Press Release Papua Annual Review 2013 Cetak
Siaran Pers
Jumat, 20 Desember 2013 12:44

logo-header

 

 

Press Release


Papua Annual Review 2013

 

 Acara ”Papua Annual Review 2013” yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI melalui kerjasama antara Yayasan Tifa dengan Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta menghasilkan beberapa temuan penting, yaitu:

 

 1. Otsus Plus

 

Konsep Otsus Plus yang dirumuskan dalam RUU Pemerintahan Papua versi Papua dan Papua Barat lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan UU 21/2001. Jika kedua versi tersebut dikombinasikan dengan cermat, RUU tersebut secara substansi bisa menjadi road map baru untuk penyelesaian masalah Papua. Tetapi revisi UU Otsus masih bermasalah dari segi proses. Sejak awal terkesan prosesnya elitis karena hanya melibatkan elit pemerintah provinsi, DPRP dan MRP. Kalangan Gereja, LSM dan lembaga masyarakat sipil lainnya tidak diajak konsultasi, termasuk kelompok garis keras. Konsultasi publik belum dilakukan menyeluruh. Tantangan Otsus Plus terbesar juga akan datang dari Jakarta. Pertama, rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir. Kekuasaannya kurang efektif lagi dan konsentrasi partainya mengarah ke pemilu legislatif dan presiden 2014. Dukungan DPR RI pun belum dibangun.  

 
2. Kelemahan Diplomasi Indonesia

 

Diplomasi luar negeri Indonesia untuk Papua tidak efektif. Hal ini terbukti antara lain pada keberhasilan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mendapat dukungan dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Oxford dan di Port Moresby yang dihadiri oleh pejabat negara setingkat wali kota dan gubernur. Padahal sebelumnya, perjuangan mereka hanya mendapat dukungan dari kalangan LSM, universitas dan sedikit dari kalangan parlemen. Lebih jauh lagi, kritik internasional terhadap pemerintah Indonesia atas kemacetan pelaksanaan Otsus dan buruknya jaminan kebebasan berekspresi bagi warga Papua semakin meningkat. Yang baru pada 2013 adalah meningkatnya penilaian kritis berbagai perwakilan pemerintah di forum Universal Periodic Review, debat di Parlemen Inggris serta dukungan resmi dan terbuka negara-negara Pasifik anggota MSG terhadap perjuangan kemerdekaan Papua.

 
3.  Pelanggaran HAM

 

Hingga kini, pemerintah Indonesia, khususnya di Pusat (Jakarta) masih memiliki prinsip bahwa demo-demo Papua Merdeka bukan merupakan ekspresi kebebasan politik, tapi merupakan kegiatan makar. Selain itu, jumlah tapol/napol Papua juga terus meningkat hingga kini. Pada 2012 jumlah tapol/napol sudah sekitar 26 orang, pada 2013 polisi menghasilkan setidaknya 49 tapol/napol baru. Hampir dua kali lipat, total menjadi 75 orang. Hal ini perlu segera diselesaikan, dimana penyelesaian masalah politik dan HAM menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah Papua.

 

4. Pemekaran Kabupaten/Kota dan Kampung di Papua

 

Ide bahwa pemekaran bisa membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyat tidak benar. Hal ini karena elit Papua terpecah, sehingga konflik lebih banyak. Pengaruh di pegunungan makin kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua makin buruk, jarang sekali ada perbaikan.
 
Terkait pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih berbeda dengan jumlah di lapangan karena mereka sengaja untuk mendapatkan suara terbanyak, serta untuk menyukseskan pemekaran dan mendapatkan 100 juta rupiah per kampung. Akibatnya, pemekaran di Papua dipercaya sebagai suatu strategi untuk memecah- belah Papua, sehingga terpecah pula kekuatan yang mendukung kemerdekaan Papua.

 

Pemekaran juga membawa pengaruh terhadap keberadaan orang asli Papua (OAP). Dalam hal kesejahteraan dan kesempatan kerja, orang asli Papua semakin tersingkir dari persaingan dengan orang non-Papua. Mimika, bahkan merupakan satu-satunya kabupaten di Papua yang meloloskan orang non Papua menjadi pimpinan. Hal ini menunjukkan ancaman baru bagi orang Papua, di mana peluang orang non Papua semakin besar. Lebih lanjut, ada beberapa kabupaten di mana orang Papua menjadi minoritas.

 

5. Pilkada Papua

 

Pilkada menjadi salah satu akar konflik di Papua. Selain itu, penggunaan “sistem noken” dalam pilkada juga menjadi permasalahan, di mana tradisi lokal dimanipulasi atas nama kearifan lokal untuk kepentingan para elite. Sayangnya, permasalahan ini akan terus berlanjut. Seharusnya ada moratorium yang disahkan dengan undang-undang atau Inpres. Sistem noken ini juga bukan merupakan kreasi budaya asli Papua seratus persen.

 

6. Masalah Korupsi

 

Papua dikenal sebagai daerah paling korup di Indonesia. Namun ada perbedaan pandangan mengenai korupsi di Papua dengan daerah lain di Indonesia. Bagi ras Melanesia, hasil korupsi itu dibagikan atau didistibusikan kepada suku atau “clan”nya, bukan untuk diri sendiri. Untuk itu, penanganan korupsi di Papua seharusnya berbeda dengan korupsi di tempat lain.

 
Penyelesaian Papua secara damai dapat dilakukan apabila semua pihak mau membuka diri, terutama untuk membangun rasa percaya yang benar-benar genuine. Hal ini disampaikan oleh salah satu pakar Papua, Dr. Agus Sumule dari Universitas Papua. Dalam pandangannya, ada distrust antara Jakarta – Jayapura maupun Manokwari. “Kita perlu membangun rasa percaya yang genuine,” tegasnya.

 

Sepanjang rasa percaya itu tidak ada, tidak diupayakan dan dibangun dengan konsisten serta masyarakat Papua tidak diberikan kesempatan, maka permasalahan Papua tidak akan selesai. Selain itu, semua pihak juga harus memiliki komitmen bersama untuk berdialog. Pendekatan dialog yang dialogis yang menjunjung tinggi kesetaraan.

 

Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang juga hadir di acara ini, yang paling penting dalam penyelesaian Papua adalah memperhatikan dan menghargai proses sebagai sesuatu yang lebih penting daripada hasil, karena komitmen untuk berdialog berarti komitmen untuk memulai berdiskusi yang panjang, lama dan melelahkan. Namun, semua itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dan berjangka panjang daripada mengutamakan hasil yang cepat, tetapi hanya bersifat temporer.

 


Jakarta, Desember 2013

 

Press Release Papua Annual Review 2013