google translate

Pertemuan Eksploratif VII Membahas Isu Politik, Hukum dan Keamanan Papua PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Jumat, 19 Februari 2016 09:32

Meeting ekspolatifMeeting ekspolatif ke Tujuh di BogorSejak 2009, Tim Papua LIPI berkomitmen untuk menjalankan kegiatan-kegiatan advokasi untuk mendorong upaya penyelesaian konflik dan persoalan Papua. Salah satu bentuk kegiatan yang dijalankan adalah pertemuan eksploratif. Pertemuan eksploratif ini di inisiasi oleh kerja sama antara Tim Papua LIPI, Jaringan Damai Papua (JDP), dan Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) pada tahun 2013. Hingga awal tahun 2015, pertemuan eksploratif telah enam kali terselenggara di enam kota yang berbeda. Pertemuan eksploratif pertama diselenggarakan di Jimbaran, Bali (Februari 2013), pertemuan kedua di Manado, Sulawesi Utara (April 2013), pertemuan ketiga di Lombok, Nusa Tenggara Barat (Agustus 2013), pertemuan keempat di Yogyakarta, DIY (Januari 2014), pertemuan kelima di Semarang (Setember 2014), dan pertemuan terakhir di Jakarta (Februari 2015).
Di penghujung tahun 2015, Tim Papua LIPI bersama JDP kembali melanjutkan pertemuan eksploratif ini dengan berfokus pada isu politik, hukum dan keamanan Papua. Pertemuan eksploratif ketujuh ini merupakan tindak lanjut dari gagasan pertemuan eksploratif sebelumnya mengenai perlunya dialog sektoral untuk mempertemukan Kementerian Lembaga terkait dengan isu-isu spesifik. Pada 17-19 November 2015, perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kementrian Pertahanan, Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan HAM, Mabes TNI/TNI AD, Mabes Polri, BIN, LIPI, KPU, Polda Papua, Polda Papua Barat, MRP dan MRPB serta Pemerintah Provinsi Papua, Universitas Cendrawasih, STFT Fajar Timur, Muhammadiyah Papua, ALDP, Imparsial, Barisan Merah Putih, Abdurrahman Wahid Center UI, Kompas, Jubi, dan elemen masyarakat lainnya berkumpul dalam pertemuan eksploratif di Sentul, Bogor. Pertemuan ini bertujuan untuk: (1) Mendiskusikan akar masalah politik, hukum, keamanan dan hak asasi manusia (HAM) di Papua; (2) Membahas masukan-masukan dari peserta dan narasumber dalam rangka mewujudkan Papua Tanah Damai; (3) Mengantisipasi potensi kekerasan politik menjelang pilkada serentak pada 9 Desember 2015.
Tiga hal yang menjadi isu utama pembahasan di dalam pertemuan eksploratif ini diantaranya: Pertama, Eksternalisasi atau regionalisasi persoalan konflik Papua di kawasan Asia Pasifik. Kedua, Rencana pembentukan Kodam di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Markas Brimob di Wamena. Dan, Ketiga, Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada level kabupaten/kota di Tanah Papua, yakni di 11 kabupaten di Provinsi Papua dan 9 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Setelah berdiskusi selama dua hari, maka seluruh peserta yang hadir membuat sebuah kesepakatan bersama dan merumuskan beberapa masukan kepada Pemerintah terkait bidang politik dan keamanan, hukum, dan Hak Asasi Manusia, diantaranya: (1) Menyampaikan kepada publik kemajuan hasil investigasi dan kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua; (2) Melakukan sosialisasi tentang urgensi pembentukan Kodam Papua Barat di Manokwari dan penambahan Mako Brimob di Wamena Papua, dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan negara; (3) Menjamin transparansi dan netralitas penyelenggara pemilu, aparat TNI/Polri, PNS dalam pelaksanaan pilkada serentak di Tanah Papua; (4) Menempatkan diplomat yang memahami isu Papua untuk merespon eksternalisasi atau regionalisasi isu Papua; (5) Membangun perdamaian di Tanah Papua melalui proses dialog secara bertahap dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan; (6) Menjamin pelaksanaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 secara optimal dan konsisten; dan (7) Menguatkan koordinasi antar tiga pilar di Tanah Papua (Pemerintah Daerah, DPRP/DPRPB dan MRP/MRPB) terkait optimalisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008.(JDP.Aisah Putri)

Pertemuan Eksploratif VII Membahas Isu Politik, Hukum dan Keamanan Papua