google translate

Opini Publik
51 Tahun Integrasi Papua = 51 Tahun Pelanggaran HAM PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Selasa, 23 Desember 2014 16:48

Hingga menjelang akhir tahun 2014, intesitas kekerasan negara terhadap rakyat sipil di Tanah Papua yang identik dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) terus meningkat dan tidak pernah memperoleh suatu penyelesaian secara hukum sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku.

 
selengkapnya...
 
Jokowi: hope for Papua? PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Selasa, 02 Desember 2014 09:49
Jokowi: hope for Papua?

By: Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge

 

One of Jokowi’s ‘trademarks’, dialogue, offers the best chance of giving disaffected Papua what it needs and wants, writes Hipolitus Yolisandry Ringgi Wangge.

 

During his presidential campaign, Joko Widodo, widely known as “Jokowi,” visited the selengkapnya...

 
Pemerintahan Jokowi-Kalla: Beranikah Membuktikan Dialog Jakarta-Papua Demi Perdamaian di Tanah Papua? PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Senin, 17 November 2014 09:52

Oleh: Santon Tekege

Pemerintah Indonesia tidak mampu menemukan jalan penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua. Walaupun jalan penyelesaian konflik dan kekerasan melalui pendekatan Otonomi Khusus (Otsus), UP4B, dan pembangunan fisik di seluruh tanah Papua tetapi selalu gagal, bahkan semakin memperlebar selengkapnya...

 
Dialog Sebagai Pintu Masuk Pembangunan Manusia PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Senin, 17 November 2014 09:52

Oleh: Silvester Bobii

 

Dialog Sebagai Pintu Masuk Pembangunan ManusiaDialog merupakan pintu masuk penyelesaian konflik demi pembangunan kemanusiaan yang bermartabat.

Dialog merupakan pembicaraan langsung antar kedua belah pihak atau lebih demi mencari perubahan bersama bukan kepentingan sepihak selengkapnya...

 
Utamakan Dialog Dalam Membangun Papua PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Kamis, 30 Oktober 2014 08:00

Oleh: Ernest Pugiye

 

Ada banyak cara dinyatakan oleh pemerintah dalam membangun pembangunan Papua. Salah satunya adalah Lembagai Masyarakat Adat (LMA). Pemerintah menyadari bahwa pembangun Papua dapat berjalan dengan baik jika ada LMA. Akan tetapi kebijakan ini tidak banyak membawa keuntungan selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 8 dari 20