google translate

Dialog Jakarta-Papua:Masih Ada Harapan PDF Cetak E-mail
Perspektif JDP
Jumat, 21 Oktober 2016 06:34
Neles Tebay
(Cenderawasih Pos, 21 Oktober 2016).
 
Kampanye Dialog Jakarta-Papua dilakukan baik di Jakarta maupun di Tanah Papua sejak tahun 2009 hingga kini. Dialog ini tidak dipahami sebagai solusi melainkan sebagai sarana bagi para pihak untuk mencari dan menetapkan secara bersama solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua yang sudah berlangsung selama 53 tahun.
 
Tulisan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan perubahan-perubahan – yang terjadi dalam tujuh tahun baik secara lokal Papua, nasional, maupun internasional – yang memberikan harapan akan adanya dialog Jakarta-Papua.
 
Perubahan di Papua  
            
Mari kita melihat perubahan apa yang terjadi di Papua. Ketika JDP mengangkat gagasan dialog Jakarta-Papua, tidak semua orang Papua menyambut proposal dialog ini, sekalipun Orang Papua melalui Kongres Nasional Papua II tahun 2000 sudah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog dan negosiasi dengan berbagai pihak. Ada orang Papua yang kaget sehingga bertanya dialog macam apa lagi yang didorong oleh JDP. Ada yang menolak dialog Jakarta Papua, karena memandang jalan ini memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Sejumlah orang Papua mencurigai bahwa proposal dialog Jakarta-Papua adalah agenda titipan dari pemerintah pusat. Orang-orang yang mendorong dialog dicurigai bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mematikan perjuangan Papua merdeka. Hanyalah para pimpinan agama yang bergabung dalam Forum konsultasi Para Pimpinan Agama (FKKPA) di Tanah Papua mendukung gagasan dialog ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua.     
Sambil menghadapi semua reaksi pro dan kontra yang muncul di Papua, JDP dalam peranannya sebagai fasilitator membuka ruang untuk berdiskusi secara leluasa tentang dialog Jakarta-Papua. Maka JDP mengadakan konsultasi publik di 25 ibu kota kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat, diskusi-diskusi publik, lokakarya-lokakarya untuk berbagai kelompok kategorial, seminar-seminar, peluncuran buku, serta dialog-dialog interaktif di Televisi lokal dan Radio Republik Indonesia (RRI).
Dialog Jakarta-Papua kini menjadi suatu topik yang didiskusikan banyak kalangan di Tanah Papua. Banyak pihak telah memahami dan menerima konsep dialog. Maka dialog Jakarta-Papua didukung oleh para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi, Majelis Rakyat Papua /Papua Barat, dan DPR Papua.
Sementara itu, perubahan terjadi juga dalam tubuh Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM yang selama ini terpecah dalam faksi-faksi, sejak desember 2014 mereka sudah bersatu dalam satu wadah yang disebut Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP). ULMWP berperan sebagai wadah koordinasi dan representasi OPM dalam komunikasi keluar. Pembentukan ULMWP ini memperjelas representasi OPM sebagai mitra dialog bagi pemerintah.  
 
Perubahan di Jakarta
 
Perubahan terjadi juga di Jakarta. Hingga awal 2009, istilah dialog Papua tidak pernah muncul dalam media nasional, entah media cetak maupun media elektronik. Pemerintah pusat mencurigai proposal dialog Jakarta-Papua. Terasa kuat adanya penolakan dari berbagai pihak di Jakarta terhadap proposal dialog ini. Ada yang menolak karena menafsirkan dialog Jakarta-Papua sebagai ungkapan lain dari Papua merdeka. Ada pihak lain yang menolak karena Papua Merdeka sebagai agenda dialog. Orang lain menolak karena mencurigai tujuan dari dialog Jakarta-Papua adalah referendum. Sejumlah pihak menolak karena dialog Jakarta-Papua akan menginternasionalisasi isu Papua. Mereka yang mendorong dialog Jakarta-Papua pun dicurigai mendukung perjuangan Papua merdeka dan mengobok-obok Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sekalipun ada penolakan, dialog Jakarta-Papua terus diwacanakan di Jakarta. Banyak pertemuan seperti diskusi publik, lokakarya, seminar, dan pertemuan eksplorif diadakan untuk mendiskusikan konsep dialog Jakarta-Papua. Perubahan-perubahan pun mulai terlihat. Istilah dialog Papua mulai digunakan oleh banyak pihak dan dapat ditemukan dalam berbagai media nasional. Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh agama, dan akademisi bukan hanya dari Jakarta melainkan dari berbagai provinsi di Indonesia, memberikan dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua. Komisi I DPR RI periode 2009-2014, merupakan lembaga Negara pertama yang secara terbuka mendukung proposal dialog Jakarta-Papua.
Di kalangan eksekutif, perubahan terjadi secara perlahan. Adanya perubahan ini ditandai dengan munculnya istilah komunikasi konstruktif. Konon, banyak pihak di Jakarta gelisah ketika mendengar istilah dialog Jakarta-Papua, sehingga diusulkan istilah lain yakni komunikasi konstruktif. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  menggunakan istilah ini dalam pidato kenegaraannya Agustus 2010, “ Pemerintah berkomiitmen untuk membangun komunikasi konstruktif dengan masyarakat Papua”. Pada tahun 2012, SBY menggunakan istilah dialog ketika dia menekankan pentingnya dialog dengan rakyat Papua untuk mencari langkah-lanngkah terbaik dan solusi-solusi terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua. Sekalipun demikian, dialog Jakarta-Papua tidak pernah terjadi pada masa pemeritahan SBY.
Joko “Jokowi” Widodo terpilih sebagai presiden tahun 2014. Munculnya figur Jokowi membawa perubahan yang mendukung dialog Jakarta-Papua. Presiden Jokowi sendiri menghidupi nilai dialog dan mempraktekkannya dalam karyanya. Hal ini terbukti ketika sebagai walikota Solo dan  gubernur DKI Jakarta, dia menyelesaikan banyak masalah melalui dialog dengan rakyat. Jokowi juga mempunyai perhatian yang besar terhadap Papua. Ditambah lagi, menurut Menkopolhukam Wiranto, Jokowi ingin berdialog dengan rakyat Papua untuk mengetahui harapan dan keprihatinan mereka (Antaranews, 12/8, 2016).
Kini, kata dialog Papua tidak lagi menjadi istilah yang sensitif. Banyak orang di Jakarta menggunakan istilah dialog ketika membahas tentang konflik Papua. Pemerintah pusat menerima proposal dialog untuk mencari solusi terbaik bagi penyelesaian konflik Papua. Pemerintah bahkan bersedia dialog dengan ULMWP dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada tingkat Internasional, kita melihat bahwa perubahan kepemimpinan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan harapan akan dialog Jakarta-Papua. Sekretaris Jenderal terpilih PBB, Antonio Guterres, mengumumkan bahwa  dia akan mempromosikan diplomasi baru untuk perdamaian dengan mengedepankan dialog antara pihak yang bersengketa (Kompas, 15/10, 2016).
Semua perubahan ini memberikan harapan akan dialog Jakarta-Papua. Agar proses dialog ini dapat dimulai, Presiden Jokowi perlu mengangkat satu orang pejabat sebagai Person In Charge (PIC) yang ditugaskan khusus untuk menangani penyelesaian konflik Papua. Semoga!!!! 
 
 
Neles Tebay adalah pengajar pada STF Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua
Dialog Jakarta-Papua:Masih Ada Harapan