google translate

Headline News
Agamawan usulkan pihak netral dalam dialog Jakarta-Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 21 Maret 2012 16:33

Perwakilan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang baru menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan mereka mengusulkan adanya pihak ketiga yang harus menengahi dialog antara Papua dan Jakarta.


"Jadi dialog ini kami mohon mediator salah satunya dari orang yang netral supaya kedua belah selengkapnya...

 
Kontras: Vonis Atas Forkorus Dkk Abaikan Prinsip HAM PDF Cetak E-mail
Senin, 19 Maret 2012 15:02

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Jayapura, Papua Barat, yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara terhadap Forkorus Yaboisembut, S Pd, Edison Kladeus Waromi, dan 3 orang lainnya, yakni;  Dominikus Surabut, August M Sananai Kraar, dan Selpius Bobii, pada Jumat (16/3/2012) lalu.


Wakil Kordinator Kontras Indria Fernida menegaskan, meski putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara, pada praktiknya sangat jauh dari prinsip peradilan yang fair (unfair trial) dan tidak sejalan dengan gagasan membangun Papua Damai melalui dialog yang bermartabat.


"Sebagai negara demokrasi dan telah mengadopsi beragam instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia,  mestinya pemerintah dapat menyelesaikan persoalan Papua khususnya tuduhan makar terhadap Forkorus Cs dengan lebih bijak. Peradilan ini sebenarnya tidak perlu digelar karena disisi yang lain ada cara yang lebih efektif dan bermartabat dengan tetap berpedoman pada instrumen Hak Asasi Manusia (HAM); salah satunya melalui pelaksanaan dialog bermartabat yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah," kata Indria.

 

sidangmakarjaypuraMenurut dia, tuduhan makar yang dialamatkan kepada Forkorus CS, sejatinya terlalu dipaksakan, mengingat, tidak ada satu pun kekerasan dan penggunaan instrumen yang mendukung kekerasan ketika menggelar Kongres Rakyat Papua III yang berlangsung dari tanggal 17-19 Oktobert 2011.


Apa yang dilakukan oleh Forkorus Cs, sejatinya adalah bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi yang dilakukan secara damai. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 tentang kebebasan menyampaikan pendapat dalam bentuk apa pun, Kovenan Sipil Politik, Pasal 19 dan 20, serta prinsip internasional lainnya.
Dari kacamata hukum domestik, jaminan terhadap kebebasan berekspresi juga dinyatakan dalam beberapa peraturan perundangan, di antaranya UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Hak Sipil Politik.   


Indria menerangkan lebih lanjut, hal ini ditegaskan oleh para kuasa hukum terdakwa dalam Nota Pembelaan yang bertajuk "Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua".


Sebaliknya, berdasarkan investigasi dan pantauan yang dilakukan Kontras serta hasil penyelidikan Komnas HAM, dugaan pelanggaran HAM justru dilakukan oleh aparat keamanan (Polri dan TNI), berupa pengerahan kekuatan berlebihan, kekerasan, penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Namun ironisnya, fakta-fakta ini tidak pernah ditindaklanjuti secara hukum, baik oleh Kepolisian RI maupun Komnas HAM.


Labels: Ham, Human Rigths, Indenpenden, indonesia, kontras. papua, Makar, papua, Politik, west papua


Sumber tulisan: http://nasional.kompas.com/read/2012/03/18/22001640/Kontras.Vonis.Atas.Forkorus.Dkk.Abaikan.Prinsip.HAM.


 
Gereja di Papua Dukung Dialog Damai PDF Cetak E-mail
Jumat, 03 Februari 2012 15:02

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan gereja-gereja di tanah Papua mendukung inisiatif pemerintah pusat untuk mencari solusi dan langkah terbaik bagi masalah Papua melalui dialog terbuka dengan rakyat Papua.

 

Pimpinan gereja-gereja di tanah Papua siap bekerja sama dengan pribadi dan kelompok, serta lembaga-lembaga yang mendukung dialog antara pemerintah pusat dan rakyat Papua sebagai sarana penyelesaian masalah Papua.

 

Demikian diungkapkan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP) Pendeta Lipiyus Biniluk dalam jumpa pers di Impartial, di Jakarta, Kamis (2/2/2012).

 

"Saya sambut baik inisiatif presiden. Presiden langsung menugaskan wapres untuk menindaklanjuti dialok damai," kata Lipiyus. PGGP menyebut tahun 2012 sebagai tahun dialog Papua.

 

PGGP, lanjut Lipiyus, mendukung sepenuhnya kedua pihak, baik pemerintah maupun rakyat Papua, untuk berdialog. Dialog dapat dipersiapkan melalui Jaringan Damai Papua.

 

Jaringan Damai Papua mengusulkan sembilan aktor yang berpartisipasi dalam dialog damai Jakarta-Papua.

 

Dalam dialog diperlukan sikap terbuka, saling memahami, dan beriktikad baik dari semua aktor atau pihak untuk menjadikan Papua menjadi tanah damai sehingga kekerasan tidak terjadi dan pembangunan Papua dapat cepat diwujudkan.

 

Koordinator Jaringan Papua Damai, Neles Tebay, mengatakan, Jaringan Damai Papua mengidentifikasikan sembilan aktor dalam dialog damai.

 

Kesembilan aktor dalam dialog damai itu adalah orang asli Papua, orang luar Papua di Papua, polisi, tentara, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan-perusahaan eksploitasi sumber daya alam, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Papua Merdeka, serta orang Papua di luar negeri.

 

Sumber: Kompas.com

 
LIPI: Penyelesaian Konflik Di Papua Tergantung Langkah UP4B PDF Cetak E-mail
Rabu, 14 Desember 2011 15:06

Mahfudz Siddiq mengatakan, masalah Papua adalah persoalan multi dimensi.

 

JAKARTA, Jaringnews.com - Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, masalah konflik di Papua bisa diselesaikan. Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dikepalai oleh Bambang Darmono bisa dijadikan titik awal.

 

 “Hanya masalahnya, apakah UP4B bisa menjadi pintu masuk bagi penyelesaian Papua ke depan atau tidak," ujarnya dalam Evaluasi Politik Papua 2011, program kerjasama LIPI dan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

 

 Dia mengemukakan, penyelesaian persoalan di Papua tergantung langkah-langkah yang diambil UP4B. “Apakah langkah yang dilakukan yakni melalui dialog Papua dan pemerintah. Soal Papua ini, yang penting membangun kesungguhan untuk membangun damai," ujarnya.

 

 Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, masalah Papua adalah persoalan multi dimensi. Tak hanya masalah politik, tetapi juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan ekonomi.

 

 “Namun demikian, faktor politik sensitifitas yang paling tinggi," terangnya.

 

 Mahfudz mengakui, otonomi khusus (Otsus) yang diberlakukan terhadap Papua masih terbentur dengan berbagai hambatan, di mana Otsus yang diterapkan pada tahun 2001 ini masih jauh dari harapan masyarakat Papua. Dalam hal ini, masih banyak ditemukan keterbelakangan.  

 

 “Indeks pembangunan manusia nyaris tidak berjalan naik, dan ini sesuatu harus dilihat secara serius," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

 

 Mahfudz menambahkan, apa yang dilontarkan Presiden SBY menyangkut komunikasi konstruktif harus dapat diterjemahkan oleh masyarakat Papua.

 

 “Maka, yang dibutuhkan sekarang adalah penerjemahan yang jelas, dan roadmap yang terukur tentang kebijakan komunikasi konstruktif tersebut," ujarnya.

 

http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/6628/lipi-penyelesaian-konflik-di-papua-tergantung-langkah-up-b

 
Dialog Jakarta-Papua Terabaikan selama 10 Tahun PDF Cetak E-mail
Rabu, 14 Desember 2011 15:00

KONFLIK pelanggaran HAM dan kekerasan kemanusiaan yang berlangsung di Papua belum mendapat respons yang berarti dari pemerintah pusat. Upaya dialog yang digalang masyarakat Papua sejak 2001 hingga kini masih belum terwujud.

 

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari diskusi bertajuk Evaluasi Politik Papua 2011, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, kemarin.

 

Menurut Sekjen Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid, pemerintah pusat tidak mempunyai political will untuk meneruskan proses dialog yang sudah diajukan. Padahal, DPR dan Ijringan Damai Papua sudah berkali-kali mengajukan usul dialog kepada pemerintah pusat.

 

"Anggota TNI di Papua sangat susah diajak berdialog oleh rakyat Papua. Di Papua, berbicara pun harus hati-hati, karena bisa dicap separatisme dan makar," pungkas Anike Sabami, Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), yang juga

Sikap pemerintahyang tidak konsisten membuat rakyat Papua bingung untuk memulai dialog."menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut.

 

Lebih lanjut Anike menjelaskan perempuan Papua pun ter-marginalkan dan banyak mengalami kekerasan kemanusiaan. Tidak mengherankan, banyak masyarakat Papua menganggap NKRI tidak memperlakukan Papua sebagai bagian dari negara kesatuan.

 

Wakil rakyat Papua di Komisi IV DPR, Robert Kardinal, menyatakan pemerintah pusat selalu beralasan bahwa di Papua terdapat banyak faksi, sehingga dialog sukar dilakukan. "Namun, kenyataannya lebih banyak faksi di pemerintah pusat yang berakibat terhambatnya proses dialog di Papua," ujarnya.

 

Selain itu, tambah Thaha, pemerintah pusat tidak konsistendalam menjalin dialog dengan rakyat Papua. Beberapa bulan lalu, pemerintah mengeluarkan Keppres tentang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B).

 

Sementara itu, pengepungan markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) oleh Brimob di Papua, menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar, merupakan bagian dari penegakan hukum di sana.

 

"Jadi di sana kita mempunyai tim yang ditugaskan untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum," ujarnya di Mabes Polri, kemarin.

 

Boy menjelaskan, rim tersebut disebar ke beberapa daerah yang diduga rawan terhadap ancaman kekerasan, seperti di Painai, Timika, dan Puncak Jaya. Namun menurut Boy, belum ada satu pun penangkapan yang dilakukan oleh tim tersebut.

"Dengan adanya tim tersebut diharapkan penembakan-pen-embakan yang terjadi di Papua tidak terjadi lagi." (*/P-3)

 

http://bataviase.co.id/node/906099

 
Pemerintah Harus Membangun Dialog Kemanusian Dengan Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 14 Desember 2011 14:44

JAKARTA, RIMANEWS - Dialog antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan Papua harus dibangun dalam semangat  dialog kemanusiaan. Fokus dari dialog kemanusiaan ini adalah manusia di dalam keutuhan hidupnya.

 

Maka, dalam dialog itu, manusia, dalam hal ini orang asli Papua, harus dilihat dan diterima dalam keutuhannya. Bukan hanya dilihat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga sebagai masyarakat yang memiliki keprihatinan atas kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Jelas kiranya bahwa dialog kemanusiaan itu bersifat komprehensif .

 

 Hal ini disampaikan Pendeta Sostenes Sumihe, Direktur Pascasarjana STT GKI IS Kijne  dalam Seminar Akhir Tahun 'Evaluasi Politik Papua 2011' di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (13/12).

 

 "Dialog kemanusiaan tersebut tidak dapat dibatasi hanya pada tataran verbal saja. Dialog itu harus menjadi sebuah pertemuan di dalam karya pembangunan. Di sini dialog itu tidak hanya terbatas pada kelompok elite dalam masyarakat. Masyarakat yang ada di kampung-kampung adalah peserta utama dari dialog itu," ujar Sostenes.

 

 Ia mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh Barnabas Suebu, mantan gubernur Provinsi Papua, dengan program Rencana strategis pembangunan kampung (Respek) sebagai bentuk dialog kemanusiaan berbasis pembangunan kampung. Di situ tidak hanya ada visitasi dan dialog dengan masyarakat, tetapi sekaligus memberi kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri menjadi subyek dalam pembangunan.

 

 Seberapa besar Respek itu sudah berhasil, belum dapat ditentukan secara pasti. Akan tetapi , sebagai sebuah model dialog yang berbasis masyarakat terutama di kampung-kampung, dapat dikatakan model itu berhasil menjadikan masyarakat mitra dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pengelolaan dana, dan pelaksanaan pembangunan.(yus/JP)

 

http://rimanews.com/read/20111213/48754/pemerintah-harus-membangun-dialog-kemanusian-dengan-papua

 
Keinginan untuk Merdeka, Akar Masalah Papua PDF Cetak E-mail
Rabu, 14 Desember 2011 14:37

Senayan - Anggota Komisi I DPR dari Papua Paskalis Kossay mengatakan bahwa ke depan Pemerintah Pusat dan pemangku kebijakan di Papua, terutama faksi yang menolak dialog Jakarta–Papua harus diyakinkan soal agenda dialog. Karena ada perbedaan persepsi antara stakeholder di Papua dan pemerintah pusat di Jakarta. Bagi kelompok-kelompok tertentu di Papua, dialog harus menyuarakan kepentingan dan perjuangan orang Papua. Sedangkan pemerintah pusat meminta agar dialog diselesaikan dalam kerangka NKRI.

 

Padahal menurut Kossay akar persoalan di Papua selama ini adalah keinginan orang Papua untuk merdeka.

 

"Api membara ini belum dipadamkan. Api yang membara di Papua harus dilihat secara baik oleh siapapun. Api ini ada di mana? Saya kira di situ. Orang Papua ingin merdeka, ada ideologi ini," ujar Paskalis dalam Seminar Akhir Tahun 'Evaluasi Politik Papua 2011' di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (13/12).

 

Menurut dia, selama ini pemerintah pusat terus menutup dan membungkus akar masalah ini. Caranya dengan mengatakan bahwa persoalan Papua terjadi karena kegagalan pembangunan, ketertinggalan, keterbelakangan , pelanggaran HAM. Padahal semua hal itu hanyalah akibat.

 

"Apinya tidak dibuka. Jika api mau diselesaikan harus didialogkan. Ini yang tidak ada pemahaman," ujar Kossay.

Karena itu politisi Partai Golkar ini berharap agar akar masalah terkait keinginan orang Papua untuk merdeka harus dijadikan materi untuk rumusan dialog Jakarta–Papua.

 

http://www.jurnalparlemen.com/news/2011/12/keinginan-untuk-merdeka-akar-masalah-papua

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 106 107 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 103 dari 107