google translate

Opini Publik
Dialog Sebagai Jalan Damai Papua PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Selasa, 17 April 2012 12:54

muridan s. widjojoMuridan pada tahun 1993 adalah anak bawang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang ”kebetulan” ditugaskan ke Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pertautan hati membawanya untuk ikut mendamaikan perang antarsuku. Sekitar 19 tahun lalu, bersama anggota DPRD Jayawijaya, Yafeth Yelemaken, dan tokoh adat Damianus Wetapo, Muridan naik turun bukit, berjalan berpuluh kilometer keluar masuk honai perang, mencari jalan mendamaikan perang suku tujuh konfederasi suku di Lembah Baliem, Kurima, dan Pasema. Aparat keamanan sudah berulang kali memaksa para kepala suku menggelar upacara perdamaian, tetapi perang terus berlanjut.

 

”Upacara perdamaian yang digelar kepala suku atau bigman tidak mengikat para pihak untuk berdamai. Saya tinggal bersama para tokoh di honai perang, hingga akhirnya tahu bahwa orang yang berwenang membuat ritual perang dan perdamaian hanyalah ”orang belakang”. Mereka itu para yaman yang dipercaya memiliki akses kepada dunia supranatural dan tidak ikut berperang. Pada prosesi panah babi dalam berbagai upacara adat suku Dani, yaman adalah mereka yang memegang kaki belakang dan ekor babi,” ujarnya.

 

Muridan berkeliling lagi ke beberapa honai perang untuk mengonfirmasi melengkapi struktur yaman di tiap konfederasi dan prosedur perdamaian yang harus dijalani. ”Pada akhir 1993, dengan dukungan para bigman, akhirnya para yaman mau menjalani upacara Belah Kayu perdamaian. Perdamaian itu efektif hingga hari ini karena memiliki legitimasi dari para pihak yang berkonflik,” kata Muridan.

 

Kini, Muridan menggarap proses damai yang lebih besar, proses damai di Tanah Papua. Pusaran konflik di Papua dan Papua Barat tidak putus-putus sejak 1962. Kemiskinan tak terentas, indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat terus menjadi yang terburuk di Indonesia. Mirip kisah kepala suku disuruh menggelar upacara perdamaian, kengototan pemerintah pusat merumuskan akar konflik Papua sebagai ”problem kesejahteraan” gagal meredam konflik, justru membuat tuntutan kemerdekaan makin bergema di Papua.

 

”Pada titik ini, kita berbicara tentang Indonesia sebagai sebuah gagasan, dan Indonesia sebagai sebuah realitas,” ujar Muridan menggebu. Deraan kanker nasofaring setahun terakhir tak menyurutkan semangatnya mendiskusikan segala hal tentang Papua.

 

”Bagi sebagian besar orang Indonesia, Indonesia sebagai gagasan relatif tersepakati. Meski Indonesia sebagai sebuah realitas masih hadir dengan kekerasan, korupsi, dan kelalaian melindungi rakyatnya.”

 

Kehadiran Indonesia

Di Papua, Indonesia sebagai realitas dinilai hadir dalam bentuk pos-pos militer dan berbagai pelanggaran HAM. Indonesia secara dominan hadir dalam bentuk sekolah yang tidak terurus dan kekurangan guru; sebagai puskesmas yang hanya berupa gedung kosong, minus mantri dan obat, apalagi dokter.

 

”Di bagian lain Indonesia, keburukan Indonesia sebagai realitas tidak langsung dikaitkan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Problemnya, di Papua, Indonesia sebagai sebuah gagasan masih berkontestasi dengan gagasan negara Papua Barat. Kontestasi itu bersumber salah satunya dari pemahaman orang Papua—setidaknya kaum terpelajarnya—bahwa kemerdekaan negara Papua Barat telah diproklamasikan pada 1 Desember 1961 oleh Nieuw Guinea Raad. Indonesia dianggap telah merampasnya. Pemerintah masih menganggap ini masalah separatisme yang hanya dapat diatasi dengan memperbaiki kesejahteraan, sambil diam-diam terus melakukan represi,” ujar Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI tersebut.

 

Itu memperparah situasi di Papua?

Represi semakin menonjolkan kehadiran Indonesia sebagai sesuatu yang kolonial dan kejam. Orang Papua dibuat semakin bersemangat menghidupi gagasan negara Papua Barat dan segala simbolnya. Lebih jauh lagi, represi menimbulkan berbagai tuduhan pelanggaran HAM dan mengundang pihak internasional untuk mempersoalkan kondisi kemanusiaan di Papua. Dampaknya yang paling jelas, persoalan Papua mendapatkan simpati dari berbagai organisasi internasional.

 

Papua telah diberikan otonomi khusus, wajah baru Indonesia di Papua?

Otonomi khusus Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bukan lahir dari kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan pimpinan oposisi politik di Papua. UU para aktivis dan akademisi yang memiliki keberpihakan terhadap Papua.

 

Di satu pihak, pemerintah pusat menganggap UU No 21/2001 itu UU separatis.

 

Setelah Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani UU tersebut pada 21 November 2001, beliau pada 27 Januari 2003 malah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua yang menabrak Pasal 76 yang mengatur pemekaran provinsi dalam UU No 21/2001.

 

Kebijakan dilanjutkan penundaan pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) hingga 2005, pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang simbol-simbol Papua. Pasal-pasal penting UU No 21/2001 tidak dijalankan, seperti pengadilan hak asasi manusia, partai lokal, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

 

Di pihak lain, ribuan warga Papua bersama Dewan Adat Papua telah dua kali berunjuk rasa mengembalikan otonomi khusus Papua kepada pemerintah pusat pada 12 Agustus 2005. Mereka menilai otonomi khusus Papua hanya gula-gula politik untuk mengatasi tuntutan kemerdekaan Papua. Kucuran dana otonomi khusus Papua pun tidak diterima orang Papua sebagai solusi karena mereka tidak pernah memintanya. Jika sekarang UU No 21/2001 direvisi tanpa kesepakatan di antara pihak yang terlibat konflik di Papua, pasti akan percuma.

 

LIPI dan dialog Papua

prm allMembaca kemacetan proses perdamaian di Papua, para peneliti LIPI yang dipimpin Adriana Elisabeth menggelar serangkaian penelitian di Papua. Pada 2004, tim itu menghasilkan laporan Peran dan Kepentingan Para Aktor dalam Konflik di Papua. Dua laporan lainnya menyusul, Agenda dan Potensi Damai di Papua (2005) serta Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua (2006). Muridan yang kala itu tengah menyelesaikan program doktoralnya di Leiden tak sepenuhnya terlibat dalam penyusunan ketiga laporan itu.

 

Dua dokumen terakhir kontroversial karena menggagas dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Proyek penelitian itu sempat terhenti pada 2007, hingga Muridan datang dari Belanda. Ia menggulirkan penyusunan dokumen Papua Road Map (versi pendek 2008, versi lengkap 2009) yang merinci tahapan menuju dialog bagi penyelesaian konflik di Papua.

 

Papua Road Map sempat dianggap klise oleh sebagian Indonesianis yang meneliti Papua. Namun, banyak pula pihak yang angkat topi dengan keberanian peneliti LIPI mengungkap akar konflik Papua dan menaruh dialog sebagai solusinya. Apresiasi juga datang dari gerakan masyarakat sipil di Papua serta para tokoh gereja. Pada 2009, tokoh agama di Papua, Pastor Neles Tebay, Pr, menyusun bukuDialog Jakarta–Papua, Sebuah Perspektif Papua menjawab Papua Road Map LIPI.

 

Berdengungnya gagasan dialog di kalangan akademisi dan aktivis gerakan sipil di Jakarta ataupun Papua, juga komunitas internasional, mendorong Muridan dan para peneliti LIPI ”keluar dari habitat” berteori mereka. Bersama para tokoh di Papua, mereka turun tangan melakukan kerja layaknya para aktivis perdamaian memediasi konflik.

 

Muridan dan Neles Tebay memotori berdirinya Jaringan Damai Papua (JDP) pada Januari 2010, yang menghimpun para aktivis Papua menjadi fasilitator perdamaian. JDP berkeliling ke beberapa wilayah Papua, Jakarta, dan luar negeri, berkonsultasi dan mengampanyekan dialog sebagai jalan memulai proses perdamaian di Papua. JDP mengolah pendapat dan masukan orang Papua tentang gagasan dialog Jakarta-Papua, mulai dari agenda dialog, tempat, format, dan juru runding dari pimpinan Papua akar rumput.

 

Tak selalu mulus. Di Oxford, Inggris, Muridan mengampanyekan dialog Papua dalam diskusi yang digelar Oxford Transitional Justice Research pada 6 Februari 2010, membeber kerja sebulan JDP. Namun, ia malah dimaki sejumlah aktivis asal Papua di Inggris, mendapat penegasan bahwa ”Kamu orang Indonesia tidak berhak bicara tentang orang Papua.”

 

”Kerja JDP adalah upaya pradialog, konsultasi, dan kampanye dialog ke berbagai wilayah di Papua, mengampanyekan dialog kepada berbagai lembaga pemerintah pusat di Jakarta, hanya langkah awal membangun kondisi pradialog. Prosesnya terkadang menyakitkan hati, makian, tudingan, perdebatan, kerap muncul. Hanya penjelasan sejelas-jelasnya yang membuat gagasan dialog bisa diterima sebagai jalan baru menuju damai di Papua.”

 

Apakah dialog bisa menyelesaikan soal Papua?

Jika dialog itu dibuat oleh Muridan, Neles Tebay, atau Jaringan Damai Papua (JDP) sekalipun dengan dukungan lembaga hebat tingkat nasional dan internasional, saya pastikan akan gagal menjadi solusi bagi Papua. Dialog hanya akan berhasil kalau proses dan hasilnya dijalani sepenuhnya sendiri oleh para pemimpin oposisi Papua dan Pemerintah Indonesia.

 

Apa yang sebenarnya harus didialogkan?

Pemerintah pusat selalu menilai persoalan Papua adalah persoalan kesejahteraan sehingga solusi yang sejauh ini ditawarkan adalah hal-hal yang diyakini pemerintah pusat akan memperbaiki kesejahteraan di Papua. Itu akan sia-sia jika pada saat yang sama masalah sosial politiknya diabaikan atau tetap didekati dengan cara keamanan. Dalam perspektif orang Papua, masalah di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan, tetapi masalah harga diri dan pengakuan keberadaan mereka, serta imajinasi relasi Indonesia dengan Papua.

 

Pemerintah pusat ataupun orang Papua masing-masing memiliki rumusan berbeda tentang akar persoalan di Papua. Jadi, dialog haruslah membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan orang Papua tentang apa akar persoalan di Papua. Baru kemudian para pihak menegosiasikan apa jawaban atas persoalan yang mereka rumuskan.

 

Apakah kedua pihak siap berdialog?

Tahun 2008, kata ”dialog” sebagai solusi Papua dianggap tabu. Pemerintah trauma dengan kegagalan dialog nasional 1999. Namun, sejak 9 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyatakan tekad untuk berdialog secara terbuka bagi penyelesaian masalah Papua. Pemerintah pusat merinci empat hal yang harus dipastikan untuk menggelar dialog. Pertama, tujuan dialog. Kedua, agenda dialog. Ketiga, mekanisme dialog. Keempat, format dialog.

 

Presiden juga telah membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang dikepalai Letjen (Purn) Bambang Dharmono. Selain itu, Presiden juga menunjuk salah satu fasilitator perdamaian Aceh, Farid Husain, mengupayakan dialog sebagai penyelesaian soal Papua. Komisi I DPR, baik dari PKS, Golkar, PDI-P, maupun Demokrat. Tokoh-tokoh politik, seperti Kemal Stamboel, Hayono Isman, Yorrys Raweyai, dan Tb Hasanudin, berperan besar dalam kampanye dialog Papua.

 

Hampir seluruh gereja di Papua mendukung dialog dan hanya mendukung dialog yang format dan fasilitasinya dibuat oleh JDP. Sejumlah anggota DPR Papua yang membuat tim khusus Dialog Papua. Yang masih harus digarap adalah problem representasi di antara orang Papua. Pola berpolitik orang Papua yang terfragmentasi dalam banyak model parlemen jalanan harus disolidkan sehingga mencapai tataran politik yang membuatnya pantas berdialog dengan pemerintah pusat. Jika kelompok-kelompok di Papua terus tampil berantakan, terus menampilkan wajah politik Papua yang terfragmentasi, tidak mungkin Jakarta akan respek dan membuka pintu dialog.

 

Lalu apa tujuan, agenda, mekanisme, dan format dialog yang digagas JDP?

JDP memang menggarap kampanye dan proses pradialog, namun bukan berarti JDP memiliki legitimasi untuk secara sepihak merumuskan tujuan, agenda, mekanisme, dan format dialog itu. Itu semua harus diputuskan sendiri para pihak yang akan berdialog. Dalam bayangan saya, Indonesia sebagai sebuah gagasan dikedepankan dan didorong untuk menghasilkan kesepakatan politik baru, bahwa kepapuaan menjadi bagian dari proses mewujudkan keindonesiaan. Itu dalam tataran abstraknya. Pada akhirnya dialog akan merumuskan kesepakatan politik baru antara Indonesia dan Papua, menyepakati konsesi politik baru bagi Papua, meretas akar konflik Papua. Di sana Indonesia baru dan Papua baru akan lahir. (Ditulis oleh: Aryo Wisanggeni G)

****

 

MURIDAN SATRIO WIDJOJO

Lahir: Surabaya, 4 April 1967

Istri: Suma Riella Rusdiarti

Anak: Yerry Wetapo (18 th), Chris Deikme (17 th), Galih Muridan (14 th), Naiya Muridan (5 th)

 

Pendidikan

  • 2007 Ph.D. Precolonial History, Universiteit Leiden
  • 2002 M.Phil. Precolonial History, Universiteit Leiden
  • 2001 Magister Antropologi Sosial, Universitas Indonesia
  • 1992 Sarjana Sastra Perancis, Universitas Indonesia


Pekerjaan

  • Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  • Ketua Tim Kajian Papua LIPI (2008-sekarang)


Kegiatan Nonpenelitian

  • 2010 Salah satu pendiri dan koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)
  • 2001-2001 Anggota Dewan Direktur The RIDEP Institute (Research Institute for Democracy and Peace)
  • 1999-2000 Anggota Tim Pencari Fakta Komnas HAM dalam Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di PT Kelian, Kutai, Kalimantan Timur
  • 1998 Anggota Tim Evaluasi dan Mediasi Konflik Freeport dan Amungme, Timika, Papua
  • 1996 Koordinator Sub-tim Sosial Budaya ”Audit Sosial PT Freeport Indonesia”, Timika, Papua
  • 1993 Mediator Perdamaian Tujuh Konfederasi Suku di Wamena, Hitigima, Kurima, Pasema, dan Welesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua


Buku dan karya hasil penelitian terpilih:

  • 2011 Papua: A Dialogue in the Making, Geneva-Jakarta: HDC-LIPI
  • 2010 Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Presence, and Securing the Future, Jakarta/Singapore, YOI, KITLV, ISEAS (editor dan co-writer)
  • 2009 The Revolt of Prince Nuku: Cross-cultural Alliance-making in Maluku, c. 1780-1810, Leiden: Brill
  • 2006 Trust Building dan Rekonsiliasi di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2005 Agenda dan Potensi Damai di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2004 Aktor dan Peta Konflik di Papua, Jakarta: LIPI (co-writer)
  • 2003 Bahasa Negara versus Bahasa Gerakan Mahasiswa, Jakarta: Dian Dharma (editor dan co-writer)
  • 2000 Strategi Amungme untuk Mendapatkan Pengakuan di Timika, Papua, Tesis Magister Antropologi Universitas Indonesia
  • 1999 Penakluk Rezim Orde Baru : Gerakan Mahasiswa 1998, Sinar Harapan, Jakarta (editor dan co-writer)
  • 1998 Orang Kamoro dan Perubahan Lingkungan Sosial Budaya di Timika, Irian Jaya. Jakarta: LIPI
  • 1995 Sistem Sosial Kepemimpinan dan Pergeseran pada Masyarakat Dani Baliem di Irian Jaya. Jakarta: LIPI


Copyright © 2012 Kompas Digital

 
Membangun Budaya Damai di Papua Melalui Dialog PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Kamis, 22 Maret 2012 10:40

Oleh: Elga J. Sarapung

Direktur Institute Dialog Antariman di Indonesia (Interfidei), Yogyakarta, Indonesia; Executive Committee Member of ACRP.

 

Tanah Papua[1] adalah wilayah paling Timur di Indonesia, yang selama kurang lebih 48 tahun, masyarakatnya bergumul dengan banyak problem kemanusiaan dan kebangsaan. Mulai dari pendidikan (masih banyak yang terkebelakang), kesehatan (HIV/AIDS-Papua berada pada ranking keempat tertinggi di Indonesia), kesejahteraan (masih banyak yang miskin-padahal mereka memiliki sumber daya alam yang sangat kaya: mineral, minyak, gas, emas, ikan, hutan, dlsb) sampai dengan soal-soal hak asasi manusia (mengalami pelanggaran HAM berat),  “human security” (masih merasa tidak aman untuk hidup di Tanah sendiri karena begitu banyak aparat keamanan); kekerasan (di banyak tempat di seluruh Papua, tidak sedikit warga masyarakat mengalami perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan), stigmatisasi politik-sosial-kultural terhadap orang Papua (setiap kali orang Papua menuntut keadilan, setiap kali itu pula mereka distigmakan sebagai separatis, anti Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan umumnya oleh para pendatang, mereka distereotypekan dengan pemalas, pemabuk, berkulit hitam.


Kekayaan alam yang ada di Tanah Papua telah dan sedang dikeruk oleh orang-orang dari luar Papua, baik sesama bangsa Indonesia maupun dari luar negeri, melalui berbagai perusahan multinasional yang didukung oleh pemerintah local dan nasional, aparat keamanan serta para pengusaha nasional. Sementara,  masyarakat Papua (asli) sulit untuk menikmati hasil kekayaan alam mereka secara maksimal dan merata, kecuali bagi para elit Papua.


Keadaan seperti ini, selain karena sudah dialami dalam waktu yang sangat lama, juga hampir tidak ada tanda untuk sesuatu jalan keluar yang baik, positif, damai, tanpa kekerasan. Selama ini pendekatan yang dilakukan oleh Negara lebih menekankan pada “keamanan” militeristik- bukan “human security”, yang kemudian menghasilkan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap orang Papua dan perlawanan dari orang Papua, dengan cara yang kurang lebih sama atas nama menuntut keadilan. Perlawanan ini kemudian oleh aparat dan sekaligus Negara, dicap sebagai tindakan separatis dan melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cap ini berlaku bagi seluruh orang Papua, karena tindakan atau cara apa pun yang mereka lakukan dalam menuntut keadilan Negara Indonesia terhadap orang Papua.[2]


Keadaan ini menjadi pergumulan Agama-Agama di Papua. Gereja, baik Protestan maupun Katolik memainkan peran yang signifikan dalam usaha membela hak-hak warga masyarakat Papua dalam menuntut keadilan. Pergumulan ini tetap berlanjut dalam berbagai bentuk aksi konkrit, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Sampai-sampai kadang-kadang Gereja (lembaga atau para pimpinan gereja,pendeta, pastor, tua-tua jemaat) dituduh sebagai “kaki-tangan” separatis. Dalam perkembangannya, keadaan ini bahkan sudah menjadi pergumulan dan aksi bersama dari semua agama yang ada di Tanah Papua: Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Katolik. [3]


Dimulai dari satu workshop yang diselenggarakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura pada tahun 2002, tanggal 25-30 November, yang melibatkan berbagai kelompok: pimpinan agama-agama, LSM, akademisi, pemerintah. Tema kegiatan saat itu, “Membangun Budaya Damai untuk Papua Tanah Damai”.[4]


Sejak itu, gagasan tentang “Papua Tanah Damai” dikampanyekan, banyak kegiatan yang dilakukan. Para pemimpin agama mendukung gagasan ini. Dukungan tersebut secara khusus mereka organisir melalui satu wadah, ForumKonsultasi Para Pemimpin Agama (FKPPA) di Papua yang dibentuk sejak tahun 2006. Forum ini aktif dengan berbagai kegiatan yang semuanya terarah kepada Papua Tanah Damai. Antara lain, dalam kerjasama dengan Interfidei, Yogyakarta melalui pendidikan alternative tentang “pluralism-multikulturalisme” serta peace building, khususnya di kalangan Guru-guru Agama, para pemuda dan para pemimpin Agama.


Sejak itulah, oleh seorang Imam Katolik,  Pater Neles Tebay, Pr. yang juga sebagai salah satu anggota FKPPA merancang satu konsep yang lengkap dengan uraian langkah-langkah praksisnya, tentang cara menyelesaikan konflik di Papua. Cara itu, tidak lain adalah DIALOG; yaitu DIALOG JAKARTA-PAPUA[5]. Karena, menurut keyakinan Pater Neles, bahwa hanya dengan membuka dan menjalani DIALOG sajalah, maka perdamaian di Tanah Papua akan terjadi dengan tanpa kekerasan. DIALOG di antara sesama orang Papua yang berbeda suku, agama dan faksi; DIALOG di antara orang Papua dan para pendatang atau yang dikenal dengan kelompok strategis; DIALOG di antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Papua; dan DIALOG di antara Jakarta (Pemerintah Pusat) dan Orang Papua, baik yang ada di Tanah Papua maupun yang tersebar di daerah lain di Indonesia dan di Luar Negeri. DIALOG bersama dengan mereka yang selama ini dianggap atau dituduh sebagai separatis. DIALOG yang perlu dilanjutkan dengan KERJA, kerja bersama dalam membangun Papua Tanah Damai.[6]


Yang terpenting dialog mesti dipandang sebagai misi bersama untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua menjadi Papua tanah damai . Dimana saja dengan payung organisasi atau institusi apa saja atau mungkin secara individu. Dialog semestinya terus dikampanyekan, dialog dalam arti luas : terus berdialog untuk kepentingan apa saja;  mulailah sesuatu dengan berdialog untuk kepentingan apa saja :  dialog yang sejajar, bermartabat dan mengakomodir kepentingan semua orang.  (Pater Neles Tebay)


Tanggal 5-7 Juli 2001, Jaringan Damai Papua, yang diinisiatifkan oleh Pater Neles bersama dengan 31 orang rekannya yang lain, mengadakan Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang digelar di Auditorium Universitas Cendrawasih (UNCEN), Abepura.

 

Konferensi Perdamaian Tanah Papua ini dihadiri oleh kurang lebih 800 orang peserta, mewakili kurang lebih 252 suku bangsa Papua dan faksi-faksi yang ada di Papua. Mereka adalah, warga asli Papua, Tokoh Agama, Tokoh Adat (Dewan Adat Papua) dan Tokoh Masyarakat asli Papua serta pemerintah Pusat dan Daerah dan beberapa pengamat (penulis hadir sebagai pengamat).


Dalam Konferensi ini, soal DIALOG dipikirkan dan dibahas secara mendalam dan bersama-sama. Mereka yakin bahwa DIALOG merupakan langkah yang baik, bermartabat dan damai dalam menyelesaikan persoalan di Tanah Papua. “Sebab jika tetap menggunakan kekerasan akan dibalas dengan kekerasan dan akan melahirkan kekerasan baru". (Pdt. Socratez S. Yoman).


Salah satu hasil yang berkualitas dari Konferensi ini adalah, terbangunnya kesadaran bersama di kalangan orang Papua, yang berbeda suku, bahasa, agama, gender, faksi, tentang pentingnya membangun “spirit” bersama dengan visi dan misi bersama, yaitu mewujudkan Papua Tanah Damai. Untuk itu, mereka harus mensukseskan DIALOG, jalan damai yang bermartabat bagi kehidupan Papua, sekarang dan sampai di masa mendatang.*** (es)
 
________________________________________
[1] Tanah Papua yang saya maksudkan adalah kedua propinsi: Papua Barat dan Papua
[2] Baca bukunya Muridan S. Widjojo and team, “Papua Road Map”, negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future” , LIPI, Jakarta 2009.  
[3] Neles Tebay, Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua Barat (Interfaith Endeavours for Peace in West Papua), seri Human Rights, Missio, 24, Aachen, Germany, 2006.
[4] Tim SKP Jayapura, Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi. Dasar Menangani Konflik di Papua, SKP Keuskupan Jayapura, 2009
[5] Neles Tebay, Dialog Jakarta-Papua, sebuah Perspektif Papua, SKP Jayapura, 2009
[6] Gagasan dan seluruh upaya ke arah DIALOG ini sangat didukung oleh Interfidei

 

Sumber tulisan http://www.interfidei.or.id/index.php?page=article&;id=9

 
Dialog: Praksis Damai bagi Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Kamis, 22 Maret 2012 10:33

Oleh : Honaratus Pigai

Adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Fisafat Teologi (STFT) "Fajar Timur" Abepura-Jayapura-Papua

 

BETAPA sulitnya mewujudkan kedamaian di tanah Papua. Bila kita cermati kenyataan sejarah bahwa di beberapa daerah, rakyat yang tidak tahu-menahu persoalan sesungguhnya selalu mengalami kekerasan demi kekerasan dan penderitaan demi penderitaan. Penderitaan dan kekerasan sepertinya sudah mengakar pada kehidupan orang Papua di atas tanahnya sendiri. Selama orang Papua berada dalam pangkuan negara ini, dari tahun ke tahun perdamaian itu sungguh merupakan perjuangan yang sulit. Kendati demikian, kita toh tidak boleh bosan berjuang demi tegaknya kedamaian.

 

Harapan luhur untuk mewujudkan kedamaian itu, selalu terganjal oleh berbagai nilai kekerasan, sampai mengakibatkan pertumpahan darah. Dewasa ini, jika kita membaca, mendengar dan mengikuti perkembangan media masa lokal, nasional maupun internasional, tema-tema kekerasan (ketidakadilan, ketidakamanan, pembunuhan dan lainnya) selalu menjadi berita utama.

 

Di Papua sejak rezim Orde Baru, pengiriman pasukan militer untuk Operasi Militer (DOM) di daerah konflik khususnya di Papua. Sampai saat sekarang pengiriman pasukan militer itu masih berlangsung. Dengan pengiriman pasukan, justru situasi keamanan tidak terwujud. Yang ditebarkan militer hanyalah ketidakamanan. Warga menjadi panik dan tidak dapat menjalani hidup seperti biasanya. Kedatangan militer dianggap membuat situasi berubah.

 

Sekedar untuk mengabil contoh konkrit bahwa suhu konflik di Papua, akhir-akhir ini sangat tegang. Situasi kembali memanas seusai KRP III (Kongres Rakyat Papua III), yang dilaksanakan pada 16-19 Oktober 2011. KRP III sudah selesai dilaksanakan dengan aman dan damai, dicegat dan mendapatkan tindak kekerasan yang brutal tanpa memperhitungkan peri-kemanusiaan, hingga jatuh korban tewas. Situasi ini membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi kepada aparat keamanan dan percaya bahwa ketidakamanan dan ketidakdamaian bukan diciptakan oleh orang Papua.

 

Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dianggap yang mengacaukan kedamaian di Puncak Jaya, dengan terus mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat. Di sisi lain, pengiriman pasukan militer dalam jumlah yang besar ke Puncak Jaya, diharapkan membawa keamanan dan kedamaian, namun situasi itu tidak tercipta.

 

Lain hal lagi, Otonomi Khusus (Otsus), yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Papua, tidak menjadi senjata ampuh dalam menyelesaikan masalah. Sebagian orang Papua dan masyarakat Papua sampai saat ini tidak mengenal yang namanya Otsus. Rakyat Papua menganggap Otsus hanya milik para elit politik Papua.


Otsus bukan milik rakyat. Salah satu fakta kita bisa melihat mama-mama pedangang asli Papua yang masih berjualan di emperan toko dan setiap ruas jalan, yang tanpa atap dan beralaskan karung.

 

Situasi-situasi demikian di atas, sebenarnya Papua masih berada di bawah garis penderitaan di atas tanahnya sendiri. PT. Freeport pun sama, kesejahteraan bagi rakyat Papua hanya menjadi mimpi di siang bolong. Karena memang PT itu bukan milik orang asli Papua yang sudah sejak lama beroperasi di daerah selatan Papua Tembagapura.

 

Sebagian masyarakat selalu bertanya-tanya "siapa dalang yang menciptakan keadaan penderitaan dan konflik di Papua? Pertanyaan kritis dan mendasar ini, diajukan karena masyarakat merindukan adanya keadaan damai di Papua, tanpa ada permusuhan antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua.

 

Ada banyak masalah di atas tanah Papua, yang mestinya ditangani secara serius dan damai. Perlu ada solusi yang diambil secara tegas. Supaya slogan Papua Tanah Damai yang dicanangkan beberapa waktu lalu, tidak berubah arti menjadi Papua Tanah Darurat.

 

Kalau benar-benar mau menciptakan tanah damai di Papua, sesuai slogan yang ada "PAPUA TANAH DAMAI" setiap orang (dari jajaran pemerintahan sampai masyarakat di kamapung-kampung) harus membangun kesadaran dan kerjasama serta mengubah struktur penindasan yang ada demi membangun tanah damai itu, yakni dengan sebuah jalan yang bisa diterima semua orang.

 

Dalam hal ini kata kunci yang mesti diterima adalah Dialog.Dialog antara kedua kubu yang saling bertikai. Duduk bersama dan membahas masalah-masah yang terjadi selama ini di Papua dan mengambil langkah kedamaian bersama. Dialog itu bukanlah sebuah tujuan, melainkan ‘jalan'. Jalan yang memungkinkan kita untuk menempuh melaluinya dan mencari solusi-solusi yang tepat.

 

Pater Dr. Neles Tebay, Pr dalam bukunya "Dialog Jakarta-Papua", sangat teliti menilai kondisi konflik yang berkembang dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu dan hari ke hari, sampai detik ini. Seorang rohaniwan ini, mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan konflik besar yang membawa ketidakamanan dan ketidakdamaian serta pertumbahan darah itu, dengan sebuah tawaran konsep dialog.

 

Tawaran ini rasanya bisa menjadi dasar untuk melangkah, membangun tanah damai di Papua. Untuk membangun kesadaran dan kerjasama demi satu tujuan yakni damai. Jaringan Damai Papua (JDP) telah bekerja keras untuk mendorong konsep dialog ini. Pada Konfrensi Perdamaian Papua (KPP), yang diselenggarakan di Auditorium Uncen (Universitas Cenderawasih Papua), pada 5-7 Agustus 2011 lalu, menjadi ajang yang telah berhasil melahirkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi yang patut diterima. Dalam konfrensi itu, jelas melahirkan solusi untuk mengatasi suasana pendertiaan ini.

 

Karena itu, kita semestinya jangan menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku dalam mendorong dialog. Karena tanpa dialog tidak akan ada pembicaraan terhadap persoalan. Persoalan akan terus terjadi hingga kematian diri kita masing-masing, kalau menjadi penonton. Maka setiap kita dari unsur pemerintahan, militer, LSM, toko agama, tokoh masyarakat dan berbagai pihak wajib mendorong terlaksananya dialog ini. Dialog yang merupakan jalan praktis demi keamanan, kedamaian dan keberadaban manusia di tanah Papua.

 

Mari kita ciptakan damai di tanah Papua. Walaupun susah untuk mencari kedamaian itu, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa dialog yang bermartabat, akan menemukan tujuan yang bermartabat pula. Seperi tulisan yang sering saya baca di pamphlet/baliho yang terpajang di halaman depan KOREM Padangbulan Jayapura, dan itu diperdengarkan oleh TNI sendiri "Damai Dan Kasih Itu Indah." Semoga perjuangan kedamaian bersama ini tercipta.

 

Sumber tulisan http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&;jd=Dialog%3A+Praksis+Damai+bagi+Rakyat+Papua&dn=20120219145313

 
Papua Dalam Jebakan Paradigma Separatisme PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Rabu, 28 September 2011 00:00

Konflik Jakarta-Papua yang sudah berlangsung selama 47 tahun (terhitung sejak 1963) menumbuhkan dan memapankan paradigma separatisme. Paradigma ini telah menjadi kerangka dan landasan berpikir bagi kedua belah pihak. Pada posisi yang ekstrim, segala kejadian yang terjadi di Papua dipahami dan ditanggapi dalam kerangka berpikir konflik separatisme.

 

Pihak Pemerintah Pusat (baca: Kemenko Polhukkam, Depdagri, dan BIN) Jakarta menempatkan tujuan pemberantasan separatisme demi mempertahankan integritas NKRI di atas semua kebijakan politik dan ekonomi lainnya. Kekerasan negara pada masa Orde Baru dianggap benar secara politik karena dianggap sebagai upaya memberantas separatisme. Ekses dari kekerasan negara yang dianggap melanggar HAM dianggap tidak lebih penting dari pemberantasan separatisme.

 

Pada masa Reformasi dan Otsus di Papua, praktik represi dan kekerasan negara juga masih mengatasnamakan pemberantasan separatisme. Pembunuhan Theys Eluay pada November 2001 jelas-jelas diakui di pengadilan bahwa pembunuhan itu dilakukan demi mencegah menguatnya gerakan pro-kemerdekaan Papua. Hal itu berlanjut terus pada kasus Abepura (2000), Wasior (2001), Wamena (2003), dan yang terakhir pembunuhan Kelly Kwalik.

 

Atas nama pemberantasan separatisme pula, pelanggaran UU “ditoleransi”. Misalnya, Inpres 1/2003 yang membagi Papua menjadi tiga provinsi nyata-nyata melanggar Pasal 76 UU 21/2001. Sebesar apa pun protes masyarakat dan kritik publik terhadap kebijakan tersebut, kebijakan tersebut dipertahankan habis-habisan oleh Depdagri dengan backup dari BIN dan Kemenko Polhukkam. Di kalangan internal mereka, alasannya jelas dan tidak pernah dibantah. Inpres Pemekaran 1/2003 adalah untuk mencegah kesatuan dan persatuan orang Papua pro-merdeka di Jayapura.

 

Dengan alasan membendung pengaruh asing dalam gerakan separatisme pula Papua diperlakukan sebagai daerah tertutup bagi peneliti dan wartawan asing. Fakta yang baik dan buruk menjadi kabur di Papua. Batas antara berita faktual dan rumor hasil imajinasi pelaku politik menjadi kabur. Berita resmi di surat kabar seringkali dikalahkan oleh rumor yang berkembang di kalangan masyarakat melalui sms atau bisik-bisik. Alhasil, dengan kecanggihan teknologi komunikasi telpon dan internet, representasi dan citra Papua keluar menjadi sulit diverifikasi. Kecurigaan tumbuh dengan sangat subur. Kasus-kasus kekerasan dari pihak negara atau dari pihak kelompok gerakan Papua tidak pernah terungkap tuntas.

 

Perangkat dan institusi penegakan hukum pun mengalami distorsi. Dalam banyak kasus politik Papua asumsi polisi, jaksa dan hakim didominasi oleh paradigma separatisme. Aksi politik mahasiswa dengan mudah dimasukkan dalam kotak separatisme. Sebelum peradilan dimulai, sikap penegak hukum sudah jelas menunjukkan apriori mereka terhadap tersangka atau terdakwa kasus politik. Contoh praktik peradilan aktivis mahasiswa Buchtar Tabuni dan kawan-kawan (2009) yang diadili dengan menggunakan pasal subversi menunjukkan hal itu. Kalau di luar Papua pasal-pasal yang dikenakan mungkin lebih ringan. Karena paradigma itu instrumen penegakan hukum juga cenderung disubordinasi dan dimanipulasi menjadi alat untuk membatasi dan membungkam ekspresi politik warga negara.

Kewaspadaan yang eksesif dan stigma separatis yang dihasilkannya digunakan lebih jauh sebagai alat kontrol dan marjinalisasi kalangan oposisi Papua. Yang paling memprihatinkan dari semuanya, paradigma separatisme digunakan sebagai topeng bagi berbagai kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya, yakni pelayanan publik dan penciptaan rasa aman, terhadap warga negara Indonesia di Papua. Produk yang dominan dari paradigma separatisme adalah pelanggengan impunitas dan ketidakadilan.

 

“Penyakit” paradigma separatisme juga menjangkiti pemimpin dan masyarakat Papua, kebanyakan pemimpin dan elit masyarakat Papua yang pro-kemerdekaan Papua. Mereka hampir selalu menggiring pemahaman semua proses politik ke arah wacana tuntutan kemerdekaan Papua. Pemerintah dianggap secara sengaja dan terencana menyingkirkan atau memusnahkan orang asli Papua karena mereka separatis.

 

Pihak Papua, terutama kalangan TPN/OPM dan kalangan masyarakat dan elit Papua, baik yang pernah menjadi korban langsung kekerasan negara maupun yang terkait secara kekerabatan maupun historis dengan korban, merasa telah menjadi korban kekerasan negara baik secara simbolis maupun struktural. Akibatnya tumbuh budaya teror, yakni segala hal yang buruk, bencana penyakit, dan peristiwa kekerasan hampir selalu diyakini sebagai desain pihak lain (kebanyakan Jakarta) untuk membunuh, menyingkirkan, dan memusnahkan orang asli Papua. Produk dari budaya teror ini adalah ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah pada umumnya.

 

Ketika jumlah penderita HIV/AIDS di kalangan orang asli Papua meningkat pesat, banyak wacana mengatakan bahwa penyakit itu sengaja dibawa oleh aparat Polri atau TNI melalui pekerja seks yang didatangkan dari luar Papua. Virus HIV/AIDS dilihat sebagai alat untuk membunuh orang asli Papua secara perlahan agar pada akhirnya musnah dari muka bumi ini. Tidak ada pertanyaan kritis yang mencoba memahami kompleksitas pola hubungan seks di kalangan orang asli Papua, transaksi seks bebas antara Papua dengan pendatang, kebiasaan seks tanpa kondom, hingga kebijakan pemerintah dalam penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS.

 

Kebanyakan orang menjadi tidak berminat untuk melihat fakta secara jeli dan kritis tapi hanya ingin membenarkan prasangkanya. Budaya teror ini mewujud dalam ketakutan dan kebencian terhadap aparat keamanan negara secara berlebihan. Segala hal yang dianggap datang dari Jakarta cenderung dicurigai secara berlebihan. Dari sini tumbuh pula mentalitas korban. Banyak warga Papua kehilangan kemampuan memahami persoalannya sendiri secara kritis, kehilangan kepercayaan diri, dan cenderung berharap bantuan pihak lain (dari luar Indonesia) dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.

 

Segala hal yang berbau internasional dilihat sebagai pengharapan baru tertinggi. Dalam proses pelaksanaan konsultasi publik akhir-akhir ini serta berbagai lokakarya, kita banyak mendengar tuntutan warga Papua untuk diadakan dialog internasional, mediator internasional, masuknya pasukan perdamaian PBB ke Papua, dan sebagainya. Tanpa berpikir lebih jauh, apa yang internasional dianggap lebih baik dan dapat menyelesaikan masalah. Seringkali pemimpin Papua sendiri juga memanipulasi mitos tentang kekuatan internasional untuk tetap mendapatkan dukungan politik dan dana dari masyarakat.

 

Paradigma separatisme juga membuat orang Papua mengembangkan dan memperkuat mitos bahwa orang asli Papua pasti di dalam hatinya menyimpan aspirasi M dan orang non-Papua (baca: warga Indonesia dari luar Papua) pasti pro-NKRI dan dianggap “musuh”. Perhatikan pernyataan aktivis Papua dalam berbagai diskusi atau seminar. “Saya tidak percaya kamu karena kamu orang Indonesia yang bunuh-bunuh kami.” “Hanya orang Papua yang tahu Papua dan punya hati untuk membangun Papua.” Wacana itu terus hidup meskipun sudah banyak pemimpin Papua yang menindas warga Papua atau sebaliknya orang non-Papua yang berjasa banyak bagi orang Papua.

 

Paradigma itu pula yang menyuburkan ketakutan dan melihat seluruh sudut bumi ini diawasi dan dikontrol oleh intel atau aparat keamanan Indonesia. Perasaan ini kuat tertanam di kalangan warga atau pemimpin Papua yang merasa dirinya diawasi karena ikut dalam gerakan politik anti-Indonesia. Misalnya seseorang sakit dan tidak mau berobat ke Jakarta karena takut nanti rumah sakitnya disusupi intel dan disuntik racun ke dalam botol infusnya. Atau juga seorang aktivis yang mengalami kecelakaan motor dan mengembangkan rumor bahwa seorang intel mendorongnya masuk ke dalam selokan. Tidak ada pertanyaan kritis muncul di situ dan orang cenderung percaya begitu saja.

 

Wacana separatis atau kata “merdeka” juga menjadi alat yang dianggap efektif untuk menakut-nakuti pejabat di Jakarta dengan tujuan memenuhi ambisi politik para pejabat Papua. Misalnya, ketika tuntutan pencairan dana tertentu tidak atau belum dicairkan oleh lembaga di Jakarta, intimidasi dengan menggunakan kata “merdeka” mulai bermunculan. Contoh lain yang nyata adalah salah satu alasan dimenangkannya judicial review di Mahkamah Konstitusi menyangkut 11 anggota DPRP tambahan, yakni bahwa di dalam komposisi keanggotaan DPRP yang sekarang kelompok pro-NKRI tidak terwakili. Di balik itu, sederhana saja, para pengusul dari Barisan Merah Putih, mau mengambil jatah dari 11 kursi kalau berhasil.

 

Paradigma separatisme juga digunakan sebagai alat untuk berlindung dari jeratan hukum oleh pejabat Papua yang korup. Beberapa pejabat korup yang mulai disidik atau bahkan sudah disidangkan, mulai membuat pernyataan-pernyataan gaya “nasionalis-Indonesia” dengan banyak menyebut kata NKRI, mengecam kelompok pro-merdeka, atau mengungkit kembali jasa-jasanya “membela” NKRI.

 

Keseluruhan situasi terpapar di atas menjadi salah satu sebab penting kelumpuhan dan kebuntuan politik. Pihak Jakarta cenderung mencurigai dan menolak sebagian besar inisiatif penyelesaian masalah yang datang dari Papua dengan rumusan “NKRI harga mati”. Sebaliknya pihak Papua merasa terus menerus diperlakukan tidak adil dan diakhianati oleh Jakarta sehingga juga berkeras dengan rumusan reaksioner bahwa “Merdeka adalah juga harga mati”.

 

Kecurigaan di antara keduanya disuburkan oleh berbagai kebijakan dari Jakarta yang represif dan tidak ramah Papua. Sebagai reaksi, berbagai aksi dan pernyataan politik dari Papua semakin memperkuat paradigma separatisme tersebut di atas.

 

Pada akhirnya pada satu sisi paradigma separatisme menghasilkan kebijakan dan perilaku aparat pemerintah yang justru bertentangan dengan tujuan pemberantasan separatisme itu sendiri. Pada sisi lain, hal ini memperkuat keinginan, minimal menguatkan wacana separatisme, orang asli Papua untuk memisahkan diri. (MSW)

 
<< Mulai < Sebelumnya 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 20 dari 20