google translate

Hentikan Kekerasan Di Papua! PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Kamis, 24 Agustus 2017 18:28
Oleh Neles Tebay
(Cenderawasih Pos, 22 Agustus 2017)
Penembakan yang terjadi di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, 1/8-2017, menewaskan satu orang dan melukai 16 orang. Peristiwa penembakan ini dikategorikan sebagai kekerasan negara karena pelaku penembakannya adalah aparatur negara. 
 
Terkait penembakan di Deiyai, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar telah mengambil putusan untuk mencopot Kapolres Paniai dan Kapolsek Tigi (Antarapapua.com, 7/8-2017). Keputusan Kapolda ini memperlihatkan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus Deiyai. Pelaku penembakannya pun, apabila sudah teridentifikasi, akan diberi sangsi. Kita memberikan aresiasi terhadap langkah-langkah yang ditempuh pihak kepolisian. Tetapi masih ada pertanyaan: Apakah pencopotan jabatan kapolres dan kapolsek serta sangsi yang diberikan kepada para pelaku penembakan akan menghentikan kekerasan negara di tanah Papua? Tidak ada jaminan bahwa pencopotan jabatan kapolres dan kapolsek ini akan mengakhiri dan mencegah kekerasan negara terhadap orang Papua.
 
Kekerasan negara, seperti penembakan di Deiyai, bukan hal baru bagi orang Papua. Penelitian dari LIPI menemukan bahwa kekerasan negara terhadap orang Papua sudah terjadi di tanah Papua sejak tahun 1963. Pengalaman orang Papua sendiri turut membenarkan penemuan dari LIPI. Selama satu tahun terakhir saja yakni dari Agustus 2016 hingga Agustus 2017, Lembaga HAM KONTRAS mencatat 16 peristiwa kekerasan negara yang dilakukan aparat kepolisian di Tanah Papua. Kekerasan tersebut dilakukan di Jayapura, Abepura, Merauke, Sorong, Manokwari, Boven Digul, Nabire, Wamena, Timika, Kepulauan Yapen, Puncak Jaya, dan Deiyai. Dalam 16 kasus ini, tiga orang tewas dan 44 korban terluka (Kompas.com. 9/8-2017).
Akan terjadi lagi
 
Menurut pengamatan saya, masih ada potensi untuk munculnya kekerasan negara terhadap orang Papua di masa depan. Karena, orang Papua masih dipandang sebagai musuh negara, dan aparat keamanan masih mengandalkan senjata terutama dalam berhadapan dengan orang Papua.
 
Orang Papua dipandang sebagai musuh, karena masih aktifnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memperjuangkan berdirinya negara Papua Barat. Karena kehadiran OPM ini, orang Papua, sekalipun tidak semuanya, dicurigai aparat keamanan sebagai separatis yang adalah musuh negara. Maka ketika orang Papua melakukan protes, mereka tidak lagi dipandang sebagai sesama Warga Negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan. Mereka secara otomatis dipandang dan diperlakukan sebagai musuh. Maka kekerasan negara dilakukan untuk menghancurkan musuh. Dengan demikian, selama masalah separatisme Papua belum diselesaikan, selama itu kekerasan negara akan dilakukan terhadap orang Papua.
 
Kita tidak mengharapkan kekerasan negara terus menerus terjadi antara sesama WNI di bumi Cenderawasih. Bukankah baik anggota TNI dan Polisi maupun orang Papua menjadi korban kekerasan negara adalah WNI ? Kita juga tidak menghendaki ada WNI yang bersedih, menderita, dan hatinya terluka karena kekerasan negara yang dilakukan aparat keamanan. Kita tidak ingin melihat anggota TNI, POLRI, dan BRIMOB terus menerus dikenakan sangsi seperti pencopotan dari jabatan, atau pemenjaraan, setiap kali melakukan kekerasan negara terhadap orang  Papua. Kita menginginkan Papua menjadi Tanah Damai, tanah yang bebas dari kekerasan negara. Oleh sebab itu, perlu dicarikan solusi yang dapat menghentikan dan mencegah kekerasan negara di tanah Papua.
 
Dialog
Bagaimana caranya untuk menghentikan kekerasan negara seperti ini? Pertama, perlu ditemukan penyebab utamanya. Peristiwa penembakan di Deiyai dapat diibaratkan seperti asap api. Kita tahu bahwa asap muncul karena ada api. Kekerasan negara tidak dapat dihentikan hanya dengan menghalau asap. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku penembakan dan pencopotan dari jabatan Kapolda, Kapolres, Kapolsek, atau bahkan Kapolri, merupakan upaya pemerintah untuk menghalau asap sehingga tidak akan menghentikan kekerasan negara di masa depan. Selama api sebagai penyebab masih menyala, kekerasan negara akan terus terjadi di seluruh tanah Papua. 
 
Maka, untuk mengakhiri kekerasan negara, tidak ada jalan lain selain mengidentifikasi faktor penyebab yang menjadi nyala api yang menyebabkan kekerasan negara dan mencari solusi untuk memadamkannya. Pemerintah perlu mengambil langkah untuk menemukan penyebab utama dari kekerasan negara.
 
Kedua, perlu diadakan dialog. Kekerasan negara tidak dapat dihentikan melalui kekerasan. Pengalaman selama 54 tahun Papua berintegrasi ke dalam Republik Indonesia memperlihatkan bahwa kekerasan negara hanya menambah luka hati dan memperkuat antipati terhadap Republik Indonesia. Jalan kekerasan tidak membantu Pemerintah untuk menemukan penyebab utama dari kekerasan negara.Maka jalan kekerasan perlu ditinggalkan.
 
Pemerintah perlu menempuh jalan tanpa kekerasan yakni jalan dialog. Karena kita mau mencari penyebab utama dari kekerasan negara, maka dialog perlu terjadi antara pemerintah dan orang Papua yang dipandang sebagai separatis atau musuh negara. Pemerintah yang dimaksudkan disini bukanlah Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, apalagi Pemerintah Daerah Kabupaten, melainkan Pemerintah Pusat yang sementara ini dipimpinan oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Pemerintah Pusat mesti tampil dan mengambil langkah-langkah konkrit untuk memulai proses dialog dengan kelompok-kelompok OPM yang kini sudah bersatu dalam wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
 
Dalam dialog tersebut, Pemerintah dan ULMWP dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari kekerasan negara serta bersama-sama mencari dan menetapkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Solusi yang disetujui Pemerintah dan ULMWP akan menghentikan kekerasan negara dan mencegahnya sehingga tanah Papua akan bebas dari kekerasan negara. 
 
Presiden Jokowi dapat memanfaatkan dua tahun tersisa dari masa pemerintahannya dengan melakukan proses dialog dengan ULMWP. Kita mendorong Pemerintah menempuh jalan dialog, karena hanyalah jalan dialog yang dapat menghentikan dan mencegah kekerasan negara di Tanah Papua.
Neles Tebay adalah Pengajar pada STFT Fajar Timur Abepura dan Koordinator jaringan Damai Papua (JDP).
Hentikan Kekerasan Di Papua!