google translate

Kegiatan JDP
Tribute to Dr. Muridan S. Widjojo: Mengenang dan Merayakan Ulang tahun PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Senin, 14 April 2014 09:33

Tribute to Dr Muridan SW Dok. JDP JakartaPusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) dan National Papua Solidarity (NAPAS) mengadakan acara bertajuk “Tribute to Dr. Muridan S. Widjojo” pada tanggal 4 April 2014. Acara ini diadakan di Gedung Auditorium LIPI bertepatan dengan hari ulang tahun ke 47 Dr. Muridan S. Widjojo. Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI.

 

Dr. Muridan S. Widjojo adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI yang memulai kariernya sebagai pegawai honorer di Kedeputian Ilmu pengetahuan Sosial dan kemanusiaan (IPSK) LIPI pada 1993. Beliau resmi bekerja untuk Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 1995. Setelah menamatkan studi doktornya di Universitas Leiden Belanda pada bidang sejarah politik pada tahun 2007, beliau dipercaya untuk memimpin tim kajian Papua pada tahun 2008 dan sejak 2010 menjadi koordinator bersama Jaringan Damai Papua (JDP) di Jakarta yang bertugas memfasilitasi persiapan dialog antara masyarakat Papua dengan Pemerintah. Sejak akhir 2010 beliau menjadi Kepala Bidang Politik Lokal di P2P LIPI. Beliau menghembuskan nafas terakhir akibat kanker yang telah dideritanya selama kurang lebih 4 tahun terakhir pada 7 Maret 2014 di RS Mitra keluarga Depok. Beliau meninggalkan seorang istri, Suma Riela Rusdiarti dan empat anak.

 

Usai pidato pembukaan oleh Prof. Syamsuddin Haris, dilanjutkan dengan acara potong tumpeng oleh istri dan anak-anak dari Dr. Muridan S. Widjojo. Istri beliau, Suma Riela juga turut memberikan sambutan atas nama keluarga, kemudian acara dilanjutkan dengan pemutaran foto-foto Dr. Muridan S. Widjojo. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan mendengarkan testimoni dari rekan-rekan kerja dan kolega beliau. Testimoni pertama dari Prof. Dr. Ikrar Nusa bakti, di mana beliau menceritakan sejarah karier dari Dr. Muridan S. Widjojo di P2P LIPI.Berikutnya, testimoni dari Prof. Dr. Hermawan Sulistyo dari P2P LIPI, Dr. Bambang Setiadi dari UI, Dr. Hayono Isman dari DPR RI, Sydney Jones, Ivan Hadar dari UNDP, Daniel Darsik dari Kedutaan Swiss, Pendeta Socrates, Aryo Wisanggeni dari Kompas, dan Prof. Dr. Mochtar Pabottinggi.

 

Acara dilanjutkan dengan diskusi informal dengan tema “Masa Depan Dialog Jakarta-Papua”, dengan pembicara Kepala BAIS Mayjend. M. Erwin S mewakili Jenderal TNI, Jend. Muldoko, Mayjend Gde Sugiarta, Dr. Pater Neles Tebay (JDP Papua), Latifah Anum Siregar (ALDP), Aryo Wisanggeni (KOMPAS), Poengky Indarti (Imparsial) dan moderator Sholahudin.

 

Diskusi dimulai oleh penjelasan Mayjend Gde Sugiarta. Kehadirannya mewakili Jend. Muldoko untuk menghormati Dr. Muridan. Ia menyatakan bahwa Dr. Muridan adalah salah satu tink tank Panglima TNI dalam penyelesaian masalah Papua. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tulisan-tulisan Dr. Muridan telah banyak membantu permasalahan-permasalahan di Papua, salah satunya dengan jalan dialog. Ia juga berharap perjuangan Dr. Muridan dapat dilanjutkan terkait perdamaian di Papua.

 

Mayjend M. Erwin S, lebih lanjut menyatakan bahwa beliau bertugas di Papua (Sentani dan Merauke) selama 10 tahun. Ia juga menjelaskan adanya perubahan yang signifikan di Papua, khususnya adat dan kearifan lokal, misalnya acara bakar batu, dulu adalah acara yang sakral namun sekarang mudah sekali dilakukan dan banyak didomplengi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Banyak sekali dana-dana yang seyogyanya digunakan untuk mendamaikan perselisihan antar suku tidak digunakan tepat sasaran. Terkait dengan masa depan dialog Jakarta dan papua, beliau meminta para pimpinan daerah untuk dapat dievaluasi, terutama terkait kehadirannya. Hal ini karena seringkali para pemimpin tidak dapat ditemui, khususnya pada saat terjadi masalah genting. Masalah lain yang juga harus diselesiakan di Papua adalah minimnya infrastruktur penunjang pembangunan, seperti jalan dan jembatan. Ia menutup pembahasannya dengan menyatakan bahwa komunikasi antar pimpinan daerah (putra daerah) dapat menjadi kunci keberhasilan dialog Jakarta dan Papua.

 

Pater Neles Tebay memulai pembahasannya dengan mengutip pernyataan Dr. Muridan bahwa “masalah Papua merupakan beban politik masyarakat Indonesia”. Sampai November 2009, dialog Papua masih dianggap tabu karena dianggap mengacu pada Papua merdeka. Akhirnya orang mulai menggunakan kata dialog setelah 2009, kata “dialog’ sudah menjadi kata kunci dalam perdamaian Papua. Ini adalah hasil dari perjuangan Papua. Dialog ini dapat menyelesaikan konflik dua arah, vertikal antar Pusat dan Papua serta konflik horisontal di Papua, antara Papua dengan Papua maupun Papua dengan luar Papua. Sekarang ini, sudah terjadi perubahan di pusat terkait masalah Papua, di mana mereka mulai mengutamakan dialog. Isu yang harus diangkat sekarang ini adalah mempersiapkan sebuah dialog untuk menyamakan persepsi tentang permasalahan di Papua. Untuk itu, dibutuhkan fasilitator sebagai jembatan dalam pelaksanaan dialog tersebut.

 

peserta tributePeserta Tribute to Dr. Muridan S. Widjojo (Dok. JDP Jkt)Selanjutnya Latifah Anum Siregar menjelaskan tentang pentingnya dialog dalam hati, pikiran dan semangat keseharian kita. Mengutip Dr. Muridan, “Dialog itu tidak membunuh, jika gagal kita bisa coba lagi”. Dalam kaitan masa depan dialog, ini adalah tantangan yang menggelisahkan. Hingga kini, kekerasan masih sering terjadi dan tidak ada kaitannya dengan NKRI harga mati maupun Papua merdeka harga mati. Sulit sekali mengidentifikasi siapa yang melakukan kekerasan. Dialog lebih dibutuhkan sekarang daripada masa yang lalu. Lebih lanjut, JDP harus menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang tidak hanya bersikap pasif. JDP sebagai jembatan harus siap diinjak oleh semua. JDP harus bekerja lebih keras untuk merespon semua tantangan yang ada. Peran pemimpin lokal masih sangat kurang.

 

Poengky Indarti membahas tentang dukungan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan dialog damai antara Jakarta dan Papua. Dukungan Jend. Muldoko dapat dilihat sebagai good sign, tapi harus dilihat siapa pemimpinnya. Pemimpinnya yang akan memutuskan keberlanjutan dukungan tersebut yang hingga kini belum terlihat jelas. Perdamaian Papua ini membutuhkan good will dari Presiden, melihat dari kasus Aceh. Ia mendorong untuk memilih calon wakil rakyat yang peduli pada permasalahan Papua. Lebih lanjut, pemerintah perlu untuk mereformasi struktur TNI dan POLRI dalam penyelesaian masalah Papua melalui dialog. Selain itu juga dibutuhkan institusi-institusi independen untuk mendorong dialog. JDP harus makin efektif sepeninggal Dr. Muridan untuk melanjutkan jejak beliau. JDP harus dapat merangkul tidak hanya pemerintah, maupun kelompok Papua merdeka, rakyat Papua dan masyarakat Indonesia.

 

Selanjutnya, Aryo Wisanggeni menyatakan bahwa perdamaian Papua tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Dr. Muridan dan Pater Neles Tebay. JDP harus diperluas dan melibatkan banyak aktor untuk dialog. Otsus tidak akan berhasil jika tidak menggunakan dialog dalam penyusunannya. Para aktor harus dapat menahan diri untuk menawarkan solusi karena solusi hanya dapat dirumuskan oleh mereka yang terlibat dalam permasalahan tersebut. JDP perlu mengidentifikasi lebih luas, siapa saja aktor-aktor yang perlu diajak dialog untuk penyelesaian masalah Papua.

 

Acara ditutup dengan catatan Dr. Adriana Elisabeth, tentang banyaknya permasalahan Papua yang belum dipahami oleh Dr. Muridan meskipun beliau sangat berdedikasi tinggi terhadap permasalahan-permasalahan disana. Terkait dialog, terdapat perdebatan tentang perlu tidaknya dialog dalam buku Papua Road Map, namun akhirnya dialog menjadi kata kunci dalam penyelesaian masalah Papua. Masa depan dialog ini bergantung pada kita sendiri, yang paling penting adalah pendekatannya. Pendekatan apapun yang digunakan harus dapat membangun trust antara orang Papua dan non Papua. Pendekatan dialogis harus terus kita lakukan. Perdamaian Papua adalah perdamaian di Indonesia. (Amorisa Wiratri)

 
Pelatihan Mediasi untuk komunitas. PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Selasa, 18 Maret 2014 10:34

peserta pelatihanPeserta Pelatihan MediasiAliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) dan Jaringan Damai Papua (JDP), menyelenggarakan pelatihan Mediasi dengan Tema: “Membangun Perdamaian Bagi Komunitas” di Susteran Maranatha Waena Jayapura selama tiga hari dari tanggal 25-27 februari 2014.

Pelatihan yang difasilitasi oleh Dr.Ichsan Malik M.Sc dari Universitas Indonesia di Jakarta dan Theo Von Nden Broek dari Jayapura,di ikuti oleh 20 pesesrta mewakili kominutas Papua dan non Papua dari wilayah: Merauke, Timika, Nabire, Biak, Manokwari, Sorong, Fak fak , Keerom, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

Pelantihan ini dilakukan karena pola komunikasi antara orang Papua dan non Papua sangat beragam sehingga menimbulkan prasangka yang keliru, stigma yang negatif pengabaian eksistensi satu sama lain, dari presepsi dan pandangan yang sengaja saling dipertentangkan.

Dalam pelatihan itu pesesrta dibantu menganalisa persoalan yang mengganggu relasi diantara masyarakat sipil antara Papua dan non Papua langkah yang sinergis membangun kesepahaman dan penyelesaian konflik diantraa Papua dan non Papua.

Pada hari pertama pelatihan tersebut fasilitator langsung mendalami arti kata “Merdeka” bagi masyarakat Papua, dilanjutkan dengan dilema kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, dan nilai-nilai lokal tentang kebersamaan.

Pada hari kedua peserta belajar tentang konflik dan resolusi konflik, mediasi, negosiasi.

Pada hari terakhir para peserta merumuskan agenda bersama untuk masing-masing daerah dalam peranan mereka sebagai mediator di komunitas...Kilion Wenda

 
Papua Annual Review 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 18 Desember 2013 12:56

SeminarAkhirThn2013  JDP-11Dari kiri ke kanan: Dr Agus Sumule, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA, Dr Adriana Elisabeth, Sidney Jones dan Dr Muridan S. WidjojoPermasalahan Papua yang tidak kunjung usai masih menjadi perhatian banyak pihak. Untuk menjembatani penyelesaian permasalahan Papua, termasuk Otsus Plus, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Yayasan TIFA dan Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta mengadakan seminar akhir tahun yang berjudul "Papua Annual Review 2013: Otsus Plus dan Partisipasi Rakyat Papua" di Auditorium Utama LIPI pada 12 Desember 2013. Seminar yang dibuka oleh Kepala P2P LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris dilanjutkan dengan pemaparan Ketua Tim Kajian Papua LIPI, Dr. Muridan S. Widjojo. Hadir sebagai pembicara Prof. Dr. M Din Syamsuddin, MA; Sidney Jones, Dr. Agus Sumule, dan sebagai moderator Dr. Adriana Elisabeth.


Diskusi menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya yaitu permasalahan Otsus Plus. Permasalahan ini dimulai dengan langkah besar Gubernur Papua, Lucas Enembe untuk merevisi UU 21/2001 tentang Otsus menjadi Otsus Plus dalam RUU Pemerintahan Papua. Sayangnya, Lucas Enembe hanya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tim asistensi Universitas Cendrawasih, Majelis Rakyat papua (MRP) dan konsultasi dengan Gubernur Papua Barat dalam penyusunannya. RUU Pemerintahan Papua versi Papua dan Papua Barat ini terlihat lebih konkrit dan komprehensif dibandingkan UU 21/2001 di mana masalah-masalah terpenting Papua dan Papua Barat tercakup dan lebih detil di sana. Jika kedua versi tersebut dikombinasikan dengan cermat, RUU tersebut secara substansi bisa menjadi road map baru untuk penyelesaian masalah Papua. Sayangnya, banyak pihak di Papua terlanjur percaya bahwa Otsus Plus adalah rekayasa Jakarta karena proses penyusunannya yang terkesan tertutup dan tidak melibatkan semua komponen masyarakat di Papua.


Pelanggaran HAM juga masih menjadi perhatian di Papua. Terkait kebebasan berekspresi, pemerintah berpendirian bahwa unjuk rasa yang menyuarakan aspirasi Papua Merdeka, meskipun dilakukan secara damai dan tertib, dikategorikan sebagai tindakan makar menurut Pasal 106, 110 dan 116 KUHP. Pada 2013 ini polisi lebih represif dan tidak pernah menerbitkan STTP bagi demo yang dianggap separatis. Pasukan dalam jumlah besar, kadang-kadang digabung dengan TNI AD, disiapkan untuk mengendalikan demo. Lebih lanjut, pada 2012 jumlah tapol/napol sudah sekitar 26 orang, pada 2013 polisi menghasilkan setidaknya 49 tapol/napol baru. Hampir dua kali lipat, total menjadi 75 orang. Dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan, tuduhan penganiayaan, penyiksaan di kantor polisi atau bahkan pembunuhan aktivis muncul. Semua tuduhan pelanggaran HAM ini belum bisa dibuktikan karena tidak ada institusi yang melakukan penyelidikan secara imparsial. Semua informasi dimonopoli oleh polisi. Tuduhan aktivis dan pegiat HAM diabaikan oleh negara.


SeminarAkhirThn2013  JDP-28Dok. JDP JakartaPoin penting lainnya yaitu makin melemahnya diplomasi Indonesia, khususnya terkait masalah Papua di dunia internasional. Kritik internasional terhadap pemerintah Indonesia dan simpati kepada masyarakat Papua atas kemacetan pelaksanaan Otsus dan masalah pelanggaran HAM terutama atas buruknya jaminan kebebasan berekspresi bagi warga Papua semakin meningkat. Kritik ini salah satunya didorong oleh Free West Papua Campaign (FWPC) yang dipimpin oleh Benny Wenda di Oxford, di mana pada 28 April 2013 beliau meresmikan pembukaan kantor FWPC di Oxford yang dihadiri oleh Walikota Oxford Moh Niaz Abbasi dan beberapa tokoh terkenal di Inggris. Pemerintah Indonesia bereaksi keras, Menlu Marty Natalegawa langsung menegur dan meminta klarifikasi Duta Besar Inggris untuk RI. Selain itu, Negara Vanuatu dan Solomon Islands, memercayai adanya pelanggaran HAM di Papua dan mendukung perjuangan kemerdekaan Papua. Keberhasilan ini membuat Pemerintah Indonesia bekerja keras, misalnya, melobi pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk menunda keanggotaan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), mengirim Menkopolhukam ke Fiji dan mengundang PM PNG ke Jakarta untuk kerjasama ekonomi.


Temuan lain dari diskusi ini adalah terkait usulan pemekaran 30 kabupaten/kota baru dan 3 provinsi baru pada 2013. Jika RUU pemekaran yang sudah disetujui Komisi II DPR RI ini disetujui pemerintah, Tanah Papua akan memiliki 72 kabupaten/kota. Akan dipilih sekitar 1800 anggota DPRD, 144 bupati/walikota dan wakilnya, serta akan ada 1000an pejabat di pemda serta puluhan ribu pegawai negeri baru. Pemekaran supercepat yang prosesnya penuh manipulasi ini dilakukan sama sekali tanpa strategi perencanaan pembangunan keseluruhan tanah Papua. Pemekaran telah menciptakan jumlah penduduk fiktif, kampung fiktif, dan mungkin juga distrik fiktif demi dana insentif, demi jumlah kursi legislatif dan jatah PNS. Hal ini akan membawa Papua ke dalam berbagai krisis pemerintahan yang merugikan rakyat Papua kebanyakan. Selama ini, berbagai analisis menunjukkan pemekaran telah membuat kinerja pemda memburuk terutama pada pelayanan publik. Pemekaran juga memperluas medan korupsi dan domestikasi sumberdaya negara dalam konflik berlapis antarklen yang rawan kekerasan.


Korupsi menjadi poin penutup pada diskusi ini, di mana pada tahun 2013 ini, juara korupsi se-Indonesia direbut oleh Papua Barat untuk kategori provinsi dan Nduga (Provinsi Papua) untuk kategori kabupaten. Tahun 2013 juga harus dilihat sebagai tahun istimewa untuk pemberantasan korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dibandingkan dengan sebelumnya, pada 2013 ini pemerintah tidak ragu lagi memberantas korupsi di Papua berkat kerja keras Kapolda Papua Tito Karnavian yang membuat Satgas Antikorupsi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua E.S. Maruly Hutagalung yang juga membuat gebrakan mengadili semua pejabat tinggi daerah yang terlibat korupsi. Pejabat legislatif dan eksekutif yang terlibat, dari yang tertinggi hingga yang terendah diadili. Ini juga menunjukkan bahwa korupsi di kedua provinsi itu sudah merata, dari provinsi hingga kampung.


Pemerintah meyakini bahwa esensi masalah Papua terletak dalam kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah mengerahkan sumberdaya sepenuhnya untuk “percepatan pembangunan”, program-program berkategori quick wins, dan proyek-proyek afirmasi yang bernilai politik tinggi. Wujud kesungguhan itu terlihat terutama dari jumlah dana Otsus dan dana lain dari pusat untuk Papua dan Papua Barat. Pembentukan UP4B dan terobosan koordinasi pembangunan sosial ekonominya juga menegaskan visi pemerintah tersebut. Menyadari pendekatan keamanan yang tidak efektif, maka sejak akhir 2010 hingga awal 2012, Presiden SBY mengawali pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua. Pengalaman  Jaringan Damai Papua (JDP) membuat konsultasi publik dan membangun dukungan berbagai pihak di Papua dan di Jakarta dapat dijadikan pelajaran. Otsus Plus akan berhasil jika mengadopsi pendekatan dialog yang berintegritas dan bermartabat. Sebagus apa pun substansi Otsus Plus atau gagasan penyelesaian Papua lainnya, tidak akan berhasil apabila prosesnya tidak melibatkan berbagai pihak terutama yang berlawanan, sehingga hasilnya akan memperoleh legitimasi dari semua pihak. (Amorisa Wiratri)

 
Launching Buku Menuju Papua Tanah Damai : Perspektif Non Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Kamis, 17 Oktober 2013 11:09

Di tengah maraknya diskusi mengenai Papua, penting untuk memahami keberadaan komunitas non Papua, yang dikenal dengan istilah pendatang, yang juga memiliki permasalahan dan gagasan damai yang dibangun di Papua melalui dialog. Selama ini ternyata tidak ada data khusus mengenai komunitas non Papua di selengkapnya...

 
Pelatihan Resolusi Konflik SDP Membangun Nilai-Nilai Demokrasi PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 18 September 2013 11:09

aaaaaaassPares Wenda dari Jaringan Damai Papua, saat memberikan materi pada pelatihan Resolusi Konflik yang di gagas Sekolah Demokrasi Papua di Hotel Sentani Indah (Foto:Doc:JDP)Sentani, 13/9 (Jubi) Pelatihan Resolusi Konflik kepada 32 orang peserta yang digagas Sekolah Demokrasi Papua (SDP) adalah untuk melengkapi wawasan peserta sebagai aktor perubahan dan untuk membangun nilai-nilai demokrasi di masyarakat, setelah kembali kepada konstituennya masing-masing.

 

Hal ini disampaikan Roberth Kromsian selaku Fasilitator Penyelenggara Kegiatan, sekaligus menjelaskan, acara yang digagas Sekolah Demokrasi Papua bekerja sama AFP3 Papua, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) Jakarta & Parnership Indonesia, dengan tempat pelaksanaan di Hotel Sentani Indah Kabupaten Jayapura.

 

“Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 – 14 September ini, bertujuan dari kegiatan yang diikuti 32 peserta ini adalah untuk melengkapi wawasan peserta sekolah Demokrasi Papua sebagai Aktor Perubahan, dalam mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi di masyarakat, setelah kembali kepada konstituennya masing-masing, sedangkan nara sumber kita datangkan Pares Wenda  dari Jaringan Damai Papua(JDP),” kata Roberth ke tabloidjubi.com, melalui pesan emailnya ke Timika, Jumat (13/9).

 

Dirinya menjelaskan, dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di kantor, konflik selalu saja ada dan konflik merupakan bagian dari hidup. Konflik yang  tidak terselesaikan tentunya akan berdampak yang tidak baik. Bahkan, di Indonesia ada banyak konflik baik antar suku atau agama sekalipun.

 

“Sehingga, bagaimana dalam mengatasi konflik terlebih dahulu akan dijelaskan apakah konflik itu?, yakni  Konflik adalah sebuah ketidaksepahaman antara dua orang/pihak yang menganggu produktifitas efesiensi dan hasil kerja. Itu jika diartikan dalam lingkup pekerjaan tapi dalam pergaulan sehari-hari, konflik adalah sebuah ketidaksepahaman antara dua orang/pihak yang menganggu kehidupan sehari-hari,” katanya.

 

Sedangkan Resolusi Konflik, katanya, adalah sebuah proses untuk mencapai solusi sebuah konflik. “Respon dari peserta cukup antuisias pada pelatihan angkatan ketiga ini, sehingga kami tetap berharap kegiatan terlaksana dengan baik hingga berakhir dengan pesan materi yang terima dapat bermanfaat untuk membangun nilai – nilai demokrasi di Tanah Papua,” tandasnya.

 

Sementara itu, Penanggungjawab Umum Sekolah Demokrasi Papua, Yohan Wally, menjelaskan untuk menjadi peserta pihaknya merekrut melalui proses seleksi dengan melihat 4 (empat) pilar, yakni dunia usaha (kalangan pengusaha), Masyarakat Sipil b (organisasi masyarakat), Birokraksi Pemerintahan (pegawai negeri sipil) serta Praktisi Partai (partai politik).

 

“Tentunya ada materi – materi yang diberikan selama pelatihan ini, dalam hal ini kita bisa melihat prinsip-prinsip dasar dalam resolusi konflik, yakni focus pada situasi, isu, tingkah laku, menjaga kepercayaan dir idan menghargai orang lain serta menjaga hubungan yang konstruktif,” tutur Yohan Wally.

 

Dirinya menambahkan, juga dalam pelatihan ini, kita mengajak peserta untuk berinisiatif membuat sesuatu lebih baik. Pimpin dengan member contoh dan berpikir kedepan.

 

“Prinsip dasar diatas dilakukan dalam mencari resolusi konflik, namun ada prinsip dasar yang lain yaitu: Berpikir sebelum berreaksi, mendengarkan dengan aktif, jamin proses adil, bidik masalah, terima tanggungjawab, gunakan komunikasi langsung, memahami kepentingan, focus masa depan dan pilih yang saling menguntungkan,” ucapnya.

 

Dikatakan, dalam sebuah konflik jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak  yang  sangat merugikan apalagi konflik tersebut sudah dalam skala yang besar seperti perangsuku, kerusuhan antar Suku Agama Ras dan  Antar golongan.

“Kami berharap peserta dapat serius mengikuti kegiatan, sehingga apa yang didapat dan diterima selama kegiatan dapat berguna kelak ketika kembali kedalam lingkungan dimana dirinya berinteraksi sosial,” harapnya. (Jubi/Eveerth)

 

Sumber:http://tabloidjubi.com/2013/09/13/pelatihan-resolusi-konflik-sdp-membangun-nilai-nilai-demokrasi/

 
JDP gandeng Kaukus Parlemen Papua Gagas Dialog Damai PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 09 Januari 2013 07:50

Jakarta-Zona Damai: Jaringan Damai Papua (JDP) kembali akan menggelar dialog damai Jakarta-Papua tahun depan (2013). Kali ini JDP akan menggandeng Kaukus Parlemen Papua untuk mengulang forum yang sama yang digelar Juli tahun lalu.

 

Dialog kali ini akan lebih fokus menyoroti kegagalan pembangunan di Tanah Papua, dan bukan kepada tuntutan referendum atau merdeka.

 

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mengatakan, dialog yang digagas Kaukus Parlemen Papua dan Jaringan Damai Papua ini bukan untuk memisahakan Papua dari Indonesia. Namun, menyuarakan langsung aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

 

“Timor-Timur dari dulu status internasionalnya tidak diakui berada di Indonesia, beda dengan Papua yang sudah diakui PBB berada di Indonesia sejak 1969. Indonesia terikat untuk melaksanakan konvensi HAM, Indonesia harus aktif dan mau untuk duduk satu meja dengan masyarakat Papua.”ujar Poengky

 

Poengky meminta Pemerintah proaktif terhadap agenda damai itu, serta meminta Komnas HAM mendorong pelaksanaan dialog damai Jakarta-Papua tahun depan.  [***]

 

source:http://zonadamai.wordpress.com/2012/12/28/jdp-gandeng-kaukus-parlemen-papua-gagas-dialog-damai/

 
Dukungan Media Massa Untuk Dialog Jakarta-Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Jumat, 28 September 2012 15:57

IMG 8448Sumber foto: Dokumentasi JDP JakartaDialog Jakarta-Papua adalah salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih, yang terus dikampanyekan oleh Jaringan Damai Papua (JDP). Dialog Jakarta-Papua membutuhkan dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah media/pers. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi, JDP menyadari benar bahwa media memiliki pengaruh yang penting.  

 

Dalam hal ini, JDP memandang bahwa media menjadi bagian tak terpisahkan dari advokasi Dialog. Selain memberitakan situasi yang berkembang di Papua, media juga dapat berperan lebih jauh untuk mendukung  secara aktif. Untuk itu, JDP Jakarta membuat forum khusus bagi para jurnalis berbagai media. Forum itu bertajuk “Peran Media Massa dalam Mendukung Dialog Jakarta-Papua.”

 

Pertemuan jurnalis dari berbagai media pada Jumat, 21 September 2012  di Gedung Widya Graha Lt XI LIPI itu menghadirkan  Koordinator Tim Kajian Papua LIPI dan JDP Jakarta Muridan Widjojo, Anggota DPR RI dari Komisi X Diaz Gwijangge yang juga anggota Kaukus Papua di Parlemen RI, dan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti yang berpengalaman dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua.

 

Menurut Diaz Gwijangge, sebagai wilayah yang mengalami konflik dan kekerasan yang terus meningkat dan berkepanjangan, Papua memerlukan kebijakan terobosan yang menyeluruh dan integral. Diterapkannya Undang-Undang 21/2001 tentang Otonomi Khusus diharapkan menjadi solusi. Namun pada kenyataannya, penanganan masalah di Papua masih jalan di tempat. Ia berpendapat bahwa pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) semakin menegaskan bahwa otonomi khusus telah gagal. Baginya, saat ini yang justru muncul di Papua adalah “otonomi kasus”. Otonomi kasus, karena permasalahan di Papua tidak kunjung usai terutama masalah kemiskinan dan yang lebih penting, masalah pengelolaan keamanan yang masih sporadis dan eksesif.

 

Berkaca pada situasi tersebut, Dialog Jakarta-Papua menawarkan sebuah konsep penyelesaian masalah dengan cara yang lebih damai. Dialog menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang setara dan mengedepankan rasa saling percaya. Dialog akan sangat efektif mengatasi kebuntuan komunikasi dengan masyarakat Papua yang selama ini terjadi akibat pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang dilakukan pemerintah. Dialog Jakarta-Papua membutuhkan dukungan media sebagai penyampai informasi dan sarana pencerahan transformatif kepada khalayak. Diskusi pada forum pertemuan jurnalis tersebut mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan dukungan media terhadap inisiasi Dialog Jakarta-Papua.

 

Pertama, media berperan dalam memagnifikasi suara dan wacana mengenai Dialog Jakarta-Papua kepada publik. Menurut Muridan Widjojo, peranan ini telah sangat baik dimainkan oleh media. Bahkan beberapa media memiliki kolom khusus yang secara periodik memberitakan topik yang berkaitan dengan Papua termasuk mengenai Dialog Papua-Jakarta. Beberapa jurnalis dari media yang ada juga sangat konsisten menulis berita mengenai Papua dan upaya dialog. Dengan demikian, para jurnalis diharapkan memiliki latar informasi yang cukup baik mengenai Papua, agar pemberitaan yang dilakukan bisa mengakselerasi upaya pengarusutamaan dialog.

 

Akan tetapi, dibalik peran penyebaran wacana mengenai dialog yang telah dimainkan dengan baik oleh media, tersimpan sebuah tantangan. Banyak jurnalis yang mengeluh sulit menemukan informasi yang benar-benar akurat mengenai Papua dan wacana dialog, terutama di Papua. Hal ini karena faktor geografis dimana jarak antara Jakarta dan Papua cukup jauh. Di samping itu, medan di Papua yang relatif sulit ditembus. Jaminan keamanan yang minim di Papua semakin mempersulit para jurnalis untuk mendapatkan berita langsung dari Papua. Narasumber kritis di Papua juga amat sedikit sehingga jurnalis lebih banyak memperoleh berita dari aparat keamanan atau pejabat daerah yang bisa jadi tidak akan memenuhi asas cover both-sides. Terkait dengan itu, Poengky mengatakan bahwa memang untuk sementara informasi yang didapat oleh para jurnalis akan sangat “Jakarta-based”. Menurutnya, hal ini tidak mengapa asalkan para jurnalis mendatangi narasumber yang tepat.

 

Muridan menambahkan lagi, forum diskusi pada siang hari itu sekaligus merupakan momen apresiasi kepada para jurnalis. Oleh karena dalam forum tersebut para awak media bisa mendapat informasi mengenai Papua dari ‘tangan pertama’, yaitu narasumber yang sangat paham mengenai Papua. Paling tidak, dari pertemuan itu, para jurnalis akan tahu narasumber yang tepat untuk bicara mengenai Papua dan bisa memulai untuk berjejaring satu sama lain.

 

Kedua, media memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran publik atas isu-isu yang berkaitan dengan Papua. Khususnya isu yang berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan yang angkanya terus meningkat setiap tahun. Dialog Jakarta-Papua yang dinilai menjadi solusi terbaik dalam mengatasi konflik berkepanjangan di Papua sebenarnya telah mendapat sambutan baik dari pemerintah. Dalam pidatonya pada tanggal 9 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah bersedia berdialog secara terbuka dengan elemen masyarakat Papua. Namun hingga hari ini, belum ada realisasi serta tindak lanjut yang konkrit pasca pidato tersebut.  

 

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus dimunculkan akan membuat publik untuk ikut mendorong pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah di Papua. Poengky mengatakan, terkait dengan permasalahan pelanggaran HAM di Papua, pemerintah Indonesia harus terus didesak untuk menyelesaikannya. Dalam forum Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Geneva pada bulan Mei yang lalu, Indonesia mendapat sorotan internasional karena konflik di Papua masih terus terjadi. Pemerintah Indonesia diminta untuk mengedepankan proses dialog, menghentikan impunitas, dan mengawal pendidikan HAM untuk aparat keamanan (militer). Media memegang peranan penting untuk terus meletakkan berita mengenai hal ini secara konsisten agar pemerintah memberikan perhatiannya secara lebih serius.

 

Ketiga, di masa mendatang, peran media sebagai wadah kontrol sosial dan pendidikan politik bagi khalayak mengenai Papua harus terus diperkuat. Terutama dalam menyuarakan permasalahan substansial yang terjadi di sana. Permasalahan substansial yang dimaksud berkaitan dengan penegakkan hukum, pelanggaran hak asasi manusia, dan permasalahan sosial lainnya.

 

Menurut Diaz, tantangan dalam menjalankan peran ini adalah konsistensi media dalam memberitakan persoalan mengenai Papua. Pemberitaan mengenai masalah substansial yang terjadi di Papua jangan sampai kalah oleh berita yang sifatnya situasional, misalnya pemberitaan soal korupsi, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya. Poengky menambahkan, tantangan lainnya adalah maraknya media yang memiliki biro di daerah, sehingga di media nasional banyak muncul pemberitaan mengenai daerah, daripada dengan apa yang terjadi di Papua secara khusus. Tanpa bermaksud mengecilkan daerah lain, Papua harus diakui menjadi wilayah yang menyimpan permasalahan yang paling kompleks, sehingga harus mendapat perhatian lebih. Konsistensi media dalam memberitakan ini menjadi tantangan tersendiri.

 

Bertolak dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bahwa media memang memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawal perdamaian di Papua, khususnya dalam mendorong upaya Dialog Jakarta-Papua. Media diharapkan bisa terus menyuarakan informasi mengenai Papua dan Dialog Jakarta-Papua kepada khalayak secara independen, sistematis, berkesinambungan dan berimbang, untuk bersama mewujudkan Papua Tanah Damai. (Dini Suryani)

 
PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Senin, 17 September 2012 06:10

Sekian banyak tulisan  DR Neles Kebadabi Tebay.Pr, berbagai buku dalam dan luar negeri. Tetapi khusus untuk tulisan di media akhirnya di cetak ulang dalam bentuk buku yang berisi 54 buah tulisan buku setebal 274 halaman berukuran 14X 21cm. Dari tahun 2001-2011 pertama di luncurkan di Hotel Atman Jakarta pada selasa 29 Mei 2012, kedua  luncurkan di Fakultas Dakwah Universitas Sunan Kalijaya (UIN) pada 20 juni 2012. Sebagai pembicara utama Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernurnur Yogyakarta.

 

Kini pada tanggal 19 september 2012 di Aula STFT Fajar Timur Jayapura  akan di luncurkan buku yang sama yaitu “Angkat Pena demi Dialog Papua” dan diskusi Bersama tentang Tujuan dialog, format dialog, agenda dialog menurut dari perspektif agama- agma, gereja- Gereja,Adat, pagujuban.dan Pemerintah. Gubernur Provinsi Papua Diundang sebagai “Keynote speech”

 

(kw/jdppapua)

 
Harapan Besar 2012: Dialog antara Pemimpin Papua dengan Pemerintah Indonesia PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 11 Januari 2012 16:37

Tim Kajian Papua Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI merupakan salah satu pemrakarsa yang secara konsisten mengadvokasi Dialog Jakarta-Papua sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik berkelanjutan di Bumi Cendrawasih atau Tanah Papua. Salah satu forum yang digagasnya adalah “Evaluasi Politik Papua 2011” yang dikerjakan bersama antara P2P LIPI dengan Komisi I DPR RI pada 13 Desember 2011 lalu di Gedung Nusantara II DPR RI. Kegiatan seminar itu menghadirkan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, Peneliti LIPI Adriana Elisabeth, Pdt. Sostenes Sumihe, Anggota MRP-Barat Anike Sabami, dan Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP) Sayid Fadhal Alhamid sebagai pemberi materi yang juga memperkuat usulan dialog Papua-Jakarta.

 

Berbagai masalah di Papua mulai dari persoalan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dihadapi hari ini merupakan dampak dari konflik yang berlangsung di Papua selama hampir setengah abad (sejak 1961). Pdt. Sostenes Sumihe mencatat bahwa Papua merupakan “tanah paradoksal” di mana masyarakat hidup miskin di atas tanah yang kaya akan emas. Pengerukan kekayaan alam Papua tidak diimbangi dengan pemberdayaan terhadap masyarakatnya sehingga menimbulkan persoalan kemanusiaan yang amat pelik. Persoalan kemanusiaan yang dimaksud adalah rendahnya penghargaan negara terhadap hak dasar, harkat dan jati diri Orang Asli Papua.

 

Negara telah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara Papua dengan Jakarta termasuk kebijakan otonomi khusus (Otsus). Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai belum berhasil mewujudkan Tanah Papua yang adil dan sejahtera. Hal itu tentu sangat disayangkan mengingat Otsus diharapkan menekankan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan kepada Orang Asli Papua. Tidak hanya itu, pemberdayaan ini juga didukung oleh aliran dana pemerintah yang sangat besar untuk jumlah penduduk Papua yang relatif sedikit.

 

“Tanah paradoksal” diartikan sebagai situasi yang jauh dari harapan oleh para pemuka agama yang mendeklarasikan Papua sebagai “tanah damai” sejak 5 Februari 2003. Menurut mereka ada sembilan indikator Papua sebagai tanah damai, yakni (1) partisipasi; (2) kebersamaan, toleransi dan saling menghargai; (3) komunikasi; (4) kesejahteraan; (5) rasa aman dan nyaman; (6) keadilan dan kebenaran; (7) kemandirian; (8) harga diri dan pengakuan; (9) keutuhan-harmoni. Sostenes Sumihe mengakui bahwa situasi utopi tersebut masih bertentangan dengan realitas kehidupan masyarakat Papua yang dipenuhi oleh pengalaman intimidasi, stigmatisasi, kemiskinan dan keterbelakangan.

 

Fenomena “Tanah paradoksal” di Papua muncul sebagai masalah serius sepanjang 2011 yang baru lalu. Tim Kajian Papua LIPI mencatat tiga hal utama yang muncul dalam dinamika politik Papua selama setahun lalu, yakni kekerasan yang bernuansa pelanggaran HAM, kebuntuan komunikasi politik antara Jakarta dan Papua serta menguatnya opini publik yang menginginkan pemerintah berdialog dengan wakil-wakil masyarakat Papua. LIPI menyatakan bahwa dinamika politik dan pengelolaan keamanan di Provinsi Papua masih sering diwarnai oleh tindak kekerasan dan pelanggaran HAM hingga akhir 2011. Bahkan, penyelesaian tindak kekerasan dan pelanggaran HAM tersebut seringkali tidak berakhir dengan penegakan hukum dan penghukuman terhadap pelaku kejahatannya secara adil. Dengan demikian, fenomena impunitas, pembiaran dan pelanggaran HAM masih lestari.

 

Kekerasan yang berlangsung terus-menerus diakibatkan salah satunya oleh penanganan aspirasi Masyarakat Papua dengan pendekatan politik keamanan (sekuritisasi) yang memperdalam kebuntuan komunikasi dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Padahal, menurut Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq melalui pidatonya, sudah saatnya negara tidak lagi melakukan pendekatan militer sekuritisasi (hard power) untuk menghadapi Papua. Pendekatan militer hanya dilakukan apabila terdapat ancaman kepada negara di saat berbagai kemungkinan penerapan strategi non-kekerasan (soft power) telah dilakukan. Namun sebaliknya, sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi, justru pendekatan sekuritisasi mendominasi kebijakan pemerintah menghadapi Papua.

 

Berkaca pada situasi tersebut, maka LIPI yakin bahwa dialog merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan yang berlarut di Papua. Oleh karena itu, sejak 2009 Tim Kajian Papua LIPI melakukan beberapa langkah advokasi kepada pemerintah, media, dan masyarakat untuk mendorong dijalankannya Dialog Papua-Jakarta. Di kalangan lembaga negara advokasi dialog dinilai LIPI telah berhasil meskipun lambat. Di antara lembaga negara yang ada, Sekretariat Wakil Presiden RI dinilai oleh LIPI sebagai lembaga yang paling progresif dan terbuka mendorong penyelesaian masalah Papua secara komprehensif dan bermartabat.

 

Di penghujung Tahun 2011 pada 9 November, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan bahwa pemerintah siap berdialog secara terbuka dengan semua elemen masyarakat Papua. Tidak hanya itu, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono menegaskan bahwa pemerintah juga siap berdialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut pemerintah, rencana dialog tersebut akan diwujudkan dengan mengedepankan tiga pilar yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pelaksanaan otsus dan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Tawaran dialog oleh pemerintah telah menjadi kejutan akhir tahun 2011 yang memberi harapan banyak orang atas terselesaikannya konflik di Papua.

 

LIPI menegaskan bahwa saat ini semua pihak perlu memprioritaskan dialog Papua sebagai agenda politik bersama. Tahapan pra-dialog atau persiapan dialog harus dikelola dengan hati-hati. Pembicaraan awal yang berhasil menyepakati tentang unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog akan menentukan keberhasilan dialog. Oleh karena itu, Adriana Elisabeth (LIPI) meminta agar pemerintah dan pihak-pihak yang mewakili masyarakat Papua membangun komunikasi yang konstruktif untuk menemukan kepentingan dan platform bersama.

 

Hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk dialog merupakan diskusi menarik yang bergulir menjelang tahun 2012 ini. Beragam konsep bentuk dialog dengan definisi yang berbeda diutarakan sebagai pilihan format dialog Jakarta-Papua. Sostenes Sumihe mengusulkan agar pemerintah dan Papua menjalankan dialog kemanusiaan yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang memahami masalah Papua dalam berbagai sektor kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Sementara itu, Anike Sabami membagi format dialog dalam bentuk yang lebih beragam, di antaranya dialog umum, dialog khusus, dialog batin, dialog pribadi, dialog pemancingan dan dialog kultur. Namun secara umum, Anike Sabami menegaskan bahwa dialog harus dibangun oleh semua Orang Papua, termasuk perempuan. Ia menyatakan dialog nantinya harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan daya nalar yang tinggi.

 

Berbicara tentang mempersiapkan dialog Jakarta-Papua maka tentu tidak hanya membicarakan konsep dan format dialog saja. Pemerintah dan Papua perlu juga membentuk hubungan dan situasi yang kondusif antar keduanya sebelum dialog benar-benar dilaksanakan. Hal ini amat diperlukan untuk memupuk rasa saling percaya antar Orang Papua dan pemerintah, sehingga legitimasi akan hasil dialog menjadi kuat. Dengan demikian, rumusan keputusan dialog dapat diterapkan dan diterima dengan baik oleh semua pihak.

 

Bangunan kepercayaan dan hubungan yang baik sebagai dasar dilaksanakannya dialog perlu dibangun agar pengalaman kegagalan Otsus tidak terulang. Otonomi khusus gagal menyelesaikan konflik di Papua karena selama ini tidak ada komitmen untuk saling percaya antara pemerintah dan Orang Asli Papua. Otsus dibangun dengan rasa curiga yang sangat dalam antara pemerintah dan Orang Papua. Pemerintah menilai bahwa otsus akan memberi ruang yang semakin terbuka untuk gerakan separatisme di Papua, sementara Orang Papua melihatnya sebagai bentuk “tipu-tipu” Jakarta karena dampak atas kesejahteraannya tidak dirasakan oleh mereka. Belajar dari pengalaman tersebut, maka persiapan menuju dialog perlu membicarakan tidak hanya terbatas pada format dan bentuk dialog saja namun lebih dalam dari itu.

 

Untuk mewujudkan harapan terjadinya dialog antara pemimpin Papua dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI), maka akan ada banyak langkah yang perlu dipersiapkan oleh Papua dan Pemerintah. Pemerintah wajib mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat di Papua. Pemerintah harus mampu meningkatkan kepercayaan Orang Papua atas keseriusan negara dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang baik termasuk pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi. Di dalam diskusi muncul juga penegasan bahwa pemerintah sudah seharusnya memberikan ruang yang besar bagi Masyarakat Papua untuk hidup damai dan merasakan aman. Hal itu dapat terwujudkan dengan menghapuskan kehadiran aparat keamanan di Papua.

 

Tidak hanya pemerintah yang memiliki tugas besar mempersiapkan dialog, Papua juga memiliki tugas besar untuk mempersiapkan diri menuju dialog. Hal mendasar yang diperlukan oleh Papua saat ini adalah menentukan siapa yang dapat mewakili masyarakat di dalam dialog. Berbeda dengan Aceh yang memiliki sosok kepemimpinan perseorangan, Papua memiliki faksi politik yang bercabang-cabang. Oleh karena itu, Sayid Fadhal Alhamid menyatakan bahwa prinsip dasar dialog harus mengakui, menghargai, melibatkan dan mengkonsolidasikan beragam faksi politik di Papua. Konsolidasi politik ini penting agar aspirasi kepentingan masyarakat Papua benar-benar tersampaikan dalam dialog dan mendapatkan legitimasi penuh dari Orang Papua sendiri.

 

Tugas-tugas besar pra-dialog tersebut tentu saja tidak hanya menjadi beban tanggung jawab salah satu pihak, baik itu pemerintah saja atau Orang Papua saja. Keduanya harus membangun sinergi agar persiapan dialog dapat tercapai dengan baik. Sebagai contoh, rasa aman tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja untuk menciptakannya, melainkan juga Orang Asli Papua sendiri. Tidak hanya itu, Fadhal Alhamid juga menyatakan bahwa konsolidasi politik di Papua juga bukan menjadi kepentingan Orang Papua saja, tetapi juga pemerintah. Dengan demikian keduanya bertanggung jawab mendorong upaya konsolidasi ini.

 

Upaya mempersiapkan dialog sebagai agenda bersama antara pemerintah dengan Orang Papua merupakan kerangka dasar yang penting untuk membangun hasil yang baik guna menyelesaikan konflik selama ini. Fondasi kuat dari pra-dialog ini akan mempererat hubungan antara Papua dengan Jakarta karena keduanya mempercayai akan adanya niat yang baik dari masing-masing pihak. Dengan demikian, dialog pun akan mendapatkan legitimasi yang besar, tidak hanya dari Masyarakat Papua namun juga Pemerintah.

 

Tercapainya dialog Jakarta-Papua yang mendapatkan legitimasi berbagai pihak tentu merupakan harapan yang besar di tahun 2012 ini. Langkah persiapan menuju dialog perlu dilakukan oleh pemerintah dan Orang Papua. Semoga tawaran dialog SBY di penghujung tahun 2011 dapat menjadi kenyataan. Dengan begitu istilah “Papua Tanah Damai” pun dapat digunakan untuk mengganti istilah Papua sebagai “Tanah Paradoksal”. (Aisah Putri Budiatri)

 
Pendekatan Budaya Koentjaraningrat untuk Penyelesaian Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Rabu, 11 Januari 2012 16:32

Dalam sejarah perkembangan Ilmu Antropologi, Koentjaraningrat dikenal sebagai perintis ilmu budaya di Indonesia. Ia juga merupakan sosok ilmuwan Indonesia pertama yang melakukan penelitian budaya di Papua. Koentjaraningrat tidak hanya mempelajari budaya Masyarakat Asli Papua, namun juga merekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan budaya kepada provinsi yang baru bergabung dengan Indonesia di akhir tahun 60-an. Koentjaraningrat menilai bahwa pendekatan budaya merupakan cara yang paling tepat untuk meng-Indonesia-kan Papua sebagai salah satu provinsi muda. Hal ini sangat penting mengingat Papua memiliki budaya minoritas dan sejarah kebangsaan yang berbeda dengan daerah di Indonesia lainnya.

 

Di tengah peliknya persoalan konflik di Papua saat ini, maka mungkin kita perlu kembali mengingat pemikiran Koentjaraningrat mengenai pendekatan budaya. Oleh karena itulah, maka Forum Kajian Antropologi Indonesia Indonesia (FKAI) serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (Setwapres RI) menyelenggarakan Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 berjudul “Meneropong Keindonesiaan dalam Kepapuaan: Menuju Dialog untuk Memutus Siklus Konflik dan Kekerasan di Papua” pada tanggal 29 November 2011. Seminar ini menghadirkan sejumlah antropolog dan pemerhati Isu Papua, diantaranya Meutia Hatta Swasono sebagai keynote speaker serta Phil Erari, Muridan S.Widjojo, dan Agapitus Dumatubun sebagai pembicara.

 

Dalam pembukaan acara tersebut, Mulyawan Karim selaku Ketua FKAI menyatakan bahwa jika saja Koentjaraningrat melihat situasi konflik di Papua saat ini maka beliau pasti akan sangat merasa prihatin. Oleh karenanya, Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 tidak hanya hadir untuk mengenang pemikiran Koentjaraningrat tetapi juga menelaah kembali gagasan-gagasan yang dibawa Bapak Antropologi Indonesia itu untuk memperbaiki hubungan Indonesia dan Papua. Bukan tidak mungkin bahwa kekerasan dan konflik terus berlangsung di Papua karena dilupakannya pendekatan kebudayaan yang memanusiakan Orang Papua seperti yang digagas Koentjaraningrat dahulu.

 

Konflik Papua telah menorehkan sejarah panjang di Indonesia. Muridan S. Widjojo melihat bahwa konflik Papua yang berlangsung selama 49 tahun disebabkan oleh digunakannya pendekatan keamanan dengan sangat kuat untuk menghadapi sikap kritis Orang Papua. Negara disimbolkan dengan kekerasan bukan kesejahteraan; karena tingkat pelayanan dan fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi diabaikan. Oleh sebab itulah, Muridan menyatakan bahwa keindonesiaan diangap sebagai antitesis dari ideal kepapuaan yang dimimpikan oleh banyak orang asli Papua.

 

Meutia Hatta dan Phil Erari meyakinkan bahwa sejarah masuknya Papua menjadi bagian dari Negara Indonesia merupakan sebuah titik awal lahirnya konflik yang berkelanjutan hingga kini. Phil Erari bahkan menilai bahwa proses bergabungnya Papua dengan Indonesia diwarnai oleh tindakan penyimpangan, manipulasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang memilukan. Negara tidak mempertimbangkan nilai budaya masyarakat asli Papua, sebaliknya kekerasan dan operasi militer mendominasi kebijakan negara di tanah paling timur Indonesia ini. Sebelum reformasi, tidak ada pendekatan budaya yang coba dilakukan negara untuk mengkonstruksi jiwa kebangsaan Orang Asli Papua sebagai bagian dari Indonesia. Abdurrahman Wahid merupakan presiden pertama yang mendekati Masyarakat Papua dengan penghargaan terhadap nilai kultur Papua. Beliau mengakui Bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultur Masyarakat Papua. Hal ini sangat bertolak belakang dengan situasi saat ini yang menilai bahwa Bendera Bintang Kejora merupakan lambang separatis Orang Papua.

 

Phil Erari menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pendekatan baru untuk mengatasi persoalan konflik di Papua. Pendekatan baru ini tentu saja disesuaikan dengan situasi budaya Papua. Gambaran budaya Papua diperlukan untuk memahami secara baik bagaimana karakter asli Orang Papua, sehingga dapat dibuat sebuah kebijakan yang diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, intensitas konflik pun semakin lama akan semakin menurun dan menghilang. Namun begitu, membaca kultur Masyarakat Papua tidak lah mudah karena kebudayaannya yang sangat kaya. Agapitus Dumatubun menyatakan bahwa empat zona ekologi di Papua turut mempengaruhi terbentuknya budaya yang berbeda. Budaya itu terklasifikasi menjadi lima sebaran wilayah budaya dengan empat tipe kepemimpinan masyarakat yang berbeda. Dumatubun menyatakan bahwa nilai budaya tersebut dapat menjadi kerangka membangun sistem pemerintahan yang baik di Papua, misalnya terkait dengan pembagian dan pemekaran wilayah pemerintahan. Pendekatan kebudayaan ini juga penting untuk menentukan alat mediasi bagi pemerintah untuk berdialog dengan Masyarakat Papua.

 

Dialog merupakan cara non-militer yang baru-baru ini ditawarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 9 November 2011. Dialog dapat menjadi pendekatan baru yang mungkin saja selama ini dibutuhkan oleh negara dan Papua untuk menghapus konflik diantara mereka. Masyarakat Papua sesungguhnya merupakan masyarakat berdialog karena segala sesuatu yang penting dalam kehidupannya ditentukan secara damai dalam dialog. Sebagai contoh, suku-suku di Papua menentukan proses adat berperang dengan dialog antar suku sebelumnya yakni mengenai kapan perang akan dimulai dan kapan akan dihentikan. Merujuk pada nilai budaya Masyarakat Papua tersebut, maka sesungguhnya dialog dapat menjadi cara yang baik untuk memperkuat keindonesiaan di Papua.

 

Lalu dialog apa yang dapat dibangun oleh Jakarta dan Papua? Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 mencatatkan setidaknya terdapat lima hal terkait Budaya Papua yang yang perlu tercerminkan di dalam dialog. Pertama, dialog harus mampu mempertahankan identitas-identitas kultural dan posisi-posisi politik yang berlawanan sebagai sesuatu yang wajar. Unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Semakin tinggi kadar kesepakatan di dalam proses pra-dialog dan dialog, semakin tinggi pula tingkat legitimasi hasil dialog. Semakin tinggi legitimasi hasil dialog, semakin tinggi pula kemungkinan keberhasilan implementasinya.

 

Kedua, dialog harus mampu membuka ruang gerak kultural Orang Papua yang lebih besar sehingga suara-suara yang selama ini termarjinalkan akan memiliki ruang yang baik untuk mendefinisikan identitas kultural mereka yang beraneka warna. Ketiga, pemerintah harus menyadari wujud keragaman persepsi kultural Masyarakat Papua mengenai cara dan mekanisme dialog politik. Keragaman persepsi itu muncul sebagai dampak dari keberagaman budaya dalam pola kepemimpinan tradisional di Papua. Negara harus memaknai ulang pemahaman kultural atas keragaman wajah Papua yang bervariasi tersebut, sehingga simplifikasi pendekatan elitis yang akan membuat dialog menjadi penuh syarat dan sempit tidak terjadi.

 

Keempat, perlu diwujudkan sebuah dialog yang mengarah kepada tercapainya proses rekonsiliasi dan proses permintaan maaf atas kesalahan di masa lalu oleh pemerintah maupun masyarakat Papua. Kelima, dialog harus mampu merekonstruksi paradigma negara yang melihat Papua selalu sebagai bangsa separatis yang mengusik keutuhan negara. Pemunculan wacana gerakan separatisme oleh pemerintah pusat dinilai sebagai culture of fear yang mengancam jiwa nasionalisme Indonesia. Atas dasar itu, maka kerap kali kekerasan terhadap masyarakat Papua mendapatkan legitimasi negara. Pemahaman salah yang melanggengkan pelanggaran HAM tersebut tentu harus dikikis bahkan dihapuskan sama sekali.

 

Dengan lima poin tersebut maka Forum Koentjaraningrat Memorial Lecture 2011 telah membungkus dialog sebagai sebuah alat penyelesaian konflik Papua yang sarat dengan pendekatan kultural. Gagasan ini tentu saja berangkat dari ide besar Koentjaraningrat yang menyatakan bahwa kedekatan dengan Papua akan terbentuk jika kita paham kekhasan Papua secara kultural. Dialog mungkin dapat dijalankan dengan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan budaya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kultural akan menjadi hal penting yang perlu melekat di dalam pelaksanaan dialog Jakarta Papua.

 

Dialog yang terbangun dengan kerangka pemahaman dan penghargaan atas budaya sebagai landasan utama merupakan peluang terbukanya ruang untuk menyalurkan aspirasi bagi masyarakat Papua dan pemerintah secara terbuka. Hal ini dapat menjadi sebuah alternatif baru atas usangnya dominasi pendekatan militer yang selama ini dipakai untuk menghadapi permasalahan di Bumi Cendrawasih. Mungkin memang sudah waktunya bagi negara memikirkan jalan baru ini secara serius untuk menghentikan diskriminasi, kemiskinan dan pelanggaran HAM di Papua. (Aisah Putri Budiatri)

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 2 dari 3