google translate

Meretas Jalan Solusi Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Jumat, 24 Juni 2016 05:35
 
Oleh: Hans Z. Kaiwai
 
Terakhir ini kita jamak menyaksikan suatu demo dibalas dengan demo lainnya. Kelompok pendemo pun menyuarakan apa yang diyakininya benar dan menyampaikan aspirasinya kepada publik. Untuk itu, semestinya pemerintah memberi ruang secara seimbang untuk mendengar aspirasi yang diperjuangkan oleh masing-masing kelompok. Seyogyanya perbedaan aspirasi yang diperjuangkan lewat demo oleh kelompok-kelompok masyarakat dimediasi melalui dialog, bukan unjuk kekuatan sebagaimana yang kita saksikan belakangan ini.  
 
Oleh karena mengungkapkan perbedaan aspirasi dengan cara demo tidak akan menyelesaikan apa yang menjadi sumber konflik itu sendiri, tetapi hanya akan membuahkan konflik horisontal diantara kita. Kalau pamer kekuatan yang lebih diutamakan tanpa mendiskusikan titik asal perbedaan aspirasi tersebut, maka masyarakat akan semakin terafiliasi pada dua kutub aspirasi yang berbeda. Sesungguhnya kita tidak ingin ada konflik horisontal diantara masyarakat Papua oleh karena perbedaan orientasi politik.
 
Perbedaan pandang diantara kelompok masyarakat yang menjadi sumber konflik di Papua perlu penyelesaian secara adil, damai dan bermartabat lewat dialog. Melalui dialog kita dapat menemukan akar masalah perbedaan persepsi antara kelompok dan kemudian mencari titik temu secara bersama-sama. Apapun permasalahan yang ada semestinya didialogkan dan bukan ditunjukkan melalui demo sebagaimana yang ditunjukkan oleh demo kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) (Cepos, 1/6) dan dibalas demo barisan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Cepos, 3/6).
 
Kita maklum bahwa konteks perbedaan aspirasi antara kelompok pro kemerdekaan Papua oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan barisan rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas konflik Papua yang masih berlangsung hingga kini. Penyelesaian konflik Papua yang ditempuh dengan “jalan tengah” melalui pemberian otonomi khusus (OTSUS) Papua hingga kini belum mampu menjawab tuntutan masyarakat Papua yang ingin terlepas dari NKRI. Bahkan akhir-akhir ini keinginan tersebut menjadi semakin nyata dan terorganisasi dengan baik melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
 
Semestinya implementasi OTSUS Papua sebagai “jalan tengah” dalam penyelesaian masalah disintegrasikan bangsa di Papua memberi jalan penuntasan konflik Papua yang komprehensif. Namun hampir memasuki 15 tahun implementasi OTSUS Papua, konflik Papua kini memasuki tantangan tersendiri baik masalah yang terkait dengan isu pemerataan pembangunan, kemiskinan dan kesejahteraaan orang asli Papua maupun masalah yang terkait dengan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dekolonisasi yang diperjuangkan oleh ULMWP–wadah koordinasi dan penyatuan organisasi-organisasi perjuangan Papua merdeka di dalam dan di luar negeri–melalui upaya diplomasi dan pencarian dukungan politik dari para pemimpin negara-negara Melanesian Spearhead Group di kawasan Pasifik maupun negara-negara lainnya.
 
Kini isu pelanggaran HAM di Papua telah menempatkan konflik Papua dalam diskursus banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, pemerintah perlu memberi perhatian yang serius dalam menyelesaikannya dengan cara yang terbuka dan komprehensif. Dan tidak hanya tambal sulam seperti Tim Pencari Fakta pelanggaran HAM yang belakangan ini dibentuk oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang ditolak keberadaannya oleh banyak pihak di Papua.
 
Disamping itu, perlunya agenda meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua, mewujudkan keadilan terutama aspek ekonomi, mengakui dan menghormati hak-hak dasar orang asli Papua. Untuk itu, pemerintah perlu menggunakan paradigma baru pembangunan yang lebih afirmatif untuk memberdayakan orang asli Papua. Sehingga kembalinya keberadaan Papua dalam NKRI dengan pembangunannya adalah untuk memosisikan orang asli Papua sebagai penikmat hasil pembangunan dan tidak terpinggirkan oleh pembangunan itu sendiri.
 
Implementasi Otsus Papua sebagai “jalan tengah” belum secara paripurna menyelesaikan tuntutan dan keinginan masyarakat Papua. Oleh sebab itu perlu adanya ruang dialog untuk menjembatani dan membuka pintu dari “kamar-kamar” yang selama ini masih tertutup. Jika “kamar-kamar” tersebut adalah kamar politik yang enggan dijadikan isu dialog maka semestinya pemerintah jujur dan bijaksana untuk membuka ruang dialog dan membicarakan isu yang sensitif sekalipun. Pada titik ini, saling percaya dan saling terbuka akan muncul dan dialog akan menjadi solusi dan cara untuk meretas jalan kearah penyelesaian konflik Papua secara komprehensif.
 
Jalan Dialog
Dialog bukan tujuan dari penyelesaian konflik Papua, tetapi dialog adalah cara untuk mengakhiri konflik Papua. Oleh sebab itu, seyogyanya konflik Papua diakhiri secara komprehensif dengan jalan dialog. Artinya penyelesaian konflik Papua perlu dimaknai sebagai dialog antara kelompok pro kemerdekaan Papua dengan pemerintah Indonesia. 
 
Dialog dimaksudkan untuk menjembatani perbedaan orientasi politik yang ada selama ini. Kedua kelompok yang memiliki orientasi politik yang berbeda perlu menyepakati akar masalah dan isu-isu pokok yang menjadi perbedaan pandangan politik. Untuk selanjutnya kesepakatan tersebut dijadikan sebagai agenda dialog bersama dan mencari solusi bersama atas masalah yang diajukan. 
 
Dorongan dan keinginan untuk menjadikan dialog sebagai solusi damai penyelesaian konflik Papua sebenarnya telah lama diperjuangkan dan diusulkan melalui kerja-kerja banyak pihak di Papua seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Gereja maupun pribadi-pribadi yang terpanggil untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui Jaringan Damai Papua (JDP). Namun, pemerintah selama ini masih mengambil sikap pasif dan bahkan memungguni jalan dialog sebagai solusi yang adil, damai dan bermartabat bagi penyelesaian konflik Papua. 
 
Dialog dan agendanya yang secara sepihak diusulkan oleh pemerintah sebagai dialog pembangunan semata-mata tidak akan menyentuh subtansi perbedaan pandangan politik dengan kelompok pro kemerdekaan Papua. Oleh sebab itu dialog yang dimaksudkan adalah dialog yang agenda dan isunya mencakup aspek yang holistik dari peta konflik Papua dan ditentukan secara bersama-sama.
 
Pemerintah harus mau jujur dan terbuka untuk menerima bahwa ada kelompok masyarakat di Papua yang belum mau menerima kenyataan sejarah politik Papua menjadi bagian integral dari NKRI. Dengan demikian persoalan status politik Papua masih harus didiskusikan kembali sebagai suatu bagian penting untuk menghasilkan keputusan bersama.
 
Sebagaimana hasil kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2008) dalam buku Papua Road Map, bahwa “masih ada kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta.” Ini adalah suatu isu sensitif bagi Jakarta, namun sebaliknya merupakan isu mendasar bagi Papua.  Oleh sebab itu, isu ini semesti layak juga menjadi isu utama yang perlu didialogkan bersama. 
 
Disamping itu masalah taraf hidup dan kesejahteraan orang asli Papua, ketimpangan pembangunan dan kemiskinan perlu juga menjadi agenda dialog. Dengan begitu maka dapat diformulasikan pendekatan dan paradigm baru pembangunan yang lebih mengutamakan pemberdayaan orang asli Papua yang selama ini belum secara sempurna diwujudkan melalui implementasi OTSUS Papua.
 
Dan juga maksud baik pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua perlu dilaksanakan melalui mekanisme formal dengan lembaga-lembaga resmi yang telah dibentuk untuk itu. Kalau penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua dilakukan hanya ketika ada tekanan dari luar negeri, maka masyarakat Papua wajar untuk mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dalam kerangka NKRI.
 
Selanjutnya kiranya melalui dialog setiap kelompok mengajukan pandangannya secara bebas akan apa sumber masalah dan isu yang perlu dibicarakan bersama antara Papua dan Jakarta. Sehingga akhirnya para pihak dapat menyepakati dan berkontribusi bersama dalam meretas jalan dialog sebagai cara penyelesaian konflik Papua secara adil, damai dan bermartabat.
 
Penulis adalah Dosen Universitas Cenderawasih, Anggota Jaringan Damai Papua (JDP).
Meretas Jalan Solusi Konflik Papua