google translate

Kegiatan JDP
PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Senin, 17 September 2012 06:10

Sekian banyak tulisan  DR Neles Kebadabi Tebay.Pr, berbagai buku dalam dan luar negeri. Tetapi khusus untuk tulisan di media akhirnya di cetak ulang dalam bentuk buku yang berisi 54 buah tulisan buku setebal 274 halaman berukuran 14X 21cm. Dari tahun 2001-2011 pertama di luncurkan di Hotel Atman Jakarta pada selasa 29 Mei 2012, kedua  luncurkan di Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaya (UIN) pada 20 juni 2012. Sebagai pembicara utama Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernurnur Yogyakarta.

 

Kini pada tanggal 19 september 2012 di Aula STFT Fajar Timur Jayapura  akan di luncurkan buku yang sama yaitu “Angkat Pena demi Dialog Papua” dan diskusi Bersama tentang Tujuan dialog, format dialog, agenda dialog menurut dari perspektif agama- agma, gereja- Gereja,Adat, pagujuban.dan Pemerintah. Gubernur Provinsi Papua Diundang sebagai “Keynote speech”

 

(kw/jdppapua)

 
Harapan Besar 2012: Dialog antara Pemimpin Papua dengan Pemerintah Indonesia PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 11 Januari 2012 16:37

Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan salah satu pemrakarsa yang secara konsisten mengadvokasi Dialog Jakarta-Papua sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Bumi Cendrawasih atau Tanah Papua. Salah satu forum yang digagasnya adalah “Evaluasi Politik Papua 2011” yang dikerjakan bersama antara P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI pada 13 Desember 2011 lalu di Gedung Nusantara II DPR RI. Kegiatan seminar itu menghadirkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Pdt. Sostenes Sumihe, Anggota MRP-Barat Anike Sabami, dan Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid sebagai pemberi materi yang juga memperkuat usulan dialog Papua-Jakarta.

 

Berbagai masalah di Papua mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dihadapi hari ini merupakan dampak dari konflik yang berlangsung di Papua selama hampir setengah abad (sejak 1961). Pdt. Sostenes Sumihe mencatat bahwa Papua merupakan “tanah paradoksal” di mana masyarakat hidup miskin di atas tanah yang kaya akan emas. Pengerukan kekayaan alam Papua tidak diimbangi dengan pemberdayaan terhadap masyarakatnya sehingga menimbulkan persoalan kemanusiaan yang amat pelik. Persoalan kemanusiaan yang dimaksud adalah rendahnya penghargaan negara terhadap hak dasar, harkat dan jati diri Orang Asli Papua.

 

Negara telah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara Papua dengan Jakarta termasuk kebijakan otonomi khusus (Otsus). Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai belum berhasil mewujudkan Tanah Papua yang adil dan sejahtera. Hal itu tentu sangat disayangkan mengingat Otsus diharapkan menekankan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Orang Asli Papua. Tidak hanya itu, pemberdayaan ini juga didukung oleh aliran dana pemerintah yang sangat besar untuk jumlah penduduk Papua yang relatif sedikit.

 

“Tanah paradoksal” diartikan sebagai situasi yang jauh dari harapan oleh para pemuka agama yang mendeklarasikan Papua sebagai “tanah damai” sejak 5 Februari 2003. Menurut mereka ada sembilan indikator Papua sebagai tanah damai, yakni (1) partisipasi; (2) kebersamaan, toleransi dan saling menghargai; (3) komunikasi; (4) kesejahteraan; (5) rasa aman dan nyaman; (6) keadilan dan kebenaran; (7) kemandirian; (8) harga diri dan pengakuan; (9) keutuhan-harmoni. Sostenes Sumihe mengakui bahwa situasi utopi tersebut masih bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat Papua yang dipenuhi oleh pengalaman intimidasi, stigmatisasi, kemiskinan dan keterbelakangan.

 

Fenomena “Tanah paradoksal” di Papua muncul sebagai masalah serius sepanjang 2011 yang baru lalu. Tim Kajian Papua LIPI mencatat tiga hal utama yang muncul dalam dinamika politik Papua selama setahun lalu, yakni kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM, kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua serta menguatnya opini publik yang menginginkan pemerintah berdialog dengan wakil-wakil masyarakat Papua. LIPI menyatakan bahwa dinamika politik dan pengelolaan keamanan di Provinsi Papua masih sering diwarnai oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga akhir 2011. Bahkan, penyelesaian tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut seringkali tidak berakhir dengan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatannya secara adil. Dengan demikian, fenomena impunitas, pembiaran dan pelanggaran HAM masih lestari.

 

Kekerasan yang berlangsung terus-menerus diakibatkan salah satunya oleh penanganan aspirasi Masyarakat Papua dengan pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang memperdalam kebuntuan komunikasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui pidatonya, sudah saatnya negara tidak lagi melakukan pendekatan militer sekuritisasi (hard power) untuk menghadapi Papua. Pendekatan militer hanya dilakukan apabila terdapat ancaman kepada negara di saat berbagai kemungkinan penerapan strategi non-kekerasan (soft power) telah dilakukan. Namun sebaliknya, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, justru pendekatan sekuritisasi mendominasi kebijakan pemerintah menghadapi Papua.

 

Berkaca pada situasi tersebut, maka LIPI yakin bahwa dialog merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan yang berlarut di Papua. Oleh karena itu, sejak 2009 Tim Kajian Papua LIPI melakukan beberapa langkah advokasi kepada pemerintah, media, dan masyarakat untuk mendorong dijalankannya Dialog Papua-Jakarta. Di kalangan lembaga negara advokasi dialog dinilai LIPI telah berhasil meskipun lambat. Di antara lembaga negara yang ada, Sekretariat Wakil Presiden RI dinilai oleh LIPI sebagai lembaga yang paling progresif dan terbuka mendorong penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat.

 

Di penghujung Tahun 2011 pada 9 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan bahwa pemerintah siap berdialog secara terbuka dengan semua elemen masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono menegaskan bahwa pemerintah juga siap berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut pemerintah, rencana dialog tersebut akan diwujudkan dengan mengedepankan tiga pilar yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tawaran dialog oleh pemerintah telah menjadi kejutan akhir tahun 2011 yang memberi harapan banyak orang atas terselesaikannya konflik di Papua.

 

LIPI menegaskan bahwa saat ini semua pihak perlu memprioritaskan dialog Papua sebagai agenda politik bersama. Tahapan pra-dialog atau persiapan dialog harus dikelola dengan hati-hati. Pembicaraan awal yang berhasil menyepakati tentang unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog akan menentukan keberhasilan dialog. Oleh karena itu, Adriana Elisabeth (LIPI) meminta agar pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama.

 

Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dialog merupakan diskusi menarik yang bergulir menjelang tahun 2012 ini. Beragam konsep bentuk dialog dengan definisi yang berbeda diutarakan sebagai pilihan format dialog Jakarta-Papua. Sostenes Sumihe mengusulkan agar pemerintah dan Papua menjalankan dialog kemanusiaan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang memahami masalah Papua dalam berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sementara itu, Anike Sabami membagi format dialog dalam bentuk yang lebih beragam, di antaranya dialog umum, dialog khusus, dialog batin, dialog pribadi, dialog pemancingan dan dialog kultur. Namun secara umum, Anike Sabami menegaskan bahwa dialog harus dibangun oleh semua Orang Papua, termasuk perempuan. Ia menyatakan dialog nantinya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan daya nalar yang tinggi.

 

Berbicara tentang mempersiapkan dialog Jakarta-Papua maka tentu tidak hanya membicarakan konsep dan format dialog saja. Pemerintah dan Papua perlu juga membentuk hubungan dan situasi yang kondusif antar keduanya sebelum dialog benar-benar dilaksanakan. Hal ini amat diperlukan untuk memupuk rasa saling percaya antar Orang Papua dan pemerintah, sehingga legitimasi akan hasil dialog menjadi kuat. Dengan demikian, rumusan keputusan dialog dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

 

Bangunan kepercayaan dan hubungan yang baik sebagai dasar dilaksanakannya dialog perlu dibangun agar pengalaman kegagalan Otsus tidak terulang. Otonomi khusus gagal menyelesaikan konflik di Papua karena selama ini tidak ada komitmen untuk saling percaya antara pemerintah dan Orang Asli Papua. Otsus dibangun dengan rasa curiga yang sangat dalam antara pemerintah dan Orang Papua. Pemerintah menilai bahwa otsus akan memberi ruang yang semakin terbuka untuk gerakan separatisme di Papua, sementara Orang Papua melihatnya sebagai bentuk “tipu-tipu” Jakarta karena dampak atas kesejahteraannya tidak dirasakan oleh mereka. Belajar dari pengalaman tersebut, maka persiapan menuju dialog perlu membicarakan tidak hanya terbatas pada format dan bentuk dialog saja namun lebih dalam dari itu.

 

Untuk mewujudkan harapan terjadinya dialog antara pemimpin Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), maka akan ada banyak langkah yang perlu dipersiapkan oleh Papua dan Pemerintah. Pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat di Papua. Pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan Orang Papua atas keseriusan negara dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang baik termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Di dalam diskusi muncul juga penegasan bahwa pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang yang besar bagi Masyarakat Papua untuk hidup damai dan merasakan aman. Hal itu dapat terwujudkan dengan menghapuskan kehadiran aparat keamanan di Papua.

 

Tidak hanya pemerintah yang memiliki tugas besar mempersiapkan dialog, Papua juga memiliki tugas besar untuk mempersiapkan diri menuju dialog. Hal mendasar yang diperlukan oleh Papua saat ini adalah menentukan siapa yang dapat mewakili masyarakat di dalam dialog. Berbeda dengan Aceh yang memiliki sosok kepemimpinan perseorangan, Papua memiliki faksi politik yang bercabang-cabang. Oleh karena itu, Sayid Fadhal Alhamid menyatakan bahwa prinsip dasar dialog harus mengakui, menghargai, melibatkan dan mengkonsolidasikan beragam faksi politik di Papua. Konsolidasi politik ini penting agar aspirasi kepentingan masyarakat Papua benar-benar tersampaikan dalam dialog dan mendapatkan legitimasi penuh dari Orang Papua sendiri.

 

Tugas-tugas besar pra-dialog tersebut tentu saja tidak hanya menjadi beban tanggung jawab salah satu pihak, baik itu pemerintah saja atau Orang Papua saja. Keduanya harus membangun sinergi agar persiapan dialog dapat tercapai dengan baik. Sebagai contoh, rasa aman tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk menciptakannya, melainkan juga Orang Asli Papua sendiri. Tidak hanya itu, Fadhal Alhamid juga menyatakan bahwa konsolidasi politik di Papua juga bukan menjadi kepentingan Orang Papua saja, tetapi juga pemerintah. Dengan demikian keduanya bertanggung jawab mendorong upaya konsolidasi ini.

 

Upaya mempersiapkan dialog sebagai agenda bersama antara pemerintah dengan Orang Papua merupakan kerangka dasar yang penting untuk membangun hasil yang baik guna menyelesaikan konflik selama ini. Fondasi kuat dari pra-dialog ini akan mempererat hubungan antara Papua dengan Jakarta karena keduanya mempercayai akan adanya niat yang baik dari masing-masing pihak. Dengan demikian, dialog pun akan mendapatkan legitimasi yang besar, tidak hanya dari Masyarakat Papua namun juga Pemerintah.

 

Tercapainya dialog Jakarta-Papua yang mendapatkan legitimasi berbagai pihak tentu merupakan harapan yang besar di tahun 2012 ini. Langkah persiapan menuju dialog perlu dilakukan oleh pemerintah dan Orang Papua. Semoga tawaran dialog SBY di penghujung tahun 2011 dapat menjadi kenyataan. Dengan begitu istilah “Papua Tanah Damai” pun dapat digunakan untuk mengganti istilah Papua sebagai “Tanah Paradoksal”. (Aisah Putri Budiatri)

 
Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 11 Januari 2012 16:32

Dalam sejarah perkembangan Ilmu Antropologi, Koentjaraningrat dikenal sebagai perintis ilmu budaya di Indonesia. Ia juga merupakan sosok ilmuwan Indonesia pertama yang melakukan penelitian budaya di Papua. Koentjaraningrat tidak hanya mempelajari budaya Masyarakat Asli Papua, namun juga merekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan budaya kepada provinsi yang baru bergabung dengan Indonesia di akhir tahun 60-an. Koentjaraningrat menilai bahwa pendekatan budaya merupakan cara yang paling tepat untuk meng-Indonesia-kan Papua sebagai salah satu provinsi muda. Hal ini sangat penting mengingat Papua memiliki budaya minoritas dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya.

 

Di tengah peliknya persoalan konflik di Papua saat ini, maka mungkin kita perlu kembali mengingat pemikiran Koentjaraningrat mengenai pendekatan budaya. Oleh karena itulah, maka Forum Kajian Antropologi Indonesia Indonesia (FKAI) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) menyelenggarakan Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 berjudul “Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua” pada tanggal 29 November 2011. Seminar ini menghadirkan sejumlah antropolog dan pemerhati Isu Papua, diantaranya Meutia Hatta Swasono sebagai keynote speaker serta Phil Erari, Muridan S.Widjojo, dan Agapitus Dumatubun sebagai pembicara.

 

Dalam pembukaan acara tersebut, Mulyawan Karim selaku Ketua FKAI menyatakan bahwa jika saja Koentjaraningrat melihat situasi konflik di Papua saat ini maka beliau pasti akan sangat merasa prihatin. Oleh karenanya, Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 tidak hanya hadir untuk mengenang pemikiran Koentjaraningrat tetapi juga menelaah kembali gagasan-gagasan yang dibawa Bapak Antropologi Indonesia itu untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Papua. Bukan tidak mungkin bahwa kekerasan dan konflik terus berlangsung di Papua karena dilupakannya pendekatan kebudayaan yang memanusiakan Orang Papua seperti yang digagas Koentjaraningrat dahulu.

 

Konflik Papua telah menorehkan sejarah panjang di Indonesia. Muridan S. Widjojo melihat bahwa konflik Papua yang berlangsung selama 49 tahun disebabkan oleh digunakannya pendekatan keamanan dengan sangat kuat untuk menghadapi sikap kritis Orang Papua. Negara disimbolkan dengan kekerasan bukan kesejahteraan; karena tingkat pelayanan dan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi diabaikan. Oleh sebab itulah, Muridan menyatakan bahwa keindonesiaan diangap sebagai antitesis dari ideal kepapuaan yang dimimpikan oleh banyak orang asli Papua.

 

Meutia Hatta dan Phil Erari meyakinkan bahwa sejarah masuknya Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia merupakan sebuah titik awal lahirnya konflik yang berkelanjutan hingga kini. Phil Erari bahkan menilai bahwa proses bergabungnya Papua dengan Indonesia diwarnai oleh tindakan penyimpangan, manipulasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memilukan. Negara tidak mempertimbangkan nilai budaya masyarakat asli Papua, sebaliknya kekerasan dan operasi militer mendominasi kebijakan negara di tanah paling timur Indonesia ini. Sebelum reformasi, tidak ada pendekatan budaya yang coba dilakukan negara untuk mengkonstruksi jiwa kebangsaan Orang Asli Papua sebagai bagian dari Indonesia. Abdurrahman Wahid merupakan presiden pertama yang mendekati Masyarakat Papua dengan penghargaan terhadap nilai kultur Papua. Beliau mengakui Bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultur Masyarakat Papua. Hal ini sangat bertolak belakang dengan situasi saat ini yang menilai bahwa Bendera Bintang Kejora merupakan lambang separatis Orang Papua.

 

Phil Erari menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk mengatasi persoalan konflik di Papua. Pendekatan baru ini tentu saja disesuaikan dengan situasi budaya Papua. Gambaran budaya Papua diperlukan untuk memahami secara baik bagaimana karakter asli Orang Papua, sehingga dapat dibuat sebuah kebijakan yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, intensitas konflik pun semakin lama akan semakin menurun dan menghilang. Namun begitu, membaca kultur Masyarakat Papua tidak lah mudah karena kebudayaannya yang sangat kaya. Agapitus Dumatubun menyatakan bahwa empat zona ekologi di Papua turut mempengaruhi terbentuknya budaya yang berbeda. Budaya itu terklasifikasi menjadi lima sebaran wilayah budaya dengan empat tipe kepemimpinan masyarakat yang berbeda. Dumatubun menyatakan bahwa nilai budaya tersebut dapat menjadi kerangka membangun sistem pemerintahan yang baik di Papua, misalnya terkait dengan pembagian dan pemekaran wilayah pemerintahan. Pendekatan kebudayaan ini juga penting untuk menentukan alat mediasi bagi pemerintah untuk berdialog dengan Masyarakat Papua.

 

Dialog merupakan cara non-militer yang baru-baru ini ditawarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 November 2011. Dialog dapat menjadi pendekatan baru yang mungkin saja selama ini dibutuhkan oleh negara dan Papua untuk menghapus konflik diantara mereka. Masyarakat Papua sesungguhnya merupakan masyarakat berdialog karena segala sesuatu yang penting dalam kehidupannya ditentukan secara damai dalam dialog. Sebagai contoh, suku-suku di Papua menentukan proses adat berperang dengan dialog antar suku sebelumnya yakni mengenai kapan perang akan dimulai dan kapan akan dihentikan. Merujuk pada nilai budaya Masyarakat Papua tersebut, maka sesungguhnya dialog dapat menjadi cara yang baik untuk memperkuat keindonesiaan di Papua.

 

Lalu dialog apa yang dapat dibangun oleh Jakarta dan Papua? Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 mencatatkan setidaknya terdapat lima hal terkait Budaya Papua yang yang perlu tercerminkan di dalam dialog. Pertama, dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas kultural dan posisi-posisi politik yang berlawanan sebagai sesuatu yang wajar. Unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Semakin tinggi kadar kesepakatan di dalam proses pra-dialog dan dialog, semakin tinggi pula tingkat legitimasi hasil dialog. Semakin tinggi legitimasi hasil dialog, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan implementasinya.

 

Kedua, dialog harus mampu membuka ruang gerak kultural Orang Papua yang lebih besar sehingga suara-suara yang selama ini termarjinalkan akan memiliki ruang yang baik untuk mendefinisikan identitas kultural mereka yang beraneka warna. Ketiga, pemerintah harus menyadari wujud keragaman persepsi kultural Masyarakat Papua mengenai cara dan mekanisme dialog politik. Keragaman persepsi itu muncul sebagai dampak dari keberagaman budaya dalam pola kepemimpinan tradisional di Papua. Negara harus memaknai ulang pemahaman kultural atas keragaman wajah Papua yang bervariasi tersebut, sehingga simplifikasi pendekatan elitis yang akan membuat dialog menjadi penuh syarat dan sempit tidak terjadi.

 

Keempat, perlu diwujudkan sebuah dialog yang mengarah kepada tercapainya proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu oleh pemerintah maupun masyarakat Papua. Kelima, dialog harus mampu merekonstruksi paradigma negara yang melihat Papua selalu sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara. Pemunculan wacana gerakan separatisme oleh pemerintah pusat dinilai sebagai culture of fear yang mengancam jiwa nasionalisme Indonesia. Atas dasar itu, maka kerap kali kekerasan terhadap masyarakat Papua mendapatkan legitimasi negara. Pemahaman salah yang melanggengkan pelanggaran HAM tersebut tentu harus dikikis bahkan dihapuskan sama sekali.

 

Dengan lima poin tersebut maka Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 telah membungkus dialog sebagai sebuah alat penyelesaian konflik Papua yang sarat dengan pendekatan kultural. Gagasan ini tentu saja berangkat dari ide besar Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa kedekatan dengan Papua akan terbentuk jika kita paham kekhasan Papua secara kultural. Dialog mungkin dapat dijalankan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan budaya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kultural akan menjadi hal penting yang perlu melekat di dalam pelaksanaan dialog Jakarta Papua.

 

Dialog yang terbangun dengan kerangka pemahaman dan penghargaan atas budaya sebagai landasan utama merupakan peluang terbukanya ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat Papua dan pemerintah secara terbuka. Hal ini dapat menjadi sebuah alternatif baru atas usangnya dominasi pendekatan militer yang selama ini dipakai untuk menghadapi permasalahan di Bumi Cendrawasih. Mungkin memang sudah waktunya bagi negara memikirkan jalan baru ini secara serius untuk menghentikan diskriminasi, kemiskinan dan pelanggaran HAM di Papua. (Aisah Putri Budiatri)

 
Mendiskusikan Keamanan Papua dengan LIPI dan Komisi I DPR PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 26 Oktober 2011 11:30

 “Trauma yang berkepanjangan dari generasi pertama turun ke generasi kedua di Papua tidak akan hilang manakala pakaian hijau dengan senjata tetap ada di sekitar masyarakat.”
 (Sofia "Popy" Maipauw, 2011)


Membahas isu keamanan Papua tak pernah ada habisnya. Sejak Juli 2011, isu ini kembali menjadi pusat perhatian banyak pihak. Deklarasi Perdamaian Papua, pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di hari kemerdekaan Indonesia, dan kerusuhan di wilayah operasi PT Freeport Indonesia mewarnai situasi keamanan Papua belakangan ini. Persoalan keamanan di provinsi paling timur Indonesia tersebut menjadi salah satu perhatian serius Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sebagai wujud komitmennya, DPR Komisi I bekerja sama dengan Tim Papua LIPI untuk menginisiasi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berjudul “Pengelolaan Keamanan di Papua”. FGD ini ditujukan untuk memetakan persoalan pengelolaan keamanan di Papua sekaligus mencari solusi terbaik sebagai bahan masukan dan rekomendasi kebijakan untuk Komisi I DPR.

 

Diskusi yang bertempat di Jakarta ini berlangsung hangat dengan dipandu oleh Amiruddin al Rahab selama hampir empat jam. Kegiatan ini dihadiri tidak hanya oleh LIPI dan Komisi I DPR, tetapi juga DPD RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Imparsial, Kontras, UP4B, dan pemerhati isu Papua lainnya. Diskusi dibuka oleh Syamsuddin Haris selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI dan Mahfudz Siddiq sebagai Ketua Komisi I DPR.  Keduanya menilai bahwa penyelesaian gejolak keamanan di Papua harus segera dilakukan. Mahfudz Siddiq juga menyatakan dukungan Komisi I DPR terhadap upaya penyelesaian persoalan Papua dengan memperbaiki situasi ekonomi dan politiknya, melalui reformasi birokrasi dan kebijakan afirmasi untuk pembangunan.

 

Bagus Ekodanto, Mantan Kapolda Papua, memberikan gambaran pengelolaan keamanan yang pernah dijalankan aparat kepolisian di Tanah Papua. Bagus mengakui terdapat gerakan sosial politik dan gerakan sipil bersenjata di Papua, namun berskala kecil. Ia meyakini bahwa gerakan sosial politik dan gerakan sipil bersenjata di Papua dapat dihentikan apabila dilakukan pendekatan edukatif persuasif oleh pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan itu pun disertai juga dengan pengampunan hukuman beserta pengembalian hak ulayat dan rasa aman. Sayangnya, hal ini belum secara sinergis dijalankan oleh pemerintah di Papua.

 

Berangkat dari penjelasan Bagus Ekodanto mengenai situasi gerakan separatis di Papua, maka Bambang Darmono, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang baru saja diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono September 2011 lalu, mempertegas juga keberadaan OPM di Papua. Ia menyatakan bahwa jumlah pendukung gerakan OPM diawali hanya dengan ratusan orang saja. Namun sejak tahun 1960-an, pemerintah tidak melakukan pengelolaan konflik yang baik, sehingga OPM telah bertransformasi secara luas sebagai simbol perlawanan di dalam masyarakat. Menurutnya, terdapat empat hal yang menjadi latar belakang situasi konflik di Papua saat ini, yaitu adanya marginalisasi terhadap Orang Asli Papua, manipulasi sejarah Papua, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kekerasan negara oleh kehadiran tentara yang tidak proporsional.   

 

Bagus melihat bahwa pemetaan lapisan masyarakat di Papua menjadi penting untuk menentukan rekomendasi kebijakan yang diperlukan oleh Pemerintah Indonesia. Bagus menggambarkan ada tiga lapisan masyarakat di Papua. Pertama, kelompok kepentingan yang wujudnya sangat beragam di Papua. Kelompok kepentingan ini tidak memiliki kepemimpinan tunggal, seperti layaknya di Aceh. Dengan demikian akan sangat sulit untuk menentukan arah keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan ini meskipun jumlahnya tidak besar. Kedua, kelompok menengah yakni bagian dari masyarakat yang memiliki modal finansial dan berpendidikan di Papua. Kelompok ini bersifat cair dan cenderung mengikuti kelompok-kelompok kepentingan di Papua. Ketiga, kelompok silent majority yakni lapisan Masyarakat Papua yang termarjinalkan secara ekonomi dan politik. Kelompok ini dikhawatirkan akan mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok kepentingan di Papua. Bagaimana menghadapi lapisan-lapisan di masyarakat tersebut? Bambang menegaskan bahwa menguasai kelompok kepentingan bukan lagi satu-satunya cara mengatasi persoalan di Papua. Ia melihat cara-cara lain yang juga harus dipenuhi oleh pemerintah, diantaranya pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat marginal seperti hak kesehatan, pendidikan dan rasa aman; pemerintah juga harus menghapus stigma untuk membedakan Orang Papua dengan gerakan Separatis, karena tidak semua Orang Papua mengikuti gerakan-gerakan separatis.    


Berdasar pada penjelasan Bambang dan Bagus atas situasi Masyarakat Papua, maka forum diskusi merumuskan beberapa rekomendasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menciptakan Tanah Damai Papua. Pertama, pengelolaan keamanan di Papua tidak dapat dijalankan secara terpisah dari pelaksanan otonomi khusus yang dijalankan secara konsisten oleh pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat Papua. Pemerintah dinilai sudah seharusnya mampu menyediakan fasilitas dasar untuk masyarakat, termasuk unit pelayanan kesehatan, sekolah, rumah yang layak dan pemenuhan hak dasar lainnya.

 

Kedua, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi atas pengelolaan keamanan di Papua selama ini, khususnya terkait dengan efektifitas operasi aparat militer. Phil Erari bahkan menyatakan bahwa perlu diciptakan sebuah pendekatan militer baru di Papua. Profesionalitas tentara sangat diperlukan di Papua, yakni dengan menempatkan tentara pada pos-pos yang memang membutuhkan kehadirannya di sana. Diyakini bahwa tidak semua wilayah di Papua membutuhkan kehadiran militer, kecuali daerah perbatasan yang memang membutuhkan penjagaan ketat aparat. Dengan demikian, pengurangan jumlah dan pengalokasian tentara yang tepat di Papua sangat perlu dilakukan. Tidak hanya profesionalitas aparat militer yang terkait dengan pengelolaan keamanan di Papua, pengakuan atas adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pembebasan tahanan-narapidana politik juga menjadi catatan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah.

 

Ketiga, komitmen kuat penyelesaian konflik antara pemerintah dengan Masyarakat Papua. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui dialog terbuka yang konstruktif antara pihak-pihak yang berkonflik dengan dukungan dan fasilitas dari UP4B, DPR, DPD, jaringan adat, jaringan pemuka agama, kelompok-kelompok kepentingan Papua, bahkan juga Presiden. Dialog ini diharapkan mampu menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang muncul selama ini di Papua. Dengan demikian, Tanah Damai Papua dapat benar-benar terwujud.

 

Sebagai langkah awal atas hasil diskusi ini, Komisi I DPR RI yang diwakili oleh Hayono Isman telah memastikan akan mengkaji secara cepat pengurangan TNI di Papua. Ia akan mendorong TNI agar bisa menjadi profesional di bidang militer dan tidak lagi menangani tugas-tugas yang seharusnya ditangani oleh polisi. Dan untuk melakukan hal tersebut, Komisi I DPR membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk LSM, DPD, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan tentu saja LIPI.

 

Dilaporkan oleh Aisah Putri Budiatri (peneliti P2P LIPI)

 
PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Bulan Agustus 2011, berita kekerasan di Papua menyeruak di media-media massa seiring kembali memanasnya kondisi di Papua. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai situasi terkini di Papua, Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) mengadakan seminar intern bertajuk "Perkembangan Terkini Kasus Papua" pada 16 selengkapnya...

 
Diskusi Tim Papua LIPI dengan Fraksi PDIP DPR RI PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 28 September 2011 00:00

Untuk meningkatkan pemahaman tentang situasi terbaru di Papua, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mengundang Tim Papua LIPI dan Imparsial untuk mempresentasikan perkembangan dan kajian terkini. Tim Papua LIPI diwakili oleh Muridan Widjojo dan Amiruddin Al Rahab sedangkan Imparsial selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 3 dari 3