google translate

Seminar Refleksi Akhir Tahun Kajian Papua 2014 “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik” PDF Cetak E-mail
Kegiatan JDP
Senin, 22 Desember 2014 09:06

Seminar Refleksi Akhir Tahun Kajian Papua 2014 dilaksanakan pada hari Kamis 18 Desember 2014 pada pukul 09.00-15.30 wib di Auditorium Utama LIPI, lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto, kav 10, Jakarta Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Tim Kajian Papua, Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan Jaringan Damai Papua (JDP) Jakarta.

 

SeminarPapua  Thn2014 6Dr. Adriana Elisabeth (Kapus P2 Politik LIPI)Seminar ini dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Adriana Elisabeth. Acara dilanjutkan dengan diskusi sesi pertama dengan topik: Interaksi orang asli Papua dan orang Indonesia sebelum dan sesudah integrasi dalam perspektif sosial budaya dan sosial ekonomi. Pembicara pada sesi pertama adalah Pater Dr. Neles Tebay (Koordinator JDP-Papua), Dr. Riwanto Tirtosudarmo, MA (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI) dan Drs. Simon Patrice Morin (mantan anggota DPR RI),  Sesi ini dimoderatori oleh Dr. Herry Yogaswara (Pusat Penelitian Kependudukan LIPI). Diskusi sesi kedua mengambil topik: Perspektif sosial politik perjalanan bangsa Papua dalam rumah NKRI. Pembicara pada sesi ini adalah Dr. Bernarda Meteray (dosen Universitas Cenderawasih), Cahyo Pamungkas, MSI (Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI) dan Yan Warinussy, SH (Direktur Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum Manokwari). Sebagai moderator sesi kedua adalah Dr. Otto Syamsuddin Ishak (Komisioner KOMNAS HAM).

 

Acara dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, baik dari Kantor Setwapres, Kemenkopolhukam, Mabes TNI, BIN, Kedutaan US, UK, Malaysia, LSM (Jaringan perempuan Papua, JAKFI), perguruan tinggi, peneliti LIPI, media massa dan perorangan.

 

Diskusi menghasilkan beberapa poin penting, yaitu terkait dengan integrasi sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik Papua ke Indonesia. Proses integrasi Papua ke dalam negara Indonesia seringkali hanya dibahas dari perspektif politik yaitu mengenai New York Agreement 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Peppera) 1969. Namun, proses ini selalu dipertentangkan antara kelompok nasionalis Papua yang berpendapat bahwa integrasi Papua tidak sah, karena prosesnya tidak melibatkan seluruh orang Papua (one man one vote) dan dipenuhi oleh tekanan, intimidasi serta rekayasa agar delegasi Papua memilih integrasi dengan Indonesia. Atas dasar itulah, maka sejarah politik Papua dan identitas orang asli Papua diyakini menjadi akar persoalan utama selama ini. Sebaliknya, bagi kelompok nasionalis Indonesia, sejarah dan status politik Papua telah selesai, karena prosesnya mengikuti mekanisme yang sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Apalagi hasil Pepera telah disahkan secara resmi oleh Sidang Umum PBB yang menjadi tanda bahwa integrasi Papua ke dalam wilayah negara Republik Indonesia sudah final.

 

SeminarPapua  Thn2014 9Dari kiri-kanan, Dr. Neles Tebay, Dr. Riwanto Tirtosudarmo, Dr. Herry Yogaswara dan Drs. Simon P. MorinDiskusi sesi pertama membahas mengenai integrasi sosial ekonomi dan sosial budaya yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah, migrasi dan ekonomi. Pater Neles menjelaskan proses integrasi Papua melalui pendekatan antropolog kebudayaan. Beliau menyebutkan bagaimana kebudayaan Papua justru dianggap primitif, terbelakang dan dianggap sebagai penghambat pembangunan masyarakat Papua sendiri. Sebagai konsekuensinya, budaya Papua tidak mendapat tempat dan belum diintegrasikan ke dalam kebudayaan Indonesia. Sementara itu, Dr. Riwanto menjelaskan mengenai sejarah migrasi orang Papua, khusunya di Kaimana. Transmigrasi ke Papua yang digalakkan pada orde baru lebih ditujukan untuk keamanan dan integrasi nasional dibandingkan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Selain itu, migrasi yang begitu pesat terjadi di Papua pada akhir dekade ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar tentang siapa orang Asli Papua itu sekarang ini? Terkait integrasi social ekonomi, Drs. Simon Patrice Morin menjelaskan mengenai pembangunan di Papua yang sudah semakin baik dengan peningkatan berbagai  infrastruktur di Papua. Namun demikian, pembangunan sosial ekonomi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan dasar orang Papua dan orang asli Papua masih termajinalisasikan dalam pembangunan sosial ekonomi, sehingga dialog kebangsaan diusulkan menjadi solusi bagi masalah ini.

 

SeminarPapua  Thn2014 26Dari kiri-kanan: Dr. Bernarda Meteray, Cahyo Pamungkas, S.IP., M.Si, Dr. Otto Syamsuddin Ishak, Yan Christian Warinussy, SHPada sesi kedua didiskusikan mengenai integrasi sosial politik Papua ke Indonesia. Yan Christian Warinussy sebagai pembicara pertama menyebutkan tentang pentingnya pengakuan negara atas kesalahan pada proses PEPERA dan penghentian segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara. Pembicara kedua, Cahyo Pamungkas menjelaskan mengenai sejarah integrasi Papua dan menanyakan apakah Papua di pemerintahan yang baru ini dapat menjadi new beginning dalam hubungan Papua dan Indonesia. Sementara itu, Dr. Bernarda menyoroti mengenai dualism identitas orang Papua di Indonesia. Sebagai penutup, diskusi menghasilkan rekomendasi bagi pemerintahan baru, dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menyatakan pengakuan dan permintaan maaf kepada orang Papua atas semua kesalahan masa lalu dan masa kini. Jika ini dilakukan maka perdamaian di Tanah Papua akan segera tercipta. Pemerintah harus segera menghentikan semua kekerasan politik di Papua sebab akumulasi pelanggaran HAM yang tidak terelesaikan dapat memperbesar perasaan anti KeIndonesiaan dan memperbesar dukungan orang Papua terhadap ide kemerdekaan. Nationhood keIndonesiaan dalam konteks Papua selama ini hanya dilihat dari bentuk simbolik dan belum sampai pada membuat orang Papua menjadi bagian dari orang Indonesia. (Amorisa Wiratri)

Seminar Refleksi Akhir Tahun Kajian Papua 2014 “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Politik Papua ke Indonesia: Tinjauan Akademik”