google translate

Perspektif JDP
Libatkan Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Selasa, 17 Desember 2013 08:19

Oleh: DR. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Ketika membuka Forum Demokrasi Bali (FDB), 7 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tentang pentingya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan yang akan berdampak langsung pada rakyat.

 

Menurut Presiden, merupakan satu dari empat kunci sukses untuk memperkuat demokrasi. Presiden mengakui juga pentingnya partisi pasirakyat Papua dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam mengatasi konflik di Papua (tempo.co, 7 November 2013).

 

Pernyataan presiden ini mengandung dua hal mendasar.

 

Pertama, Presiden Yudhoyono secara jelas menegaskan pentingnya partisipasi rakyat Papua dalam menyelesaikan konflik Papua.

 

Keterlibatan rakyat Papua dalam mencari solusi demokratis merupakan faktor yang sangat fundamental danm emengaruhi proses penyelesaian konflik Papua. Itu berarti rakyat Papua tidak boleh diabaikan dalam mencari solusi demokratis atas konflik ini.

 

Guna memahami relevansi dari pernyataan Presiden ini, kita perlu memahami secara benar kodrat dari konflik Papua. Konflik Papua tidak merupakan konflik horizontal antara warga sipil. Ini bukan konflik antar suku-suku asli Papua. Bukan pula konflik antar pemeluk agama yang berbeda.

 

Konflik Papua tidak terjadi antara orang asli Papua dan komunitas-komunitas non-Papua yang berasal dari berbagai suku di luar Papua, seperti dari Jawa, Sulawesi, Sumatera, dll.

 

Konflik Papua bukanlah pertikaian internal antara orang Papua, terutama antara mereka yang mendukung pemerintah dan yang mendukung OPM.

 

Konflik Papua,dari kodratnya, adalah konflik vertical yakni konflik antara Pemerintah Indonesia dan orang Papua yang bergabung dalam OPM. Konflik ini sudah berlangsung selama 50 tahun karena dimulai sejak Indonesia mulai berkuasa atas Papua tanggal 1 Mei 1963.

 

Penegasan presiden di atas perlu digaris bawahi karena partisipasi rakyat Papua inilah yang diabaikan secara sengaja selama lima dekade.

 

Pada zaman orde baru (orba), pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan. Papua ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Militer menentukan kebijakan untuk Papua. Pemerintah berusaha mengatasi konflik Papua dengan menggunakan senjata.

 

Memasuk era reformasi, pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan untuk mengatasi konflik Papua. Pendekatan ini diperjelas dalam kebijakan Otonomi khusus (Otsus) yang dilegalkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

 

Tetapi, implementasi UU Otsus selama 12 tahun belum memperlihatkan keberhasilannya –untuk tidak mengatakan gagal. Sekalipun trilyunan rupiah dikucurkan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, tingkat kesejahteraan rakyat Papua belum terdongkrak. Orang Papua masih hidup miskin di atas kekayaan alamnya.

 

Sekalipun diamanatkan oleh UU Otsus, pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) belum didirikan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masalalu.

 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dibentuk untuk menyelesaikan masalah sejarah tentang bagaimana Papua dimasukkan kedalam Republik Indonesia.

 

Sementara itu, rakyat Papua masih merasa tidak memiliki terhadap kebijakan Otsus. Mereka bahkan pernah menolak kebijakan ini secara simbolik.

 

Penolakan Otsus ini dilakukan pertama-tama bukan karena tidak menyetujui isi UU Otsus Papua, melainkan karena mereka tidak diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

 

Maka solusi otsus bukanlah hasil dialog atau negosisasi antara pemerintah dan rakyat Papua. Solusi ini ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah.

 

Setelah UU Otsus diberlakukan, pemerintah tanpa berkonsultasi dengan rakyat Papua mengeluarkan kebijakan pemekaran kabupaten baru (UU Nomor 26 Tahun 2002)dan provinsi baru (INPRES Nomor 1 Tahun 2003), percepatan pembangunan (INPRES Nomor 5 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2011 ),serta pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Perpres Nomor 66 Tahun 2011).

 

Semua kebijakan yang disebutkan di atas belum berhasil menyelesaikan konflik Papua karena, menurut saya, satu alasan saja yakni rakyat Papua tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut.

 

Oleh sebab itu, apabila pemerintah sungguh berkomitment untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai dan bermartabat, maka partisipasi rakyat Papua, terutama OPM, adalah suatu keharusan.

 

Rakyat Papua mesti dilibatkan, seperti yang ditegaskan oleh Presiden Yudhoyono, dalam proses pembuatan kebijakan untuk Papua, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Rakyat Papua sebagai partner

Kedua, penegasan presiden mengisyaratkan pandangan yang benartentang orang Papua. Selama masa orde baru, orang Papua dipandang sebagai separatis yang merongrong keutuhan teritorial Indonesia. Mereka jarang dihormati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

 

Pemerintah memperlakukan orang Papua bukan sebagai manusia, melainkan musuhnegara. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha membasmi musuh Negara ini melalui sejumlah operasi militer dengan alasan memberantas separatisme di Papua.

 

Banyak orang Papua mengibarkan bendera merah putih dan mengakui dirinya sebagai WNI. Tetapi mereka pun merasa dicurigai pemerintah. Sekalipun tidak bergabung dengan OPM, mereka jarang dipercayai sebagai WNI. Pemerintah terkadang meragukan nasionalisme mereka.

 

Oleh sebab itu, dapat dimaklumi apabila pemerintah tidak melibatkan rakyat Papua, yang sudah distigmakan sebagai musuh negara, dalam mencari solusi yang demokratis untuk Papua.

 

Maka penegasan Presiden Yudhoyono tentang pentingya partisipasi rakyat Papua dalam menetapkan kebijakan bagi Papua mengandung suatu pengakuan bahwa orang Papua adalah partner yang mampu memberikan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik Papua. Mereka tidak lagi dipandang dan diperlakukan sebagai musuh negara.

 

Memandang mereka sebagai partner, Presiden menghormati rakyat Papua sebagai manusia ciptaan Allah. Mereka dipandang sebagai WNI yang wajib berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

 

Pengakuan kemanusiaan dan kewarganegaraan orang Papua ini, pada gilirannya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua, termasuk OPM, dalam membahas kebijakan bagi Papua.

 

Penegasan Presiden Yudhoyono mengingatkan bahwa apabila pemerintah menetapkan kebijakan tertentu secara unilateral, tanpa partisipasi rakyat Papua seperti yang terjadi selama 50 tahun, maka konflik Papua tetap membara dan menjadi beban politik bagi pemerintah.

 

Oleh sebab itu, saatnya sudah tiba bagi pemerintah untuk melibatkan rakyat Papua melalui konsultasi dan komunikasi konstruktif guna secara bersama mencari dan menetapkan kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik Papua.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

Sumber: Koran cetak harian Cenderawasih Pos edisi 09/12,2013

 
Polda vs KNPB: Apa Masalahnya PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 16 Desember 2013 10:27

Oleh :Pater DR. Neles Kebadabi Tebay, Pr

 

(Telah diterbitkan oleh CEPOS, 16 Desember 2013)

 

Kepala mesti dingin dan hati mesti tenang dalam menanggapi situasi terakhir di Papua, terutama ketika Kepolisian Daerah (POLDA) Papua dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB)saling menuduh dan mempersalahkan satu sama lain.

 

KNPB melakukan aksi demonstrasinya pada tanggal 26/11, sebagai dukungan terhadap peresmian Kantor Free West Papua Campaign di Port Moresby, Papua New Guinea. Demonstrasi tersebut berakhir ricuh dan menewaskan Syamsul Muarif tgl 3/12 di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena.POLDA Papua telah menetapkan Buchtar Tabuni dan Wim Rocky Medlama dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan akan menindak tegas setiap aksi yang dilakukan oleh KNPB (Cepos 4/12).

 

Sementaraitu,pihak KNPB justru menuntut POLDA Papua bertanggungjawab. Aksi demonstrasi berakhir ricuh, menurut KNPB, karena POLDA tidak memberikan ruang gerak bagi rakyat Papua melalui KNPB untuk melakukan demonstrasi secara damai sebagai ungkapan kebebasan ekspresi. Bahkan bentokan ini sudah dirancang oleh aparat kepolisian (Jubi, 3/12).

 

KNPB juga mengakui bahwa satu anggotanya, atas nama Matthew Tengket (24),ditemukan tewas di Danau Sentani karena dibunuh oleh pihak kepolisian. Empat anggota KNPB lainnya dinyatakan hilang dan hingga kini masih belum diketemukan oleh pihak keluarganya (Jubi, 27/11).

 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak mana yang benar dan yang patut dipersalahkan. Juga bukan untuk membela salah satu dari kedua belah pihak yakni pihak POLDAdan KNPB. Maksud utama dari tulisan ini adalah untuk mendalami episentrum masalah yang selalu menggerakkan pihak POLDA Papua untuk bertindak tegas dan pihak KNPB untuk melakukan aksinya.

 

Episentrum masalah perlu ditemukan guna melihat permasalahan yang sebenarnya, mengatasi penyebab utama dari konflik,dan mencegah tindakan kekerasan dimasa mendatang.Episentrum masalah dapat ditelusuri dengan membedah kedudukan dan peranan POLDA dan KNPB.

 

POLDA Papua adalah bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).Maka POLDAPapua merupakan lembaga negara, yang melalui aparatnya, bertugas untuk menegakkan hukum Indonesia di Tanah Papua. Maka pihak POLDA tunduk pada dan wajib melaksanakan secara konsisten hukum yang sudah ditetapkan dan mesti diberlakukan seluruh wilayah Indonesia.Oleh sebab itu, POLDAmengizinkan semua kegiatan yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia dan melarang semua aksi yang dapat melanggar hukum Indonesia.

 

Sikap POLDA Papua mencerminkan posisi Pemerintah Indonesia, antara lain,seperti yang dinyatakan oleh Kapolri, Jenderal Pol Drs. Sutarman, bahwa Papua merupakan wilayah Indonesia. Pengibaran bendera Bintang Kejora harus dilarang. Tidak boleh ada kelompok yang ingin memisahkan diri. Siapapun orang yang mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia akan ditindak (Jubi, 27/11).

 

Dengan mengikuti posisi Pemerintah ini, POLDA Papua melarang semua kegiatan yang bertujuan memisahkan Papua keluar dari Negara Indonesia. POLDA juga bertindak tegas terhadap semua aksi yang membawa aspirasi referendum karena merongrong keutuhan Negara Indonesia. Sikap POLDA Papua ini, entah siapapun yang menjabat sebagai Kapolda dan Wakapolda, tetaplah sama.

 

Di lain pihak, KNPBdiidentikkan sebagai pendukung hak penentuan nasib sendiri atau referendum. Kalau diteliti secara mendalam, tuntutan referendum ini tidak dimulai oleh KNPB. Tuntutan ini bukan monopoli anggota KNPB.Juga bukan milik Buchtar atau Wim.Tuntutan referendum berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masih diperjuangkan melalui kantor Free West Papua Campaignyang dipimpin oleh Benny Wenda di Inggris.

 

Kita tidak mengetahui secara pasti jumlah orang Papua yang mempunyai aspirasi referendum ini.Tetapi, entah berapa pun orang Papua yang mendukung referendum, adanya tuntutan ini tidak bisa disangkal.KNPB tampil sebagai wadah yang memediasi rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasi referendum yang juga merupakan agendanya OPM.

 

Dengan demikian, jelaslah bahwa episentrum yang menyebabkan konflik antara POLDA Papua dan KNPB adalah pro dan kontra terhadap referendum Papua. Konflik antara POLDA dan KNPB merupakan wujud luarnya saja atau percikan belaka dari konflik antara OPM yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua melalui referendum dan Pemerintah yang mempertahankan Papua dalam Republik Indonesia sehingga menolak referendum.

 

Itu berarti, masalah yang sebenarnya bukanlah konflik POLDA Vs KNPB. Ini juga bukan masalah pribadi antara Kapoldan dan Wakapolda dengan Buchtar dan Wim. Ini adalah konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM. Maka pihak yang paling menentukan proses penyelesaian atau perpanjangan masalah ini bukannya POLDA Papua dan KNPB, melainkan Pemerintah Pusat dan OPM.

 

Kalau begitu, pembubaran KNPB tidak akan menghilangkan secara otomatis tuntutan referendum.Demikian pula,penangkapan, pengadilan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan Buchtar dan Wimkarena dinilai melanggar Hukum Indonesiadapat dipandang sebagai tindakan penegakkan hukum, tetapi tidak akan menghentikan tuntutan referendum.

 

Pergantian Kapolda dan Wakapolda, ataupun perdamaian antara POLDA dan KNPB, tidak akan menyelesaikan episentrum masalah yakni pro dan kontra terhadap referendum Papua.

 

Tuntutan referendum mungkin bisa hilangsementara sebagai akibat adanya penegakkan hukum dari POLDA Papua. Tetapi setelah beberapa bulan atau tahun kemudian, saya yakin, tuntutan yang sama pasti akan kembali mencuat ke permukaan melalui wadah baru, selama OPM di hutan belantara Papua dan di luar negeri masih memperjuangkannya.

 

Sebab, selama konflik antara Pemerintah Pusat dan OPM belum berakhir, selama itu pula POLDA Papua akan terus berbentrokan dengan rakyat Papua yang menyuarakan tuntutan referendum entah melalui KNPB atau wadah lain.Sebaliknya, ketika Pemerintah dan OPM berhasil mencapai kesepakatan damai, konflik antara POLDA Papua dan KNPB akan hilang dengan sendirinya.

 

Maka, untuk menghentikan dan mencegah kekerasan pada masa mendatang, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, POLDA Papua, KNPB, tokoh agama, tokoh adat, tokoh peremuan dan pemuda, semua secara bersama perlu mendorong Pemerintah Pusat dan OPM untuk bertemu, melakukan dialog, dan mencapai kesepakatan damai.

 

Penulis adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura.

 

 

 

 

 
Menggodok Otsus Plus tanpa Partispasi Rakyat Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Selasa, 10 Desember 2013 10:55

Oleh: Dr. Neles Kebadabi Tebay. Pr

 

Sekalipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua baru diimplementasikan 12 tahun, pemerintah akan menetapkan lagi suatu kebijakan baru bagi Papua yakni Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Seperti yang diberitakan, Otsus plus ini akan dihasilkan dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Papua.

 

Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut sedang dirampungkan oleh Tim Asistensi dari Universitas Cenderawasih (Uncen). Selanjutnya, setelah dibahas di kantor Kementerian Dalam Negeri, draft RUU Pemerintahan Papua akan diserahkan kepada Komisi II DPR RI agar ditetapkan sebagai Undang-Undang dalam Desember 2013. Diharapkan agar penetapan UU Pemerintahan Papua akan menjadi kado natal bagi rakyat Papua.

 

Apabila diamati secara cermat, menjadi jelas bahwa hanyalah tim Asistensi yang terdiri dari beberapa dosen Uncen bersama sejumlah (tidak semua) elit birokrat Provinsi dan kabupaten/kota Provinsi Papua yang sibuk menyusun draft RUU tersebut.

 

Sementara itu, rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut. Apa konsekwensinya bila rakyat Papua tidak terlibat dan dilibatkan dalam proses penggodokan RUU ini?

 

WNI

Kami membagikan rakyat Papua dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) di Provinsi Papua, yang selanjutnya akan disebut WNI. Mereka berbeda suku, agama, ras, dan profesi, tetapi mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Ada yang berkulit hitam dan berambut keriting, ada juga yang berkulit sawomatang dan berambut lurus, tetapi semuanya mengibarkan bendera Merah Putih di Tanah Papua.

 

Pemerintah mengabaikan keterlibatan WNI, terutama yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua. Pengabaian ini tak terbantahkan karena pemerintah tidak melakukan konsultasi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, mahasiswa, dan pemuda di Tanah Papua.

 

Sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kenegaraannya tahun 2010 berkomitmen untuk membangun komuniksi konstruktif dengan rakyat Papua, nampaknya UU Pemerintahan Papua akan ditetapkan tanpa didahului oleh rangkain komunikasi konstruktif dengan semua elemen masyarakat di Papua.

 

Diabaikan dalam proses pembahasan draft RUU Pemerintahan Papua, WNI di Papua tidak mengetahui tentang isi dari draft RUU yang sedang dibahas. Makanya mereka masih bertanya: Masalah-masalah apa saja yang diakomodir dalam draft RUU tersebut? Dan masalahnya siapa yang hendak diatasi melalui implementasi UU Pemerintahan Papua?

 

Pemerintah seharusnya mengadopsi mekanisme inklusif yang memungkinkan semua pihak yang berkepentingan berpartisipasi dalam membahas draft RUU Pemerintahan Papua. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan mekanisme eksklusif yang mengabaikan partisipasi rakyat Papua. Sebagai akibat dari pengabaian ini, rakyat Papua tidak akan merasa memiliki terhadap draft RUU Pemerintah Papua.

 

Sekalipun RUU ini diundang-undangkan oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden SBY, dia tidak akan mendapatkan legitimasi dari WNI di Provinsi Papua.

 

Penolakan Otsus plus yang dilakukan oleh mahasiswa pada awal November 2013 ini sudah harus menjadi peringatan dan sekaligus bahan pelajaran bagi para pengambil kebijakan di Tanah Papua.

 

OPM

Kelompok kedua dari rakyat Papua yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan draft UU pemerintahan Papua adalah Orang Asli Papua yang bergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selanjutnya kelompok ini akan disebut OPM. Mereka tidak mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Mereka menyebut dirinya sebagai pejuang kemerdekaan Papua Barat.

 

OPM terdiri dari tiga kelompok yakni Orang Asli Papua yang memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat di berbagai kota dan kampung di Tanah Papua, yang bergerilya di hutan sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN), dan yang hidup di luar negeri seperti di Papua New Guinea, Belanda, dan Australia. Selama 50 tahun mereka telah melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandangnya sebagai penjajah di Tanah Papua.

 

Perlawanan mereka yang dinyatakan secara konsisten, dengan dan tanpa kekerasan, mengakibatkan konflik Papua tetap membara.

 

Kebijakan Otsus ditetapkan pemerintah secara sepihak sebagai tangapan atas tuntutan Papua Merdeka dari OPM. Solusi Otsus ditolak OPM karena kebijakan tersebut bukan merupakan hasil dialog atau negosiasi antara pemerintah dan OPM.

 

OPM juga menyaksikan bahwa pemerintah tidak berhasil menyelesaikan masalah ketidakadilan ekonomi, politik, kebudayaan, hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, serta sejarah melalui implementasi UU Otsus Papua selama 12 tahun. Hal ini memperdalam ketidakpercayaan mereka terhadap pemerintah.

 

Apabila pemerintah bermaksud untuk menyelesaikan secara komprehensif berbagai permasalahan mendasar yang memicu separatisme Papua melalui UU Pemerintahan Papua, maka OPM mesti dilibatkan dalam proses pembahasan RUU tersebut.

 

Konsultasi dengan para tokoh OPM merupakan suatu tahapan yang harus dilewati dalam penggodokan Otsus plus. Pengabaian OPM dapat berakibat fatal.

 

Setelah pemerintah menetapkan UU Pemerintahan Papua, kita akan mendengar bahwa tuntutan referendum disuarakan oleh generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an, bendera Bintang Kejora dikibarkan, dan warga sipil, anggota POLRI serta TNI tewas karena penembakan.

 

Konflik Papua akan tetap membara. Dialog Konflik Papua yang berlangsung selama 50 tahun sudah menjadi “duri dalam daging” Pemerintah Indonesia. Maka setiap kali ada pihak yang menyentuh “duri” ini, pemerintah akan terus terusik. “Duri” konflik Papua akan selalu mengganggu ketenteraman pemerintah, selama solusi yang komprehensif belum ditemukan secara bersama oleh pemerintah dan rakyat Papua (WNI dan OPM) melalui rangkaian dialog. Maka, ruang dialog mesti dibuka.

 

Komunikasi konstruktif, seperti yang dijanjikan Presiden SBY tahun 2010, mesti dilancarkan dengan semua pemangku kepentingan dalam menggodok draft RUU Pemerintahan Papua. Dengan demikian, UU Pemerintahan Papua menjadi hasil dialog dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat Papua.

 

Penulis adalah Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Jayapura

 

(Sumber: Cenderawasih Pos, 23 november 2013)

 
Another policy solution for Papua? PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 11 November 2013 10:38

By. Pater Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr

 

The central government and the provincial government of Papua have taken the initiative to produce another new policy for Papua under the name of “special autonomy plus”.


The initiative was announced by Papua Governor Lukas Enembe after a meeting with President Susilo Bambang Yudhoyono on April 29. According to the governor, “special autonomy plus” will translate into a new law on the governance of Papua. The governor expects the bill to be debated at the House of Representatives and enacted by the President in December 2013.


The new development has raised questions. Why has the government changed its mind from consistently implementing the 2001 Papuan Special Autonomy Law and what has gone wrong with the existing Autonomy Law?


Although the special autonomy policy has not resulted in a dialogue or negotiation, it has been accepted as a realistic solution to the Papua conflict. The policy has been nationally and internationally supported and it is expected that effective and consistent implementation of the Autonomy Law will enable Papuans to enjoy a better and brighter future within Indonesia.
In a nutshell, the law is believed to be able to address the grievances of indigenous Papuans. Does the new policy mean that the Autonomy Law is no longer a solution to the Papuan issue?


After having been implemented for 12 years, the reality on the ground shows that the autonomy policy has yet to improve Papuans’ prosperity and quality of education and healthcare. Many fundamental problems triggering Papuans’ demands for independence remain unsettled.


A human rights court has not been established to address the rights abuses committed against the Papuans under Indonesian rule, as stipulated in the Special Autonomy Law. There is no willingness on the part of the central government to form a truth and reconciliation commission to deal with the historical question of how Papua was incorporated into Indonesia.
If all these fundamental problems have not been resolved through the implementation of the Autonomy Law, what is the importance and relevance of producing a new policy for Papua? What are the push factors behind the government’s bid to complete a new law on Papua this year? Will the new law be able to kill calls for independence in Papua?


Looking at how the bill on the governance of Papua is being processed, it is clear that only a team comprising professors at the state University of Cenderawasih and some government officials at the governor’s office are fully involved in drafting the bill. Meanwhile, the majority of Papuans are excluded from the process.


The provincial government has excluded representatives of religious, tribal, women and youth groups from contributing to the process despite their prominent roles in the eyes of indigenous Papuans.


The government also seems reluctant to involve the Free Papua Movement (OPM), which has been waging a guerilla war in the province for 50 years.


OPM members, who never deem themselves Indonesians, are scattered in the towns and villages of Papua and West Papua provinces, in the jungle and in exile in Papua New Guinea, the Netherlands and Australia.


The multi-dimensional conflict in Papua has economic, political, cultural, legal, security and international impacts. But the policymakers either do not know or just ignore the fact that only several of the aspects are accommodated in the law.
If the bill maintains the content of the existing Papua Autonomy Law, what are the new items that will be added into it? Who will decide what new items will be included in the bill?


It is important for the government to learn from past experiences — the autonomy policy was strongly rejected first and foremost because the people were not adequately consulted.


Excluding the OPM in the consultation of the bill will intensify the demand for a referendum, an independent state in Papua and incidences of people hoisting the outlawed Morning Star flag. In short, the fire of the Papua conflict will continue to burn.
If the government is truly committed to a comprehensive solution to the Papua conflict through a new law on Papua’s governance, the OPM rebels should be included in the drafting of the law.


It is high time for President Yudhoyono to realize his promise in 2010 for constructive communication with the Papuan people. A new bill on Papua governance that is the result of dialogue will receive strong popular support and legitimacy.

 

The author is a lecturer at Fajar Timur School of Philosophy and Theology and is coordinator of the Papua Peace Network in Jayapura.

 

Source:http://m.thejakartapost.com/Opinion

 
Mencari Solusi untuk Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 04 Oktober 2013 15:01

Oleh: Dr. Neles Kebadabi  Tebay, Pr

 

Kebijakan Indonesia Tidak Berhasil Meredam konflik Papua

Sejak Papua bergabung dengan Republik Indonesia, 1 Mei 1963, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelesaikan konflik Papua Pada masa Orde Baru, pemerintah berupaya menyelesaikan selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 7 dari 10