google translate

Dialog Nasional Untuk Papua Damai PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Senin, 21 November 2016 18:50
Oleh Neles Tebay
Cenderawasih Pos, 11 November 2016
 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menawarkan dialog nasional untuk mencari penyelesaian secara komprehensif atas konflik Papua. Konsep LIPI tentang dialog nasional dapat ditemukan dalam policy brief-nya yang berjudul” “Dialog Nasional: Membangun Papua Damai” (2016).
 
Gagasan dialog nasional tidak berasal dari pemerintah. LIPI tidak berperan sebagai wakil pemerintah pusat dalam merumuskan konsep dialog nasional ini. Juga tidak merumuskan konsep pemerintah tentang dialog nasional. Maka konsep LIPI tentang dialog nasional tidak boleh dimengerti sebagai pandangannya pemerintah.
 
Ide dialog nasional untuk Papua berasal dari LIPI. LIPI, dalam kapasitasnya sebagai lembaga penelitian, secara independen menawarkan sebuah konsep dialog nasional. Konsep dialog nasional ini dapat dibahas secara internal baik oleh Pemerintah pusat maupun masyarakat Papua. Kedua belah pihak dapat saja menolak atau pun menerima sebagian atau keseluruhan dari konsep dialog ini.
 
Tulisan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan konsep LIPI tentang dialog nasional kepada masyarakat Papua agar dapat  mendiskusikannya di Tanah Papua.
 
LIPI tidak mengusulkan dialog nasional sebagai solusi atas masalah Papua. LIPI memahami dialog nasional sebagai media atau cara untuk menghadirkan para pihak agar dapat saling memahami dan membahas berbagai isu secara komprehensif dalam konteks penyelesaian damai Papua.
 
Bagi LIPI, dialog nasional untuk Papua merupakan sesuatu hal yang mendesak (urgent) berdasarkan lima alasan. Pertama, menurut pengamatan LIPI, Papua – yang adalah bagian dari keberagaman Indonesia – cenderungberkembang menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
 
Kedua, masih adanya ketidakpercayaan dan kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam merespon persoalan Papua dan solusinya.
 
Ketiga, kompleksitas penyelesaian persoalan Papua semakin tinggi terkait eksternalisasi isu Papua, meluasnya kekerasan, dan eksploitasi sumber daya ekonomi.
 
Keempat, implementasi UU Otsus Papua tidak optimal, dan kelima adanya dominasi penyelesaian masalah secaratop-down sehingga aspirasi masyarakat Papua tidak terakomodasi.
 
Adapun tujuan dari dialog nasional adalah untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat Papua berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjamin kepastian tercapainya pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek.
 
LIPI mengusulkan tiga agenda yang dibahas dalam dialog nasional.  Agenda pertama adalah membahas masalah-masalah yang menghambat perdamaian, termasuk didalamnya persoalan pengakuan atas harga diri dan identitas orang Papua, masalah pelanggaran HAM, kekerasan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Agenda kedua, Pemerintah dan masyarakat Papua merumuskan dan menyepakati kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan HAM dalam berbagai aspek, termasuk hak sipil, politik, keamanan, dan ekonomi. Dan agenda ketiga adalah menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas implementasi hasil dialog nasional.
 
Dengan  membahas tiga agenda di atas, maka sebagai keluaran dari dialog nasional, pemerintah dan masyarakat Papua mencapai kesepakatan bersama atas: (1) identifikasi akar masalah dan solusinya, (2) kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan HAM  (hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya), dan (3) mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi hasil dialog nasional. Dialog nasional berakhir ketika Pemerintah dan masyarakat Papua mencapai kesepakatan atas ketiga hal tersebut.
 
Apabila ketiga hal di atas ini dapat dilaksanakan secara konsisten maka, LIPI meyakini bahwa di satu pihak akan terjaga seluruh elemen Negara mencakup wilayah, kedaulatan, pemerintah, dan rakyat Indonesia, dan di lain pihak akan terpenuhi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Papua di dalam rumah Indonesia.
 
Tahapan proses dialog
 
Dialog nasional berlangsung secara bertahap. Sebagai tahap pertama, LIPI mengusulkan agar proses dialog nasional dimulai oleh Presiden dengan menunjuk seseorang sebagai “Utusan Khusus”  yang bertugas khusus untuk mempersiapkan dan menjamin terlaksananya dialog nasional. Setelah itu, Presiden menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog nasional dan meminta dukungan dari semua pihak terhadap proses dialog.
 
Tahap kedua adalah dialog internal pemerintah. Dialog internal ini melibatkan semua kementerian/lembaga di Jakarta untuk membangun pemahaman bersama tentang akar masalah dan menyepakati solusi bersama secara komprehensif.
 
Tahap ketiga adalah dialog internal Papua di Tanah Papua. Dialog internal Papua melibatkan masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, pemerintah daerah (MRP/PB, DPRP/PB), LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi, kelompok perempuan, kelompok professional, partai politik, pengusaha, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB), dan orang Papua di luar negeri. Dialog dengan berbagai kelompok ini dapat dilaksanakan secara simultan dan paralel. Dialog internal ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang akar masalah dan menyepakati solusi bersama secara komprehensif, mencapai pemahaman bersama antara seluruh warga Papua tentang Papua Tanah Damai, serta  membangkitkan kesadaran, komitmen, dan keterlibatan semua warga Papua dalam menciptakan dan memelihara Papua sebagai Tanah Damai.
 
Tahap keempat adalah dialog sektoral. Dialog sektoral, menurut LIPI, adalah forum yang menghadirkan pihak-pihak terkait untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan program pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, HAM, kebudayaan, dll. Dialog sektoral perlu diadakan untuk menyelaraskan program-program kementerian/lembaga beserta pendanaannya sesuai dengan aspirasi masyarakat di Tanah Papua. Peserta dialognya adalah pemerintah pusat (kementerian/lembaga terkait), dinas terkait dari provinsi dan kabupaten/kota, elemen-elemen masyarakat sipil (LSM, perguruan tinggi, dan pihak lain yang terkait), dan media.
 
Tahap kelima adalah dialog nasional untuk rekonsiliasi. Dialog nasional ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan elemen masyarakat sipil yang direkomendasikan dari Konferensi Perdamaian Papua (KPP) tahun 2011. Dialog nasional membutuhkan mediator yang adalah pihak ketiga yang disepakati oleh Pemerintah dan masyarakat Papua. Tempat, waktu, dan agenda dialog nasional ditentukan kemudian dan harus disepakati bersama.
 
Keseluruhan proses dialog nasional, menurut LIPI, akan berdampak pada terciptanya Papua sebagai Tanah Damai dalam rumah Indonesia, dimana orang yang hidup di Bumi Cenderawasih dapat menikmati keadilan, partisipasi, rasa aman dan nyaman, harmoni, kebersamaan dengan orang lain, pengakuan terhadap harga diri, komunikasi yang benar, kesejahteraan, kemandirian, dan kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan.
 
Nah, sekarang masyarakat Papua dapat berdiskusi tentang gagasan dialog nasional ini.
 
Neles Tebay adalah pengajar pada STF Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura.
 
Dialog Nasional Untuk Papua Damai