google translate

Kegiatan JDP
Mendiskusikan Keamanan Papua dengan LIPI dan Komisi I DPR PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 26 Oktober 2011 11:30

 “Trauma yang berkepanjangan dari generasi pertama turun ke generasi kedua di Papua tidak akan hilang manakala pakaian hijau dengan senjata tetap ada di sekitar masyarakat.”
 (Sofia "Popy" Maipauw, 2011)


Membahas isu keamanan Papua tak pernah ada habisnya. Sejak Juli 2011, isu ini kembali menjadi pusat perhatian banyak pihak. Deklarasi Perdamaian Papua, pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di hari kemerdekaan Indonesia, dan kerusuhan di wilayah operasi PT Freeport Indonesia mewarnai situasi keamanan Papua belakangan ini. Persoalan keamanan di provinsi paling timur Indonesia tersebut menjadi salah satu perhatian serius Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai wujud komitmennya, DPR Komisi I bekerja sama dengan Tim Papua LIPI untuk menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul “Pengelolaan Keamanan di Papua”. FGD ini ditujukan untuk memetakan persoalan pengelolaan keamanan di Papua sekaligus mencari solusi terbaik sebagai bahan masukan dan rekomendasi kebijakan untuk Komisi I DPR.

 

Diskusi yang bertempat di Jakarta ini berlangsung hangat dengan dipandu oleh Amiruddin al Rahab selama hampir empat jam. Kegiatan ini dihadiri tidak hanya oleh LIPI dan Komisi I DPR, tetapi juga DPD RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Imparsial, Kontras, UP4B, dan pemerhati isu Papua lainnya. Diskusi dibuka oleh Syamsuddin Haris selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Mahfudz Siddiq sebagai Ketua Komisi I DPR.  Keduanya menilai bahwa penyelesaian gejolak keamanan di Papua harus segera dilakukan. Mahfudz Siddiq juga menyatakan dukungan Komisi I DPR terhadap upaya penyelesaian persoalan Papua dengan memperbaiki situasi ekonomi dan politiknya, melalui reformasi birokrasi dan kebijakan afirmasi untuk pembangunan.

 

Bagus Ekodanto, Mantan Kapolda Papua, memberikan gambaran pengelolaan keamanan yang pernah dijalankan aparat kepolisian di Tanah Papua. Bagus mengakui terdapat gerakan sosial politik dan gerakan sipil bersenjata di Papua, namun berskala kecil. Ia meyakini bahwa gerakan sosial politik dan gerakan sipil bersenjata di Papua dapat dihentikan apabila dilakukan pendekatan edukatif persuasif oleh pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan itu pun disertai juga dengan pengampunan hukuman beserta pengembalian hak ulayat dan rasa aman. Sayangnya, hal ini belum secara sinergis dijalankan oleh pemerintah di Papua.

 

Berangkat dari penjelasan Bagus Ekodanto mengenai situasi gerakan separatis di Papua, maka Bambang Darmono, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang baru saja diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono September 2011 lalu, mempertegas juga keberadaan OPM di Papua. Ia menyatakan bahwa jumlah pendukung gerakan OPM diawali hanya dengan ratusan orang saja. Namun sejak tahun 1960-an, pemerintah tidak melakukan pengelolaan konflik yang baik, sehingga OPM telah bertransformasi secara luas sebagai simbol perlawanan di dalam masyarakat. Menurutnya, terdapat empat hal yang menjadi latar belakang situasi konflik di Papua saat ini, yaitu adanya marginalisasi terhadap Orang Asli Papua, manipulasi sejarah Papua, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan negara oleh kehadiran tentara yang tidak proporsional.   

 

Bagus melihat bahwa pemetaan lapisan masyarakat di Papua menjadi penting untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang diperlukan oleh Pemerintah Indonesia. Bagus menggambarkan ada tiga lapisan masyarakat di Papua. Pertama, kelompok kepentingan yang wujudnya sangat beragam di Papua. Kelompok kepentingan ini tidak memiliki kepemimpinan tunggal, seperti layaknya di Aceh. Dengan demikian akan sangat sulit untuk menentukan arah keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan ini meskipun jumlahnya tidak besar. Kedua, kelompok menengah yakni bagian dari masyarakat yang memiliki modal finansial dan berpendidikan di Papua. Kelompok ini bersifat cair dan cenderung mengikuti kelompok-kelompok kepentingan di Papua. Ketiga, kelompok silent majority yakni lapisan Masyarakat Papua yang termarjinalkan secara ekonomi dan politik. Kelompok ini dikhawatirkan akan mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok kepentingan di Papua. Bagaimana menghadapi lapisan-lapisan di masyarakat tersebut? Bambang menegaskan bahwa menguasai kelompok kepentingan bukan lagi satu-satunya cara mengatasi persoalan di Papua. Ia melihat cara-cara lain yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah, diantaranya pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat marginal seperti hak kesehatan, pendidikan dan rasa aman; pemerintah juga harus menghapus stigma untuk membedakan Orang Papua dengan gerakan Separatis, karena tidak semua Orang Papua mengikuti gerakan-gerakan separatis.    


Berdasar pada penjelasan Bambang dan Bagus atas situasi Masyarakat Papua, maka forum diskusi merumuskan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan Tanah Damai Papua. Pertama, pengelolaan keamanan di Papua tidak dapat dijalankan secara terpisah dari pelaksanan otonomi khusus yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat Papua. Pemerintah dinilai sudah seharusnya mampu menyediakan fasilitas dasar untuk masyarakat, termasuk unit pelayanan kesehatan, sekolah, rumah yang layak dan pemenuhan hak dasar lainnya.

 

Kedua, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi atas pengelolaan keamanan di Papua selama ini, khususnya terkait dengan efektifitas operasi aparat militer. Phil Erari bahkan menyatakan bahwa perlu diciptakan sebuah pendekatan militer baru di Papua. Profesionalitas tentara sangat diperlukan di Papua, yakni dengan menempatkan tentara pada pos-pos yang memang membutuhkan kehadirannya di sana. Diyakini bahwa tidak semua wilayah di Papua membutuhkan kehadiran militer, kecuali daerah perbatasan yang memang membutuhkan penjagaan ketat aparat. Dengan demikian, pengurangan jumlah dan pengalokasian tentara yang tepat di Papua sangat perlu dilakukan. Tidak hanya profesionalitas aparat militer yang terkait dengan pengelolaan keamanan di Papua, pengakuan atas adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pembebasan tahanan-narapidana politik juga menjadi catatan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah.

 

Ketiga, komitmen kuat penyelesaian konflik antara pemerintah dengan Masyarakat Papua. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui dialog terbuka yang konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik dengan dukungan dan fasilitas dari UP4B, DPR, DPD, jaringan adat, jaringan pemuka agama, kelompok-kelompok kepentingan Papua, bahkan juga Presiden. Dialog ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang muncul selama ini di Papua. Dengan demikian, Tanah Damai Papua dapat benar-benar terwujud.

 

Sebagai langkah awal atas hasil diskusi ini, Komisi I DPR RI yang diwakili oleh Hayono Isman telah memastikan akan mengkaji secara cepat pengurangan TNI di Papua. Ia akan mendorong TNI agar bisa menjadi profesional di bidang militer dan tidak lagi menangani tugas-tugas yang seharusnya ditangani oleh polisi. Dan untuk melakukan hal tersebut, Komisi I DPR membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk LSM, DPD, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan tentu saja LIPI.

 

Dilaporkan oleh Aisah Putri Budiatri (peneliti P2P LIPI)

 
PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Bulan Agustus 2011, berita kekerasan di Papua menyeruak di media-media massa seiring kembali memanasnya kondisi di Papua. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai situasi terkini di Papua, Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) mengadakan seminar intern bertajuk "Perkembangan Terkini Kasus Papua" pada 16 selengkapnya...

 
Diskusi Tim Papua LIPI dengan Fraksi PDIP DPR RI PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi terbaru di Papua, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mengundang Tim Papua LIPI dan Imparsial untuk mempresentasikan perkembangan dan kajian terkini. Tim Papua LIPI diwakili oleh Muridan Widjojo dan Amiruddin Al Rahab sedangkan Imparsial selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 3 dari 3