google translate

Berita
Diplomasi RI tentang Papua di PBB Jangan Defensif dan Arogan PDF Cetak E-mail
Headline News
Rabu, 05 Oktober 2016 13:55

JAKARTA, - Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh enam negara Pasifik, menunjukkan bahwa masalah HAM adalah masalah kemanusiaan global.

Indonesia sulit untuk menghindari sorotan maupun kritikan internasional tanpa ada penjelasan secara substantif

 
Papua Butuhkan Forum Negara- Negara Pasifik PDF Cetak E-mail
Headline News
Jumat, 09 September 2016 11:20

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM  asal FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, Papua membutuhkan keterlibatan tim pencari fakta dari PIF (Pacifik Island Forum atau Forum Kepulauan Negara-Negara Pasifik) untuk memberikan rasa keadilan bagi korban-korban p

 
Penyelesaian Konflik Papua Masih Terkendala Minimnya Pengetahuan Aparat Birokrasi PDF Cetak E-mail
Headline News
Senin, 05 September 2016 14:23

Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, saat ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus berupaya menyelesaikan konflik Papua dengan berbagai macam pendekatan.

Presiden Jokowi, kata Jaleswari,

 
Tokoh Papua: Penyelesaian Konflik tak Menyeluruh PDF Cetak E-mail
Headline News
Sabtu, 03 September 2016 10:52

JAKARTA -- Tokoh masyarakat Papua Neles Tebay mengatakan, tak kunjung selesainya konflik di Papua lantaran penyelesaian masalah oleh pemerintah tak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah dianggap tidak memberikan solusi yang tepat atas permasalahan yang ada di Bumi Cendrawasih.

“Persoalannya

 
Akademisi: Uang Tidak Menyelesaikan Masalah di Papua PDF Cetak E-mail
Headline News
Sabtu, 03 September 2016 10:45

Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Purwo Santoso menilai upaya penyelesaian konflik di Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus tidak akan menyelesaikan akar masalah.

 

Menurut dia, pemerintah memiliki pemahaman dan logika penanganan konflik yang keliru apabila menjadikan

 
Sekjen Presidium Dewan Papua: Referendum Bukan Harga Mati PDF Cetak E-mail
Headline News
Sabtu, 27 Agustus 2016 10:12

JAKARTA, - Tidak seperti sebagian kalangan Indonesia yang meneriakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati, tokoh Papua, Thaha Alhamid, justru melihat tuntutan diadakannya referendum bukan merupakan harga mati bagi rakyat Papua. Referendum menurut dia adalah salah satu opsi.

 
Ini Penyebab Pelanggaran HAM DI Papua Sulit Diurai PDF Cetak E-mail
Headline News
Sabtu, 27 Agustus 2016 05:50
Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elisabeth menilai persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Papua bakal sulit diurai. Hal ini terjadi karena persoalannya politik, ekonomi, dan sosial yang telanjur kusut.
 
"Hampir semua persoalan di Papua sulit
 
Sudah Saatnya Indonesia Berdialog dengan ULMWP PDF Cetak E-mail
Headline News
Jumat, 19 Agustus 2016 11:01

Jayapura, Jubi – Perkembangan situasi politik di Tanah Papua dalam konteks penyelesaian akar masalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Indonesia serta soal pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu dan masa kini terhadap rakyat Papua, hendaknya

 
Pemerintah Diimbau Berdialog Dengan Kelompok Separatis Papua PDF Cetak E-mail
Headline News
Jumat, 12 Agustus 2016 13:13
Skalanews - Ketua DPD Hanura wilayah Papua, F. Yan Mandenas mengimbau kepada pemerintah pusat untuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok separatis dan masyarakat Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya gerakan separatis.
 
Yan menilai munculnya gerakan separatis, seperti KNPB
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 9 dari 90

Arsip Berita

Powered by mod LCA