google translate

Perspektif JDP
Otonomi Khusus Plus untuk Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 27 Juni 2013 16:14
otsus plus(dok/antara)
Oleh: Pater Neles Tebay
 
 
Gagasan otsus plus baru diwacanakan sehingga membangkitkan banyak pertanyaan bagi orang Papua.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut keterangan Gubernur Papua Lukas Enembe, akan berkunjung ke Jayapura, Agustus 2013 ini, antara lain untuk memberikan draf Otonomi Khusus (Otsus) Plus kepada masyarakat Papua.
 
Pemberian draf otsus plus tersebut memperlihatkan iktikad baik Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Papua yang berusia 50 tahun, maka patut dihargai sewajarnya.
 

Istilah “otsus plus” dimunculkan Gubernur Enembe setelah bertemu dengan Presiden Yudhoyono, 29 April 2013, di Jakarta.


Sebelum pelantikan Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 pada 9 April 2013, tidak pernah ada rumor, apalagi berita, tentang otsus plus di Papua.

 

Otsus plus tidak pernah menjadi agenda diskusi bagi para birokrat pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kota/kabupaten di Tanah Papua.

 

Para akademikus di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, mewacanakan pentingnya evaluasi komprehensif tentang implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dan bila perlu UU Otsus tersebut direvisi. Tetapi, mereka tidak pernah mewacanakan ide otsus plus.

 

Kalangan masyarakat Papua ramai membahas dan menuntut pemekaran provinsi dan kabupaten, dialog Jakarta-Papua, evaluasi Otsus Papua, dan perundingan internasional untuk penyelesaian konflik Papua. Tetapi, pemerintah tidak pernah menanggapi permintaan ini.

 

Jelaslah bahwa gagasan otsus plus tidak berasal dari bumi cenderawasih. Dia diproduksi di luar Papua, kemudian diimpor masuk ke tengah masyarakat Papua tanpa memberikan tanda dan sinyal terlebih dahulu.

 

Oleh sebab itu, pengumuman tentang kebijakan otsus plus terasa bagaikan petir di siang hari yang menyambar orang Papua. Tidak ada hujan; tidak ada angin; tapi tiba-tiba ada sambaran petir yang mengejutkan orang Papua.

 

Orang Papua tiba-tiba dikagetkan oleh gagasan yang tidak pernah didiskusikan maka mereka belum bisa menyatakan menerima atau menolak gagasan otsus plus.

 

Banyak Pertanyaan

Gagasan otsus plus baru diwacanakan sehingga membangkitkan banyak pertanyaan bagi orang Papua dan banyak pihak lain. Banyak hal tentang otsus plus masih perlu diperjelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

 

Apa isi dan bentuk otsus plus? Di mana draf otsus plus dirumuskan? Siapa yang terlibat dalam proses pembuatan draf otsus plus? Mekanisme seperti apa yang ditempuh untuk menghasilkan draf tersebut? Apakah otsus plus akan diberlakukan hanya di Provinsi Papua ataukah akan mencakup juga Provinsi Papua Barat?

 

Masalah Papua mempunyai multidimensi yakni dimensi ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, dan internasional. Apakah otsus plus menjawab semua dimensi konflik Papua? Atau berapa dimensi konflik yang akan dituntaskan melalui kebijakan otsus plus?

 

Sejak 2001, pemerintah memberlakukan UU Otsus Papua. Apakah implementasi UU Otsus Papua tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah secara menyeluruh di Papua?

 

Apakah pemerintah masih serius mengimplementasikan UU Otsus secara konsisten atau meninggalkan otsus kemudian menggantinya dengan otsus plus?

 

Kalau seluruh isi UU Otsus akan dipertahankan maka hal-hal baru apa saja yang akan ditambahkan pada UU Otsus Papua untuk menghasilkan otsus plus? Siapa yang memilih dan menambahkan hal-hal baru tersebut?

 

Kalau menghilangkan sejumlah pasal dalam UU Otsus Papua, siapa yang menentukan dan menghilangkan pasal-pasal tersebut? Apa dasar penghilangan pasal-pasal tersebut?

 

Bagaimana dengan nasib Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) yang akan berakhir 2014? Berapa lama otsus plus akan diberlakukan? Masa depan Papua seperti apa yang ingin dicapai melalui kebijakan otsus plus?

 

Pemerintah perlu menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan di atas agar orang Papua dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang otsus plus.

 

Pemangku Kepentingan

Kebijakan otsus plus dapat dirumuskan oleh beberapa ahli saja. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah pusat selanjutnya dilaksanakan di Papua. Isi kebijakannya bisa saja sangat bagus, tetapi pemangku kepentingan lain, selain pemerintah pusat, tidak akan merasa memiliki terhadap solusi otsus plus ini.

 

Kalau otsus plus dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses pembahasannya. Selain pemerintah pusat dan daerah, perlu dilibatkan juga kelompok pemangku kepentingan lainnya seperti para pemimpin agama, adat, paguyuban-paguyuban Nusantara, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan domestik dan multinasional, orang Papua yang hidup di luar negeri, dan Gerilyawan Papua yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).

 

Setiap kelompok pemangku kepentingan perlu diberikan kesempatan berkumpul untuk membahas dan menghasilkan pendapat kolektifnya. Hasil dari semua diskusi tersebut dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan otsus plus.

 

*Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua.

 

Sumber : Sinar Harapan
 
Visi Bersama Masa Depan Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 03 Juni 2013 13:51

Oleh: Pater Neles Tebay

 

“Masa depan Papua seperti apa yang akan dibangun dalam Negara Indonesia?”


Papua bergabung ke Indonesia tanggal 1 Mei 1963, maka integrasi Papua sudah berumur 50 tahun. Berkat berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama setengah abad di bumi cenderawasih, seharusnya nasionalisme Indonesia sudah tertanam di hati orang Papua.
 
Tuntutan Papua merdeka sudah terkubur. Bendera Bintang Kejora sudah tidak dikibarkan lagi. Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi kenangan masa lalu. Generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an tidak lagi menuntut Referendum.

 

Namun, semua harapan di atas belum tercapai sepenuhnya. Sekalipun sudah berusia 50 tahun integrasi Papua ke Indonesia, jelas bagi kita bahwa konflik Papua belum dituntaskan secara komprehensif dan permanen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator terbaruadalah peresmian kantor OPM pada 28 April 2013, di Oxford, Inggris, oleh wali kotanya.

 

Konflik Papua tidak hanya mencakup masalah ekonomi dan pembangunan, tetapi juga politik. Pembukaan kantor OPM di Oxford memperjelas dimensi politik dari konflik Papua.

 

Adanya stigma separatis bagi orang Papua dan stigma penjajah bagi Pemerintah Indonesiamemperlihatkan dimensi politik dari konflik Papua. Kedua stigma ini mengakibatkan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan baik antara pemerintah dan orang Papua maupun antara orang Papua dan non-Papua.

 

Aksi-aksi penembakan memperjelas dimensi vertikal dari konflik Papua yakni antara Pemerintah Indonesia versus orang Papua, terutama yang menjadi anggota OPM. Bulan Februari 2013, delapan anggota TNI ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dari OPM.

 

Pada April 2013, seorang anggota Polri tewas ditusuk orang-orang tak dikenal di kabupaten Yapen. Awal Mei, tiga orang Papua tewas  dan lima lainnya menderita luka karena ditembak di Sorong, Provinsi Papua Barat.

 

Pada 13 Mei, seorang Papua tewas tertembak di Wamena. Semua aksi penembakan ini, siapa pun pelakunya, sudah menewaskan warga sipil serta anggota TNI dan Polri. Tesis bahwa Tidak Ada Konflik di Papua tidak bisa dibenarkan karena ada konflik yang belum dituntaskan penyelesaiannya.

 

Diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dapat menyelesaikan konflik Papua. UU Otsus Papua sudah berumur 11 tahun, tetapi tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur.

 

Sulit mengukur perkembangannya karena grand design implementasi Otsus Papua tidak pernah disusun. Selain itu, evaluasi komprehensif tentang pelaksanaan Otsus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan tidak pernah dilaksanakan. Absennya visi bersama tentang masa depan Papua turut mempersulit evaluasi Otsus.  

 

Ketika hasil implementasi UU Otsus Papua masih dipertanyakan, rakyat Papua disodorkan proposal baru, yakni Otonomi Khusus Plus (Otsus plus). Proposal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

 

Apa isi dan bentuk Otsus Plus? Mekanisme seperti apa yang ditempuh untuk menghasikan Otsus Plus? Berapa lama Otsus Plus akan diberlakukan? Bagaimana nasib UU Otsus Papua yang masih berlaku? Masa depan Papua seperti apa yang ingin dicapai melalui Otsus Plus ini? Tawaran Otsus Plus ini hanya menunjuk konflik Papua yang belum diatasi.  

 

Papua Damai dan Sejahtera

Guna menyelesaikan konflik Papua, hal pertama dan utama yang harus diperjelas terlebih dahulu adalah visi tentang masa depan Papua.

 

Diskusi tentang visi Papua tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan keberadaan Papua dalam Republik Indonesia. Integrasi Papua tidak dipermasalahkan dan tidak ada pihak yang mempersoalkannya. Komunitas internasional pun mendukung Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

 

Apa yang sedang dinantikan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah gambaran jelas tentang masa depan Papua dalam Negara Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan “Apakah masa depan Papua berada di dalam atau di luar Indonesia?” Tetapi, “Masa depan Papua seperti apa yang akan dibangun dalam negara Indonesia?”

 

Visi masa depan Papua perlu dirumuskan agar menjadi pegangan dan pedoman bersama dalam membangun Papua secara berkelanjutan, dengan arah dan fokus yang jelas.

 

Menurut penulis, Papua yang damai dan sejahtera dalam Indonesia yang demokratis dapat dijadikan visi masa depan Papua. Visi ini sejalan dengan gagasan Papua Tanah Damai yang dikampanyekan para pemimpin agama di Papua dan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Visi Papua yang damai dan sejahtera mengandung nilai-nilai universal seperti  keadilan, kebebasan, partisipasi, kemandirian, pengakuan dan penghargaan diri, persekutuan,  komunikasi dan informasi yang benar, rasa aman, serta keharmonisan. Visi ini perlu diperjelas secara rinci dalam indikator-indikator yang dapat diukur dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan politik. Pembangunan dapat dilaksanakan untuk memenuhi semua indikator yang sudah ditetapkan, sehingga visi Papua tercapai.

 

Visi Papua yang damai dan sejahtera dalam Indonesia yang demokratis mesti menjadi visi bersama dari semua kelompok aktor. Pendapat semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok OPM di dalam dan di luar negeri, harus diakomodasi.

 

Setiap kelompok aktor perlu diberikan kesempatan berkumpul, berdiskusi, memberikan sumbangan pemikirannya, dan merumuskan pandangan kolektifnya tentang masa depan Papua dengan memperjelas indikator-indikator visi Papua.

 

Mekanisme pembahasan visi Papua bersama indikator-indikatornya perlu dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat, sehingga jangkauannya semakin melebar dan meluas, sekaligus mengerucut. Dengan demikian semua pemangku kepentingan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap visi Papua yang damai dan sejahtera dalam negara Indonesia yang demokratis. (*)

 

*Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua.

 

 
Dialog, Panah, dan Sepak Bola PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 28 Maret 2013 07:02

Oleh: Pater Neles Tebay


neles tebay pr

Kemeja putih yang peter neles kenakan basah oeh keringat, terik matahari menyerang pria yang berbobot 95 kilogaram itu saat naik ojek menuju tempat pertemuan dengan kami di plaza Indonesia. Neles memang pengguna setia transportasi informal tersebut di Jakarta. Sore itu, ia baru saja menumpang ojek dari taman Suropati menteng- tempatnya menemui kolega dari union of catholic asia news (kantor berita katolik asia) ke plaza Indonesia, jalan Thamrin.

 

Sebelumnya itu, dengan ojek juga Neles mengurus visa dari kedutaan Korea Selatan. Pada tiga belas maret lalu, ia diundang ke Soul untuk menerima penghargaan perdamaian dari TheTji Haksoon Justice and peace Foundation ( Yayasan Keadilan dan Perdamaian the Tji hakson) Neles dinilai berdedikasi tinggi mendorong pembicaraan damai dan perlindungan hak asai manusia (HAM) di papua.

 

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) ini mengatakan jangan banding harga ojek di Jakarta dan diPapua, jika ia membayar jasa ojek, rata-rata RP 15ribu, sedangkan di Oksibil Pegunungan Bintang Papua, kata dia harga seliter bensin saja Rp 150 ribu, harga ojek? Bisa mencapai 200 ribu!

 

Hidup di Papua memang mahal, ketika di tanya apa yang murah di Papua, Neles menjawab “nyawa manusia” Heru Triwiyono, maria Rita, dan fotografer Dwianto wibowo dari Tempo, selasa dua pekan lalu berbincang dengan nya, meski berada di café, dia memesan jus sirsak. Saya sudah bosan dengan kopi. Ha ha ha” kata anak petani kopi ini.

 

Apa yang anda lakukan setelah mendapat penghargaan ini?

Saya akan mensosialisasi dialog damai Jakarta-Papua ke masyarakat. Kami sudah melakukan 19 kali dialog publik tentang rencana ini, mulai februari 2010.dialog itu tidak hany di Papua, kami juga menggelar di Jakarta dan kota lain, seperti Yogyakarta.

 

Hasil sosialisasio itu bagaimana?

Dewan adat papua (DAP) pimpinan Gereja, pimpinan lima Agama di Papua, bahkan kami mendapat dukungan dari pendatang dan partai politik seperti Golkar, PDIP, PAN tapi seperti pejabat tidak mendukung. Mereka takut karena karier politik mereka bisa mati karena, Ide Dialog Papua, oleh pemerintah pusat di identikan dengan Papua Merdeka (OPM)

 

Apa kendala saat kampanye Dialog Jakarta-Papua?

Pertama pasti dihujat, waktu peluncuran buku saya, angkat penah demi dialog, pada 2009 saya dicaci maki oleh orang Papua yang hadir. Mereka bilang saya penghianat, tidak percaya Indonesia sampai kiamat. Macam-macamlah tapi saya diam saja. Saya bilang terima kasih. Mau terima dialog silahkan, mau tolak silahkan.

 

Selama ini siapa saja yang mengkampanyekan ide Dialog Jakarta-Papua?

Jaringan Damai Papua. Kami memiliki 45 anggota, semua orang muda,kecuali saya dan Muridan Satrio Widjoyo. Mereka sukarela bekerja demi perdamaian di Papua, tidak di gaji dan tidak mewakili kelompok.

 

Pernah mendapat ancaman?

Pernah saya dapat SMS, isinya begini, “awas nanti you habis”. Itu dari yang pro Papua merdeka.mereka secara terang-terangan bilang kalau saya bicara terus tentang Dialog peti mayat sudah disiapkan.

 

Memang gawat itu?

Selama 50 tahun, sejak bergabung dengan Indonesia pada 1 mei 1963, konflik di Papua terus ada, ingat tahun tahun emas 50 tahun. Bahaya Jakarta dan Papua hanya saling membicarakan satu sama lain, tapi tidak berbicara satu sama lain, tuntutan mereka, Referendum dan, dan penembakan tetap terus ada, kita mau mengorbankan terus menerus warga sipil, polisi, dan TNI? Ini harus Dialog!

 

“Saya ini Jembatan. Jadi jembatan itu resikonya memang siap di injak.”

Tapi anda di tuduh pro OPM dan disisi lain Pro Indonesia?

Saya ini jembatan. Karena hadir di tengah,setiap pihak mengharapkan pro ke mereka. Tapi itu resiko menajdi orang tengah, saya di tengah tapi tidak diam. Saya bekerja. Saya sudah siap menerima tuduhan. Jadi jembatan itu resikonya memang harus di injak.jembatan kalau berfungsi, akan di lalui. Kalau tidak berguna ya dimakan rayap.

 

***

Neles, yang di miliki darah suku Mee, lahir pada 13 februari 1964 di Godide, kabupaten Dogiyai lokasinya sebelah barat pegunungan tengahh Papua. Ia adalah anak pertama dari istri pertama ayahnya, Marius Tebay,jumlah saudaranya delapan, tapi yang hidup tinggal separuh. Separuh lainya meninggal karena sakit.

 

Hampir setiap hari , sejak kecil, Neles melihat ayahnya berdiskusi dengan warga kampung di halaman rumahnya. Sebagai kepala kampung, ayahnya bertugas sebagai mediator jika ada pertikaian menurut Neles, ayahnya itu bak hakim karena di percaya menentukan jumlah denda adat yang di dikenahkan kepada pihak yang di nilai bersalah. “ ujar penyuka warna biru ini. Pengalaman melihat Dialog itu menjadi inspirasinya kini.

 

Cara ayah mendidik anak-anak nya cukup unik, jika perkelahian antar anak-anak lelaki, kata Neles, sang ayah justru membiarkan. Siapa yang kalah akan sendirinya bagai perempuan. Kalau sudah tenang, sang ayah memberi tahu maksudnya. “ kalau orang lain pukul, jangan terima. Kalau kamu benar, hajar,” ujar Neles mengulang perkataan ayahnya.

 

Apakah anda punya pengalaman langsung dengan termasuk saat kecil?

Saya mengamalami perang antara anak sekampung. Saya hidup dalam budaya perang. Anak lelaki di Papua sejak kecil sudah diajari perang oleh orang tuanya. Kami juga diajari membuat busur dan anak panah. Bapak, yang jadi pelatih saya, biasanya jadi tembakan sasaran tembakan. Saya menembak ke arahnya agar bisa menembak dengan tepat, tapi tidak memakai anak panah yang tajam, kami memakai yang tumpul, tersebut dari bambu.

 

Apakah anda pernah terlukah?

Di perut saya pernah tercancap anak panah,luka itu mengeluarkan darah. Itu karena perang antara anak sepulang sekolah, tapi tidak semacam tawuran. Bukan di obati oleh bapak, saya malah di omeli, saya di salahkan karena tidak punya strategi perang yang baik. Tapi, setelah di omeli, saya di obati. Besoknya saya berangkat ke sekolah sama anak yang memanah saya.

 

Artinyah, kekerasan memang sudah sangat lekat dengan masyarakat papua?

Kami memang didik untuk menjadi petarung perang. Setekah perang biasanya kami merembuk, berdialog. Kami menggelar pesta perdamain dengan membakar babi. Karena itu Dialog bukan kami impor dari luar. Itu merupakan bagian dari budaya Papua untuk menyelesaikan masalah, memang ada perang, tapi itu cara paling akhir setelah bicara. Kekerasan tidak baik, itu betul. Menyelesaikan masalah secara damai,itu lebih betul. Itu yang kami ingin buat.

 

Kenapa anda memilih jadi pastor, tidak meneruskan profesi ayah sebagai petani kopi?

Saya sudah bosan sama kopi. Ha ha ha . awalnya karena saya belajar di Sekolah Tinggi Teologi di Dogiyai. Alasannya mutu pendidikannya bagus. Dari situ saya tahu masyarakat Papua membutuhkan seorang Pater (Pastor). Orang Papua itu relah mendayung atau pergi kemana pun hanya untuk merayakan Natal dan beribada bersama dengan Pater.

 

Bukankah anda mantan jurnalis?

Saya ini sudah menjadi wartawan sejak 1987, diantaranya media mingguan Tifa Irian, yang saya baca sejak kecil. Artikel pertama saya berjudul kitorang tahu tngkap ikan, tapi tak tahu tanam padi. Itu di muat di buletin kabar dari kampung,koran lokal Papua. Tulisan itu menceritahkan bagaimana pendatang dari jawa bisa menanam padi, sementara pribumi bisa mencari ikan.

 

“ Yang di harapkan orang Papua sebenarnya cuma telinga yang bisa mendengarkan mereka.”

******

Neles mengambil program Doktor bidang Misiologi di Universitas Kepausan Urbania. Meski Sekolah di Roma, ia bukan pecintah berat AS Roma. Neles justru kesengsem oleh klup kota mode, AC Milan, dan tentunya Persipura. Tapi ia jarang ke stadion karena lebih menikmati menyeksikan sepak bola di layar televisi. Alasannya sederhana: bisa melihat gol berulang kali. Selama di Roma setiap Rabu dan Ahad sore, Neles tidak pernah belajar dan keluar asrama. Ia selalu duduk di depan televisi menyaksikan diskusi sepak bola di televisi lokal Italia. “ saya suka melihat Dialog sepak bolah dan analisis pertandingan,” kata Neles yang menulis Makalah berjudul The Reconciling mission of the Church in west papua in the light of reconciliatio et paenitentia untuk di sertasinya.

 

Bagaimana anda melihat kasus penembakan di tingginambut, puncak jaya, dan sinak, Puncak yang menewaskan perajurit TNI dan Empat warga sipil?

Kasus itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi warga Papua. Kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, harusnya di serang pendukung dan figur yang menang. Tapi kenapa tentara? Pertanyaannya lagi? Kalau pelaku berasal dari kampung lain. Bagaimana mereka tahu bahwa pada hari itu Tentara naik ke atas, menuju lapangan terbang dan tidak bersenjata? ini yang saya tidak mengerti. Semoga Infestigasi Polda Papua bisa mengungkapkan.

 

Lebih banyak mana, warga papua yang pro-OPM atau yang Pro – Indonesia?

Susah mengukur. Anda tanya kepada yang pro merdeka, anda akan mendapat jawaban:99 persen orang papua mau merdeka. Tapi, kalau anda tanya kepada pro Merah-Putih, jawabanya: 99 persen orang Papua itu pro NKRI.

 

Sebenarnya apa yang masyarakat papua inginkan?

Yang di harapkan orang Papua Cuma telinga yang bisa mendengarkan mereka. Ketika mereka merasa tidak di dengar itu artinya kita mau sampaikan   ke mereka bahwa mereka bukan Manusia. Tapi ketika anda duduk dan mendengarkan, mereka akan senang, merasa di terima, kerena mereka seperti memperoleh martabatnya sebagai Manusia.

 

Sumber: Dimuat pada koran Tempo Cetak, pada Minggu 17 maret 2013 halaman 10-11 di salin Oleh Kilion Wenda

 

 
Dialog Papua-Indonesia Makin Penting Pasca Penembakan Di Puncak Jaya PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 25 Februari 2013 10:41

Oleh : Yan Christian Warinussy*

 

Peristiwa penembakan yang terjadi, pada Kamis 21 Februari 2013, di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak Papua, telah menewaskan delapan orang anggota TNI, dan melukai dua orang lainnya. Satu orang diantaranya diketahui berpangkat perwira.

 

Ini semakin menjadi fakta actual dan termasa yang seharusnya mampu mendorong dan mendesak Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membuka Dialog Papua–Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Jika kita menyimak pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Yorrys Raweyai dalam acara Kabar Indonesia Malam di TV One, Jumat 22 Februari 2013, sekitar pukul 20.00 WIT, dimana dia menegaskan juga bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia segera membuka Dialog Papua-Indonesia.

 

Raweyai yang juga salah satu Pimpinan Dewan Adat papua [DAP] di perantauan itu juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Dialog Damai tersebut haruslah melibatkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPNPB] dan Organisasi Papua Merdeka [OPM] serta berbagai komponen perjuangan politik di Papua maupun yang ada di luar negeri bersama pemerintah Indonesia sendiri.

 

Di lain pihak, mantan Bupati Puncak Jaya yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Papua Lukas Enembe dalam acara yang sama menjelaskan bahwa dirinya sendiri pernah mendekati pimpinan kelompok sipil bersenjata yang diduga bertanggung jawan atas peristiwa penembakan yang terakhir ini.

 

Enembe sempat mencatat bahwa kelompok yang dipimpin oleh Goliath Tabuni memiliki 30 pucuk senjata api, kelompok Rambo memiliki 30 pucuk senjata api, dan kelompok Merunggeng memiliki delapan pucuk senjata api.

 

Merunggeng sempat “dibujuk” turun dari Puncak Jaya dan diajak ke Jakarta oleh Enembe. Menurut Enembe dia sudah berkali-kali melakukan pendekatan dengan Goliath Tabuni, tapi sulit untuk menyadarkan Tabuni, karena Tabuni memiliki ideologi yang berbeda yaitu menginginkan Papua Merdeka lepas dari Indonesia.

 

Sehingga pemenang Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Propinsi Papua belum lama ini mengharapkan agar persoalan konflik di Papua, khususnya di Puncak Jaya ini segera diselesaikan cepat dan dia malah tidak ingin Tanah Papua dijadikan proyek besar.

 

Muncul pertanyaan disini, proyek besar seperti apa? Siapa yang menjadi Tanah Papua sebagai proyek? Siapa-siapa saja pemilik proyek besar itu? Ini semua perlu dikaji dan didalami secara baik, sistematis dan berdasarkan studi-studi investigative dan partisipatif yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah tentunya.

 

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan [Kapuspen] TNI yang juga memberi keterangan dalam acara tersebut menceriterakan dengan sangat sederhana bahwa penembakan yang terjadi itu diakibatkan karena adanya “kecemburuan” dari pihak sipil bersenjata terhadap adanya hubungan sosial yang sangat baik diantara anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas dengan masyarakat di Tingginambut dan SInak itu sendiri.

 

Hal inilah yang menurut pihak TNI telah menjadi alasan yang menyebabkan kelompok sipil bersenjata tersebut melakukan penyerangan dan menewaskan delapan orang prajurit serta melukai dua orang prajurit dan perwira lainnya.

 

Alasan tersebut bagi saya amat menggelikan dan juga fatal, karena begitu gampangnya sekelompok personil pasukan militer yang sedang bertugas di daerah konflik yang berbahaya seperti Tingginambut dan Sinak tidak mewaspadai setiap waktu dan situasi apapun.

 

Fakta yang ada saat ini adalah bahwa sepanjang tahun 2012 yang baru lalu hampir setiap bulan pasti terjadi peristiwa penembakan di beberapa daerah di Tanah Papua, khususnya di Jayapura dan Puncak Jaya. 14 kali terjadi peristiwa penembakan itu dan telah menewaskan 22 orang yang tidak bersalah dan tidak berdosa.

 

Atas peristiwa-peristiwa tersebut, ternyata pihak TNI dan POLRI masing-masing melalui jaringan intelijennya telah menyelidiki semua wilayah tentunya dan pasti mereka sudah memiliki data dan informasi akurat yang sudah disampaikan kepada Kepala Negara.

 

Sehingga sesungguhnya saya memandang bahwa sudah tidak ada alasan apapun yang bisa dihindari atau ditolak oleh Presiden SBY untuk segera membuka dialog dalam rangka mewujudkan prinsip Papua Tanah Damai.

 

Penting untuk dicatat oleh semua kalangan di Papua dan Papua Barat bahwa atas peristiwa tersebut ternyata TNI tidak akan mengelar operasi militer, tetapi mereka lebih memilih mengedepankan penegakan hukum dengan mempercayakan penuh kepada pihak Kepolisian [Polda Papua dan Mabes POLRI] untuk menyelidiki peristiwa tersebuts esuai due process yang berlaku menurut hukum acara pidana Indonesia.

 

Saya kira sudah saatnya rakyat Papua mempersiapkan format dialog damai itu sendiri di satu pihak dan pemerintah Indonesia juga demikian dan segera utusan atau wakil dari kedua kelompok yang bertikai selama ini dapat difasilitasi awalnya untuk duduk bersama dan berbicara serta menyamakan persepsi lebih dahulu mengenai isi dan muatan dari format dialog tersebut.

 

Bagaimanapun, Dialog itu sendiri kini menjadi agenda yang sangat urgen dan mendesak untuk dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang selama ini saling bertikai, yaitu TPN-OPM serta berbagai komponen rakyat Papua dan masyarakat Papua sendiri bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia.

 

*Yan Christian Warinussy adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari dan Anggota Steering Committee Foker LSM di Tanah Papua, serta Sekretaris Komisi Hak Asasi Manusia dan Keadilan dan Keutuhan Ciptaan [KPKC] Klasis GKI Manokwari.


somber:http://suarapapua.com/2013/02/dialog-papua-indonesia-makin-penting-pasca-penembakan-di-puncak-jaya/

 
Dialog Papua-Indonesia Sebagai Jalan Tengah Atasi Aspirasi yang Berbeda PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 25 Februari 2013 08:19

yan warinusi

Hingga saat ini keinginan atau aspirasi yang berbeda diantara rakyat Papua [Orang Asli Papua] di satu pihak dengan pandangan dan aspirasi Pemerintah Indonesia pada pihak lainnya senantiasa berbeda dan cenderung sangat tajam dalam menyikapi masalah sosial-politik di Tanah Papua sejak tahun 1963 hingga kini.

 

Rakyat Papua sudah merumuskan sejumlah masalah tersebut dan mengangkatnya menjadi topik pembahasan di dalam Kongres Papua II Bulan Mei-Juni 2000 di Jayapura, dimana dirumuskan dalam sebuah Manifesto Politik yang berisikan sejumlah pandangan tentang masalah-masalah yang telah terjadi dan mengakibatkan rakyat Papua menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya atas diri dan tanah airnya sendiri.

 

Ini menurut mereka disebabkan karena kebijakan politik pemerintah Indonesia yang cenderung ambisius dan bersifat menguasai secara sepihak tanah air Orang Asli Papua yang diperkuat oleh politik luar negeri pemerintah Amerika Serikat saat itu yang sedang gencar-gencar menjaga stabilitas dunia dari ancaman gerakan komunisme yang disokong penuh oleh Uni Sovyet.

 

Akibatnya, bukan saja Orang Asli Papua yang menjadi termarginalisasi dari hak-hak politiknya yang dijamin penuh di dalam sejumlah intrumen hukum internasional, tetapi lembaga tinggi dunia seperti perserikatan Bangsa Bangsa [PBB] pun menjadi seakan tidak mampu dalam mengeliminir proses penentuan nasib sendiri [self determination] yang adil dan tanpa intimidasi atas Orang Asli Papua dan hak-hak politiknya itu.

 

Di pihak lain, Orang Papua memandang bahwa pemerintah Kerajaan Belanda telah meninggalkan sebuah “Bom Waktu” yang kemudian mengakibatkan kerugian pada pihak Papua dan tidak ikut loserta tidak intimidatif dalam menentukan nasib mereka sendiri pada tahun 1969.

 

Pandangan tersebut tentu berbeda sama sekali dengan pandangan pemerintah Indonesia yang senantiasa memandang bahwa langkah politiknya untuk menguasai dan membawa Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] adalah sesuai dengan konstitusi negara, dimana wilayah negara Indonesia adalah mencakup bekas wilayah Hindia Belanda dahulu. Hal ini telah mengundang perdebatan yang cukup panjang sebelumnya di dalam Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka.

 

Menurut pandangan saya sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari bahwa cara untuk mengatasi dan mencari solusi yang adil, bermartabat dan dapat diterima oleh kedua belahpihak yang bertikai [Papua dan Indonesia] adalah dengan mendorong tercipta dan terlaksananya segera Dialog Damai antara Orang Asli Papua dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini.

 

Dialog akan menjadi jembatan penghubung antara kedua belah pihak dengan mekanisme internasional yang selama ini sudah pernah diterapkan dalam beberapa langkah penyelesaian masalah-masalah sosial-politik di beberapa wilayah di belahan dunia lainnya. Bahkan Pemerintah Indonesia juga telah ikut berperan baik sebagai penasihat maupun sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut, misalnya dalam kasus rakyat Moro di Filipina Selatan, kelompok masyararakat dari etnis Rohingha di Myanmar atau penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka [GAM] di propinsi Aceh. Sehingga saya melihat bahwa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sangat memiliki kapasitas yang cukup untuk ikut terlibat aktif dalam mendorong terselenggaranya Dialog Papua-Indonesia tersebut.

 

Jaringan Damai Papua [JDP] atau Papua Peace Networking yang dikoordinir oleh Pater DR.Neles Kebadabi Tebay,Pr sebagai jaringan rakyat Papua pada satu pihak sesungguhnya sudah melakukan sejumlah langkah yang penting dalam mempersiapkan Orang-Orang Asli Papua untuk datang dan duduk dalam sebuah meja perundingan yang damai, bermartabat, adil, jujur dan terbuka serta memenuhi standar hukum internasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Seyogyanya karena itu, menurut saya, Pemerintah Indonesia sudah bisa segera menemukan pintu masuk untuk melakukan langkah-langkah penting dalam membangun persiapan pelaksanaan Dialog Papua-Indonesia itu sejak sekarang ini dengan rakyat Papua.

 

Bagaimanapun keberhasilan dari pelaksanaan Dialog Damai papua-Indonesia tersebut kelak akan menempatkan posisi Indonesia makin kuat dalam percaturan politik dunia ke depan, tapi yang terutama dan mendasar adalah sebagai sebuah negara demokrasi baru yang mampu menyelesaikan konflik sosial-politik yang subtansial dan sangat lama di salah satu wilayah negaranya yaitu Tanah Papua yang selama ini menjadi pusat perhatian dunia internasional terhadap kredibilitas pemerintahan Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

 

Penulis: Yan Cristian Warinussy

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 8 dari 10