google translate

Pembangunan Infrastruktur di Papua Untuk Siapa? PDF Cetak E-mail
Opini Publik
Rabu, 09 Agustus 2017 13:22
Neles Tebay
Cenderawasih pos 09/08/2017
 
Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur untuk mempercepat dan mengerakkan perekonomian di Tanah  Papua (Kompas com.19/7). Infrastruktur mesti digenjot karena banyak daerah masih terisolir. Juga belum ada konektifitas antar kabupaten. Harga barang masih mahal. Kekayaan alam Papua seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan, belum bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. 
Kunci untuk menggerakan ekonomi di tanah Papua, menurut
Presiden Jokowi, adalah pembangunan infrastruktur. Maka Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan.
Pembangunan infrastruktur digenjot membuka semua wilayah di Tanah Papua  dari isolasi. Juga untuk memperlancar konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, antar daerah, dan bahkan dalam suatu daerah.
Dengan pembangunan infrastruktur ini, diharapkan agar kekayaan alam Papua dapat  dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dikerjakan, terutama membangun daerah-daerah terisolir, membangun daerah yang ada di kawasan perbatasan Papua.
 
Berkat dan ancaman
 
Papua memang membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kita menghargai upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi kita bertanya juga: Siapa yang akan memperoleh keuntungan dari pembangunan infrastruktur fisik ini? Bagaimana kesiapan orang Papua untuk memanfaatkan infrastruktur yang dibangun Pemerintah? 
Di satu pihak, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya, akan membuka akses bagi orang lain (non-Papua) masuk hingga ke daerah-daerah yang baru dibuka. Begitu jalan raya tembus ke suatu daerah, seperti yag terjadi pada daerah-daerah lain, banyak orang  dari luar Papua (Non-Papua) akan menyerbu masuk dan menetap di tempat baru. Kalau selama ini terhalang oleh sulitnya transportasi, kini mereka dengan mudah masih dan menetap di daerah-daerah baru berkat tersedianya infrastruktur sifik. Kedatangan mereka tentu tidak dapat dilarang atau dihalangi, karena mereka adalah Warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk hidup di seluruh Wilayah Republik Indonesia.
Mereka sudah terbiasa dengan perdagangan. Mereka mempunyai kemampuan untuk membaca peluang-peluang ekonomi. Mereka mempunyai berbagai ketrampilan. Mereka juga memiliki alat transportasi seperti kendaraan beroda dua dan empat. Dengan terbukannya isolasi melalui pembangunan infrastruktur, mereka akan menduduki tanah sepanjang jalan. MEreka akan memanfaatkan segala potensi dan kesempatan ekonomi yang ditemukan di daerah baru. Mereka akan cepat berkembang dalam bidang ekonomi. Dengan demikian pembangunan infrastruktur menjadi berkat bagi mereka.  
Lalu bagaimana dengan Orang Papua?  Mereka tidak terbiasa dengan ekonomi perdagangan. Mereka tidak mampu membaca peluang ekonomi yang tercipta berkat pembangunan infrastruktur. Mereka juga tidak mempunyai ketrampilan dalam banyak bidang kehidupan. Mereka belum mampu menggunakan infrastruktur, seperti jalan raya, yang disiapkan Pemerintah. Mereka belum siap menggunakan infrastruktur yang dibangun Pemerintah. Sehingga apabila perhatiannya terfokus hanya pada pembangunan fisik berdampai negatif terutama bagi orang Papua. Orang Papua akan tersisih di atas tanah leluhurnya sendiri. Pembangunan infrastruktur menjadi ancaman bagi orang Papua. Kita tidak mengharapkan hal ini terjadi.
 
Infrastruktur sosial
 
Lalu apa yang perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi orang Papua? Kami berpendapat bahwa selain infrastruktur fisik, pemerintah perlu melaksanakan juga pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur tidak perlu didahulukan karena hal ini mengancam keberadaan orang Papua.
Pembangunan infrastruktur fisik dan sosial perlu dilaksanakan secara simultan agar orang Papua disiapkan kemampuan dan ketrampilannya sementera pembangunan infrastruktur dilaksanakan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan kabupaten) perlu membahas tentang pembangunan infrastruktur seperti apa yang perlu diilaksanakan di daerah dimana pembangunan infrastruktur sedang digalakkan.  
Tanpa pembangunan infrastruktur sosial, atau apabila pembangunan infrastruktur didahulukan, maka orang Papua yang belum siap ini akan tersisih. Maka pembangunan infrastruktur fisik akan mempercepat proses marginalisasi orang Papua. Semoga tidak.
 
Penulis adalah pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur di Abepura.
Pembangunan Infrastruktur di Papua Untuk Siapa?