google translate

Cari
Cari Saja:

Cari Katakunci pemerintah

Seluruhnya 52 hasil ditemukan.

Halaman 2 dari 3
Tokoh Papua Pater Neles mengatakan, dinamika yang saat ini terjadi di Papua, hampir didominasi oleh pelanggaran HAM. Sehingga, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ditantang untuk memberikan jaminan bagi ...
... Permasalahan pengawasan atau monitoring membuat niat baik dari Pemerintah kerap kurang dirasakan rakyat. Ia mencontohkan, desanya sempat dijatah beras miskin (raskin) sebanyak 2 ton. Namun, yang sampai ...
... persen menilai diskusi nasional penting dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Ada tiga kelompok responden dalam survei tersebut yaitu 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua ...
... diselesaikan oleh pemerintah. Usman menyebutkan, pemerintah seringkali keliru memandang kasus di Papua, seperti kasus Wasior dan Wamena sebagai satu-satunya kasus pelanggaran HAM terkait hak sipil dan ...
... yang ada di Bumi Cendrawasih. Semisal pendidikan, kesehatan, sosial-politik, dan kekerasan. Jangan Abaikan Penolakan Pengacara di bidang hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman meminta pemerintah tidak ...
26. Mengatasi Kelompok Separatis Papua
(Kolom/Perspektif JDP)
... sebanyak 804 warga asli Papua juga dievakuasi ke Timika. Sedangkan sekitar 200 warga asli Papua memilih tetap tinggal di desa asalnya. Setelah desa Banti dan Kimbely dibebaskan, Pemerintah masih harus ...
... pembangunan ataupun investasi berakhir dengan tetap memarjinalisasikan masyarakat asli Papua. Tentunya hal tersebut menuntut intervensi dari pemerintah, pihak investor, serta para pemangku adat Papua. ...
... pada masyarakat lokal, juga ada penterjemahan mengenai hak ulayat. Regulasi dalam mengelola SDA seharusnya musyawarah tetapi kecenderungan yang terjadi antara pemerintah dan investor saja, tidak pelibatan ...
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyarankan agar pemerintah perlu mengkaji ulang keterlibatan TNI dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut dia, ...
... mereka dengan Presiden Jokowi tidak berjalan baik. Akibatnya, tujuan utama untuk membantu pemerintah dalam mendorong upaya damai dalam menyelesaikan konflik dan kekerasan di Tanah Papua pasca pertemuan ...
Jakarta, -- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, pemerintah perlu mengkaji ulang pelibatan TNI dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. "Harus dikaji ...
... pemerintah Papua dan Jakarta saja," ujar Enembe menjelaskan. Terkait dengan insiden penembakan di Timika, Gubernur Papua memastikan menjadi tugas keamanan TNI dan Polri. Namun, ia menekankan kasus yang ...
... berbagai studi ilmiah sepanjang 10 tahun terakhir, sudah menunjukkan indikasi kuat bahwa penyelenggaraan proses peralihan administrasi kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada Perserikatan Bangsa Bangsa ...
JAYAPURA, – Pemerintah Inggris mendukung dilakukannya dialog antara Jakarta – Papua guna penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Bumi Cenderawasih. Melalui Duta Besarnya untuk ...
... kaum diaspora Papua yang ada di luar negeri. “Berbagai studi ilmiah sepanjang 10 tahun terakhir sudah menunjukkan indikasi kuat penyelenggaraan proses peralihan administrasi kekuasaan dari Pemerintah ...
... Mengapa TPN-PB menentang militer Indonesia? Karena akar masalahnya adalah keberadaan pemerintah Indonesia dan Freeport di atas Tanah Papua itu ilegal oleh manipulasi Pepera,” ungkap Benny Wenda. ...
37. Mengatasi Penembakan di Tembagapura
(Kolom/Opini Publik)
... ULMWP mengkampanyekan masalah Papua diberbagai forum regional dan internasional sehingga semakin banyak orang, lembaga, dan pemerintah di luar negeri¬† yang membahas tentang masalah Papua. Dengan demikian, ...
... pemerintah. Hal itu menyebabkan permasalahan kesenjangan di Papua belum juga rampung, dan mereka merasa diperlakukan tidak sama seperti warga negara lainnya. "Selama masalah itu belum terpecahkan, mereka ...
... apapun.Tidak ada pihak tertentu, entah orang Papua, atau Pemerintah Indonesia, atau Gereja Katolik, yang memberikan mandat kepadanya. Maka dia memang tidak mempunyai mandat. ¬† Karena tidak ada pihak ...
... Pembela Hak Asasi Manusia di tanah Papua bahwa dialog sektoral adalah sebuah gagasan dimana para pemangku kepentingan (stake holders) seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ...