google translate

Headline News
Jaringan Damai Papua Tak Urus UP4B PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

JUBI --- Koorditor Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay menepis anggapan banyak kalangan bahwa JDP mendukung Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Pihak lain juga menyebarkan isu bahwa JDP telah meninggalkan kampanye Dialog-Jakarta Papua dan mendukung komunikasi konstrukstif.

 

“Berkaitan dengan munculnya pandangan-pandangan ini, JDP merasa perlu untuk klarifikasi,” kata Neles Tebay dalam press realesenya, yang diterima redaksi Jubi, Selasa, (29/3).

 

Pater Neles mengatakan, yang perlu diketahui bahwa Pembentukan UP4B adalah program pemerintah pusat, bukan JDP. Dalam tataran ini, yang berwenang untuk menjelaskan tentang UP4B adalah Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Masyarakat perlu ketahui bahwa UP4B bukanlah program JDP. Pembentukan UP4B bukanlah hasil perjuangan dan pekerjaan JDP. Oleh sebab itu, JDP tidak mempunyai wewenang untuk menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan UP4B. Kita semua masih menunggu penjelasan tentang UP4B dari pemerintah,” jelasnya.

 

Pater Neles juga mengatakan, pembentukan UP4B tidak tergantung dari ada tidaknya dukungan dari JDP. Sekalipun pemerintah membentuk UP4B, lanjut dia, pemerintah akan merealisasikannya, entah dengan atau tanpa dukungan dari JDP, karena ini adalah program pemrintah.

“Perlu diketahui pula bahwa sejak pembentukan, JDP bekerja untuk mencapai satu target saja, yakni terjadi dialog damai antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. untuk mencapai target ini, JDP mempromosikan dialog Jakarta-Papua melalui konsultasi publik, seminar, dan berbagai diskusi. Ini semua dilakukan untuk membuka peluang terjadinya dialog Jakarta-Papua,” katanya. (Lasarus Gon)

http://tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11507-bank-diminta-jadi-mitra-pengusaha-lokal

 
JDP Segera Gagas Konsultasi Publik Orang Pendatang di Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua( JDP), Pastor Neles Tebay mengungkapkan, untuk segera mewujudkan Papua Tanah Damai, dibutuhkan keterlibatan bersama antara semua aktor di masyarakat Papua, eksekutif, legislatif hingga aktor TPN- OPM. Bahkan Orang Papua di luar Negeri, meski dimintai juga pendapatnya tentang bagaimana mewujudkan Papua Tanah Damai. Selain itu, keterlibatan 9 aktor diantaranya, Polisi, TNI dan media merupakan aktor yang dianggap mesti dilibatkan dalam mewujudkan Papua Tanah Damai. Dengan demikian 9 aktor ini setelah dilibatkan, akan memberikan sumbangan yang khas, spesifik, khusus.” Saya pikir untuk mewujudkan Papua Tanah Damai, “kita perlu perjuangkan”,” ujar Neles.

 

Keterangan Neles Tebay itu disampaikannya kepada Wartawan dalam sebuah Diskusi tentang upaya upaya mengatasi kekerasan oleh Aparat Kepolisian Polda Papua dan Kodam XVII/ Cenderawasih, yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, pekan kemarin.

 

Neles Tebay mengungkapkan, Jaringan Damai Papua ( JDP)akan membuat konsultasi publik untuk kelompok kedua, yakni warga negara Indonesia di Tanah Papua. “Ini yang akan kami dorong kedepan, dan kami akan mendekati 10 aktor untuk memberikan pikiran mereka terkait indikator membangun Damai di Papua lintas sektor, Politik, Hukum dan HAM, ekonomi serta sektor strategis lainya, termasuk masalah lingkungan,” ungkapnya.

 

Kehadiran 9 aktor ditambah media sebagai aktor kesepuluh,   diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikirannya dalam mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam Konsultasi Publik, khusus orang Indonesia di Papua atau para pendatang di Tanah Papua, setelah konferensi pertama yang menghimpun semua orang asli Papua digelar, maka konsultasi dengan para Pendatang di Papua merupakan konsultasi publik kedua yang akan segera digelar pula.

 

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wahyono mengungkapkan, untuk membangun Damai di Papua, kita sangat membutuhkan media, sebab media akan membantu menginformasikan segala hal termasuk suasana keamanan, Kedamaian diPapua. Wahyono mengigatkan agar media tidak selalu mengekpos masalah kekerasan melulu, apalagi kondisi berdarah darah, sebab hal itu akan terpatri di pikiran masyarakat. Maka yang dicari masyarakat kekerasan saja

 

“ Kalau boleh jangan kekerasanlah, jangan yang mengerikanlah”, ujarnya kepada Wartawan di Hotel Aston Sabtu,(27/8)pekan kemarin. Dirinya mencontohkan, penanyangan media luar negeri yang tak pernah menayangkan kondisi kekerasan fisik dengan leher terpotong misalnya, diluar negeri hal seperti itu, tidak ada, katanya. Kedepan funsi media sangat penting sekali dalam mewujudkan suasana Damai. Ia menambahkan, “ kita yang katanya bangsa beradab, kok yang disuguhkan kepada masyarakat yang berdarah darah, saya rasa hal itu kurang sempurna, untuk itu dirinya berharap kedepan media begitu penting, pesannya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa sistim Keamanan Lingkungan seperti Pos Kambling perlu diaktifkan kembali di Kota Jayapura sebab Pos Kambling sangat membantu masyarakat untuk menjaga Keamanan dan masayarakat juga terlibat didalam menjaga kemanan tersebut.

 

Hal itu diungkapkannya sehubungan dengan kondisi Keamanan di Kota Jayapura. Menanggapi perlunya Pos Kamling, Kombes Pol Wahyono memastikan pembicaan kearah itu akan dilakukan Pihak Polda melalui Bina Mitra dengan Wali Kota Jayapura.( Ven/don/l03)

 

http://bintangpapua.com/headline/14134-jdp-segera-gagas-konsultasi-publik-orang-pendatang-di-papua

 
Warga Papua Gelar Konferensi Damai PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

Seribu orang diperkirakan hadir pada konferensi perdamaian di Jayapura, Papua, Selasa. Konferensi tiga hari ini diselenggarakan oleh 'Jaringan Damai Papua', dengan tujuan untuk membangun fondasi bersama, demi perdamaian abadi di Tanah Papua.

 

Konferensi yang bertajuk “Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto. Selain itu, hadir pula Gubernur Papua, Barnabas Suebu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Bekto Suprapto, serta para akademisi, tokoh masyarakat adat, serta perwakilan dari Gereja, dan tokoh-tokoh agama lainnya.

 

Semua elemen masyakarakat hadir dalam konferensi itu, kecuali perwakilan Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menko Polhukam, Djoko Suyanto, membawa pesan khusus dari pemerintah pusat, yaitu agar segala perbedaan pandapat diselesaikan dengan dialog, dan mekanisme hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Kepada VOA, Selasa malam, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pater Neles Tebay, mengatakan kesempatan pada hari pertama konferensi diberikan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangannya mengenai Papua sebagi tanah damai.

Ia mengatakan, “Dia (Djoko Suyanto) tadi datang menyampaikan bahwa segala macam perbedaan pandapat dan persoalan dapat diselesaikan secara persuasif dengan komunikasi konstruktif, dan berlandaskan hukum dalam koridor Republik Indonesia. Gubernur Papua, Kapolda, dan Pangdam Cenderawasih juga bicara.”

 

Pater Neles Tebay menilai positif kehadiran Djoko Suyanto; bukan karena apa yang disampaikan tetapi lebih kepada simbol bahwa pemerintah pusat bersedia untuk berdialog dengan rakyat Papua.

 

Pater Neles Tebay yang merupakan rektor Sekolah Tinggi Theologia Fajar Timur Papua menuturkan sejumlah persoalan lama yang masih menghantui rakyat Papua hingga hari ini. Dana pembangunan memang diberikan dari pusat, namun tetap belum mampu meningkatkan kesejahteraan yang sesungguhnya bagi rakyat setempat. Sempitnya waktu tidak memungkinkan Menko Polhukam mendengarkan lebih banyak suara hati rakyat Papua.

 

“Yang terlihat selama ini bahwa pemerintah pusat memberikan uang yang banyak kepada provinsi Papua, tapi keadaan masyarakat tetap saja tidak banyak perubahan. Malah mereka tidak dihargai dan semakin dipinggirkan, semakin jadi minoritas di tanahnya sendiri. Peluang orang Papua banyak, tetapi pada saat yang sama diserang oleh (virus) HIV/AIDS. Apalagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terisolir," ujar Pater Neles Tebay.

 

Di tempat yang sama, peneliti isu Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Widjodjo, menilai konferensi ini istimewa karena berhasil mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan, terutama wakil pemerintah pusat dan daerah.

 

Ia mengatakan, “Kalau dulu itu, pemerintah pusat terutama di Kementerian Polhukam, mendengarkan kata “Jaringan Damai Papua” saja sudah alergi, mendengar kata “dialog” juga begitu. Tapi seiring dengan waktu, kita yakinkan pemerintah pusat dan kelompok-kelompok di Papua. Dua-duanya sekarang sudah mau hadir dalam satu konferensi perdamaian. Dalam tahapan ini saya optimis. Nanti kita lihat substansinya bagaimana, ini tahapan-tahapan yang masih harus dilalui.”

Pada akhir konferensi di hari Kamis, para delegasi akan menandatangani sebuah deklarasi, yang berisikan konsep perdamaian serta keharusan meneruskan dialog. Deklarasi itu akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, serta semua wakil masyakarat di Papua.

 

http://www.voanews.com/indonesian/news/Warga-Papua-Gelar-Konferensi-Damai-125040134.html

 
Diskusi Masalah Konflik Papua dengan Acuan Penelitian LIPI dan Jaringan Damai Papua di kantor komnas HAM Jakarta PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

Papua sebagai wilayah dari negara kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi sumber daya alam sangat besar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan hasilnya dapat digunakan sebagai pembangunan di Tanah Papua. Tetapi pada kenyataannya, di Papua terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap penduduk selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 109 dari 109