google translate

Berita
Wujudkan Papua Damai, Butuh Komitmen Bersama PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

Menkopulhukam Laksamana TNI Purn. Djoko Suyanto saat berjabat tangan dengan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut, S.Pd saat menghadiri Konferensi Perdamaian di Tanah Papua di Auditorium Uncen Abepura, Selasa (5/7).

 

JAYAPURA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Laksamana TNI Purn. Djoko Suyanto mengungkapkan, mewujudkan kedamaian di Papua atau Papua tanah damai merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat, tidak saja di wilayah Papua, tapi juga rakyat yang ada di tanah air Indonesia.

Untuk mewujudkan keinginan yang luhur itu, menurut Menkopulhukam, sangat dibutuhkan komitmen dan persepsi yang sama dari seluruh lapisan masyarakat di Papua, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

 

Bagi saya konferensi perdamaian di tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan langkah yang sangat strategis dan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat, ujar Menkopulhukam kepada wartawan usai menghadiri konferensi perdamaian di Tanah Papua di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura, Selasa (5/7).  

 

Sebab melalui konferensi ini kata Menkopulhukam, dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi yang sangat efektif antara pemerintah dan masyarakat. Karena melalui komunikasi yang baik, antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun daerah dengan pusat, maka akan mampu mengatasi setiap persoalan yang ada, jelasnya.

 

Karena itu, pihaknya sangat mendukung terjadinya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat di Tanah Papua sehingga kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan sebagai forum untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada.

 

Kami dari pemerintah pusat akan terus mendorong terjadinya suatu situasi yang damai dan kondusif di tanah Papua untuk kelangsungan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pembangunan bisa berjalan baik jika ada dukungan rasa aman, damai dan tentram ditengah-tengah masyarakat, ujar Djoko Suyanto.

 

Dikatakan, kedamaian akan terwujud ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya jika dalam diri orang tidak ada rasa kebencian dan permusuhan. Artinya, selama dalam diri seseorang itu masih ada rasa kebencian dan permusuhan maka kedamaian sulit diwujudkan.

 

Setiap ada persoalan muncul, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa dikelola atau dimanage dengan baik serta dicarikan solusi yang tepat dan efektif, supaya persoalan yang ada itu tidak berkembang menjadi suatu konflik yang bisa merugikan semua pihak.

 

Saya berharap melalui konferensi ini akan lahir suatu pemikiran-pemikiran baru dan konstruktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua sehingga apa yang menjadi keinginan seluruh rakyat yakni terwujudnya papua sebagai tanah yang damai bisa diimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat,harapnya.

Karena itu menurut Menkopolhukam, hal terpenting dari semua itu adalah perlunya komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh serta persepsi yang sama dari seluruh lapisan masyarakat Papua untuk mewujudkan kedamaian di Papua.

 

Usai memberikan sambutan sekitar 20 menit, Menkopulhukam beserta rombongan langsung meninggalkan Auditorium Uncen untuk menuju ke Bandara Sentani, selanjutnya kembali ke Jakarta.

 

Di tempat yang sama, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, tanah Papua sangat membutuhkan perdamaian, baik itu masyarakat asli Papua dan non Papua butuh rasa aman. Dengan rasa damai , kita dapat membangun kesejahteraan yang adil bagi semua, tegas Gubernur Suebu.

 

Selain memelihara perdamaian, penting juga mematuhi hukum dan ketertiban.Saya menghimbau kepada semua masyarakat Papua agar taat kepada hukum. Ini penting untuk menjadikan Tanah Papua yang damai dan tertib, supaya lebih sejahtera,jelasnya.

 

Pembukaan Konferensi itu sendiri ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua jaringan Damai Papua Neles Tebay didampingi oleh Ketua Long Island Paranormal Investigator (LIPI) . Dalam sambutannya, Neles Tebay mengatakan, dengan kegiatan konferensi ini merupakan babak baru pembanguan di Papua. Dengan kerja sama yang baik dan penuh pengertian, maka kedepannya Papua akan menjadi zona yang damai untuk dapat membangun rakyatnya sendiri yang lebih mencintai perdamaian.

 

Hadir dalam konferensi perdamaian di tanah papua ini, Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Kapolda Irjen. Pol. Drs.Bekto Soeprapto, Pengdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan Danlantamal X Laksamana Pertama TNI Uus Kustiwa.

 

Jalannya pelaksanaan konferensi perdamaian di Tanah Papua yang digelar di Auditorium Uncen, Selasa (5/7) diwarnai aksi demo dari puluhan warga dari Forum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

 

Aksi demo yang dilakukan itu, sebagai bentuk protes dan pertentangannya atas penyelenggaraaan konferensi ini karena dinilai tidak mewakili rakyat Papua, sehingga legetimasinya dipertanyakan.

 

Awalnya, massa yang membawa satu spanduk bertuliskan Papua Sebagai Zona Darurat itu, memaksa ingin masuk ke Auditorium Uncen, tapi langkahnya dihadang oleh panitia yang dipimpin langsung Wakil Ketua Konferensi Markus Haluk.

 

Anggota KNPB, Yalli dalam orasinya mengaku bahwa, aksi ini dilakukan secara spontan oleh sejumlah perwakilan dari rakyat Papua untuk menentang dilaksanakannya kegiatan konferensi perdamaian tersebut.

 

Ia menilai, dilaksanakannya konferensi ini sama halnya pihak penyelenggara telah melakukan penghianatan terhadap perjuangan yang dilakukan para pejuang Papua untuk pembebasan bagi penderitaan rakyat Papua.

 

Kalaupun ada konferensi ini, mengapa tidak mengundang semua rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke. Karena itu, konferensi ini dinilai tidak sah dan harus dibubarkan karena tidak legitimasi dari rakyat Papua,pungkasnya.

 

Terkait dengan konferensi ini kata Yalli, hal ini menandakan bahwa elit-elit politik dan tokoh-tokoh agama di Papua telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini telah membuat penderitaan bagi rakyat Papua.

 

Setelah melakukan aksi demo didepan Auditorium selama 1 jam, massa akhirnya membubarkan diri setelah mereka diterima tokoh agama Pdt.Yoman Socrates, sekaligus memberikan pemahaman menyangkut kegiatan konferensi tersebut.

 

Sementara itu, sesuai agenda yang ada, konferensi perdamaian ini akan berlanjut hari ini yang akan diisi dengan sesion penyampaikan materi dari sejumlah tokoh-tokoh di Papua seperti Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yobisembut, S.Pd dan Pdt. Yoman Socrates dari tokoh agama. (mud/ado)

Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&;id=2026

 
Deklarasi Perdamaian Papua PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Rabu, 28 September 2011 00:00

Syukur Bagimu Tuhan

Kami lebih dari 500 orang peserta Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang terdiri dari wakil-wakil Agama, Adat, Perempuan, Pemuda, Akademisi, Organ-organ Mahasiswa,  dan kelompok resisten yang berasal dari  Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua telah berpartispasi aktif dalam konferensi perdamaian Tanah Papua yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 7 July 2011.

Dalam Konferensi yang bertemakan : Mari kitong bikin Papua jadi Tanah damai, kami telah berbagi pengalaman, dan saling meneguhkan satu-sama lain melalui perjumpaan, percakapan dan diskusi. Kami pun diperkaya dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber seperti :

  1. Bpk. Djoko Sujanto selaku Menkopolhukam  RI.
  2. Bpk. Barnabas Suebu, SH selaku Gubernur Provinsi Papua.
  3. Bpk. Bekto Suprapto, selaku Kapolda Papua.
  4. Bpk. Erfi  Triasunu selaku Panglima Kodam 17 Cenderawasih.
  5. Mgr. Leo Laba Ladjar selaku Uskup Keuskupan Jayapua.
  6. Dr. Tony Wanggai selaku Ketua Pengurus Wilayah NU Provinsi Papua sekaligus wakil dari Majelis Muslim Papua.
  7. Pdt. Sokrates Sofyan Yoman, M.Th, selaku Ketua Sinode persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua.
  8. Bpk. Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP).

Selanjutnya, kami merefleksikan tentang Papua Tanah Damai dengan mendalami konsep dan indikator-indikatornya. Selain itu, kami juga mengidentifikasi masalah-masalah yang mesti dicarikan solusinya demi terwujudnya Papua Tanah Damai.

Seturut dengan tradisi budaya Papua tentang cara penyelesaian konflik secara damai, maka:

  1. Kami menegaskan bahwa Dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat penyelesaian konflik antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia;
  2. Kami bertekad untuk mencari solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan HAM, Ekonomi dan lingkungan hidup serta sosial budaya di Tanah Papua melalui suatu Dialog antara Rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral;
  3. Kami menyambut baik inisiatif baik pemerintah pusat dalam mendukung proses-proses persiapan dialog Jakarta-Papua.

Melalui Konferensi Perdamaian Tanah Papua, kami pun menetapkan kriteria-kriteria utusan orang Papua yang akan berdialog dengan pemerintah Indonesia. Adapun kriteria-kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut :

  1. Mampu menggunakan Bahasa Inggris Standard (speaking, listening, reading and writing);
  2. Tidak memiliki hubungan Birokrasi, Hubungan Emosional, Komunikasi, Koordinasi, dan ikatan apapun dengan sistem NKRI;
  3. Memiliki kemampuan dan pengalaman berdiplomasi dan bernegosiasi (bersertifikat);
  4. Memiliki hati Nurani dan ideologi Papua Merdeka;
  5. Memahami proses sejarah perjuangan Papua;
  6. Memiliki Etika dan Moral yang baik;
  7. Tidak Temperamen (rasional, mampu mengontrol emosi, tidak bertindak dengan kekerasan dan tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan kemanusiaan);
  8. Juru runding bukan pemimpin, tapi mendapat mandat dari pemimpin;
  9. Berasal dari salah satu Organisasi politik perlawanan rakyat bangsa Papua Barat dan/atau individu yang direkomendasikan oleh Organisasi politik perlawanan rakyat bangsa Papua Barat;
  10. Diterima oleh sebagian besar organisasi politik perlawanan Papua Barat dan Rakyat Bangsa Papua Barat;
  11. Memiliki jiwa Nasionalisme Papua;
  12. Sehat secara Jasmani dan rohani;
  13. Paham masalah Papua dan kreatif dalam menemukan solusi atas persoalan Papua;
  14. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap upaya-upaya rekonsiliasi dan konsolidasi revolusi Papua Barat. Termasuk didalamnya memiliki komitmen untuk menerima segala konsekuensi yang terburuk sekalipun;
  15. Mampu dan bersedia BEKERJA SAMA dalam Tim Negosiasi Papua Barat;
  16. Memiliki satu atau lebih PENGETAHUAN dan KEAHLIAN yang dibutuhkan di bidang: Politik, Hukum, Ekonomi, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Sosial Budaya, dan Sejarah Perjuangan Nasional Papua Barat;
  17. Tim juru runding terdiri atas laki-laki dan perempuan, dengan proporsi yang seimbang.

Dengan mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka kami mengusulkan para juru runding bangsa Papua Barat adalah sebagai berikut:

  1. Rex Rumakiek
  2. Dr. John Otto Ondawame
  3. Benny Wenda
  4. Octovianus Mote
  5. Leoni Tanggahma

Demikian pernyataan deklarasi Perdamaian Papua yang kami maklumkan kepada seluruh rakyat Papua, Pemerintah Indonesia dan semua pihak yang peduli dengan upaya mewujudkan perdamaian di Papua;

Dideklarasikan di : Jayapura, 7 Juli 2011

 

Penandatangan :

Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Ketua Dewan Adat Papua

Pdt. Em. Herman Awom, S.Th, Moderator Presidium Dewan Papua

Ev. Edison Waromi, SH, President Eksekutif Otorita Nasional Papua Barat

Drs. Septinus Paiki, Dewan Komite Pelaksana Kemerdekaan dan Kedaulatan Melanesia Barat

Eliazer Awom, Forum Rekonsiliasi Ex Tapol/Napol Papua Barat

Drs. Albert Kaliele, Forum Rekonsiliasi Ex Tapol/Napol Papua Barat

Onesimus Banundi, Wakil Ketua Dewan Adat Wilayah Tabi

Mb. Yan Pieter Yarangga, Ketua Dewan Adat Wilayah Saireri

Barnabas Mandacan, Ketua Dewan Adat Wilayah Bomberay

Sir-Zet Gwasgwas, Ketua Dewan Adat Wilayah Domberay

Stanislaus Gebze, Ketua Dewan Adat Wilayah Anim Ha

Dominikus Surabut, Sekretaris Dewan Adat Wilayah La Pago

Benny Ruben Edoway, A.Md.Pd, Ketua Dewan Adat Wilayah Me Pago

Abina Wasanggai, S.Pd, Sekretaris Umum Solidaritas Perempuan Papua

Benyamin Gurik, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universistas Cenderawasih

Selpius Bobii, Ketua Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat

H. Sarmadan Sabuku, S.Ag, Ketua Majelis Muslim Papua

 
DPRP Dukung Dialog Damai Semua Masyarakat di Papua PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

JAYAPURA Rencana dialog melibatkan seluruh komponen, termasuk warga pendatang yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyampaikan tentang indikator indikator perdamaian di Tanah Papua, serta upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Papua, mendapat dukungan dari   Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ir Weynand B Watori. Kami mengajak seluruh warga untuk bersama mendorong untuk bicara konteks damai yang dibangun JDP, ungkap Weynand B Watori saat dihubungi di ruang kerjanya, Senin (8/8). Dikatakan, pihaknya sepakat dengan JDP bahwa semua masyarakat yang hidup di Papua harus terlibat, karena yang membutuhkan perdamaian bukan hanya orang Papua saja, tapi juga semua warga di Papua. Orang lain merasa ditindas oleh orang lain, itu juga bagian dari tak damai. Jadi tak boleh ada hubungan antara penindas dan yang tertindas. Tak boleh ada kelompok yang merasa mendominasi terhadap kelompok yang didominasi atau minoritas dalam semua hal, katanya.

 

Damai itu sebenarnya, lanjutnya, aspeknya luas seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan HAM.   Intinya semua orang bisa melaksanakan hak dan kewajibanya secara seimbang. Itu yang dikatakan damai.

 

Kalau dia punya hak terganggu cuma hanya diminta kewajibannya dia pasti merasa terganggu. Begitupula kalau dia melaksanakan haknya sedangkan kewajibannyan tidak. Itu juga masalah pasti dia menindas orang lain, ungkapnya seraya menegaskan, wujud damai itu macam macam misalnya korupsi itu karena seseorang menggunakan haknya lalu kewajibannya tidak ada atau merasa seperti berhak.

 

Papua damai disemua agama dan kepercayaan juga mengenalnya. Mestinya terjemahannya juga bisa dari aspek itu bahwa orang hidup mendambahkan damai dan sejahtera, tukasnya.

 

Sebagaimana diwartakan Koran ini, Koordinator JDP, Pater Dr Neles Tebay dan Sekretaris Muridan Widjojo ketika menyampaikan keterangan di Kantor Sekretariat FOKER LSM Papua, Sabtu (6/8) menegaskan, semua kelompok masyarakat akan mencoba mengindetifikasi indikator indikator dari Papua Tanah Damai. Pasalnya, hal ini sangat penting ketika orang bisa mempunyai pandangan yang berbeda beda tentang Papua Tanah   damai.

Jadi untuk menyatukan konsep itu kita mesti mempunyai pemahaman yang sama indikator indikatornya. Kapan kita mengatakan Papua sudah tanah damai. Kapan kita bisa mengatakan tanah Papua belum menjadi tanah damai. Apa indikatornya, katanya. Selanjutnya, kata dia, pihaknya membantu para peserta untuk mengidentifikasi indikator indikator perdamaian Papua masing masing di bidang politik, ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, keamanan serta hukum dan HAM. (mdc/don/l03)

http://bintangpapua.com/headline/13475-dprp-dukung-dialog-damai-semua-masyarakat-di-papua

 
Dialog Papua-Jakarta Diyakini Jadi PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

 

JAYAPURAWacana dialog Papua-Jakarta untuk menyelesaikan setumpuk permasahan di Papua, diklaim telah mendapat dukungan ratusan tokoh Papua yang ada di luar negeri. Para Tokoh Papua ini tersebar di sejumlah wilayah, antara lain, yang berada di kawasan Asia-Pasific, Eropa dan juga Australia.

 

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr Neles Tebay menyebutkan bahwa ratusan tokoh Papua yang berada di luar negeri itu telah duduk bersama dalam pembuatan kerangka acuan dialog Jakarta-Papua untuk pemerintah pusat.

 

Konsultasi public ratusan tokoh Papua yang berada di luar negeri itu dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember tahun lalu di Port Moresby-ibukota Negara Papua New Guinea (PNG). Dan di sana juga seluruh tokoh-tokoh Papua yang berada di seluruh kota-kota di Papua New Guinea, tokoh Papua dari Australia, dari Vanuatu, dari daerah Eropa. Kami tawarkan konsep dialog Jakarta-Papua dan direspon baik sekali, ujarnya. Menurutnya, pihaknya mengaku sangat senang dengan antusias adanya dialog ini. Kita tidak tahu kapan dialog akan jadi, tapi melihat dukungan yang semakin hari semakin besar, itu semua memberikan harapan bahwa suatu saat dialog akan jadi, imbuhnya. Selain dukungan dari tokoh Papua yang berada di luar negeri. Dukungan untuk pemerintah pusat harus laksanakan dialog Jakarta-Papua juga datang dari Komisi I DPR RI dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI serta 700 tokoh Papua yang berada di 12 kabupaten Papua dan Papua Barat. Dialog Jakarta - Papua ditawarkan oleh Jaringan Damai Papua sejak 2009 lalu, agar pemerintah pusat mau mendengarkan langsung aspirasi dari rakyat Papua untuk kesejahteraan mereka.

 

Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan Papua yakin dialog Jakarta-Papua yang terus digulirkan oleh Jaringan Damai Papua dengan pentolannya Pastor Dr Neles Tebay akan dapat terlaksana. Ketua Pansus DPD Papua, Paulus Sumino menuturkan bahwa draft undang-undang untuk pelaksanaan dialog Jakarta-Papua terus disusun oleh DPD RI di Jakarta. Dialog Papua kita sedang bicarakan, karena ini harus kita bicarakan matang dengan rakyat Papua, dengan gubernur dua-dua, dengan DPRP dua-dua, dengan MRP juga dengan pemerintah pusat, dengan tokoh-tokoh Papua, jelasnya kemarin di Jayapura. Dikatakannya, sudah ada kemajuan, sudah ada pendekatan cultural ditingkat bawah dan dirasakan bahwa akan ada berita gembira untuk pemerintah pusat, dimana kelompok ini mempersiapkan dialog dengan dengan tidak bicara lagi tentang Papua merdeka. Kita bicara tentang masa depan daripada kesejahteraann rakyat Papua, membangun untuk rakyat Papua, tukasnya.

 

Sementara itu untuk persiapan dialog Jakarta-Papua, Jaringan Damai Papua telah melakukan konsultasi public di 18 kabupaten di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan lebih dari 700 tokoh Papua. Dialog Jakarta-Papua mulai muncul akhir 2009 silam, dengan alasan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Papua. (dee/don/l03

 

http://wartapapuabarat.org/index.php/west-papua-web-links/650-dialog-papua-jakarta-diyakini-jadi

 
Jaringan Damai Papua Tak Urus UP4B PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

JUBI --- Koorditor Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay menepis anggapan banyak kalangan bahwa JDP mendukung Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Pihak lain juga menyebarkan isu bahwa JDP telah meninggalkan kampanye Dialog-Jakarta Papua dan mendukung komunikasi konstrukstif.

 

Berkaitan dengan munculnya pandangan-pandangan ini, JDP merasa perlu untuk klarifikasi, kata Neles Tebay dalam press realesenya, yang diterima redaksi Jubi, Selasa, (29/3).

 

Pater Neles mengatakan, yang perlu diketahui bahwa Pembentukan UP4B adalah program pemerintah pusat, bukan JDP. Dalam tataran ini, yang berwenang untuk menjelaskan tentang UP4B adalah Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Masyarakat perlu ketahui bahwa UP4B bukanlah program JDP. Pembentukan UP4B bukanlah hasil perjuangan dan pekerjaan JDP. Oleh sebab itu, JDP tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan UP4B. Kita semua masih menunggu penjelasan tentang UP4B dari pemerintah, jelasnya.

 

Pater Neles juga mengatakan, pembentukan UP4B tidak tergantung dari ada tidaknya dukungan dari JDP. Sekalipun pemerintah membentuk UP4B, lanjut dia, pemerintah akan merealisasikannya, entah dengan atau tanpa dukungan dari JDP, karena ini adalah program pemrintah.

Perlu diketahui pula bahwa sejak pembentukan, JDP bekerja untuk mencapai satu target saja, yakni terjadi dialog damai antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. untuk mencapai target ini, JDP mempromosikan dialog Jakarta-Papua melalui konsultasi publik, seminar, dan berbagai diskusi. Ini semua dilakukan untuk membuka peluang terjadinya dialog Jakarta-Papua, katanya. (Lasarus Gon)

http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11507-bank-diminta-jadi-mitra-pengusaha-lokal

 
JDP Segera Gagas Konsultasi Publik Orang Pendatang di Papua PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua( JDP), Pastor Neles Tebay mengungkapkan, untuk segera mewujudkan Papua Tanah Damai, dibutuhkan keterlibatan bersama antara semua aktor di masyarakat Papua, eksekutif, legislatif hingga aktor TPN- OPM. Bahkan Orang Papua di luar Negeri, meski dimintai juga pendapatnya tentang bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai. Selain itu, keterlibatan 9 aktor diantaranya, Polisi, TNI dan media merupakan aktor yang dianggap mesti dilibatkan dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Dengan demikian 9 aktor ini setelah dilibatkan, akan memberikan sumbangan yang khas, spesifik, khusus. Saya pikir untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, kita perlu perjuangkan, ujar Neles.

 

Keterangan Neles Tebay itu disampaikannya kepada Wartawan dalam sebuah Diskusi tentang upaya upaya mengatasi kekerasan oleh Aparat Kepolisian Polda Papua dan Kodam XVII/ Cenderawasih, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, pekan kemarin.

 

Neles Tebay mengungkapkan, Jaringan Damai Papua ( JDP)akan membuat konsultasi publik untuk kelompok kedua, yakni warga negara Indonesia di Tanah Papua. Ini yang akan kami dorong kedepan, dan kami akan mendekati 10 aktor untuk memberikan pikiran mereka terkait indikator membangun Damai di Papua lintas sektor, Politik, Hukum dan HAM, ekonomi serta sektor strategis lainya, termasuk masalah lingkungan, ungkapnya.

 

Kehadiran 9 aktor ditambah media sebagai aktor kesepuluh,   diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikirannya dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam Konsultasi Publik, khusus orang Indonesia di Papua atau para pendatang di Tanah Papua, setelah konferensi pertama yang menghimpun semua orang asli Papua digelar, maka konsultasi dengan para Pendatang di Papua merupakan konsultasi publik kedua yang akan segera digelar pula.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wahyono mengungkapkan, untuk membangun Damai di Papua, kita sangat membutuhkan media, sebab media akan membantu menginformasikan segala hal termasuk suasana keamanan, Kedamaian diPapua. Wahyono mengigatkan agar media tidak selalu mengekpos masalah kekerasan melulu, apalagi kondisi berdarah darah, sebab hal itu akan terpatri di pikiran masyarakat. Maka yang dicari masyarakat kekerasan saja

 

Kalau boleh jangan kekerasanlah, jangan yang mengerikanlah, ujarnya kepada Wartawan di Hotel Aston Sabtu,(27/8)pekan kemarin. Dirinya mencontohkan, penanyangan media luar negeri yang tak pernah menayangkan kondisi kekerasan fisik dengan leher terpotong misalnya, diluar negeri hal seperti itu, tidak ada, katanya. Kedepan funsi media sangat penting sekali dalam mewujudkan suasana Damai. Ia menambahkan, kita yang katanya bangsa beradab, kok yang disuguhkan kepada masyarakat yang berdarah darah, saya rasa hal itu kurang sempurna, untuk itu dirinya berharap kedepan media begitu penting, pesannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa sistim Keamanan Lingkungan seperti Pos Kambling perlu diaktifkan kembali di Kota Jayapura sebab Pos Kambling sangat membantu masyarakat untuk menjaga Keamanan dan masayarakat juga terlibat didalam menjaga kemanan tersebut.

 

Hal itu diungkapkannya sehubungan dengan kondisi Keamanan di Kota Jayapura. Menanggapi perlunya Pos Kamling, Kombes Pol Wahyono memastikan pembicaan kearah itu akan dilakukan Pihak Polda melalui Bina Mitra dengan Wali Kota Jayapura.( Ven/don/l03)

 

http://bintangpapua.com/headline/14134-jdp-segera-gagas-konsultasi-publik-orang-pendatang-di-papua

 
Warga Papua Gelar Konferensi Damai PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

Seribu orang diperkirakan hadir pada konferensi perdamaian di Jayapura, Papua, Selasa. Konferensi tiga hari ini diselenggarakan oleh 'Jaringan Damai Papua', dengan tujuan untuk membangun fondasi bersama, demi perdamaian abadi di Tanah Papua.

 

Konferensi yang bertajuk Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto. Selain itu, hadir pula Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, serta para akademisi, tokoh masyarakat adat, serta perwakilan dari Gereja, dan tokoh-tokoh agama lainnya.

 

Semua elemen masyakarakat hadir dalam konferensi itu, kecuali perwakilan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menko Polhukam, Djoko Suyanto, membawa pesan khusus dari pemerintah pusat, yaitu agar segala perbedaan pandapat diselesaikan dengan dialog, dan mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Kepada VOA, Selasa malam, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay, mengatakan kesempatan pada hari pertama konferensi diberikan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangannya mengenai Papua sebagi tanah damai.

Ia mengatakan, Dia (Djoko Suyanto) tadi datang menyampaikan bahwa segala macam perbedaan pandapat dan persoalan dapat diselesaikan secara persuasif dengan komunikasi konstruktif, dan berlandaskan hukum dalam koridor Republik Indonesia. Gubernur Papua, Kapolda, dan Pangdam Cenderawasih juga bicara.

 

Pater Neles Tebay menilai positif kehadiran Djoko Suyanto; bukan karena apa yang disampaikan tetapi lebih kepada simbol bahwa pemerintah pusat bersedia untuk berdialog dengan rakyat Papua.

 

Pater Neles Tebay yang merupakan rektor Sekolah Tinggi Theologia Fajar Timur Papua menuturkan sejumlah persoalan lama yang masih menghantui rakyat Papua hingga hari ini. Dana pembangunan memang diberikan dari pusat, namun tetap belum mampu meningkatkan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyat setempat. Sempitnya waktu tidak memungkinkan Menko Polhukam mendengarkan lebih banyak suara hati rakyat Papua.

 

Yang terlihat selama ini bahwa pemerintah pusat memberikan uang yang banyak kepada provinsi Papua, tapi keadaan masyarakat tetap saja tidak banyak perubahan. Malah mereka tidak dihargai dan semakin dipinggirkan, semakin jadi minoritas di tanahnya sendiri. Peluang orang Papua banyak, tetapi pada saat yang sama diserang oleh (virus) HIV/AIDS. Apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terisolir," ujar Pater Neles Tebay.

 

Di tempat yang sama, peneliti isu Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Widjodjo, menilai konferensi ini istimewa karena berhasil mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan, terutama wakil pemerintah pusat dan daerah.

 

Ia mengatakan, Kalau dulu itu, pemerintah pusat terutama di Kementerian Polhukam, mendengarkan kata Jaringan Damai Papua saja sudah alergi, mendengar kata dialog juga begitu. Tapi seiring dengan waktu, kita yakinkan pemerintah pusat dan kelompok-kelompok di Papua. Dua-duanya sekarang sudah mau hadir dalam satu konferensi perdamaian. Dalam tahapan ini saya optimis. Nanti kita lihat substansinya bagaimana, ini tahapan-tahapan yang masih harus dilalui.

Pada akhir konferensi di hari Kamis, para delegasi akan menandatangani sebuah deklarasi, yang berisikan konsep perdamaian serta keharusan meneruskan dialog. Deklarasi itu akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta semua wakil masyakarat di Papua.

 

http://www.voanews.com/indonesian/news/Warga-Papua-Gelar-Konferensi-Damai-125040134.html

 
Diskusi Masalah Konflik Papua dengan Acuan Penelitian LIPI dan Jaringan Damai Papua di kantor komnas HAM Jakarta PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 28 September 2011 00:00

Papua sebagai wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi sumber daya alam sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan hasilnya dapat digunakan sebagai pembangunan di Tanah Papua. Tetapi pada kenyataannya, di Papua terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk

 
PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Bulan Agustus 2011, berita kekerasan di Papua menyeruak di media-media massa seiring kembali memanasnya kondisi di Papua. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai situasi terkini di Papua, Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) mengadakan seminar intern bertajuk "Perkembangan Terkini Kasus Papua" pada 16

 
<< Mulai < Sebelumnya 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 90 dari 91

Arsip Berita

Powered by mod LCA