernuansa positif dengan menganalisis agenda damai dan potensi perdamaian di Papua.

 

Selanjutnya pada 2006, penelitian Papua membahas proses trust building dan rekonsiliasi di Papua dan melakukan studi perbandingan dengan upaya membangun saling percaya yang dilakukan oleh negara lain, seperti di Amerika Latin dan Afrika Selatan. Di akhir 2008, penelitian Papua dibuat dalam sebuah buku yang dikenal dengan Papua Road Map (singkatnya PRM). Intinya, tim PRM bukan hanya menghasilkan pemetaan masalah utama di Papua, namun yang utama adalah menawarkan alternatif solusi damai dan bermartabat di Papua.

 

Secara tidak langsung, pendekatan PRM sangat berbeda dengan berbagai pendekatan yang diterapkan di Papua yang hampir semuanya berdimensi fisik ditambah bernuansa kekerasan. Pendekatan PRM memperhatikan pula pentingnya mengatasi persoalan kemanusiaan yang dimensi nonfisik (intangible) yang berkembang di Papua sejak 1962 sampai sekarang.

 

Empat isu utama di Papua mencakup: Pertama, marjinalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.Kedua, pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang sampai hari ini belum ada masalah pelanggaran HAM yang diselesaikan secara adil, termasuk juga belum berhasil diputusnya siklus kekerasan di Papua yang dilakukan negara.

 

Ketiga, sejarah dan status politik Papua yang terus diperdebatkan di kalangan orang Papua,khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Act of Free Choice pada 1962 yang menghasilkan integrasi (reintegrasi) Papua ke Indonesia. Keempat,kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi UU Otsus Papua, terutama bila dilihat dari keberhasilan/kegagalan di empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat,dan pembangunan infrastruktur.

 

Asumsinya, dengan dana otsus yang besar (sejak 2001 sampai sekarang berjumlah Rp28,3 triliun) seharusnya orang Papua sudah jauh lebih sejahtera. Namun, Papua tetap tercatat sebagai daerah paling miskin di Indonesia (Provinsi Papua 38% dan Provinsi Papua Barat 40%). Selain memetakan masalah di Papua, tim PRM juga menawarkan alternatif solusi:

 

Pertama, rekognisi dan pemberdayaan orang asli Papua.Kedua, paradigma baru pembangunan Papua. Ketiga, pengadilan HAM dan rekonsiliasi. Bagaimana semua ini bisa dilakukan? Selain meneruskan program- program pembangunan yang sudah/sedang berjalan, rekomendasi kebijakan yang paling penting adalah memungkinkan terjadinya dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, baik di Papua maupun dengan Jakarta.

 

Saling Berkorelasi

Meskipun keempat isu utama dalam konflik Papua dapat dikategorikan secara terpisah, dalam menganalisisnya cenderung saling berkorelasi. Hal ini antara lain karena rentang waktu persoalan Papua yang sudah sangat lama,namun tidak pernah coba diselesaikan secara tuntas. Selain itu, hampir semua kebijakan dan program di Papua juga terfokus pada penyelesaian persoalan keterbatasan fisik dan infrastruktur.

 

Padahal, pendekatan ekonomi dan infrastruktur pun tidak sepenuhnya mampu mengatasi persoalan keterbatasan dan ketertinggalan daerah Papua, sekalipun menggunakan indikator dan parameter yang terukur. Contoh yang paling nyata adalah masih buruknya fasilitas pelayanan publik di Papua, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena masalah di Papua tidak bisa dianalisis secara terpisah, solusinya pun bersifat simultan dan terpadu, serta tidak boleh lagi mengakibatkan munculnya persoalan baru apalagi bersifat represif.

 

Sebagai contoh, pembukaan lahan di atas tanah adat penduduk asli Papua harus dilakukan dengan komunikasi yang terbuka dan persuasif. Jangan sampai hanya berpihak pada kepentingan investor, di mana pemerintah daerah di Papua cenderung membela kepentingan investor, serta dengan sengaja melupakan prinsip kepemilikan hak ulayat orang asli Papua.

 

Dialog bukan solusi,melainkan media atau forum yang disediakan untuk memulai kebuntuan komunikasi p o l i t i k a n t a r a Jakarta dan Papua. Komunikasi yang lebih intens dan reguler menjadi p e n - t i n g dalam rangka mengatasi ketegangan, saling curiga, dan saling tidak percaya antara Jakarta dan Papua selama ini. Dialog damai bukan sesuatu yang instan, melainkan proses panjang yang harus dipersiapkan secara matang.

 

Meskipun rumit, dialog sangat mungkin dilakukan dengan terlebih dulu menciptakan kondisi-kondisi yang membuat para pihak semakin yakin untuk berdialog. Pertama, adalah syarat-syarat dialog,meliputi kesetaraan, keterbukaan, saling menghargai. Kedua,menyelesaikan akar persoalan kekerasan di Papua mencakup pembebasan tahanan politik dan narapidana politik (tapol/napol), penanganan masalah tanah (politik pertanahan), penataan aparat keamanan dan intelijen, serta penyelesaian pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM yang adil.

 

Ketiga, dialog harus dipersiapkan oleh semua pihak berkaitan dengan format dialog. Keempat,dialog nasional harus berdasarkan keputusan politik Pemerintah Indonesia, tanpa keputusan politik yang resmi, hampir pasti tidak akan mungkin ada dialog damai. Tujuan utama dialog adalah untuk mengatasi masalahmasalah nonfisik yang selama ini cenderung diabaikan seperti persoalan rekognisi terkait dengan pengalaman kekerasan dan penderitaan orang Papua (memoria passionis), ketidakamanan dan ketidaknyamanan karena pendekatan represif.

 

Termasuk juga terbatasnya kebebasan politik sipil di Papua,terutama karena stigma separatis yang melekat kuat ditujukan pada mereka yang menyampaikan perbedaan aspirasi politik dengan Pemerintah Indonesia. Dari seluruh proses damai dan terutama untuk menuju dialog damai antara Jakarta dan Papua, hal terpenting adalah semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama mengenai makna dan urgensi dialog.

 

Dialog bukan merdeka, dialog juga bukan NKRI,otsus, atau percepatan pembangunan Papua. Esensi dialog adalah sebuah media, alat, cara berkomunikasi bagi para pihak untuk mulai membuka diri, memandang pihak lain secara setara dan bermartabat, serta keinginan baik untuk mau duduk bersama membicarakan isu-isu yang selama ini menjadi sumber perpecahan,ketegangan, konflik,dan asal-muasal kekerasan di Papua.?

 

Ditulis Oleh: Dr. Adriana Elisabeth
Koordinator Tim Kajian Papua LIPI 2004-2006 &
Anggota Tim Papua Road Map (PRM)

 

Artikel ini pertama kali dimuat di Seputar Indonesia, Jum'at 25 November 2011.

 

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/446321/

 

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 9 dari 10