google translate

Mempercakapkan Kompleksitas Dialog Jakarta-Papua PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Kamis, 21 Mei 2015 09:21

Salah satu wacana yang mengedepan untuk penyelesaian kompleksitas masalah Papua secara paripurna adalah dialog Jakarta-Papua. Adalah Jaringan Damai Papua (JDP) yang didorong Neles Tebay dan alm. Muridan dari LIPI, yang getol menyuarakan dialog. Bahkan, untuk mewujudkannya JDP telah dan sedang menghelat kegiatan yang terangkai dari  Focused Group Discussion (FGD), publikasi, safari  ke sejumlah tokoh baik terang-terangan maupun konfidensial dan advokasi,  baik skala lokal maupun nasional, bahkan mungkin internasional, mereka lakukan dengan penuh semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Saya sebagai akademisi juga pernah ikut kegiatan JDP di Jayapura, meski secara jujur saya juga masih menelisik apa, mengapa dan bagaimana dialog tersebut akan dilaksanakan. Beberapa buku dan tulisan-tulisan tentang pentingnya Dialog sudah diterbitkan JDP. Namun, seluas apa ide-ide tersebut telah dinternalisasi oleh masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan masih perlu dikaji. Untuk kerja-kerja JDP, apresiasi dan salut untuk JDP.

 

Secara ideal, dialog merupakan hal yang mulia oleh karena mengandaikan adanya upaya-upaya damai untuk mendialogkan kepentingan yang berbeda dan bertentangan. Saya melihatnya secara positif bahwa dialog jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh dua pihak yang bertikai, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pemerintah Indonesia. Karena hal yang terakhir hanya melahirkan berjatuhan korban di kalangan sipil (termasuk OPM) dan anggota militer.  Namun, adalah tidak mudah untuk mengejawantahkan dialog dalam wajah kenyataan. Tetapi, bukan hal  yang mustahil pula untuk adanya dialog, jika ada keinginan tulus dari kedua belah pihak untuk duduk bersama untuk penyelesaian yang komprehensif.  

 

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin negeri ini ide dialog Jakarta-Papua telah bergulir. Secara substansi ide tersebut diterima meskipun penamaannya adalah dialog konstruktif. Namun, hingga lengser dari kursi kepresidenan, SBY tidak mewujudkan adanya dialog konstruktif. Istilah dialog Jakarta-Papua, bagi Jakarta, lebih mengandung arti sebuah "dialog antara bapak-anak" yang mungkin sulit diterima pada masa SBY. Mungkin juga, diskursus yang memadai  tentang dialog masih membutuhkan internalisasi yang cukup lama bagi kedua belah pihak untuk meleopas selimut ideologi untuk menerima jalan dialog.

 

Kehadiran Jokowi-JK dipandang sebagai momentum untuk mewujudkan hal tersebut. Pada Desember 2014, di Papua Jokowi telah menjanjikan akan mengunjungi Papua 3 kali setahun dan berjanji menggunakan dialog dalam menuntaskan masalah Papua. Ada selentingan presiden Jokowi  akan segera mengunjungi Papua dalam waktu dekat ini. Pertanyaan besar yang menganga di depan kita adalah apakah dialog Jakarta - Papua dapat terwujud pada masa pemerintahan Jokowi? Dengan imajinasi sosiologis dari C. Wright Mills dan kerangka teori studi perdamaian, penulis mencoba memetakan kompleksitas masalah tersebut, terutama terkait dengan sejumlah mitos yang membalut dialog Jakarta-Papua. Dan  di ujung tulisan ini, penulis mengajukan gagasan bagaimana idealnya dialog untuk perdamaian tersebut diadakan.

 

Secara umum, Papua dewasa ini sedang menikmati kondisi yang disebut John Galtung sebagai "damai negatif",  yaitu tidak adanya perang atau konflik terbuka (the absence of violece or war). Sesuatu yang mesti  disyukuri kepada Tuhan karena di Papua kita tidak mengalami status darurat militer seperti konflik di Thailand Selatan yang menjarah rasa aman warga, atau bahkan di kota Bangkok yang dipimpin oleh  junta militer, di mana kebebasan akademik dan berkumpul menjadi terbatasi secara dramatis. Kunjungan lapangan saya ke Ubon Ratchatani, sebuah Provinsi utama di mana matahari akan terlihat terbit pertama kali di Thailand,  mengingatkan saya pada suatu masa di mana rejim Suharto telah membungkam kebebasan akademik dan pers secara sempurna. Kebalikannya, di Papua saat ini kebebasan akademik  dan pers terbuka sekali ruangnya, sehingga kerap informasi yang berseliweran jauh dari realitas sesungguhnya. Namun, masalah sesungguhnya bagi Papua adalah bagaimana mengkonversi "damai negatif" menjadi  "damai positif" yang ditandai dengan hadirnya keadilan, HAM dan demokrasi yang berdenyut keras di jantung masyarakat luas.

 

Meskipun, tidak dipungkiri terdapat satu dua kabupaten di Papua, di mana OPM masih menunjukkan tajinya dengan sadis, dan juga kencangnya sebagian negara-negara Melanesia, misalnya Vanuatu, dan Papuan diaspora mendukung OPM, yang kerap menggeneralisasi Papua, di mana Papua sejatinya bukanlah entitas yang tunggal dan monolitik. Sebagai tambahan, propaganda OPM untuk merdeka melalui social media kerap mengabaikan jurnalisme damai (peace journalism), yang cukup mempengaruhi opini publik dalam dan luar negeri, yang beritanya acap tidak berimbang dan tidak menampilkan kenyataan secara akurat. Prinsip Machiaveli untuk mencapai tujuan mengabsahkan semua jalan dan cara baik santun dan nista.

 

Secara keseluruhan, dengan kondisi yang relatif aman dan terkendali, di mata pemerintah Indonesia keinginan dialog mungkin bukan merupakan kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, dari kaca mata "public issues" a la Mills, mungkin ada keraguan yang membuncah dari kalangan penganut "kedaulatan nasional" tentang kebutuhan dialog apakah telah mencerminkan suara dari masyarakat Papua secara mayoritas atau belum? Atau lebih merepresentasikan "personal issues" dari segelintir orang, kelompok atau pihak yang berikhtiar mengail di air keruh? Juga yang terpenting dialog seperti apa yang dikehendaki Papua, adalah pertanyaan utama yang mendesak di rerimbun ingatan banyak orang.

 

Di sebuah forum dialog membahas otsus yang dihelat  di hotel Horison Jayapura dua tahun lampau, seorang rekan dosen di forum akademisi mengatakan secara sarkastik bahwa  kebuntuan dialog lebih dikarenakan masing-masing pihak kukuh dengan pilihan pendiriannya masing-masing sehingga yang jadi korban adalah rakyat yang tak berdosa, rakyat yang sejatinya tak perduli pada pilihan merdeka atau NKRI. Yang penting bagi mereka adalah mereka bisa bekerja dan makan yang cukup untuk keluarga dan membiayai pendidikan untuk sekolah anak dan ke dokter kalau ada sanak keluarga yang sakit. Ini menandakan bahwa dialog sebagai sebuah pilihan tidak dilihat sebagai alternatif penyelesaian karena beberapa mitos yang menaunginya. Tugas kita untuk membedah pelbagai mitos tersebut untuk secara jernih menyimpulkan sendiri perlu atau tidaknya dialog Jakarta- Papua.

 

Pertama, dialog dicurigai sebagai sebuah cara yang bermartabat untuk mencapai  kemerdekaan Papua. Kecurigaan ini didasari oleh prasangka bahwa muara dari dialog ini adalah Papua merdeka. Ini karena dialog lebih banyak disuarakan oleh orang Papua asli dan pelbagai NGO yang komit pada hak asasi manusia, dengan mengenyampingkan Neles Tebay yang tampak tulus melakukannya. Dengan kata lain, ketika tuntutan dialog lebih kuat disuarakan oleh sekelompok golongan tertentu dan tidak mencerminkan suara kebatinan masyarakat umum melampaui agama, etnik dan ras wacana,  pada titik ini dialog bisa dicurigai sebagai kendaraan politik untuk memperjuangkan Papua merdeka. Persepsi ini tampaknya berlaku bagi sebagian orang yang pro pada kesatuan negara republik Indonesia yang konsekuensinya tidak rela ada dialog Jakarta-Papua.

 

Kedua,  terkait dengan poin yang pertama di atas, siapa saja yang akan mewakili Papua di dialog yang digadang-gadang tersebut? Adalah kenyataan bahwa terdapat 250 etnik (puak/bangsa)  Papua dengan derivasi bahasanya yang berbeda-beda yang mendiami tanah Papua. Tampaknya pelbagai etnik di Papua juga tidak sepenuhnya bersatu, tidak adanya pemimpin kharismatik yang benar-benar bisa dipandang sebagai pemimpin Papua dewasa ini. Kasus fragmentasi  pendukung kamp pantai dan kamp gunung paska pilgub di Papua tampaknya menjadi bukti adanya lubang hitam untuk kesatuan Papua, di mana Papua sendiri sama sekali tidak bisa dikatakan sesuatu yang homogen. Belum lagi, generasi muda yang lahir dari perkawinan campuran, yang tergabung dalam militer dan polri, dan putra veteran Papua. Dengan kata lain, dialog internal Papua akan jauh lebih sulit terwujud karena fragmentasi dan friksi yang tajam dibanding dengan dialog dengan Jakarta. Rencana Kongres Rakyat Papua awal Agustus 2015 adalah batu ujian sesungguhnya sebelum tiba pada dialog Jakarta-Papua.

 

Ketiga, wacana Papua Tanah Damai (PTD) yang disosialisasikan oleh JDP dengan sepuluh indikatornya, terutama indikator terakhir tentang kebebasan melahirkan dilema. Ada dua hal yang mesti diklarifikasi di sini. Pertama, PTD oleh JDP sedikit berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh FKUB/FKPPA di Papua. Kenyataan ini terungkap dalam acara silaturahmi di Bali jaringan antar iman besutan Dian Interfidei Yogyakarta. Bagi FKUB/FKPPA  lebih fokus pada PTD sebagai sebuah visi dan cenderung tidak menekuni jalur politis. Sebaliknya JDP  tampaknya lebih strategik dan politik.  Meski secara personal beberapa individu FKUB/FKPPA dilibatkan dalam kegiatan JDP, namun hemat penulis  sejauh ini tidak ada dukungan resmi atau suara FKUB/FKPPA untuk mendukung dialog Jakarta-Papua. Uniknya, Neles Tebay pembesut JDP juga merupakan pengurus dari FKPPA. Sementara saya sendiri lebih memposisikan diri sebagai akademisi yang akan bersikap kritis untuk perdamaian di Papua. Juga, indikator kebebasan pada indikator Papua Tanah Damai JDP bisa jadi sangat berkonotasi dengan pengertian self determinaton yang mungkin akan dipahami secara alergi oleh pihak pemerintah Indonesia dan orang yang mencintai NKRI. Pada ujungnya, apakah perlu dukungan FKUB/FKPPA untuk ide dialog Jakarta-Papua adalah hal yang mesti dikaji lebih jauh, mengingat peran tokoh agama/adat yang determinan di Papua. Juga, apa penafsiran kebebasan yang dimaksud oleh JDP.

 

Keempat, konten atau isu dialog, dengan asal usul pendanaan yang masih berkabut misteri. Ini hal yang paling krusial. Apa isi dialog, menyangkut materi-materi apa yang hendak didiskusikan kedua belah pihak. Penyelesaian seperti apa yang ditawarkan, apakah otonomi khusus yang diperbaharui, referendum, atau merdeka. Hal ini juga mesti lebih disosialisasikan untuk mengikis kecurigaan bahwa agenda dialog berbalut kepentingan politis tertentu, terutama juga ketidaktahuan tentang alokasi dana yang diperoleh untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan tersebut. Semoga ada audit yang terpercaya untuk dana JDP, karena kecurigaan akan kepentingan donor dibalik pengucuran dana untuk kegiatan tersebut. Setidaknya, agenda dan konten dialog mesti dirumuskan dan bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Ini pekerjaan yang butuh waktu dan ketahanan berlebih untuk melakukannya.       

 

Kelima, fasilitator adalah masalah yang juga penting. Siapa yang akan menjadi fasilitator yang benar-benar imparsial dan netral. JDP tampaknya sedang bergerak dari penyuara isu dialog dengan seabrek kegiatan  yang masih berjalan, menjadi fasilitator. Mampukah JDP diterima kedua belah pihak adalah pertanyaan penting dan bagaimana meyakinkan publik bahwa JDP sebagai fasilitator berdiri di atas kepentingan kedua belah pihak. Mencari fasilitator dari pihak luar yang mungkin netral juga sebuah pilihan, namun hal terakhir mungkin bisa jadi batu sandungan terwujudnya dialog, karena konotasi adanya dua pihak yang sangat ekual yang mungkin tidak bisa diterima Jakarta.

 

Keenam, dialog seperti apa yang dikehendaki pak Jokowi. "Kesalahan" yang dilakukan presiden BJ. Habibie dengan memberikan referendum pada East Timor telah melahirkan efek domino dan menumbuhkan gelombang gerakan separatisme yang hampir membuat Indonesia menjadi "Balkan kedua yang terpecah belah". Sebagai sebuah negara yang berdaulat, seperti hampir semua negara berdaulat yang eksis tampaknya Indonesia belum beranjak dari penganut realisme klasik yang menempatkan kedaulatan nasional  di atas segala-galanya. Adalah penting untuk melihat dialog seperti apa yang akan ditawarkan  oleh Jokowi, atau konsep macam apa yang diajukan oleh JDP. Prediksi saya Jokowi tetap akan mementingkan kedaulatan nasional, dengan kebijakan yang akan lebih memberi perhatian pada ideologi pembangunan dan kesejahteraan untuk menyelesaikan masalah Papua. Misalnya, rencana pembangunan koridor kereta api dari Sorong dan Manokwari, dan sebelumnya pemberian "hadiah" buat penduduk kota Jayapura. Apakah akan ada dialog Jakarta-Papua pada masa  Jokowi pengadilan waktulah  yang akan menjawab.

 

Terlepas dari pelbagai mitos yang menaungi kompleksitas rencana Dialog Jakarta-Papua, terdapat beberapa prinsip dialog yang mesti diyakini sebagai sebuah aturan bersama (golden rule) jika dialog tersebut ingin diwujudkan, yaitu ekualitas pihak yang berdialog, hubungan yang mutualistik (reciprocity), tidak adanya judgment dan truth claim, dan siap untuk menghadirkan keputusan bersama relatif yang diterima kedua belah pihak. Prinsip terakhir ini akan menjadi pembeda apakah sebuah dialog bisa produktif atau kontraproduktif, karena dua posisi yang saling berdiri di kutub diametral tampaknya sulit didamaikan jika keduanya kukuh dengan ideologi "merdeka" dan "NKRI",  kecuali ada win-win solution yang bisa disepakati bersama. Singkatnya, dialog menghendaki common grounds, ada memberi dan menerima. Tidak ada pihak yang kalah dan menang. Siapkah kedua belah pihak dengan konsekuensi begitu?

 

Secara keseluruhan, ketika pelbagai mitos di atas dapat diklarifikasi dan pentingnya dialog bisa diterima secara luas oleh masyarakat, bukan semata-mata untuk tujuan memisahkan diri namun untuk menyatukan dan memperkuat, mermberi dan menerima, pada titik itu dialog Jakarta-Papua untuk penyelesaian yang paripurna bukanlah sesuatu yang utopis. Atau tersias hanya ibarat kabut yang tertingkahi sinar mentari.  Bukankah matahari pertama kali terlihat di Papua untuk selanjutnya menyinari Indonesia raya. Pandangan  ini murni bersifat personal, yang artinya tidak mewakili pandangan institusi manapun dan lebih merupakan gagasan untuk memantik diskusi yang bernas dan konstruktif untuk Papua Tanah Damai (Papua Land of Peace).   

Ridwan al-Makassary adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional USTJ Papua. Alumni Kelas 18 Rotary Peace Center pada Universitas Chulalongkorn, Thailand. 

 

Sumber tulisan: http://majalahselangkah.com/content/-mempercakapkan-kompleksitas-dialog-jakarta-papua

Mempercakapkan Kompleksitas Dialog Jakarta-Papua