google translate

2018: Tahun dimulainya Dialog Papua PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Sabtu, 10 Maret 2018 10:23

Oleh Neles Tebay

(Cenderawasih Pos, 7 Maret 2018)

Dialog Papua yang dikampanyekan sejak 2009 kini ada titik terang yang memberikan  harapan. Terang dialog Papua telah bersinar di Istana Negara, Jakarta, sejak 15/8-2017, ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerima empat belas tokoh agama dan adat Papua. Pada kesempatan itu, para tokoh Papua membeberkan permasalahan-permasalahan yang perlu diselesaikan melalui dialog-dialog sektoral. Presiden Jokowi langsung mendukung proposal dialog sektoral. Bahkan Presiden Jokowi, pada saat itu juga, menunjuk tiga orang untuk mengurus pelaksanaan dialog-dialog sektoral ini. Ketiga orang tersebut adalah Pater Neles Tebay di Jayapura, Teten Mazduki selaku Kepala Staf Presiden, dan Wiranto sebagai Menkopolhukam. Penunjukkan tiga fasilitator dialog ini mencerminkan kuatnya komitmen Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tanah Papua melalui dialog.

Dialog Papua, yang sebelumnya dipandang sebagai tabu, kini sudah diterima banyak kalangan sebagai kunci penyelesaian konflik Papua. Hal ini terlihat pada Survei online yang dibuat LIPI bersama Change.org selama November 2017, diikuti 27 ribu orang warganet dimana 95 persen respondennya merupakan warga di luar Papua. Hampir semua (93 %) responden mendukung dialog nasional untuk mengatasi masalah-masalah di Papua. Berbagai pihak di tanah Papua pun mendukung penyelesaian masalah-masalah di Papua melalui dialog. Dengan adanya dukungan dari Pemerintahan Jokowi dan masyarakat Indonesia, dialog Papua sudah bisa dimulai tahun 2018.

 

Peserta dan agenda dialog

                Pelaksanaan dialog Papua perlu memperhitungkan dual hal. Pertama, mengenai peserta dialog. Siapa yang menjadi peserta dialog Papua? Siapa yang mewakili Jakarta? Siapa yang mewakili Papua? Dialog Papua perlu membuka ruang bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara aktif dalam dialog. Peserta dialognya berasal dari unsur Pemerintah, Swasta, dan masyarakat. Keterlibatan semua unsur ini mencerminkan corak inklusif pada dialog Papua. Dialog Papua yang inklusif melibatkan Pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait, Pemerintah daerah (Provinsi dan kabupaten/kota) melalui dinas-dinas terkait, pihak Swasta (seperti perusahaan, yayasan, Organisasi Sosial), dan masyarakat (seperti tokoh adat, agama, perempuan, dan pakar). Setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, mengutus wakilnya sebagai peserta dialog Papua. Sejumlah individu juga perlu dilibatkan, baik berdasarkan keahliannya maupun pengalaman pribadinya, untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam dialog Papua. Para pemangku kepentingan yang sudah terlibat dalam dialog akan punya rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog Papua. Mereka juga akan merasa bertanggungjawab dalam mengimplementasikan solusi-solusi yang telah ditetapkan bersama melalui dialog. Oleh sebab itu, perlu melakukan indentifikasi terhadap semua pemangku kepentingan, baik lembaga maupun individu, sebelum proses dialog Papua dimulai.

Kedua, mengenai agenda dialog. Hal-hal apa saja yang akan dibicarakan dalam dialog Papua? Pada prinsipnya, semua masalah dapat dibicarakan dalam dialog. Semua sektor atau bidang dapat dijadikan agenda dialog Papua. Ketercakupan semua bidang ini mencerminkan corak holistik pada dialog Papua. Dialog Papua yang holistik mencakup semua sektor seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan dari semua sektor dibahas dan dicarikan solusinya oleh para pemangku kepentingan melalui dialog Papua. Tidak ada suatu sektor yang diabaikan dalam dialog Papua karena pengabaian ini akan menghambat proses penyelesaian masalah-masalah di Papua secara menyeluruh.

Setiap sektor juga mempunyai peserta dialognya sendiri. Lain sektor, lain pula peserta dialognya. Karena peserta dialog adalah orang mempunyai kompetensi dan pengalaman pribadi pada sektor tertentu. Para peserta yang berkompeten dan berpengalaman inilah yang membahas masalah-masalah sesuai sektor atau bidangnya dan menetapkan solusi-solusinya melalui dialog sektoral. Karena ada banyak pemangku kepentingan dan banyak persoalan yang perlu diselesaikan di tanah Papua, maka dialog Papua perlu dipersiapkan melalui suatu perencanaan yang matang.

Penjelasan tentang peserta dan agenda dialog di atas menyadarkan kita bahwa penyelesaian semua masalah melalui satu dialog Papua yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari semua sektor adalah sesuatu yang tidak mungkin. Apabila dipaksakan, cara ini tidak akan efektif dan memberikan hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, dialog Papua yang inklusif dan holistik diwujudkan melalui dialog-dialog sektoral.

Karena begitu banyak pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dan banyak masalah yang perlu dicarikan solusinya, maka dialog sektoral perlu dilaksanakan secara bertahap. Tahapannya diatur berdasarkan sektor atau bidang yang hendak dibahas dalam dialog. Setiap sektor mempunyai permasalahan sendiri yang perlu dibahas secara khusus. Maka perlu ada dialog untuk masing-masing bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Satu dialog sektoral diikuti oleh dialog untuk sektor lain. Demikian seterusnya hingga semua sektor selesai dibahas dalam dialog.

 

Dukungan Pemerintah

Dari segi tempat pelaksanaannya, dialog sektoral perlu dimulai dari kabupaten. Alasannya karena rakyat Papua yang mesti dilibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam dialog Papua dan kebanyakan pemangku kepentingan berada di empat puluh (40) kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setelah dilaksanakan di kabupaten, dialog sektoral dapat dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pelaksanaan dialog Papua yang bertingkat ini perlu didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanpa adanya dukungan dari para bupati dan gubernur se tanah Papua, serta Presiden Jokowi, dialog Papua belum bisa dimulai. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pertemuan antara Presiden Jokowi dan semua bupati/walikota dan gubernur se tanah Papua untuk menyamakan persepsi tentang dialog sektoral Papua yang inklusif dan holistik, dan secara bersama berkomitmen untuk menyukseskan dialog tersebut demi mewujudkan Papua sebagai tanah damai.

 

Neles Tebay adalah pengajar pada STF Fajar Timur di Abepura, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP).

 
2018: Tahun  dimulainya Dialog  Papua