google translate

Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Jumat, 19 Februari 2016 09:44

Foto 1Seminar Nasional:Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi untuk Papua Tanah DamaiMengawali tahun 2016, Tim Papua LIPI menyelenggarakan Seminar Nasional berjudul “Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi untuk Papua Tanah Damai.” Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dengan latar belakang yang berbeda untuk mengevaluasi hal apa saja yang telah dijalankan oleh Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo, dan untuk mendiskusikan hal apa yang dapat menjadi tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan tersebut. Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Yoedhi Swastono (Deputi 1 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan), Mayjen TNI Kaharuddin Wahab (Staf Ahli Badan Intelijen Negara), Tantowi Yahya (Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI), Hilmar Farid, Ph.D (Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Cahyo Pamungkas (Tim Papua LIPI), Anum Siregar, SH (Aktivis Papua), dan Victor Mambor (Ketua Asosiasi Jurnalis Independen Papua) hadir di dalam Seminar yang dilaksanakan pada Rabu 27 Januari 2016 ini.
Pertemuan ini dibuka oleh Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (IPSK LIPI), Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA, yang mengapresiasi perhatian dan komitmen Presiden Joko Widodo yang besar terhadap Papua sekaligus melihat bahwa persoalan Papua hingga saat ini masih begitu kompleks. Di dalam pidato pembukaannya, Tri Nuke mengharapkan agar seminar nasional ini dapat berkontribusi nyata pada upaya Pemerintah untuk mewujudkan pembangunan perdamaian dan kesejahteraan di Tanah Papua. Komitmen yang tinggi dari Presiden Jokowi terhadap Papua juga disampaikan oleh Dr. Adriana Elisabeth M.Soc.Sc. dalam pengantar diskusinya. Adriana, yang merupakan Kepala Pusat Penelitian Politik dan anggota Tim Kajian Papua LIPI, memaparkan kerja-kerja riset dan non-riset LIPI selama lebih dari satu dekade; Ia menyatakan bahwa dari penelitian LIPI, dialog dapat menjadi salah satu media penyelesaian konflik yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia.
Di dalam acara inti seminar, setiap narasumber menyampaikan paparannya dari berbagai perspektif yang berbeda. Yoedhi Swastono menyampaikan program kerja dan kebijakan apa saja yang telah dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi di tahun pertama dan kedua masa jabatannya, namun di sisi lain, Ia juga menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Di dalam paparannya ini, Yoedhi menekankan bahwa pembangunan di Papua menjadi prioritas dari Pemerintahan Jokowi. Namun demikian, Tantowi Yahya yang hadir mewakili DPR menyatakan bahwa persoalan Papua yang begitu kompleks akan sulit untuk diselesaikan secara komprehensif dan bermartabat apabila antar pemangku kepentingannya tidak saling mendukung. Oleh karena itu, Ia menekankan perlunya kesamaan berpikir dan berpendapat dalam melihat Papua, serta perlunya Pemerintah untuk merangkul semua pihak. Gagasan pentingnya untuk Pemerintahan Jokowi merangkul berbagai pihak, bersinggungan juga dengan apa yang disampaikan oleh Anum Siregar dan Cahyo Pamungkas. Keduanya melihat bahwa persoalan Papua dapat diselesaikan apabila Pemerintah mau merangkul semua pihak dan mengajak berbicara untuk mencari solusi persoalan Papua. Hal tersebut, dinyatakan oleh Anum Siregar dan Cahyo Pamungkas, hanya dapat ditempuh melalui ‘dialog.(JDP Aisah Putri)

Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai