google translate

Siaran Pers
Jaringan Damai Papua Tunggu Sinyal Dialog Dari Presiden Joko Widodo PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Rabu, 13 Januari 2016 10:49

JAYAPURA -- Presiden Joko Widodo diharapkan memberikan sinyal dialog bagi penyelesaian konflik vertikal di Papua.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay berharap Presiden Jokowi dalam kunjungan akhir tahun ke tanah Papua dapat memberikan sinyal tentang dialog sebagai sarana untuk selengkapnya...

 
JDP Memfasilitasi Dialog Internal Papua PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Sabtu, 21 Maret 2015 08:19

Siaran Pers, 19 Maret 2015

JDP MEMFASILITASI DIALOG INTERNAL PAPUA 

Oleh Pater DR Neles Tebay


Jaringan Damai Papua (JDP), sesuai dengan peranannya sebagai fasilitator untuk semua, akan mengfasilitasi Dialog Internal Papua dalam rangka menyambut ajakan dialog yang disampaikan Presiden Joko & selengkapnya...

 
Hindari Kekerasan, Utamakan Dialog PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Sabtu, 06 Desember 2014 14:14

Penembakan terhadap anggota Brimob kembali terjadi, rabu, 3/12, di Ilaga, Ibu kota Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Dua anggota Brimob tewas tertembak.


Kepada seluruh keluarga dan kaum kerabat dari kedua angota Brimob yang tewas, saya atas nama seluruh anggota dan simpatisan Jaringan Damai Papua ( selengkapnya...

 
Petisi JAII untuk Perwujudan Indonesia Tanpa Kekerasan Militer PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Rabu, 04 Juni 2014 08:49

Kami, warga negara Republik Indonesia yang tergabung dalam Jaringan Antariman Indonesia (JAII) prihatin atas kekerasan yang terjadi di Papua selama ini. Konflik di Papua selama puluhan tahun hingga saat ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda akan berakhir. Berbagai operasi militer dan perlawanan kelompok selengkapnya...

 
Konferensi Pers JDP Papua PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Kamis, 13 Maret 2014 11:43

MURIDAN: TOKOH PERDAMAIAN PAPUA

 

Kami keluarga besar Jaringan Damai Papua (JDP), baik anggota, simpatisan, maupun pendukung JDP, menyampaikan rasa duka dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak Dr. Muridan Sastro Widjojo, Koodinator JDP di Jakarta, pada hari Jum'at, tanggal 7 Maret selengkapnya...

 
Press Release Papua Annual Review 2013 PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Jumat, 20 Desember 2013 12:44

logo-header

 

 

Press Release


Papua Annual Review 2013

 

 Acara ”Papua Annual Review 2013” yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI melalui kerjasama antara Yayasan Tifa dengan Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta menghasilkan beberapa temuan penting, yaitu:

 

 1. Otsus Plus

 

Konsep Otsus Plus yang dirumuskan dalam RUU Pemerintahan Papua versi Papua dan Papua Barat lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan UU 21/2001. Jika kedua versi tersebut dikombinasikan dengan cermat, RUU tersebut secara substansi bisa menjadi road map baru untuk penyelesaian masalah Papua. Tetapi revisi UU Otsus masih bermasalah dari segi proses. Sejak awal terkesan prosesnya elitis karena hanya melibatkan elit pemerintah provinsi, DPRP dan MRP. Kalangan Gereja, LSM dan lembaga masyarakat sipil lainnya tidak diajak konsultasi, termasuk kelompok garis keras. Konsultasi publik belum dilakukan menyeluruh. Tantangan Otsus Plus terbesar juga akan datang dari Jakarta. Pertama, rejim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan berakhir. Kekuasaannya kurang efektif lagi dan konsentrasi partainya mengarah ke pemilu legislatif dan presiden 2014. Dukungan DPR RI pun belum dibangun.  

 
2. Kelemahan Diplomasi Indonesia

 

Diplomasi luar negeri Indonesia untuk Papua tidak efektif. Hal ini terbukti antara lain pada keberhasilan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mendapat dukungan dari negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) dan pembukaan kantor Free West Papua Campaign (FWPC) di Oxford dan di Port Moresby yang dihadiri oleh pejabat negara setingkat wali kota dan gubernur. Padahal sebelumnya, perjuangan mereka hanya mendapat dukungan dari kalangan LSM, universitas dan sedikit dari kalangan parlemen. Lebih jauh lagi, kritik internasional terhadap pemerintah Indonesia atas kemacetan pelaksanaan Otsus dan buruknya jaminan kebebasan berekspresi bagi warga Papua semakin meningkat. Yang baru pada 2013 adalah meningkatnya penilaian kritis berbagai perwakilan pemerintah di forum Universal Periodic Review, debat di Parlemen Inggris serta dukungan resmi dan terbuka negara-negara Pasifik anggota MSG terhadap perjuangan kemerdekaan Papua.

 
3.  Pelanggaran HAM

 

Hingga kini, pemerintah Indonesia, khususnya di Pusat (Jakarta) masih memiliki prinsip bahwa demo-demo Papua Merdeka bukan merupakan ekspresi kebebasan politik, tapi merupakan kegiatan makar. Selain itu, jumlah tapol/napol Papua juga terus meningkat hingga kini. Pada 2012 jumlah tapol/napol sudah sekitar 26 orang, pada 2013 polisi menghasilkan setidaknya 49 tapol/napol baru. Hampir dua kali lipat, total menjadi 75 orang. Hal ini perlu segera diselesaikan, dimana penyelesaian masalah politik dan HAM menjadi dasar penyelesaian masalah-masalah Papua.

 

4. Pemekaran Kabupaten/Kota dan Kampung di Papua

 

Ide bahwa pemekaran bisa membuat pemerintah lebih dekat dengan rakyat tidak benar. Hal ini karena elit Papua terpecah, sehingga konflik lebih banyak. Pengaruh di pegunungan makin kuat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua makin buruk, jarang sekali ada perbaikan.
 
Terkait pelaksanaan pilkada, jumlah pemilih berbeda dengan jumlah di lapangan karena mereka sengaja untuk mendapatkan suara terbanyak, serta untuk menyukseskan pemekaran dan mendapatkan 100 juta rupiah per kampung. Akibatnya, pemekaran di Papua dipercaya sebagai suatu strategi untuk memecah- belah Papua, sehingga terpecah pula kekuatan yang mendukung kemerdekaan Papua.

 

Pemekaran juga membawa pengaruh terhadap keberadaan orang asli Papua (OAP). Dalam hal kesejahteraan dan kesempatan kerja, orang asli Papua semakin tersingkir dari persaingan dengan orang non-Papua. Mimika, bahkan merupakan satu-satunya kabupaten di Papua yang meloloskan orang non Papua menjadi pimpinan. Hal ini menunjukkan ancaman baru bagi orang Papua, di mana peluang orang non Papua semakin besar. Lebih lanjut, ada beberapa kabupaten di mana orang Papua menjadi minoritas.

 

5. Pilkada Papua

 

Pilkada menjadi salah satu akar konflik di Papua. Selain itu, penggunaan “sistem noken” dalam pilkada juga menjadi permasalahan, di mana tradisi lokal dimanipulasi atas nama kearifan lokal untuk kepentingan para elite. Sayangnya, permasalahan ini akan terus berlanjut. Seharusnya ada moratorium yang disahkan dengan undang-undang atau Inpres. Sistem noken ini juga bukan merupakan kreasi budaya asli Papua seratus persen.

 

6. Masalah Korupsi

 

Papua dikenal sebagai daerah paling korup di Indonesia. Namun ada perbedaan pandangan mengenai korupsi di Papua dengan daerah lain di Indonesia. Bagi ras Melanesia, hasil korupsi itu dibagikan atau didistibusikan kepada suku atau “clan”nya, bukan untuk diri sendiri. Untuk itu, penanganan korupsi di Papua seharusnya berbeda dengan korupsi di tempat lain.

 
Penyelesaian Papua secara damai dapat dilakukan apabila semua pihak mau membuka diri, terutama untuk membangun rasa percaya yang benar-benar genuine. Hal ini disampaikan oleh salah satu pakar Papua, Dr. Agus Sumule dari Universitas Papua. Dalam pandangannya, ada distrust antara Jakarta – Jayapura maupun Manokwari. “Kita perlu membangun rasa percaya yang genuine,” tegasnya.

 

Sepanjang rasa percaya itu tidak ada, tidak diupayakan dan dibangun dengan konsisten serta masyarakat Papua tidak diberikan kesempatan, maka permasalahan Papua tidak akan selesai. Selain itu, semua pihak juga harus memiliki komitmen bersama untuk berdialog. Pendekatan dialog yang dialogis yang menjunjung tinggi kesetaraan.

 

Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang juga hadir di acara ini, yang paling penting dalam penyelesaian Papua adalah memperhatikan dan menghargai proses sebagai sesuatu yang lebih penting daripada hasil, karena komitmen untuk berdialog berarti komitmen untuk memulai berdiskusi yang panjang, lama dan melelahkan. Namun, semua itu akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik dan berjangka panjang daripada mengutamakan hasil yang cepat, tetapi hanya bersifat temporer.

 


Jakarta, Desember 2013

 

 
Siaran Pers ALDP PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Kamis, 15 Agustus 2013 11:34

Siaran Pers

Mengawal Hasil Rekomendasi Majelis Rakyat Papua untuk Mendorong Pendekatan Dialog Sebagai Solusi Menyelesaikan Masalah di Papua Melalui Dialog Jakarta-Papua

 

Majelis Rakyat Papua (MRP)  telah menyelenggarakan rapat Plenonya pada tanggal 12 Agustus 2013. Ketiga Pokja MRP yakni selengkapnya...

 
Konferensi Pers PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Senin, 04 Maret 2013 08:48

JARINGAN DAMAI PAPUA (JDP)

jdp(Papua Peace Network)

 

 

 

Sekretariat:Jln Yakonde, padang bulan .Tlp/Fax (0967)587748 contac number:085228962227,081344085547,082271213586 jayapura,papua.

email:sekretariat Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

 

PERNYATAAN KONFERENSI PERS

 

Pater Neles Tebay terpilih sebagai pemenang Penghargaan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace Award) tahun 2013. Penghargaan ini akan diberikan pada tanggal 13 Maret 2013, di Seoul, Korea Selatan, oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace foundation).

Yayasan Tji Haksoon memilih Pater Neles karena sangat terkesan dengan dedikasinya dalam mendorong pembicaraan damai (peace talk) dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Papua.

Yayasan yang berkedudukan di Seoul ini berkeyakinan bahwa usaha-usaha dan dorongan dari pihak yayasan ini dapat memperkokoh komitmen orang Papua dan Pemerintah Indonesia bahwa suatu dialog yang efektif bisa membawa perdamaian dan mengakhiri kekerasan.

 

Tanggapan saya (Neles):

 

Pertama-tama, saya tidak percaya bahwa saya dipilih sebagai pemenang penghargaan ini. Karena saya merasa bahwa saya tidak pantas dipilih sebagai pemenang pengharagaan keadian dan perdamaian ini. Saya sendiri tidak mengetahui kriteria atau ukuran yang mereka gunakan untuk menentukan pemenang penghargaan ini. Masa saya dipilih sebagai penerima penghargaan keadian dan perdamaian, sementara pembicaraan damai (peace talk) antara Pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan semua pendukung dari berbagai pihak, belum juga terlaksana. Selain itu kita belum mampu mengakhiri kekerasan sehingga penembakan masih terus terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini, dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Konfik Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun ini, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota TNI dan POLRI. Masih ada juga Tapol/napol di beberapa penjara yang menandakan bahwa ada konflik politik di Tanah Papua masi belum dituntaskan.

Kedua, dari sisi lain, saya pahami bahwa pemberian penghargaan ini menunjukkan bahwa orang Papua dan Pemerintah Indonesia sudah berada pada jalan yang benar karena kedua belah pihak sudah mempunyai kehendak yang sama yakni mengahiri secepatnya konflik Papua secara damai melalui dialog. Pemberian penghargaan ini membuktikan bahwa ternyata kedua belah pihak sudah memilih jalan yang benar yakni jalan dialog. Sehingga penghargaan ini juga meneguhkan komitmen kedua belah pihak untuk bertemu, duduk bersama, dan melakukan pembicaraan damai (peace talk) guna mencari solusi yang kontruktif dan adil bagi kedua belah pihak.

Ketiga, pemberian penghargaaan ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap dialog jakarta-papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai datang tidak hanya dari berbagai kalangan di Tanah Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dukungan terhadap dialog datang juga dari masyarakat sipil di Negara Korea Selatan. Saya sendiri juga heran dan tidak tahu dari mana mereka memperoleh informasi tentang upaya mempromosikan dialog jakarta-papua.

Keempat, kalau penghargaan ini diberikan karena upaya mendorong dialog Jakarta-Papua, maka saya mesti mengakui bahwa penghargaan ini ditujukan bukan hanya kepadaya saya pribadi tetapi kepada semua pihak, baik individu maupun lembaga, yang selama ini telah mendukung dialog sebagai jalan terbaik untuk mencari dan menemukan solusi terbaik dan adil terhadap konflik Papua.

Demikian pernyataan konperensi pers kami. Terimakasih atas perhatiannya.

Abepura, 1 Maret 2013

 

Contact person: Neles Tebay, +6285228962227

 

***********************************************

 

BIODATA

 

Neles Tebay dilahirkan di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964. Dia menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua. Selanjutnya dia ditahbiskan menjadi imam Projo pada Keuskupan Jayapura, 28 Juli 1992, di Waghete, Kabupaten Deiyai.

 

Dalam perayaan pentahbisan imamatnya, dia diberikan nama adat yakni Kebadabi, yang dalam bahasa Mee, berarti “orang yang membuka pintu atau jalan”.

 

Dia menyelesaikan program Master dalam bidang Pelayanan Pastoral pada Universitas Ateneo de Manila, Philipina, tahun 1997 dengan tesisnya berjudul Ekarian Christian Images of Jesus.

 

Setelah mengajar teologi pada STFT Fajar Timur selama dua setengah tahun (Januari 1998 sampai Juni 2000), dia dikirim ke Roma, Italia, untuk belajar Misiologi. Pada bulan Maret 2006, dia menyelesaikan program doktoral dalam bidang Misiologi pada Universitas Kepausan Urbaniana, di Roma. Desertasi doktoralnya berjudul The Reconciling Mission of the Church in West Papua in the Light of Reconciliatio et Paenitentia.

 

Sejak Januari 2007 hingga kini, dia mengajar misiologi pada STFT Fajar Timur Abepura, Papua.

 

Selain mengajar, dia adalah anggota Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) di Tanah Papua, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, dan aktif di Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP).

 

Sejak 2010 hingga kini, dia diangkat sebagai anggota Komisi Teologi pada Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI). Dan sejak tahun 2013 hingga 2016, dia dipilih menjadi anggota Komisi Karya Misioner pada KWI.

 

Sejak Januari 2010, dia aktif sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) yang secara aktif mendorong dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang bermartabat untuk mencari solusi terbaik atas konflik Papua.

 

Dia pernah bekerja sebagai journalis untuk Surat Kabar Harian The Jakarta Post, tahun 1998-2000.

 

Artikel-artikel opininya tentang keadilan dan perdamaian di Tamah Papua dapat ditemukan dalam Surat Kabar Harian The Jakarta Post, Kompas, Suara Pembaruan, dan Sinar Harapan yang terbit di Jakarta.

 

Sejumlah artikel opini yang diterbitkan oleh The Jakarta Post telah dikumpulkan dan diterbitkan

sebagai buku dengan judul Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, September 2008.

 

Karya-karyanya yang berupa artikel ilmiah dapat ditemukan dalam sejumlah Jurnal Ilmiah berbahasa Inggris, seperti The Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research yang diterbitkan oleh Brill Academic Publishers dalam kerjasama dengan the Interuniversity Institute for Missiological and Ecumenical Research (IIMO) di Belanda, East Asian Pastoral Review di Manila, Euntes Docete di Roma, dan The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs di London.

 

Dia juga adalah penulis dari beberapa buku, seperti: West Papua:The Struggle for Peace with Justice, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005; Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, oleh Missio, Aachen, 2006; Dialog Jakarta-Papua: sebuah Perspektif Papua, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, 2009; Angkat Pena demi Dialog Papua, Interfidei, Jogyakarta, 2012; Reconciliation and Peace: Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, diterbitkan di Goroka, PNG oleh The Melanesian Institute, 2012.

 

Selain karena komitmen pribadinya, keterlibatannya dalam pekerjaan di bidang perdamaian ditunjang oleh ketrampilan yang diperoleh melalui sejumlah training dan kursus internasional. Dia pernah mengikuti pelatihan tentang Peace and Reconciliation selama sepuluh minggu, Agustus-Oktober 2005, pada Coventry University di Inggris.

 

Dia menjadi peserta pada pelatihan Strategic Nonviolence and Peacebuilding selama dua bulan (Mei dan Juni), 2006, pada Center for Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, di Virginia, Amerika Serikat.

 

Dia juga mengikuti Peace Mediation Course selama 10 hari, Maret 2010 yang diselenggarakan oleh SwissPeace di Bern, Swiss.

 

 

 
PRESS CONFERENCE STATEMENT PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Senin, 04 Maret 2013 08:43

jdpJARINGAN DAMAI PAPUA (JDP)

(Papua Peace Network)

 

 

 

Sekretariat:Jln Yakonde, padang bulan .Tlp/Fax (0967)587748 contac number:085228962227,081344085547,082271213586 jayapura,papua.

email:sekretariat Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya

 

PRESS CONFERENCE STATEMENT

 

 

Rev. Neles Tebay was chosen as the winner of the Tji Hak-soon Justice & Peace Award for the year 2013.The award will be presented on 13 March 2013, in Seoul, South Korea, by the Tji Hak-soon Justice & Peace Foundation.

 

The Tji Hak-soon Justice & Peace Foundation chose Rev. Neles because of his impressive dedication to encouraging peace talks and the protection of Human Rights in Papua.

 

The Foundation which is based in Seoul is convinced that the efforts and encouragement of the Foundation will strengthen the commitment of the Papuan people and the Indonesian Government in their resolve to conduct an effective dialogue that can bring peace and an end to the violence.

 

My response(Neles):

 

First of all, it was with great disbelief that I was chosen as the winner of this award. Because I feel that I am not eligible to win such an award for justice and peace. I myself am not aware of the criteria or standards that are usually used to determine the winner of this award. I am chosen as a recipient for this justice and peace award at a time when the process of peace talks between the Government of Indonesia and the Papuan separatist group, a process which is championed by the Papua Peace Network (JDP) and all its supporters from the various parties, has not yet been implemented. Other than that, we have not been able to put an end to the ongoing violence, and shootings continue to occur in Papua, from 1963 up until now, resulting in countless casualties. The conflict in Papua which has lasted for 50 years, has claimed the lives of both civilians and members of the Indonesian army (TNI) and the Indonesian police (POLRI). And there are still political prisoners behind bars, an indication that there is a political conflict in Papua that has yet to be resolved.

 

Secondly, on the other hand, I understand that this award shows that the Papuan people and the Indonesian government are already on the right path as both parties have the same desire to end the Papuan conflict as soon as possible peacefully through dialogue. Giving this award proves that in fact both parties have already chosen the path of dialogue. So this award also endorses the commitment of both sides to meet, sit together, and hold peace talks to seek a constructive and fair solution for both parties.

 

Thirdly, giving this award demonstrates that the support for the Jakarta-Papua dialogue to peacefully resolve the Papua conflict does not only come from the various groups in Papua and other provinces in Indonesia. Support for dialogue also comes from the civil society in South Korea. I myself was also surprised and I am still puzzled as to where they obtained the information on our efforts to promote the Jakarta-Papua dialogue.

 

Fourthly, if the award is given to encourage the Jakarta-Papua dialogue, then I must admit that this award is intended not only to me personally but to all parties, both individuals and institutions that have supported the dialogue as the best way to search for, and to find, the best solution to solve the Papua conflict in a fair manner.

This concludes our press conference statement. Thank youfor your attention.

 

Abepura, 1 March 2013

 

Contact person: NelesTebay, +6285228962227

 

 

***********************************************

 

 

BIODATA

 

Neles Tebay was born in Godide, Dogiyai District, Papua Province, on 13 February 1964. He graduated with a bachelor degree (S-1) in the field of theology at the Fajar Timur School of Philosophy and Theology (STFT) in 1990 in Abepura, Papua. Later he was ordained a Roman Catholic priest in the Diocese of Jayapura, on 28 July 1992, in Waghete, Deiyai District.

 

In celebration of his priestly ordination, he was given the traditional name of Kebadabi, which in the Mee language means "the one who opens the door or the road".

 

He completed a master's degree in Pastoral Ministry at the Ateneo de Manila University, Philippines, in 1997; his thesis was entitled Ekarian Christian Images of Jesus.

 

After teaching theology at the Fajar Timur School of Philosophy and Theology (STFT) for two and a half years (January 1998 to June 2000), he was sent to Rome, Italy, to study Missiology. In March 2006, he completed the doctoral program in the field of Missiology at the Urbaniana Pontifical University in Rome. His doctoral dissertation was entitled The Reconciling Mission of the Church in West Papua in the Light of Reconciliatio etPaenitentia.

 

In January 2007 he reassumed teaching duties at the Fajar Timur STFT in Abepura, Papua, where he lectures in missiology up to today.

 

In addition to teaching, he is a member of the Consultative Forum of Religious Leaders (FKPPA) in Papua, a member of the Forum for Religious Harmony (FKUB) for the Province of Papua, and he is active in the Communion of Churches in Papua (PGGP).

 

Since 2010 until now, he is an appointed member of the Theological Commission of the Catholic Bishops' Conference of Indonesia (KWI). And he was elected to become a member of the Bishops' Commission for Missionary Work by the KWI for the period 2013 to 2016.

 

Since January 2010, he is active as the coordinator of the Papua Peace Network (PPN) that actively promotes the Jakarta-Papua dialogue as a dignified means to find the best solution to the conflict in Papua.

 

He has worked as a journalist for The Jakarta Post, a daily newspaper, between 1998 and 2000.

 

He authored various articles and opinions on justice and peace in the Land of Papua which can be found in the following daily newspapers: The Jakarta Post, Kompas, Suara Pembaruan, and Sinar Harapan published in Jakarta.

 

A number of his opinions published by The Jakarta Post have been collected and published as a book entitled Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution, by the Office of Justice and Peace (SKP) Diocese of Jayapura, September 2008.

 

Other works he authored in the form of scientific articles can be found in a number of English-language scientific journal, such as The Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research, published by Brill Academic Publishers in cooperation with the Interuniversity Institute for Missiological and Ecumenical Research (IIMO) in the Netherlands, the East Asian Pastoral Review in Manila, Euntes Docete in Rome, and The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs in London.

 

He is also the author of several books, including: West Papua: The Struggle for Peace with Justice, published by the Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005; Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, published by Missio, Aachen, 2006; Dialog Jakarta-Papua: sebuah Perspektif Papua [The Jakarta-Papua Dialogue: a Papuan perspective], by the Office of Justice and Peace (SKP) diocese of Jayapura, 2009; Angkat Pena demi Dialog Papua [Taking up the pen for the sake of the Papuan Dialogue], Interfidei, Yogyakarta, 2012; Reconciliation and Peace: Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, published in Goroka, PNG by the Melanesian Institute, 2012.

 

In addition to his personal commitment, his involvement in peace work in the field was supported by the skills he gained through a number of trainings he received and international courses. He attended a training on Peace and Reconciliation which lasted ten weeks, from August to October, 2005, at Coventry University in England.

 

He was a participant in the Strategic Non violence and Peacebuilding training for two months from May to June 2006, at the Center for Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, inVirginia, USA.

 

He also followed the Peace Mediation Course for 10 days, in March 2010 organized by SwissPeace in Bern, Switzerland.

 

 

 

 
PDF Cetak E-mail
Siaran Pers
Selasa, 03 Juli 2012 10:23

Kunjungan Menkopulhukan beserta jajarannnya di Jayapura-Papua  selama dua hari (18-19 Juni 2012) kiranya  mampu membuka pintu penyelesaikan kompleksitas permasalahan yang melilit di provinsi Papua. Sebagaimana diketahui satu bulan terakhir ini aksi penembakan dan kekerasan lainnya semakin selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 2