google translate

Dialog: Sarana menuju Papua tanah damai PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Selasa, 25 September 2018 12:18

Oleh:

ARIS YEIMO.

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur Abepura

Artikel ini telaah di Publish. www.tabloidjubi.com Edisi 25/09/18

 

 

KONFLIK vertikal yang terjadi di Puncak Jaya (Cepos, 12/9), rentetan pelanggaran HAM, eksploitasi bumi Papua, dan konflik lainnya bukanlah hal yang baru terjadi, melainkan sudah terjadi berkali-kali sejak Papua diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1963.

Konflik demi konflik telah menjadi fenomena luar biasa yang selalu mewarnai kehidupan semua orang yang hidup di tanah ini. Pertanyaannya, sejauh mana kita menghayati dan mengamalkan keluhuran nilai yang terkandung dalam frasa ‘damai’?

Hidup damai telah menjadi kebutuhan dan kerinduan semua manusia. Dengan terciptanya kedamaian, maka keberlangsungan hidup manusia pasti berjalan dengan baik.

Kerinduan untuk hidup dalam damai baik jiwa maupun raga terlihat jelas dari berbagai usaha manusia untuk menciptakan damai itu sendiri. Mother Theresa telah membuktikannya kala dengan sepenuh hati menolong orang-orang miskin dan tertindas di Kalkuta, India. Ini mau menunjukkan betapa luhurnya nilai kedamaian sangat dirindukan bersama.

Dalam konteks Papua upaya untuk menciptakan kedamaian bukanlah suatu hal mudah. Setiap orang memiliki persepsi berbeda tentang kedamaian itu sendiri. Kedamaian seperti apa yang diinginkan? Usaha-usaha seperti apa yang hendaknya dilakukan demi terciptanya kedamaian?

Komitmen apa yang mau dibangun dalam menjaga kedamaian yang akan diupayakan? Kendati ada saja sikap saling curiga di dalamnya. Untuk itu perlu adanya dialog bersama demi menyatukan pemahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan yang mau dicapai bersama, serta mencari solusi atas masalah yang terjadi.

 

Antara Dialog Dan Pembangunan Infrastruktur

Wacana dialog Jakarta-Papua telah dikampanyekan oleh Jaringan Damai Papua bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2009.

Dialog bukanlah solusi melainkan sebuah sarana demi mencari, mengidentifikasi masalah-masalah dan merumuskan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua (Tebay: 2017).

Dialog mestinya dilihat sebagai sarana yang tepat untuk menyelesaikan konflik tanpa pertumpahan darah. “Dialog tidak membunuh,” kata almahrum Dr. Muridan S. Widjojo.

Pada kunjungan kerja pertamanya di Jayapura, Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjadikan Papua sebagai Tanah Damai dan menyelesaikan berbagai permasalahan di Tanah Papua melalui dialog.

Niat baik pemerintah ini lalu menjadi semacam angin segar yang membawa harapan baru bagi terciptanya kedamaian di Tanah Papua. Semua orang Papua menyambut niat baik Presiden dengan harapan bahwa melalui dialog semua konflik yang selama ini terjadi bisa diatasi secara holistis. Dengan demikian, semua orang yang tinggal di atas tanah ini bisa hidup dalam kedamaian.

Meskipun wacana dialog terus didorong secara intens, sampai saat ini belum ada realisasi yang konkret. Persoalan Papua oleh pemerintah lebih dilihat sebagai persoalan kesejahteraan (Detik.com, 20/8). Maka sebelum mewujudkan komitmennya untuk berdialog, rupanya pemerintahan Jokowi kemudian mengawalinya dengan memfokuskan targetnya pada pembangunan infrastruktur, bahkan ia berjanji mengunjungi Papua 3 kali setahun.

Kerja keras yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan orang Papua patut kita acungi jempol. Karya-karya nyata sangat dirasakan oleh semua orang Papua. Sebagai contoh, pembangunan jalan trans Papua yang telah dilakukan sejak 2014--semakin mempermudah akses dari satu kabupaten ke kabupaten lain, menjadi sarana pembangunan yang bersifat konstruktif. Masyarakat semakin dipermudah dengan fasilitas-fasilitas yang ada.

Pada dasarnya semua maksud dan tujuan dari pembangunan adalah baik. Namun tak bisa kita pungkiri bahwa di samping pembangunan terus berlangsung, kekerasan yang menyebabkan korban jiwa pun terus berlanjut.

Padahal harapannya adalah melalui pembangunan, masyarakat dapat merasakan buah dari pembangunan itu sendiri. Akhirnya timbul pertanyaan apakah dengan pendekatan pembangunan infrastruktur semua masalah yang terjadi di Papua bisa teratasi ?

 

Mari kitong dialog

Dengan segala kompleksitas masalah yang ada, tentunya kita tidak menginginkan adanya korban baik dari pihak TNI/Polri, masyarakat sipil, maupun mereka yang menamakan diri sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), secara khusus yang masih bergerilya di hutan belantara Papua, terus-menerus berjatuhan.

Nilai keluhuran sebagai manusia yang bermartabat mestinya dijunjung tinggi. Karena manusia adalah makhluk bermartabat, dikaruniai akal budi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Maka, dialog adalah sarana terbaiknya.

Pada hakikatnya dialog dalam konteks penyelesaian konflik Papua adalah dalam perundingan antara pihak yang bertikai menyelesaikan masalahnya tanpa pertumpahan darah. Para pihak yang bertikai perlu diundang, difasilitasi dan mereka membahas, mengidentifikasi apa masalahnya yang menyebabkan sampai mereka berkonflik.

Sesudah masalahnya diidentifikasi maka mereka berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikannya. Apa solusinya?

Tentunya solusi yang realistis. Solusi yang bisa dilaksanakan dan dijangkau. Maka perlu adanya dialog. Sebab dialog adalah salah satu instrumen yang paling ampuh dalam menyelesaikan konflik Papua tanpa pertumpahan darah. Semoga! (*)

Dialog: Sarana menuju Papua tanah damai