google translate

Headline News
LIPI: Apa yang Dilakukan Masyarakat Papua Selalu Diklaim Aksi Separatisme PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 November 2011 13:38

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menambah jumlah personel TNI di Papua. "Ini untuk apa?" katanya seraya bertanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (15/11).


Jika memang penambahan personel untuk mempermudah operasi militer selain perang (OMSP), maka hal itu menurut dia tidak menjadi masalah. Namun, yang paling parah adalah jika penambahan batalyon ini untuk memperkuat dan melegitimasi kekerasan di Papua.

Hal tersebut dinilai Ikrar, sama saja dengan memperparah aksi kekerasan negara di Papua. Ikrar menuturkan masyarakat Papua akan marah jika melihat ada mayat warganya yang merupakan korban kekerasan aparat dibiarkan di pinggir jalan.


Ia menambahkan, hal tersebut justru akan menjadi sorotan masyarakat umum dan membuat mereka akan semakin marah. "Lagi-lagi, ini menjadi pemicu masyarakat disana untuk semakin anti pemerintah," paparnya.


Ikrar menyatakan sikap kekerasan bermula dari paradigma yang salah. "Apa yang dilakukan masyarakat Papua selalu saja diklaim aksi separatisme," jelasnya.


Klaim separatisme ini kemudian dijadikan legitimasi bagi aparat untuk melakukan tindakan kekerasan. Masyarakat Papua akhirnya menjadi korban baik itu psikologis maupun fisik.


Karena itu, LIPI mengusulkan agar penyelesaian Papua dilaksanakan dengan dialog. "Pemerintah harus memberikan dukungan politik bagi masyarakat di sana untuk berdialog dengan pemerintah," imbuhnya.


Dia mengatakan dialog haruslah dua arah. Tidak hanya kepentingan pemerintah, tapi juga masyarakat di sana yang harus didengar.


Hal ini menurutnya akan membuat dialog menguntungkan kedua belah pihak. Ikrar juga mengatakan pengiriman pasukan TNI diharapkannya agar dihentikan. Masyarakat perlu diayomi, bukan diperangi.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Erdy Nasrul

 

http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/11/15/luoyu2-lipi-apa-yang-dilakukan-masyarakat-papua-selalu-diklaim-aksi-separatisme

 

 
MRP Dukung Inisiatif Presiden PDF Cetak E-mail
Senin, 14 November 2011 09:37

Kantor MRPJAYAPURA - Sebagai lembaga kultural orang asli Papua MRP menyatakan mendukung dan menyambut baik inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdialog dengan rakyat Papua yang ada di dua Provinsi Papua dan Papua Barat. Dialog memang harus dilakukan. Sebab dengan dialoglah aspirasi bertubi tubi yang disampaikan masyarakat asli Papua dapat diwadahi dalam peretemuan khusus dan “Kami menghargai semua niat baik Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, kami sebagai lembaga Kultural sangat hormati niat baik itu,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib, Jumat( 11/11). “ Kami mendorong agar ada Dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua, semoga Dialog ini menjadi hal terbaik untuk masyarakat Papua, dengan pernyataan resmi Presiden yang disampaikan itu, MRP turut mendukung untuk segera ada Dialog dan MRP sebagai lembaga representasi akan memantau perkembangan dan upaya upaya kearah Dialog dengan mengajak semua elemen masyarakat di Papua terutama Pemerintah Daerah, DPRP untuk terlibat dalam upaya upaya Dialog,” jelasnya.


MRP melihat program Percepatan Pembangunan bagi Papua dan Papua Barat( UP4B) sebagai bagian dari upaya Dialog perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Papua dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam Pegelolaan keuangan MRP minta perhatian serius Gubernur, DPRP dan DPRD agar dapat mengelola keuangan dengan pertanggung jawaban yang jelas.


Sementara itu, Jaringan Damai Papua (JDP) mengharapkan agar berbagai pihak, baik di Tanah Papua maupun di Jakarta, dapat menyambut dengan gembira dan mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat yang berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat di Tanah Papua dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan di Tanah Papua. Sebab, tanpa adanya dukungan dari semua pihak, dialog antara pemerintah dan rakyat Papua ini tidak akan terlaksana.


Tanggapan ini disampaikan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Tebay, kepada Bintang Papua, Jumat( 11/11) di Jayapura. Tanggapan Neles Tebay ini disampaikannya dalam menanggapi pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan kesediaan dan komitment pemerintah untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua, pada Rabu( 10/11).


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan di kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.


“Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.Pengumuman Presiden SBY ini memperlihatkan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu untuk berdialog dengan masyarakat Papua.


Pernyataan Presiden ini juga memperlihatkan secara jelas bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Komitment pemerintah ini, menurut Neles, mesti didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Tanah Papua. Seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua perlu menerima dengan gembira hati atas keterbukaan pemerintah ini dan mendukung sepenuhnya agar dialog ini dapat dilaksanakan secara lancar.


“Kita yakini bahwa kekerasan, entah apapun bentuknya dan motivasinya, tidak akan menyelesaikan berbagai masalah yang mesti dicarikan solusinya. Hanya dalam dialog, berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Papua dapat bertemu, mengidentifikasi masalah dengan tenang, dan menggunakan akal sehat dalam mencari solusi-solusi yang realistis dan komprehensif”.


Neles menguraikan, Dialog tidak boleh dimengerti sebagai suatu ajang perdebatan. Pemerintah dan rakyat Papua tidak perlu beradu argumentasi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah dalam dialog. Dialog juga tidak dimaksudkan sebagai tempat pengadilan. Maka Pemerintah dan rakyat papua dan pemerintah tidak saling menuduh, menuding, mengadili, dan mempersalahkan satu sama lain dalam dialog.


Rakyat Papua dan pemerintah tidak perlu memandang satu sama lain sebagai musuh. Mereka mesti saling memperlakukan satu sama lain sebagai partner dialog yang mencari jalan keluar atas konflik Papua. Kedua belah pihak berperan sebagai problem solver yang secara bersama mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusinya. Rakyat Papua dan pemerintah perlu mencari solusi bersama untuk menangani konflik Papua.


Agar dialog Jakarta-Papua ini sungguh-sungguh membawa perdamaian, maka dialog ini perlu dipersiapkan secara matang. Pemerintah pasti mempunyai konsep tentang dialog yang diharapkannya. Maka masyarakat Papua juga sudah harus membahas tentang konsep dialog yang mereka mau tawarkan.


Penyamaan persepsi
Untuk menyamakan persepsi tentang dialog jakarta-papua ini, ungkap Neles dibutuhkan sejumlah diskusi tertutup. Dalam pertemuan itu wakil-wakil dari Pemerintah dan orang Papua dapat berdiskusi tentang berbagai aspek dari dialog sehingga bisa mencapai titik temu yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memulai dialog.


Diskusi-diskusi tertutup ini sangat vital untuk membasmi kecurigaan dan ketidakpercayaan yang merupakan penghambat dialog jakarta-papua, dan menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme/tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi.
Diskusi-diskusi tersebut dapat menghasilkan kerangka atau format dialog yang dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau kerangkanya sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka dialog jakarta-papua sudah bisa dimulai tanpa hambatan. Tetapi kalau penyamaan persepsi belum terjadi, maka dialog jakarta-papua hanya akan menjadi wacana belaka dan tidak pernah akan terjadi.

 

Pemerintah daerah
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dilibatkan dalam proses persiapan dialog jakarta-papua ini. Pastor Neles mengharapkan agar Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang baru dibentuk dapat mengfasilitasi dan mempercepat proses persiapan menuju dialog jakarta-papua ini. UP4B dapat mendorong pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, beserta semua kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai payuban yang hidup di Tanah Papua.


UP4B juga malah dapat memfasilitasi semua kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabuapten/kota se Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. Adapaun Hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog jakarta-papua nanti. (Ven/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/16720-mrp-dukung-inisiatif-presiden-

 

 
Presiden SBY Siap Dialog Terbuka Terkait Papua PDF Cetak E-mail
Jumat, 11 November 2011 09:29

 

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua.

"Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua," kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (9/11).

Presiden mengatakan dalam menangani Papua, pemerintah memegang tiga pilar utama dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Pilar pertama, kata Presiden, adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua adalah pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat serta pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.

"Oleh karena itu, saya meminta para menko dan menteri terkait dan kepala UP4B agar terus lakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemda Papua dan masyarakat jika diperlukan datanglah ke Papua, pahami hakekatnya, lihat situasi riil dan bagaimana solusinya," tegas Presiden.

Ia mengatakan,"beda dapat laporan di Jakarta dengan datang ke Papua. Dalam kaitan ini ratas ini mencakup apa saja yang telah saudara lakukan untuk pastikan semua agenda dan program berjalan, memastikan masalah polhukam, ekonomi dan kesra ditangani dengan baik".

Rapat yang berlangsung mulai pukul 16:00 WIB tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, seluruh menteri koordinator, sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono , Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo , Jaksa Agung Basrief Arief , Kepala BIN Marciano Norman Sasono dan Kepala UP4B Bambang Darmono.(Ant)

 

Jakarta, (tvOne) Rabu, 9 November 2011 18:23 WIB

 

 
Konsultasi Publik, Jaringan Damai Papua di Merauke PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

 

Tidak Ada Pesan Sponsor, Bebas Biaya LSM Asing

Dalam rangka mencari, menjaring pikiran, saran dan usul dari masyarakat Papua dalam rangka dialog antara Jakarta-Papua, maka Jaringan Damai Papua (JDP) menggelar konsultasi publik Dialog Jakarta- Papua di Merauke kemarin. Dialog yang berlangsung selengkapnya...

 
Jaringan Damai Papua (JDP) Upayakan Dialog Jakarta-Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

JAYAPURA (PAPUA) - Jaringan Damai Papua (JDP) terus mendorong terwujudnya dialog damai antara pemerintah pusat dengan rakyat Papua dalam menyelesaikan masalah Papua.


Koordinator JDP Pastor Neles Tebay, Pr mengungkapkan meski upaya dialog akan menyita waktu yang banyak, namun 32 orang yang masuk dalam JDP terus berupaya agar dialog bisa diselenggarakan pada bulan Desember tahun ini.


Menurut Pastor Neles, untuk menuju suatu dialog yang bermartabat, bukan sekedar berdialog, dibutuhkan wadah dimana semua pihak berkumpul membahas dan mengindentifikasi masalah mendasar yang memicu konflik di Papua, dengan demikian ada solusi terbaik yang mau dicapai, bukan sekedar mendikte agenda dialog.
Ia menambahkan JDP sendiri tidak mau mengumbar janji apapun kepada semua pihak, tetapi akan tetap berusaha untuk menciptakan suatu peluang dan ruang dialog dimana semua pihak menerima.


JDP, kata Pastor Neles, sudah melakukan sosialisasi ke Kabupaten Wamena, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, Sorong, Bintuni, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.


Konsultasi publik penting karena hanya dialoglah yang akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua.


Salah satu cara adalah melakukan komunikasi dan konsultasi bagi orang Papua baik yang berada di Papua, di luar Negeri, PNG, maupun orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM.


Meskipun TPN/ OPM harus dilibatkan dalam Dialog, namun hingga saat ini belum mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik.
Konsultasi publik telah mendapat tanggapan positif dari PNG.
Sedangkan upaya Dialog Jakarta Papua juga telah mendapat persetujuan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI, yang mengatakan bahwa dialog adalah penyelesaian atas masalah Papua.


Menurut Pastor Neles, pihaknya juga sudah mendengar ada upaya komunikasi kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua.
“Namun komunikasi kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Pastor Neles.

Sumber: http://www.kabargereja.tk/2011/03/jaringan-damai-papua-jdp-upayakan.html

 
Wujudkan Papua Damai, Butuh Komitmen Bersama PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

Menkopulhukam Laksamana TNI Purn. Djoko Suyanto saat berjabat tangan dengan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut, S.Pd saat menghadiri Konferensi Perdamaian di Tanah Papua di Auditorium Uncen Abepura, Selasa (5/7).

 

JAYAPURA-Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Laksamana TNI Purn. Djoko Suyanto mengungkapkan, mewujudkan kedamaian di Papua atau Papua tanah damai merupakan keinginan dan cita-cita seluruh rakyat, tidak saja di wilayah Papua, tapi juga rakyat yang ada di tanah air Indonesia.

Untuk mewujudkan keinginan yang luhur itu, menurut Menkopulhukam, sangat dibutuhkan komitmen dan persepsi yang sama dari seluruh lapisan masyarakat di Papua, termasuk para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan.

 

“Bagi saya konferensi perdamaian di tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) merupakan langkah yang sangat strategis dan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat,” ujar Menkopulhukam kepada wartawan usai menghadiri konferensi perdamaian di Tanah Papua di Auditorium Universitas Cenderawasih (Uncen) Abepura, Selasa (5/7).  

 

Sebab melalui konferensi ini kata Menkopulhukam, dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi yang sangat efektif antara pemerintah dan masyarakat. “ Karena melalui komunikasi yang baik, antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun daerah dengan pusat, maka akan mampu mengatasi setiap persoalan yang ada,” jelasnya.

 

Karena itu, pihaknya sangat mendukung terjadinya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat di Tanah Papua sehingga kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan sebagai forum untuk mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada.

 

“Kami dari pemerintah pusat akan terus mendorong terjadinya suatu situasi yang damai dan kondusif di tanah Papua untuk kelangsungan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, pembangunan bisa berjalan baik jika ada dukungan rasa aman, damai dan tentram ditengah-tengah masyarakat,” ujar Djoko Suyanto.

 

Dikatakan, kedamaian akan terwujud ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya jika dalam diri orang tidak ada rasa kebencian dan permusuhan. Artinya, selama dalam diri seseorang itu masih ada rasa kebencian dan permusuhan maka kedamaian sulit diwujudkan.

 

Setiap ada persoalan muncul, pihaknya berharap agar persoalan ini bisa dikelola atau dimanage dengan baik serta dicarikan solusi yang tepat dan efektif, supaya persoalan yang ada itu tidak berkembang menjadi suatu konflik yang bisa merugikan semua pihak.

 

“Saya berharap melalui konferensi ini akan lahir suatu pemikiran-pemikiran baru dan konstruktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua sehingga apa yang menjadi keinginan seluruh rakyat yakni terwujudnya papua sebagai tanah yang damai bisa diimplementasi dalam kehidupan bermasyarakat,”harapnya.

Karena itu menurut Menkopolhukam, hal terpenting dari semua itu adalah perlunya komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh serta persepsi yang sama dari seluruh lapisan masyarakat Papua untuk mewujudkan kedamaian di Papua.

 

Usai memberikan sambutan sekitar 20 menit, Menkopulhukam beserta rombongan langsung meninggalkan Auditorium Uncen untuk menuju ke Bandara Sentani, selanjutnya kembali ke Jakarta.

 

Di tempat yang sama, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, tanah Papua sangat membutuhkan perdamaian, baik itu masyarakat asli Papua dan non Papua butuh rasa aman. “ Dengan rasa damai , kita dapat membangun kesejahteraan yang adil bagi semua,” tegas Gubernur Suebu.

 

Selain memelihara perdamaian, penting juga mematuhi hukum dan ketertiban.“Saya menghimbau kepada semua masyarakat Papua agar taat kepada hukum. Ini penting untuk menjadikan Tanah Papua yang damai dan tertib, supaya lebih sejahtera,”jelasnya.

 

Pembukaan Konferensi itu sendiri ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua jaringan Damai Papua Neles Tebay didampingi oleh Ketua Long Island Paranormal Investigator (LIPI) . Dalam sambutannya, Neles Tebay mengatakan, dengan kegiatan konferensi ini merupakan babak baru pembanguan di Papua. Dengan kerja sama yang baik dan penuh pengertian, maka kedepannya Papua akan menjadi zona yang damai untuk dapat membangun rakyatnya sendiri yang lebih mencintai perdamaian.

 

Hadir dalam konferensi perdamaian di tanah papua ini, Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Kapolda Irjen. Pol. Drs.Bekto Soeprapto, Pengdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dan Danlantamal X Laksamana Pertama TNI Uus Kustiwa.

 

Jalannya pelaksanaan konferensi perdamaian di Tanah Papua yang digelar di Auditorium Uncen, Selasa (5/7) diwarnai aksi demo dari puluhan warga dari Forum Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

 

Aksi demo yang dilakukan itu, sebagai bentuk protes dan pertentangannya atas penyelenggaraaan konferensi ini karena dinilai tidak mewakili rakyat Papua, sehingga legetimasinya dipertanyakan.

 

Awalnya, massa yang membawa satu spanduk bertuliskan “Papua Sebagai Zona Darurat” itu, memaksa ingin masuk ke Auditorium Uncen, tapi langkahnya dihadang oleh panitia yang dipimpin langsung Wakil Ketua Konferensi Markus Haluk.

 

Anggota KNPB, Yalli dalam orasinya mengaku bahwa, aksi ini dilakukan secara spontan oleh sejumlah perwakilan dari rakyat Papua untuk menentang dilaksanakannya kegiatan konferensi perdamaian tersebut.

 

Ia menilai, dilaksanakannya konferensi ini sama halnya pihak penyelenggara telah melakukan penghianatan terhadap perjuangan yang dilakukan para pejuang Papua untuk pembebasan bagi penderitaan rakyat Papua.

 

“Kalaupun ada konferensi ini, mengapa tidak mengundang semua rakyat Papua dari Sorong sampai Merauke. Karena itu, konferensi ini dinilai tidak sah dan harus dibubarkan karena tidak legitimasi dari rakyat Papua,”pungkasnya.

 

Terkait dengan konferensi ini kata Yalli, hal ini menandakan bahwa elit-elit politik dan tokoh-tokoh agama di Papua telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini telah membuat penderitaan bagi rakyat Papua.

 

Setelah melakukan aksi demo didepan Auditorium selama 1 jam, massa akhirnya membubarkan diri setelah mereka diterima tokoh agama Pdt.Yoman Socrates, sekaligus memberikan pemahaman menyangkut kegiatan konferensi tersebut.

 

Sementara itu, sesuai agenda yang ada, konferensi perdamaian ini akan berlanjut hari ini yang akan diisi dengan sesion penyampaikan materi dari sejumlah tokoh-tokoh di Papua seperti Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yobisembut, S.Pd dan Pdt. Yoman Socrates dari tokoh agama. (mud/ado)

Sumber: http://www.cenderawasihpos.com/index.php?mib=berita.detail&;id=2026

 
DPRP Dukung Dialog Damai Semua Masyarakat di Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

JAYAPURA— Rencana dialog melibatkan seluruh komponen, termasuk warga pendatang yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyampaikan tentang indikator indikator perdamaian di Tanah Papua, serta upaya penyelesaian konflik-konflik yang terjadi di Papua, mendapat dukungan dari   Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ir Weynand B Watori. “Kami mengajak seluruh warga untuk bersama mendorong untuk bicara konteks damai yang dibangun JDP,” ungkap Weynand B Watori saat dihubungi di ruang kerjanya, Senin (8/8). Dikatakan, pihaknya sepakat dengan JDP bahwa semua masyarakat yang hidup di Papua harus terlibat, karena yang membutuhkan perdamaian bukan hanya orang Papua saja, tapi juga semua warga di Papua. “Orang lain merasa ditindas oleh orang lain, itu juga bagian dari tak damai. Jadi tak boleh ada hubungan antara penindas dan yang tertindas. Tak boleh ada kelompok yang merasa mendominasi terhadap kelompok yang didominasi atau minoritas dalam semua hal,” katanya.

 

Damai itu sebenarnya, lanjutnya, aspeknya luas seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan HAM.   Intinya semua orang bisa melaksanakan hak dan kewajibanya secara seimbang. Itu yang dikatakan damai.

 

“Kalau dia punya hak terganggu cuma hanya diminta kewajibannya dia pasti merasa terganggu. Begitupula kalau dia melaksanakan haknya sedangkan kewajibannyan tidak. Itu juga masalah pasti dia menindas orang lain,” ungkapnya seraya menegaskan, wujud damai itu macam macam misalnya korupsi itu karena seseorang menggunakan haknya lalu kewajibannya tidak ada atau merasa seperti berhak.

 

“Papua damai disemua agama dan kepercayaan juga mengenalnya. Mestinya terjemahannya juga bisa dari aspek itu bahwa orang hidup mendambahkan damai dan sejahtera,” tukasnya.

 

Sebagaimana diwartakan Koran ini, Koordinator JDP, Pater Dr Neles Tebay dan Sekretaris Muridan Widjojo ketika menyampaikan keterangan di Kantor Sekretariat FOKER LSM Papua, Sabtu (6/8) menegaskan, semua kelompok masyarakat akan mencoba mengindetifikasi indikator indikator dari Papua Tanah Damai. Pasalnya, hal ini sangat penting ketika orang bisa mempunyai pandangan yang berbeda beda tentang Papua Tanah   damai.

“Jadi untuk menyatukan konsep itu kita mesti mempunyai pemahaman yang sama indikator indikatornya. Kapan kita mengatakan Papua sudah tanah damai. Kapan kita bisa mengatakan tanah Papua belum menjadi tanah damai. Apa indikatornya,” katanya. Selanjutnya, kata dia, pihaknya membantu para peserta untuk mengidentifikasi indikator indikator perdamaian Papua masing masing di bidang politik, ekonomi dan lingkungan, sosial budaya, keamanan serta hukum dan HAM. (mdc/don/l03)

http://bintangpapua.com/headline/13475-dprp-dukung-dialog-damai-semua-masyarakat-di-papua

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 109 dari 110