google translate

Perspektif JDP
Dialog Sebagai Jalan Damai PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 13 Maret 2014 11:56

MSJMuridan Satrio Widjojo (45), 19 tahun lalu turun tangan mendamaikan perang tujuh konfederasi suku di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Kini doktor sejarah dari Universitas Leiden, Belanda, itu mengampanyekan dialog Papua untuk mewujudkan damai di Papua dan Papua Barat.

 

 

Muridan pada tahun 1993 adalah anak bawang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ”kebetulan” ditugaskan ke Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pertautan hati membawanya untuk ikut mendamaikan perang antarsuku. Sekitar 19 tahun lalu, bersama anggota DPRD Jayawijaya, Yafeth Yelemaken, dan tokoh adat Damianus Wetapo, Muridan naik turun bukit, berjalan berpuluh kilometer keluar masuk honai perang, mencari jalan mendamaikan perang suku tujuh konfederasi suku di Lembah Baliem, Kurima, dan Pasema. Aparat keamanan sudah berulang kali memaksa para kepala suku menggelar upacara perdamaian, tetapi perang terus berlanjut.

 

”Upacara perdamaian yang digelar kepala suku atau bigman tidak mengikat para pihak untuk berdamai. Saya tinggal bersama para tokoh di honai perang, hingga akhirnya tahu bahwa orang yang berwenang membuat ritual perang dan perdamaian hanyalah ”orang belakang”. Mereka itu para yaman yang dipercaya memiliki akses kepada dunia supranatural dan tidak ikut berperang. Pada prosesi panah babi dalam berbagai upacara adat suku Dani, yaman adalah mereka yang memegang kaki belakang dan ekor babi,” ujarnya.

 

Muridan berkeliling lagi ke beberapa honai perang untuk mengonfirmasi melengkapi struktur yaman di tiap konfederasi dan prosedur perdamaian yang harus dijalani. ”Pada akhir 1993, dengan dukungan para bigman, akhirnya para yaman mau menjalani upacara Belah Kayu perdamaian. Perdamaian itu efektif hingga hari ini karena memiliki legitimasi dari para pihak yang berkonflik,” kata Muridan.

 

Kini, Muridan menggarap proses damai yang lebih besar, proses damai di Tanah Papua. Pusaran konflik di Papua dan Papua Barat tidak putus-putus sejak 1962. Kemiskinan tak terentas, indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat terus menjadi yang terburuk di Indonesia. Mirip kisah kepala suku disuruh menggelar upacara perdamaian, kengototan pemerintah pusat merumuskan akar konflik Papua sebagai ”problem kesejahteraan” gagal meredam konflik, justru membuat tuntutan kemerdekaan makin bergema di Papua.

 

”Pada titik ini, kita berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah gagasan, dan Indonesia sebagai sebuah realitas,” ujar Muridan menggebu. Deraan kanker nasofaring setahun terakhir tak menyurutkan semangatnya mendiskusikan segala hal tentang Papua.

 

”Bagi sebagian besar orang Indonesia, Indonesia sebagai gagasan relatif tersepakati. Meski Indonesia sebagai sebuah realitas masih hadir dengan kekerasan, korupsi, dan kelalaian melindungi rakyatnya.”

Kehadiran Indonesia

Di Papua, Indonesia sebagai realitas dinilai hadir dalam bentuk pos-pos militer dan berbagai pelanggaran HAM. Indonesia secara dominan hadir dalam bentuk sekolah yang tidak terurus dan kekurangan guru; sebagai puskesmas yang hanya berupa gedung kosong, minus mantri dan obat, apalagi dokter.

 

”Di bagian lain Indonesia, keburukan Indonesia sebagai realitas tidak langsung dikaitkan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Problemnya, di Papua, Indonesia sebagai sebuah gagasan masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat. Kontestasi itu bersumber salah satunya dari pemahaman orang Papua—setidaknya kaum terpelajarnya—bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad. Indonesia dianggap telah merampasnya. Pemerintah masih menganggap ini masalah separatisme yang hanya dapat diatasi dengan memperbaiki kesejahteraan, sambil diam-diam terus melakukan represi,” ujar Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI tersebut.

 

Itu memperparah situasi di Papua?

Represi semakin menonjolkan kehadiran Indonesia sebagai suatu yang kolonial dan kejam. Orang Papua dibuat semakin bersemangat menghidupi gagasan negara Papua Barat dan segala simbolnya. Lebih Jauh lagi, represi menimbulkan berbagai tuduhan pelanggaran HAM dan mengundang pihak internasional untuk mempersoalkan kondisi kemanusiaan di Papua. Dampaknya yang paling jelas, persoalan Papua mendapatkan simpati dari berbagai oerganisasi internasional.

 

Papua telah diberikan otonomi khusus, wajah baru Indonesia di Papua?

Otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bukan lahir dari kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan pimpinan oposisi politik di Papua. UU para aktivis dan akademisi yang memiliki keberpihakan terhadap Papua. Di satu pihak, pemerintah pusat menganggap UU No 21/2001 itu UU separatis.

 

Setelah Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU tersebut pada 21 November 2001, beliau pada 27 Januari 2003 malah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua yang menabrak Pasal 76 yang mengatur pemekaran provinsi dalam UU No 21/2001.

 

Kebijakan dilanjutkan penundaan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga 2005, pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang simbol-simbol Papua. Pasal-pasal penting UU No 21/2001 tidak dijalankan, seperti pengadilan hak asasi manusia, partai lokal, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

 

Di pihak lain, ribuan warga Papua bersama Dewan Adat Papua telah dua kali berunjuk rasa mengembalikan otonomi khusus Papua kepada pemerintah pusat pada 12 Agustus 2005. Mereka menilai otonomi khusus Papua hanya gula-gula politik untuk mengatasi tuntutan kemerdekaan Papua. Kucuran dana otonomi khusus Papua pun tidak diterima orang Papua sebagai solusi karena mereka tidak pernah memintanya. Jika sekarang UU No 21/2001 direvisi tanpa kesepakatan di antara pihak yang terlibat konflik di Papua, pasti akan percuma.

 

LIPI dan dialog Papua

Membaca kemacetan proses perdamaian di Papua, para peneliti LIPI yang dipimpin Adriana Elisabeth menggelar serangkaian penelitian di Papua. Pada 2004, tim itu menghasilkan laporan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua. Dua laporan lainnya menyusul, Agenda dan Potensi Damai di Papua (2005) serta Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua (2006). Muridan yang kala itu tengah menyelesaikan program doktoralnya di Leiden tak sepenuhnya terlibat dalam penyusunan ketiga laporan itu.

 

Dua dokumen terakhir kontroversial karena menggagas dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Proyek penelitian itu sempat terhenti pada 2007, hingga Muridan datang dari Belanda. Ia menggulirkan penyusunan dokumen Papua Road Map (versi pendek 2008, versi lengkap 2009) yang merinci tahapan menuju dialog bagi penyelesaian konflik di Papua.

 

Papua Road Map sempat dianggap klise oleh sebagian Indonesianis yang meneliti Papua. Namun, banyak pula pihak yang angkat topi dengan keberanian peneliti LIPI mengungkap akar konflik Papua dan menaruh dialog sebagai solusinya. Apresiasi juga datang dari gerakan masyarakat sipil di Papua serta para tokoh gereja. Pada 2009, tokoh agama di Papua, Pastor Neles Tebay, Pr, menyusun bukuDialog Jakarta–Papua, Sebuah Perspektif Papua menjawab Papua Road Map LIPI.

 

Berdengungnya gagasan dialog di kalangan akademisi dan aktivis gerakan sipil di Jakarta ataupun Papua, juga komunitas internasional, mendorong Muridan dan para peneliti LIPI ”keluar dari habitat” berteori mereka. Bersama para tokoh di Papua, mereka turun tangan melakukan kerja layaknya para aktivis perdamaian memediasi konflik.

 

Muridan dan Neles Tebay memotori berdirinya Jaringan Damai Papua (JDP) pada Januari 2010, yang menghimpun para aktivis Papua menjadi fasilitator perdamaian. JDP berkeliling ke beberapa wilayah Papua, Jakarta, dan luar negeri, berkonsultasi dan mengampanyekan dialog sebagai jalan memulai proses perdamaian di Papua. JDP mengolah pendapat dan masukan orang Papua tentang gagasan dialog Jakarta-Papua, mulai dari agenda dialog, tempat, format, dan juru runding dari pimpinan Papua akar rumput.

 

Tak selalu mulus. Di Oxford, Inggris, Muridan mengampanyekan dialog Papua dalam diskusi yang digelar Oxford Transitional Justice Research pada 6 Februari 2010, membeber kerja sebulan JDP. Namun, ia malah dimaki sejumlah aktivis asal Papua di Inggris, mendapat penegasan bahwa ”Kamu orang Indonesia tidak berhak bicara tentang orang Papua.”

 

”Kerja JDP adalah upaya pradialog, konsultasi, dan kampanye dialog ke berbagai wilayah di Papua, mengampanyekan dialog kepada berbagai lembaga pemerintah pusat di Jakarta, hanya langkah awal membangun kondisi pradialog. Prosesnya terkadang menyakitkan hati, makian, tudingan, perdebatan, kerap muncul. Hanya penjelasan sejelas-jelasnya yang membuat gagasan dialog bisa diterima sebagai jalan baru menuju damai di Papua.”

 

Apakah dialog bisa menyelesaikan soal Papua?

Jika dialog itu dibuat oleh Muridan, Neles Tebay, atau Jaringan Damai Papua (JDP) sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, saya pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua. Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

 

Apa yang sebenarnya didialokan?

Pemerintah pusat selalu menilai persoalan Papua adalah persoalan kesejahteraan sehingga solusi yang sejauh ini ditawarkan adalah hal-hal yang diyakini pemerintah pusat akan memperbaiki kesejahteraan di Papua. Itu akan sia-sia jika pada saat yang sama masalah sosial politiknya diabaikan atau tetap didekati dengan cara keamanan. Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan, tetapi masalah harga diri dan pengakuan keberadaan mereka, serta imajinasi relasi Indonesia dengan Papua.

 

Pemerintah pusat ataupun orang Papua masing-masing memiliki rumusan berbeda tentang akar persoalan di Papua. Jadi, dialog haruslah membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan orang Papua tentang apa akar persoalan di Papua. Baru kemudian para pihak menegosiasikan apa jawaban atas persoalan yang mereka rumuskan.

 

Apakah kedua pihak siap berdialog?

Tahun 2008, kata ”dialog” sebagai solusi Papua dianggap tabu. Pemerintah trauma dengan kegagalan dialog nasional 1999. Namun, sejak 9 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tekad untuk berdialog secara terbuka bagi penyelesaian masalah Papua. Pemerintah pusat merinci empat hal yang harus dipastikan untuk menggelar dialog. Pertama, tujuan dialog. Kedua, agenda dialog. Ketiga, mekanisme dialog. Keempat, format dialog.

 

Presiden juga telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang dikepalai Letjen (Purn) Bambang Dharmono. Selain itu, Presiden juga menunjuk salah satu fasilitator perdamaian Aceh, Farid Husain, mengupayakan dialog sebagai penyelesaian soal Papua. Komisi I DPR, baik dari PKS, Golkar, PDI-P, maupun Demokrat. Tokoh-tokoh politik, seperti Kemal Stamboel, Hayono Isman, Yorrys Raweyai, dan Tb Hasanudin, berperan besar dalam kampanye dialog Papua.

 

Hampir seluruh gereja di Papua mendukung dialog dan hanya mendukung dialog yang format dan fasilitasinya dibuat oleh JDP. Sejumlah anggota DPR Papua yang membuat tim khusus Dialog Papua. Yang masih harus digarap adalah problem representasi di antara orang Papua. Pola berpolitik orang Papua yang terfragmentasi dalam banyak model parlemen jalanan harus disolidkan sehingga mencapai tataran politik yang membuatnya pantas berdialog dengan pemerintah pusat. Jika kelompok-kelompok di Papua terus tampil berantakan, terus menampilkan wajah politik Papua yang terfragmentasi, tidak mungkin Jakarta akan respek dan membuka pintu dialog.

 

Lalu apa tujuan,agenda,mekanisme,dan format dialog yang digagas JDP?

JDP memang menggarap kampanye dan proses pradialog, namun bukan berarti JDP memiliki legitimasi untuk secara sepihak merumuskan tujuan, agenda, mekanisme, dan format dialog itu. Itu semua harus diputuskan sendiri para pihak yang akan berdialog. Dalam bayangan saya, Indonesia sebagai sebuah gagasan dikedepankan dan didorong untuk menghasilkan kesepakatan politik baru, bahwa kepapuaan menjadi bagian dari proses mewujudkan keindonesiaan. Itu dalam tataran abstraknya. Pada akhirnya dialog akan merumuskan kesepakatan politik baru antara Indonesia dan Papua, menyepakati konsesi politik baru bagi Papua, meretas akar konflik Papua. Di sana Indonesia baru dan Papua baru akan lahir....

****

MURIDAN SATRIO WIDJOJO

Lahir: Surabaya, 4 April 1967

Istri: Suma Riella Rusdiarti

Anak: Yerry Wetapo (18 th), Chris Deikme (17 th), Galih Muridan (14 th), Naiya Muridan (5 th)

Pendidika

  • 2007 Ph.D. Precolonial History, Universiteit Leiden2002 M.Phil. Precolonial History, Universiteit Leiden
  • 2001 Magister Antropologi Sosial, Universitas Indonesia
  • 1992 Sarjana Sastra Perancis, Universitas Indonesia

Pekerjaan

  • Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Ketua Tim Kajian Papua LIPI (2008-sekarang)

Kegiatan Non Penelitian

  • 2010 Salah satu pendiri dan koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)
  • 2001-2001 Anggota Dewan Direktur The RIDEP Institute (Research Institute for Democracy and Peace)
  • 1999-2000 Anggota Tim Pencari Fakta Komnas HAM dalam Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di PT Kelian, Kutai, Kalimantan Timur
  • 1998 Anggota Tim Evaluasi dan Mediasi Konflik Freeport dan Amungme, Timika, Papua
  • 1996 Koordinator Sub-tim Sosial Budaya ”Audit Sosial PT Freeport Indonesia”, Timika, Papua
  • 1993 Mediator Perdamaian Tujuh Konfederasi Suku di Wamena, Hitigima, Kurima, Pasema, dan Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua

 

Buku dan karya hasil penelitian terpilih

  • 2011 Papua: A Dialogue in the Making, Geneva-Jakarta: HDC-LIPI
  • 2010 Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Presence, and Securing the Future, Jakarta/Singapore, YOI, KITLV, ISEAS (editor dan co-writer)
  • 2009 The Revolt of Prince Nuku: Cross-cultural Alliance-making in Maluku, c. 1780-1810, Leiden: Brill
  • 2006 Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2005 Agenda dan Potensi Damai di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2004 Aktor dan Peta Konflik di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2003 Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa, Jakarta: Dian Dharma (editor dan co-writer)
  • 2000 Strategi Amungme untuk Mendapatkan Pengakuan di Timika, Papua, Tesis Magister Antropologi Universitas Indonesia
  • 1999 Penakluk Rezim Orde Baru : Gerakan Mahasiswa 1998, Sinar Harapan, Jakarta (editor dan co-writer)
  • 1998 Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika, Irian Jaya. Jakarta: LIPI
  • 1995 Sistem Sosial Kepemimpinan dan Pergeseran pada Masyarakat Dani Baliem di Irian Jaya. Jakarta: LIPI
 
Konsultasi Publik dan Fondasi Dialog Papua-Jakarta PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 28 Februari 2014 11:10

Di dalam tahap pra-dialog Papua-Jakarta, Tim Jaringan Damai Papua (JDP) memandang penting tiga langkah untuk membangun dan memperluas konstituensi dialog. Pertama, mendekati dan meyakinkan pemerintah pusat, terutama Presiden RI dan jajaran di bawahnya, agar mengambil dialog sebagai kebijakan untuk penyelesaian konflik Papua-Jakarta; kedua, mendorong para elit dan pemimpin Papua terutama kelompok pro-kemerdekaan, untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi dialog; ketiga merancang program konsultasi publik untuk memberikan kesempatan pada pemimpin Papua di tingkat akar rumput untuk memberikan masukan dan dukungan politik pada proses dialog.

 

Konsultasi publik adalah bagian penting dari pelibatan pemimpin Papua di tingkat akar rumput. Konsultasi ini merupakan upaya untuk meletakkan fondasi legitimasi bagi para pemimpin dan elit Papua yang selama ini terfragmentasi dalam berbagai faksi politik. Konstituen politik mereka terbatas pada kelompok etnis tertentu, faksi politik tertentu, wilayah adat tertentu dan denominasi agama tertentu. Kalau tidak dilengkapi dengan konsultasi publik, upaya penyiapan representasi pemimpin Papua dalam dialog akan dengan mudah didelegitimasi. Konsultasi publik di tujuh wilayah adat Papua dan dua ibukota provinsi akan menolong pembentukan fondasi legitimasi bagi dialog dan representasi Papua yang nanti terbentuk.

 

Konsultasi publik dijadikan sebagai sarana untuk menjelaskan tawaran konsep dialog Papua-Jakarta. Kepada wakil-wakil masyarakat Papua akar rumput dijelaskan apa itu dialog Papua-Jakarta, mengapa perlu dialog dan bagaimana seharusnya proses yang benar dari suatu dialog itu dijalankan. Para pemimpin akar rumput Papua dibuat mengerti secara jelas konsep dialog yang benar dan diajak memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana dialog seharusnya dilakukan. Diharapkan juga, para pemimpin Papua dapat memberikan masukan tentang tempat, juru runding, mediator, tim ahli, dan yang terpenting agenda dialog. Masukan ini akan dikumpulkan dari sembilan wilayah dan dijadikan masukan bagi persiapan dialog. Kegiatan ini juga memastikan bahwa suara dari akar rumput tidak akan diabaikan dalam dialog nantinya.

 

Para pemimpin Papua akar rumput diidentifikasi dari jalur adat, Gereja, politik, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan lain-lain. Dipastikan oleh panitia lokal bahwa tidak ada kelompok dan tokoh yang terabaikan. Aparat pemerintah dan kelompok pro-pemerintah juga diundang. Jumlahnya sekitar 50 orang. Biasanya banyak warga lain yang juga mau hadir. Untuk itu disediakan kursi bagi peninjau atau pendengar. Yang punya hak bicara hanya 50 orang namun peninjau diperbolehkan menyampaikan pendapatnya melalui wakilnya di antara 50 peserta tersebut. Dengan metode ini, peserta mempunyai waktu yang cukup untuk berbicara. Pada saat yang sama masyarakat diharapkan untuk belajar menghargai pemimpin yang mewakilinya.

 

Sebagai materi untuk peserta konsultasi publik, JDP menyediakan tiga buku kecil. Pertama, buku saku tawaran konsep dialog Papua-Jakarta; kedua, buku ringkasan Papua Road Map karya LIPI; ketiga, buku dialog Jakarta-Papua karya Neles Tebay. Dengan tiga buku ini peserta diharapkan memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai dialog dan akar masalah Papua yang dapat ditularkan kepada kerabat dan teman di kampung halaman masing-masing.

 

Ketiga buku tersebut dicetak dengan kertas yang tahan air sehingga dapat disimpan di noken dan dibawa ke kebun atau ke hutan. Diharapkan, masyarakat mengerti konsep dialog dengan substansi yang sama. Setiap saat dengan buku saku, mereka dapat membaca berulang-ulang dan memperoleh pengertian yang mendalam. .  Kegiatan ini direncanakan diadakan di sembilan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat. Tim JDP bekerjasama dengan LSM lokal sebagai pelaksana kegiatan dan sekaligus perpanjangan tangan JDP untuk kampanye dialog Papua-Jakarta. Tim JDP memilih LSM yang memiliki reputasi publik yang positif dan relatif netral secara politik. Selain dengan LSM, JDP juga bekerjasama dengan lembaga Gereja setempat seperti SKP Keuskupan tertentu atau lembaga Gereja Protestan tertentu.

 

JDP dapat dengan mudah membangun jaringan kerja dengan mitra lokal karena 25 fasilitator di dalam JDP terdiri dari aktivis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan berasal dari berbagai wilayah tersebut.  Konsultasi publik pertama dilaksanakan di Wamena pada akhir Januari 2010. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan di Timika, lalu ke Manokwari, Sorong, Biak, Enarotali, dan Merauke. Konsultasi publik di tujuh lokasi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik. Konsultasi publik ke delapan di Fakfak dan kesembilan di Jayapura akan segera menyusul masing-masing pada akhir April dan minggu kedua Mei 2010. Dengan segala kesulitan yang ada di lapangan,JDP berhasil memperoleh dukungan dari sebagian besar kalangan pemimpin akar rumput Papua. Utusan dari mereka yang berada di “hutan” juga hadir dan menyampaikan petisinya kepada JDP. Peran mitra lokal sangat besar dalam kesuksesan rangkaian kegiatan ini. …fondasi legitimasi politik hubungan kekuasaan antara Negara Republik Indonesia dengan masyarakat Papua akar rumput sungguhlah rapuh. Rawan konflik dan kekerasan.

 

Setelah tujuh kali konsultasi publik, saya menyadari betapa masyarakat akar rumput teralienasi dari proses perubahan dan percepatan pembangunan yang berlangsung selama Orde Baru dan bahkan selama UU Otsus dijalankan. Seperti ada jarak sosial budaya yang begitu jauh antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Yang mencolok dari percakapan di dalam konsultasi publik, fondasi legitimasi politik hubungan kekuasaan antara Negara Republik Indonesia dengan masyarakat Papua akar rumput sungguhlah rapuh. Rawan konflik dan kekerasan. Selain dukungan kepada dialog, konsultasi publik bisa menjadi cermin untuk refleksi bagi akar masalah-masalah yang masih mendominasi pikiran dan hati masyarakat akar rumput Papua.

 

Posted : Muridan Widjojo

 

 Sumber:http://www.aldp-papua.com/konsultasi-publik-dan-fondasi-dialog-papua-jakarta/

 
Membangun Percaya untuk Dialog Papua-Indonesia PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Kamis, 30 Januari 2014 16:52
Oleh: Yan Christian Warinussy*)
 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga adalah Sultan Yogyakarta : Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam keynote speech - nya dalam peluncuran Buku : Angkat Pena demi Dialog Papua, 20 Juni 2012 di Yogyakarta pernah mengatakan bahwa dialog selengkapnya...
 
Libatkan Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Selasa, 17 Desember 2013 08:19

Oleh: DR. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Ketika membuka Forum Demokrasi Bali (FDB), 7 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tentang pentingya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan yang akan berdampak langsung pada rakyat.

 

Menurut Presiden, merupakan satu dari empat kunci sukses untuk memperkuat demokrasi. Presiden mengakui juga pentingnya partisi pasirakyat Papua dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam mengatasi konflik di Papua (tempo.co, 7 November 2013).

 

Pernyataan presiden ini mengandung dua hal mendasar.

 

Pertama, Presiden Yudhoyono secara jelas menegaskan pentingnya partisipasi rakyat Papua dalam menyelesaikan konflik Papua.

 

Keterlibatan rakyat Papua dalam mencari solusi demokratis merupakan faktor yang sangat fundamental danm emengaruhi proses penyelesaian konflik Papua. Itu berarti rakyat Papua tidak boleh diabaikan dalam mencari solusi demokratis atas konflik ini.

 

Guna memahami relevansi dari pernyataan Presiden ini, kita perlu memahami secara benar kodrat dari konflik Papua. Konflik Papua tidak merupakan konflik horizontal antara warga sipil. Ini bukan konflik antar suku-suku asli Papua. Bukan pula konflik antar pemeluk agama yang berbeda.

 

Konflik Papua tidak terjadi antara orang asli Papua dan komunitas-komunitas non-Papua yang berasal dari berbagai suku di luar Papua, seperti dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dll.

 

Konflik Papua bukanlah pertikaian internal antara orang Papua, terutama antara mereka yang mendukung pemerintah dan yang mendukung OPM.

 

Konflik Papua,dari kodratnya, adalah konflik vertical yakni konflik antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua yang bergabung dalam OPM. Konflik ini sudah berlangsung selama 50 tahun karena dimulai sejak Indonesia mulai berkuasa atas Papua tanggal 1 Mei 1963.

 

Penegasan presiden di atas perlu digaris bawahi karena partisipasi rakyat Papua inilah yang diabaikan secara sengaja selama lima dekade.

 

Pada zaman orde baru (orba), pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan. Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Militer menentukan kebijakan untuk Papua. Pemerintah berusaha mengatasi konflik Papua dengan menggunakan senjata.

 

Memasuk era reformasi, pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi konflik Papua. Pendekatan ini diperjelas dalam kebijakan Otonomi khusus (Otsus) yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

 

Tetapi, implementasi UU Otsus selama 12 tahun belum memperlihatkan keberhasilannya –untuk tidak mengatakan gagal. Sekalipun trilyunan rupiah dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, tingkat kesejahteraan rakyat Papua belum terdongkrak. Orang Papua masih hidup miskin di atas kekayaan alamnya.

 

Sekalipun diamanatkan oleh UU Otsus, pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) belum didirikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masalalu.

 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah sejarah tentang bagaimana Papua dimasukkan kedalam Republik Indonesia.

 

Sementara itu, rakyat Papua masih merasa tidak memiliki terhadap kebijakan Otsus. Mereka bahkan pernah menolak kebijakan ini secara simbolik.

 

Penolakan Otsus ini dilakukan pertama-tama bukan karena tidak menyetujui isi UU Otsus Papua, melainkan karena mereka tidak diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

 

Maka solusi otsus bukanlah hasil dialog atau negosisasi antara pemerintah dan rakyat Papua. Solusi ini ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah.

 

Setelah UU Otsus diberlakukan, pemerintah tanpa berkonsultasi dengan rakyat Papua mengeluarkan kebijakan pemekaran kabupaten baru (UU Nomor 26 Tahun 2002)dan provinsi baru (INPRES Nomor 1 Tahun 2003), percepatan pembangunan (INPRES Nomor 5 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 ),serta pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Perpres Nomor 66 Tahun 2011).

 

Semua kebijakan yang disebutkan di atas belum berhasil menyelesaikan konflik Papua karena, menurut saya, satu alasan saja yakni rakyat Papua tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut.

 

Oleh sebab itu, apabila pemerintah sungguh berkomitment untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai dan bermartabat, maka partisipasi rakyat Papua, terutama OPM, adalah suatu keharusan.

 

Rakyat Papua mesti dilibatkan, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono, dalam proses pembuatan kebijakan untuk Papua, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Rakyat Papua sebagai partner

Kedua, penegasan presiden mengisyaratkan pandangan yang benartentang orang Papua. Selama masa orde baru, orang Papua dipandang sebagai separatis yang merongrong keutuhan teritorial Indonesia. Mereka jarang dihormati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

 

Pemerintah memperlakukan orang Papua bukan sebagai manusia, melainkan musuhnegara. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha membasmi musuh Negara ini melalui sejumlah operasi militer dengan alasan memberantas separatisme di Papua.

 

Banyak orang Papua mengibarkan bendera merah putih dan mengakui dirinya sebagai WNI. Tetapi mereka pun merasa dicurigai pemerintah. Sekalipun tidak bergabung dengan OPM, mereka jarang dipercayai sebagai WNI. Pemerintah terkadang meragukan nasionalisme mereka.

 

Oleh sebab itu, dapat dimaklumi apabila pemerintah tidak melibatkan rakyat Papua, yang sudah distigmakan sebagai musuh negara, dalam mencari solusi yang demokratis untuk Papua.

 

Maka penegasan Presiden Yudhoyono tentang pentingya partisipasi rakyat Papua dalam menetapkan kebijakan bagi Papua mengandung suatu pengakuan bahwa orang Papua adalah partner yang mampu memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik Papua. Mereka tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai musuh negara.

 

Memandang mereka sebagai partner, Presiden menghormati rakyat Papua sebagai manusia ciptaan Allah. Mereka dipandang sebagai WNI yang wajib berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

 

Pengakuan kemanusiaan dan kewarganegaraan orang Papua ini, pada gilirannya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua, termasuk OPM, dalam membahas kebijakan bagi Papua.

 

Penegasan Presiden Yudhoyono mengingatkan bahwa apabila pemerintah menetapkan kebijakan tertentu secara unilateral, tanpa partisipasi rakyat Papua seperti yang terjadi selama 50 tahun, maka konflik Papua tetap membara dan menjadi beban politik bagi pemerintah.

 

Oleh sebab itu, saatnya sudah tiba bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua melalui konsultasi dan komunikasi konstruktif guna secara bersama mencari dan menetapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik Papua.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

Sumber: Koran cetak harian Cenderawasih Pos edisi 09/12,2013

 
Polda vs KNPB: Apa Masalahnya PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 16 Desember 2013 10:27

Oleh :Pater DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr

 

(Telah diterbitkan oleh CEPOS, 16 Desember 2013)

 

Kepala mesti dingin dan hati mesti tenang dalam menanggapi situasi terakhir di Papua, terutama ketika Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)saling menuduh dan mempersalahkan satu sama lain.

 

KNPB melakukan aksi demonstrasinya pada tanggal 26/11, sebagai dukungan terhadap peresmian Kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby, Papua New Guinea. Demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan menewaskan Syamsul Muarif tgl 3/12 di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena.POLDA Papua telah menetapkan Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan menindak tegas setiap aksi yang dilakukan oleh KNPB (Cepos 4/12).

 

Sementaraitu,pihak KNPB justru menuntut POLDA Papua bertanggungjawab. Aksi demonstrasi berakhir ricuh, menurut KNPB, karena POLDA tidak memberikan ruang gerak bagi rakyat Papua melalui KNPB untuk melakukan demonstrasi secara damai sebagai ungkapan kebebasan ekspresi. Bahkan bentokan ini sudah dirancang oleh aparat kepolisian (Jubi, 3/12).

 

KNPB juga mengakui bahwa satu anggotanya, atas nama Matthew Tengket (24),ditemukan tewas di Danau Sentani karena dibunuh oleh pihak kepolisian. Empat anggota KNPB lainnya dinyatakan hilang dan hingga kini masih belum diketemukan oleh pihak keluarganya (Jubi, 27/11).

 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak mana yang benar dan yang patut dipersalahkan. Juga bukan untuk membela salah satu dari kedua belah pihak yakni pihak POLDAdan KNPB. Maksud utama dari tulisan ini adalah untuk mendalami episentrum masalah yang selalu menggerakkan pihak POLDA Papua untuk bertindak tegas dan pihak KNPB untuk melakukan aksinya.

 

Episentrum masalah perlu ditemukan guna melihat permasalahan yang sebenarnya, mengatasi penyebab utama dari konflik,dan mencegah tindakan kekerasan dimasa mendatang.Episentrum masalah dapat ditelusuri dengan membedah kedudukan dan peranan POLDA dan KNPB.

 

POLDA Papua adalah bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).Maka POLDAPapua merupakan lembaga negara, yang melalui aparatnya, bertugas untuk menegakkan hukum Indonesia di Tanah Papua. Maka pihak POLDA tunduk pada dan wajib melaksanakan secara konsisten hukum yang sudah ditetapkan dan mesti diberlakukan seluruh wilayah Indonesia.Oleh sebab itu, POLDAmengizinkan semua kegiatan yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia dan melarang semua aksi yang dapat melanggar hukum Indonesia.

 

Sikap POLDA Papua mencerminkan posisi Pemerintah Indonesia, antara lain,seperti yang dinyatakan oleh Kapolri, Jenderal Pol Drs. Sutarman, bahwa Papua merupakan wilayah Indonesia. Pengibaran bendera Bintang Kejora harus dilarang. Tidak boleh ada kelompok yang ingin memisahkan diri. Siapapun orang yang mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan ditindak (Jubi, 27/11).

 

Dengan mengikuti posisi Pemerintah ini, POLDA Papua melarang semua kegiatan yang bertujuan memisahkan Papua keluar dari Negara Indonesia. POLDA juga bertindak tegas terhadap semua aksi yang membawa aspirasi referendum karena merongrong keutuhan Negara Indonesia. Sikap POLDA Papua ini, entah siapapun yang menjabat sebagai Kapolda dan Wakapolda, tetaplah sama.

 

Di lain pihak, KNPBdiidentikkan sebagai pendukung hak penentuan nasib sendiri atau referendum. Kalau diteliti secara mendalam, tuntutan referendum ini tidak dimulai oleh KNPB. Tuntutan ini bukan monopoli anggota KNPB.Juga bukan milik Buchtar atau Wim.Tuntutan referendum berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masih diperjuangkan melalui kantor Free West Papua Campaignyang dipimpin oleh Benny Wenda di Inggris.

 

Kita tidak mengetahui secara pasti jumlah orang Papua yang mempunyai aspirasi referendum ini.Tetapi, entah berapa pun orang Papua yang mendukung referendum, adanya tuntutan ini tidak bisa disangkal.KNPB tampil sebagai wadah yang memediasi rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi referendum yang juga merupakan agendanya OPM.

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa episentrum yang menyebabkan konflik antara POLDA Papua dan KNPB adalah pro dan kontra terhadap referendum Papua. Konflik antara POLDA dan KNPB merupakan wujud luarnya saja atau percikan belaka dari konflik antara OPM yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua melalui referendum dan Pemerintah yang mempertahankan Papua dalam Republik Indonesia sehingga menolak referendum.

 

Itu berarti, masalah yang sebenarnya bukanlah konflik POLDA Vs KNPB. Ini juga bukan masalah pribadi antara Kapoldan dan Wakapolda dengan Buchtar dan Wim. Ini adalah konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM. Maka pihak yang paling menentukan proses penyelesaian atau perpanjangan masalah ini bukannya POLDA Papua dan KNPB, melainkan Pemerintah Pusat dan OPM.

 

Kalau begitu, pembubaran KNPB tidak akan menghilangkan secara otomatis tuntutan referendum.Demikian pula,penangkapan, pengadilan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan Buchtar dan Wimkarena dinilai melanggar Hukum Indonesiadapat dipandang sebagai tindakan penegakkan hukum, tetapi tidak akan menghentikan tuntutan referendum.

 

Pergantian Kapolda dan Wakapolda, ataupun perdamaian antara POLDA dan KNPB, tidak akan menyelesaikan episentrum masalah yakni pro dan kontra terhadap referendum Papua.

 

Tuntutan referendum mungkin bisa hilangsementara sebagai akibat adanya penegakkan hukum dari POLDA Papua. Tetapi setelah beberapa bulan atau tahun kemudian, saya yakin, tuntutan yang sama pasti akan kembali mencuat ke permukaan melalui wadah baru, selama OPM di hutan belantara Papua dan di luar negeri masih memperjuangkannya.

 

Sebab, selama konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM belum berakhir, selama itu pula POLDA Papua akan terus berbentrokan dengan rakyat Papua yang menyuarakan tuntutan referendum entah melalui KNPB atau wadah lain.Sebaliknya, ketika Pemerintah dan OPM berhasil mencapai kesepakatan damai, konflik antara POLDA Papua dan KNPB akan hilang dengan sendirinya.

 

Maka, untuk menghentikan dan mencegah kekerasan pada masa mendatang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, POLDA Papua, KNPB, tokoh agama, tokoh adat, tokoh peremuan dan pemuda, semua secara bersama perlu mendorong Pemerintah Pusat dan OPM untuk bertemu, melakukan dialog, dan mencapai kesepakatan damai.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

 

 

 

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 7 dari 11