google translate

Perspektif JDP
Menggodok Otsus Plus tanpa Partispasi Rakyat Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Selasa, 10 Desember 2013 10:55

Oleh: Dr. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Sekalipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua baru diimplementasikan 12 tahun, pemerintah akan menetapkan lagi suatu kebijakan baru bagi Papua yakni Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Seperti yang diberitakan, Otsus plus ini akan dihasilkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sedang dirampungkan oleh Tim Asistensi dari Universitas Cenderawasih (Uncen). Selanjutnya, setelah dibahas di kantor Kementerian Dalam Negeri, draft RUU Pemerintahan Papua akan diserahkan kepada Komisi II DPR RI agar ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Desember 2013. Diharapkan agar penetapan UU Pemerintahan Papua akan menjadi kado natal bagi rakyat Papua.

 

Apabila diamati secara cermat, menjadi jelas bahwa hanyalah tim Asistensi yang terdiri dari beberapa dosen Uncen bersama sejumlah (tidak semua) elit birokrat Provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Papua yang sibuk menyusun draft RUU tersebut.

 

Sementara itu, rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut. Apa konsekwensinya bila rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses penggodokan RUU ini?

 

WNI

Kami membagikan rakyat Papua dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) di Provinsi Papua, yang selanjutnya akan disebut WNI. Mereka berbeda suku, agama, ras, dan profesi, tetapi mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Ada yang berkulit hitam dan berambut keriting, ada juga yang berkulit sawomatang dan berambut lurus, tetapi semuanya mengibarkan bendera Merah Putih di Tanah Papua.

 

Pemerintah mengabaikan keterlibatan WNI, terutama yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua. Pengabaian ini tak terbantahkan karena pemerintah tidak melakukan konsultasi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, mahasiswa, dan pemuda di Tanah Papua.

 

Sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraannya tahun 2010 berkomitmen untuk membangun komuniksi konstruktif dengan rakyat Papua, nampaknya UU Pemerintahan Papua akan ditetapkan tanpa didahului oleh rangkain komunikasi konstruktif dengan semua elemen masyarakat di Papua.

 

Diabaikan dalam proses pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua, WNI di Papua tidak mengetahui tentang isi dari draft RUU yang sedang dibahas. Makanya mereka masih bertanya: Masalah-masalah apa saja yang diakomodir dalam draft RUU tersebut? Dan masalahnya siapa yang hendak diatasi melalui implementasi UU Pemerintahan Papua?

 

Pemerintah seharusnya mengadopsi mekanisme inklusif yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam membahas draft RUU Pemerintahan Papua. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan mekanisme eksklusif yang mengabaikan partisipasi rakyat Papua. Sebagai akibat dari pengabaian ini, rakyat Papua tidak akan merasa memiliki terhadap draft RUU Pemerintah Papua.

 

Sekalipun RUU ini diundang-undangkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden SBY, dia tidak akan mendapatkan legitimasi dari WNI di Provinsi Papua.

 

Penolakan Otsus plus yang dilakukan oleh mahasiswa pada awal November 2013 ini sudah harus menjadi peringatan dan sekaligus bahan pelajaran bagi para pengambil kebijakan di Tanah Papua.

 

OPM

Kelompok kedua dari rakyat Papua yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan draft UU pemerintahan Papua adalah Orang Asli Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selanjutnya kelompok ini akan disebut OPM. Mereka tidak mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Mereka menyebut dirinya sebagai pejuang kemerdekaan Papua Barat.

 

OPM terdiri dari tiga kelompok yakni Orang Asli Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat di berbagai kota dan kampung di Tanah Papua, yang bergerilya di hutan sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN), dan yang hidup di luar negeri seperti di Papua New Guinea, Belanda, dan Australia. Selama 50 tahun mereka telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandangnya sebagai penjajah di Tanah Papua.

 

Perlawanan mereka yang dinyatakan secara konsisten, dengan dan tanpa kekerasan, mengakibatkan konflik Papua tetap membara.

 

Kebijakan Otsus ditetapkan pemerintah secara sepihak sebagai tangapan atas tuntutan Papua Merdeka dari OPM. Solusi Otsus ditolak OPM karena kebijakan tersebut bukan merupakan hasil dialog atau negosiasi antara pemerintah dan OPM.

 

OPM juga menyaksikan bahwa pemerintah tidak berhasil menyelesaikan masalah ketidakadilan ekonomi, politik, kebudayaan, hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, serta sejarah melalui implementasi UU Otsus Papua selama 12 tahun. Hal ini memperdalam ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

 

Apabila pemerintah bermaksud untuk menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan mendasar yang memicu separatisme Papua melalui UU Pemerintahan Papua, maka OPM mesti dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut.

 

Konsultasi dengan para tokoh OPM merupakan suatu tahapan yang harus dilewati dalam penggodokan Otsus plus. Pengabaian OPM dapat berakibat fatal.

 

Setelah pemerintah menetapkan UU Pemerintahan Papua, kita akan mendengar bahwa tuntutan referendum disuarakan oleh generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an, bendera Bintang Kejora dikibarkan, dan warga sipil, anggota POLRI serta TNI tewas karena penembakan.

 

Konflik Papua akan tetap membara. Dialog Konflik Papua yang berlangsung selama 50 tahun sudah menjadi “duri dalam daging” Pemerintah Indonesia. Maka setiap kali ada pihak yang menyentuh “duri” ini, pemerintah akan terus terusik. “Duri” konflik Papua akan selalu mengganggu ketenteraman pemerintah, selama solusi yang komprehensif belum ditemukan secara bersama oleh pemerintah dan rakyat Papua (WNI dan OPM) melalui rangkaian dialog. Maka, ruang dialog mesti dibuka.

 

Komunikasi konstruktif, seperti yang dijanjikan Presiden SBY tahun 2010, mesti dilancarkan dengan semua pemangku kepentingan dalam menggodok draft RUU Pemerintahan Papua. Dengan demikian, UU Pemerintahan Papua menjadi hasil dialog dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat Papua.

 

Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura

 

(Sumber: Cenderawasih Pos, 23 november 2013)

 
Another policy solution for Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 11 November 2013 10:38

By. Pater Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr

 

The central government and the provincial government of Papua have taken the initiative to produce another new policy for Papua under the name of “special autonomy plus”.


The initiative was announced by Papua Governor Lukas Enembe after a meeting with President Susilo Bambang Yudhoyono on April 29. According to the governor, “special autonomy plus” will translate into a new law on the governance of Papua. The governor expects the bill to be debated at the House of Representatives and enacted by the President in December 2013.


The new development has raised questions. Why has the government changed its mind from consistently implementing the 2001 Papuan Special Autonomy Law and what has gone wrong with the existing Autonomy Law?


Although the special autonomy policy has not resulted in a dialogue or negotiation, it has been accepted as a realistic solution to the Papua conflict. The policy has been nationally and internationally supported and it is expected that effective and consistent implementation of the Autonomy Law will enable Papuans to enjoy a better and brighter future within Indonesia.
In a nutshell, the law is believed to be able to address the grievances of indigenous Papuans. Does the new policy mean that the Autonomy Law is no longer a solution to the Papuan issue?


After having been implemented for 12 years, the reality on the ground shows that the autonomy policy has yet to improve Papuans’ prosperity and quality of education and healthcare. Many fundamental problems triggering Papuans’ demands for independence remain unsettled.


A human rights court has not been established to address the rights abuses committed against the Papuans under Indonesian rule, as stipulated in the Special Autonomy Law. There is no willingness on the part of the central government to form a truth and reconciliation commission to deal with the historical question of how Papua was incorporated into Indonesia.
If all these fundamental problems have not been resolved through the implementation of the Autonomy Law, what is the importance and relevance of producing a new policy for Papua? What are the push factors behind the government’s bid to complete a new law on Papua this year? Will the new law be able to kill calls for independence in Papua?


Looking at how the bill on the governance of Papua is being processed, it is clear that only a team comprising professors at the state University of Cenderawasih and some government officials at the governor’s office are fully involved in drafting the bill. Meanwhile, the majority of Papuans are excluded from the process.


The provincial government has excluded representatives of religious, tribal, women and youth groups from contributing to the process despite their prominent roles in the eyes of indigenous Papuans.


The government also seems reluctant to involve the Free Papua Movement (OPM), which has been waging a guerilla war in the province for 50 years.


OPM members, who never deem themselves Indonesians, are scattered in the towns and villages of Papua and West Papua provinces, in the jungle and in exile in Papua New Guinea, the Netherlands and Australia.


The multi-dimensional conflict in Papua has economic, political, cultural, legal, security and international impacts. But the policymakers either do not know or just ignore the fact that only several of the aspects are accommodated in the law.
If the bill maintains the content of the existing Papua Autonomy Law, what are the new items that will be added into it? Who will decide what new items will be included in the bill?


It is important for the government to learn from past experiences — the autonomy policy was strongly rejected first and foremost because the people were not adequately consulted.


Excluding the OPM in the consultation of the bill will intensify the demand for a referendum, an independent state in Papua and incidences of people hoisting the outlawed Morning Star flag. In short, the fire of the Papua conflict will continue to burn.
If the government is truly committed to a comprehensive solution to the Papua conflict through a new law on Papua’s governance, the OPM rebels should be included in the drafting of the law.


It is high time for President Yudhoyono to realize his promise in 2010 for constructive communication with the Papuan people. A new bill on Papua governance that is the result of dialogue will receive strong popular support and legitimacy.

 

The author is a lecturer at Fajar Timur School of Philosophy and Theology and is coordinator of the Papua Peace Network in Jayapura.

 

Source:http://m.thejakartapost.com/Opinion

 
Mencari Solusi untuk Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 04 Oktober 2013 15:01

Oleh: Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr

 

Kebijakan Indonesia Tidak Berhasil Meredam konflik Papua

Sejak Papua bergabung dengan Republik Indonesia, 1 Mei 1963, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan konflik Papua Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menyelesaikan selengkapnya...

 
Otonomi Khusus Plus untuk Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 27 Juni 2013 16:14
otsus plus(dok/antara)
Oleh: Pater Neles Tebay
 
 
Gagasan otsus plus baru diwacanakan sehingga membangkitkan banyak pertanyaan bagi orang Papua.

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurut keterangan Gubernur Papua Lukas Enembe, akan berkunjung ke Jayapura, Agustus 2013 ini, antara lain untuk memberikan draf Otonomi Khusus (Otsus) Plus kepada masyarakat Papua.
 
Pemberian draf otsus plus tersebut memperlihatkan iktikad baik Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan konflik Papua yang berusia 50 tahun, maka patut dihargai sewajarnya.
 

Istilah “otsus plus” dimunculkan Gubernur Enembe setelah bertemu dengan Presiden Yudhoyono, 29 April 2013, di Jakarta.


Sebelum pelantikan Enembe selaku Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 pada 9 April 2013, tidak pernah ada rumor, apalagi berita, tentang otsus plus di Papua.

 

Otsus plus tidak pernah menjadi agenda diskusi bagi para birokrat pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kota/kabupaten di Tanah Papua.

 

Para akademikus di perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, mewacanakan pentingnya evaluasi komprehensif tentang implementasi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (UU Otsus Papua) dan bila perlu UU Otsus tersebut direvisi. Tetapi, mereka tidak pernah mewacanakan ide otsus plus.

 

Kalangan masyarakat Papua ramai membahas dan menuntut pemekaran provinsi dan kabupaten, dialog Jakarta-Papua, evaluasi Otsus Papua, dan perundingan internasional untuk penyelesaian konflik Papua. Tetapi, pemerintah tidak pernah menanggapi permintaan ini.

 

Jelaslah bahwa gagasan otsus plus tidak berasal dari bumi cenderawasih. Dia diproduksi di luar Papua, kemudian diimpor masuk ke tengah masyarakat Papua tanpa memberikan tanda dan sinyal terlebih dahulu.

 

Oleh sebab itu, pengumuman tentang kebijakan otsus plus terasa bagaikan petir di siang hari yang menyambar orang Papua. Tidak ada hujan; tidak ada angin; tapi tiba-tiba ada sambaran petir yang mengejutkan orang Papua.

 

Orang Papua tiba-tiba dikagetkan oleh gagasan yang tidak pernah didiskusikan maka mereka belum bisa menyatakan menerima atau menolak gagasan otsus plus.

 

Banyak Pertanyaan

Gagasan otsus plus baru diwacanakan sehingga membangkitkan banyak pertanyaan bagi orang Papua dan banyak pihak lain. Banyak hal tentang otsus plus masih perlu diperjelas dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

 

Apa isi dan bentuk otsus plus? Di mana draf otsus plus dirumuskan? Siapa yang terlibat dalam proses pembuatan draf otsus plus? Mekanisme seperti apa yang ditempuh untuk menghasilkan draf tersebut? Apakah otsus plus akan diberlakukan hanya di Provinsi Papua ataukah akan mencakup juga Provinsi Papua Barat?

 

Masalah Papua mempunyai multidimensi yakni dimensi ekonomi, politik, budaya, hukum, keamanan, dan internasional. Apakah otsus plus menjawab semua dimensi konflik Papua? Atau berapa dimensi konflik yang akan dituntaskan melalui kebijakan otsus plus?

 

Sejak 2001, pemerintah memberlakukan UU Otsus Papua. Apakah implementasi UU Otsus Papua tidak berhasil menyelesaikan masalah-masalah secara menyeluruh di Papua?

 

Apakah pemerintah masih serius mengimplementasikan UU Otsus secara konsisten atau meninggalkan otsus kemudian menggantinya dengan otsus plus?

 

Kalau seluruh isi UU Otsus akan dipertahankan maka hal-hal baru apa saja yang akan ditambahkan pada UU Otsus Papua untuk menghasilkan otsus plus? Siapa yang memilih dan menambahkan hal-hal baru tersebut?

 

Kalau menghilangkan sejumlah pasal dalam UU Otsus Papua, siapa yang menentukan dan menghilangkan pasal-pasal tersebut? Apa dasar penghilangan pasal-pasal tersebut?

 

Bagaimana dengan nasib Kebijakan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B) yang akan berakhir 2014? Berapa lama otsus plus akan diberlakukan? Masa depan Papua seperti apa yang ingin dicapai melalui kebijakan otsus plus?

 

Pemerintah perlu menjawab dan menjelaskan semua pertanyaan di atas agar orang Papua dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang benar tentang otsus plus.

 

Pemangku Kepentingan

Kebijakan otsus plus dapat dirumuskan oleh beberapa ahli saja. Hasilnya diserahkan kepada pemerintah pusat selanjutnya dilaksanakan di Papua. Isi kebijakannya bisa saja sangat bagus, tetapi pemangku kepentingan lain, selain pemerintah pusat, tidak akan merasa memiliki terhadap solusi otsus plus ini.

 

Kalau otsus plus dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam proses pembahasannya. Selain pemerintah pusat dan daerah, perlu dilibatkan juga kelompok pemangku kepentingan lainnya seperti para pemimpin agama, adat, paguyuban-paguyuban Nusantara, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan domestik dan multinasional, orang Papua yang hidup di luar negeri, dan Gerilyawan Papua yang disebut Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).

 

Setiap kelompok pemangku kepentingan perlu diberikan kesempatan berkumpul untuk membahas dan menghasilkan pendapat kolektifnya. Hasil dari semua diskusi tersebut dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan otsus plus.

 

*Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua.

 

Sumber : Sinar Harapan
 
Visi Bersama Masa Depan Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 03 Juni 2013 13:51

Oleh: Pater Neles Tebay

 

“Masa depan Papua seperti apa yang akan dibangun dalam Negara Indonesia?”


Papua bergabung ke Indonesia tanggal 1 Mei 1963, maka integrasi Papua sudah berumur 50 tahun. Berkat berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama setengah abad di bumi cenderawasih, seharusnya nasionalisme Indonesia sudah tertanam di hati orang Papua.
 
Tuntutan Papua merdeka sudah terkubur. Bendera Bintang Kejora sudah tidak dikibarkan lagi. Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi kenangan masa lalu. Generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an tidak lagi menuntut Referendum.

 

Namun, semua harapan di atas belum tercapai sepenuhnya. Sekalipun sudah berusia 50 tahun integrasi Papua ke Indonesia, jelas bagi kita bahwa konflik Papua belum dituntaskan secara komprehensif dan permanen. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator terbaruadalah peresmian kantor OPM pada 28 April 2013, di Oxford, Inggris, oleh wali kotanya.

 

Konflik Papua tidak hanya mencakup masalah ekonomi dan pembangunan, tetapi juga politik. Pembukaan kantor OPM di Oxford memperjelas dimensi politik dari konflik Papua.

 

Adanya stigma separatis bagi orang Papua dan stigma penjajah bagi Pemerintah Indonesiamemperlihatkan dimensi politik dari konflik Papua. Kedua stigma ini mengakibatkan munculnya kecurigaan dan ketidakpercayaan baik antara pemerintah dan orang Papua maupun antara orang Papua dan non-Papua.

 

Aksi-aksi penembakan memperjelas dimensi vertikal dari konflik Papua yakni antara Pemerintah Indonesia versus orang Papua, terutama yang menjadi anggota OPM. Bulan Februari 2013, delapan anggota TNI ditembak mati oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dari OPM.

 

Pada April 2013, seorang anggota Polri tewas ditusuk orang-orang tak dikenal di kabupaten Yapen. Awal Mei, tiga orang Papua tewas  dan lima lainnya menderita luka karena ditembak di Sorong, Provinsi Papua Barat.

 

Pada 13 Mei, seorang Papua tewas tertembak di Wamena. Semua aksi penembakan ini, siapa pun pelakunya, sudah menewaskan warga sipil serta anggota TNI dan Polri. Tesis bahwa Tidak Ada Konflik di Papua tidak bisa dibenarkan karena ada konflik yang belum dituntaskan penyelesaiannya.

 

Diharapkan implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dapat menyelesaikan konflik Papua. UU Otsus Papua sudah berumur 11 tahun, tetapi tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur.

 

Sulit mengukur perkembangannya karena grand design implementasi Otsus Papua tidak pernah disusun. Selain itu, evaluasi komprehensif tentang pelaksanaan Otsus dengan melibatkan semua pemangku kepentingan tidak pernah dilaksanakan. Absennya visi bersama tentang masa depan Papua turut mempersulit evaluasi Otsus.  

 

Ketika hasil implementasi UU Otsus Papua masih dipertanyakan, rakyat Papua disodorkan proposal baru, yakni Otonomi Khusus Plus (Otsus plus). Proposal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan.

 

Apa isi dan bentuk Otsus Plus? Mekanisme seperti apa yang ditempuh untuk menghasikan Otsus Plus? Berapa lama Otsus Plus akan diberlakukan? Bagaimana nasib UU Otsus Papua yang masih berlaku? Masa depan Papua seperti apa yang ingin dicapai melalui Otsus Plus ini? Tawaran Otsus Plus ini hanya menunjuk konflik Papua yang belum diatasi.  

 

Papua Damai dan Sejahtera

Guna menyelesaikan konflik Papua, hal pertama dan utama yang harus diperjelas terlebih dahulu adalah visi tentang masa depan Papua.

 

Diskusi tentang visi Papua tidak dimaksudkan untuk mempertanyakan keberadaan Papua dalam Republik Indonesia. Integrasi Papua tidak dipermasalahkan dan tidak ada pihak yang mempersoalkannya. Komunitas internasional pun mendukung Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.

 

Apa yang sedang dinantikan banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah gambaran jelas tentang masa depan Papua dalam Negara Indonesia. Pertanyaan yang perlu dijawab bukan “Apakah masa depan Papua berada di dalam atau di luar Indonesia?” Tetapi, “Masa depan Papua seperti apa yang akan dibangun dalam negara Indonesia?”

 

Visi masa depan Papua perlu dirumuskan agar menjadi pegangan dan pedoman bersama dalam membangun Papua secara berkelanjutan, dengan arah dan fokus yang jelas.

 

Menurut penulis, Papua yang damai dan sejahtera dalam Indonesia yang demokratis dapat dijadikan visi masa depan Papua. Visi ini sejalan dengan gagasan Papua Tanah Damai yang dikampanyekan para pemimpin agama di Papua dan sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Visi Papua yang damai dan sejahtera mengandung nilai-nilai universal seperti  keadilan, kebebasan, partisipasi, kemandirian, pengakuan dan penghargaan diri, persekutuan,  komunikasi dan informasi yang benar, rasa aman, serta keharmonisan. Visi ini perlu diperjelas secara rinci dalam indikator-indikator yang dapat diukur dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan politik. Pembangunan dapat dilaksanakan untuk memenuhi semua indikator yang sudah ditetapkan, sehingga visi Papua tercapai.

 

Visi Papua yang damai dan sejahtera dalam Indonesia yang demokratis mesti menjadi visi bersama dari semua kelompok aktor. Pendapat semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok OPM di dalam dan di luar negeri, harus diakomodasi.

 

Setiap kelompok aktor perlu diberikan kesempatan berkumpul, berdiskusi, memberikan sumbangan pemikirannya, dan merumuskan pandangan kolektifnya tentang masa depan Papua dengan memperjelas indikator-indikator visi Papua.

 

Mekanisme pembahasan visi Papua bersama indikator-indikatornya perlu dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat, sehingga jangkauannya semakin melebar dan meluas, sekaligus mengerucut. Dengan demikian semua pemangku kepentingan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap visi Papua yang damai dan sejahtera dalam negara Indonesia yang demokratis. (*)

 

*Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur Abepura dan Koordinator Jaringan Damai Papua.

 

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 8 dari 11