google translate

Headline News
Imparsial: Konflik Papua Bisa Meluas "Konflik Papua telah berlangsung lama hingga sekitar 50 tahun." PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 November 2011 13:49

suku PapuaVIVAnews - Lembaga pemerhati HAM, Imparsial, menilai konflik berkepanjangan yang terus melanda Papua berpotensi melibatkan kekuatan asing. Maka itu, harus segera dicari solusi penyelesaiannya segera dengan cara menggelar dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua.

 

"Konflik Papua berpotensi meningkat ke tahaphigh intensity bilamana tidak ada resolusi segera," kata Poengky Indarti melalui pesan elektroniknya, Senin 14 November 2011.


Menurut Poengky, konflik Papua telah berlangsung lama hingga sekitar 50 tahun. Belakangan ini, eskalasinya meningkat tajam seiring dengan munculnya berbagai gejolak politik dan keamanan.


"Secara teoritis, konflik di Papua telah memasuki tahapan konflik yang sangat serius, yakni bukan lagi pada tingkat low intensity, melainkan sudahmiddle intensity," kata Poengky. "Akibatnya, konflik Papua akan bereskalasi menjadi konflik yang berpotensi melibatkan kekuatan asing."

Poengky melanjutkan, konflik Papua sangat potensial memasuki tahapan high intensity bila mempertimbangkan dua hal berikut. Pertama, gerakan sipil bersenjata telah muncul dan diikuti dengan gerakan politik dengan tuntutan referendum dan dialog politik.


Kedua, kata dia, para aktornya berasal dari generasi ketiga konflik di Papua. Hal ini memproyeksikan konflik berpotensi untuk berkelanjutan. "Melihat gejala yang ada saat ini, konflik akan terus berkepanjangan dan meluas jika tidak secepatnya dicarikan solusi damai," kata dia.


Poengky melanjutkan, Forum Akademisi untuk Papua Damai terpanggil untuk mencari mekanisme resolusi konflik dari perspektif perdamaian. Resolusinya adalah meminta para pihak terkait segera merumuskan dan menyepakati mekanisme dialog dalam resolusi konflik Papua.


"Ini sebagai langkah awal untuk memulai dialog. Kedua, meminta para pihak terkait untuk memprakondisikan dan menjadwalkan dialog yang akan dilangsungkan," ucap Poengky.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua

 

• VIVAnews

 

Sumber:
http://nasional.vivanews.com/news/read/264132-imparsial--konflik-papua-sudah-50-tahun

 
Riset LIPI: Empat Akar Masalah Konflik Papua Penyelesaian hanya dengan dialog, tak bisa dengan intervensi kekerasan PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 November 2011 13:47

 

VIVAnews - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan S Widjojo, menyatakan masalah Papua harus diselesaikan lewat jalan dialog dengan para tokoh setempat untuk dapat memulihkan kepercayaan politik bergabung dengan Indonesia. Menurut Muridan, kebuntuan politik sudah meluas dan lama sehingga menjadi kompleks.

 

"Sehingga ada kesulitan menemukan apa sih sebenarnya akar masalahnya," ujar Muridan di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa 15 November 2011. "Maka dialog menjadi penting untuk membuat masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia bersepakat mengenai akar masalah itu dulu."

 

Persepsi tentang akar masalah Papua versi pemerintah -bahwa semua disebabkan faktor kesejahteraan yang kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka-, menurut Muridan, tidak dibenarkan oleh masyarakat Papua sendiri. "Mereka bilang tidak seperti itu. Nah oleh karena itu, ini perlu dibentuk suatu kesepakatan dulu. Dialog akan membuka jalan untuk itu," kata Muridan. Lewat dialog, lanjut Muridan, akan menyepakati masalah dan menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah itu.

 

Menurut studi yang dilakukan LIPI, Muridan menjelaskan, ada 4 akar masalah di Papua. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. "Orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Itu harus dibicarakan," kata Muridan.

 

Kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik tersebut di atas yang tak terselesaikan. Operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga kini, membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan negara dan pelanggaran hak asasi manusia. "Itu membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka kolektif itu terpendam lama dan selalu mereka sosialisasikan itu di honai-honai (rumah-red)," kata Muridan.

 

Oleh karena itu, Muridan memandang fenomena gerakan generasi muda Papua yang lebih radikal dapat dipahami dengan penjelasan di atas. "Karena itu, kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang tak pernah kita pertanggungjawabkan," kata Muridan.

Ketiga, semua hal di atas membuat masyarakat Papua timbul stigma sebagai orang yang termarjinalisasikan. "Dengan migrasi, pembangunan, dan lain-lain yang tidak melibatkan orang Papua, maka mereka merasa tersingkir," kata Muridan.

 

Jika sudah merasa tersingkir dengan kenyataan kondisi pendidkan dan kesehatan yang buruk, lanjut Muridan, masyarakat Papua semakin merasa terdiskriminasi oleh proses modernisasi. "Kalau Anda kurang gizi dan bodoh, maka Anda tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Di situ Anda terdiskriminasi oleh struktur," kata Muridan.

 

Keempat, kegagalan pembangunan Papua. "Kita gagal membangun. Ukurannya sederhana saja, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat," kata Muridan. Kenyataan di Papua, lanjut Muridan, mudah sekali menemukan sekolah yang tidak berjalan proses belajar mengajar karena tidak ada guru dan juga puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan obat-obatan.

 

"Negara tidak hadir di bagian-bagian di mana orang Papua membutuhkan," kata Muridan.

• VIVAnews

 

Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/264390-riset-lipi--empat-akar-masalah-papua

 
PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 November 2011 13:45

 

VIVAnews – Peneliti LIPI, Elisabeth Adriana mengatakan, isu Papua Merdeka sulit diakhiri dikarenakan wacana tersebut telah menjadi semacam alat politik untuk memperoleh perhatian pemerintah.

 

“Ideologi itu sulit diakhiri, karena adanya distrustkepada Jakarta,” ujar Elisabeth dalam acara Dialog Komite Solidaritas Papua di Jakarta, Senin 14 November 2011. Elisabeth menyatakan, isu Papua Merdeka terus bergulir karena masyarakat Papua selama ini merasa termarginalkan.


“Masyarakat Papua merasa terpinggirkan. Begitu banyak kebijakan, namun hanya menyentuh soal fisik dan infrastuktur, sementara nonfisik sangat tidak diperhatikan,” ujar Elisabeth.


Ia mencontohkan, kebijakan otonomi khusus yang mulai diterapkan pada masa Presiden BJ Habibie telah dilakukan, namun penerapannya dilakukan setengah hati. “Kegagalan pembangunan bisa dikaitkan dengan otonomi khusus. Setelah otsus dilakukan, pelanggaran HAM dan siklus kekerasan masih saja tinggi,” ujar Eli.


Elisabeth melihat, ada 4 hal yang menjadi akar kekerasan di Papua, yaitu masalah pelanggaran hak azasi manusia, kebijakan politik pertanahan terkait tanah ulayat, pembenahan aparat keamanan, dan pembenahan intelijen.


“Cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, dan masalah tanah adat yang sulit diselesaikan karena kekuatan investor dan kebijakan pemerintah yang propasar, itu harus digarisbawahi,” tegas Elisabeth.


Ia menambahkan, saat ini pemerintah harus mengedepankan cara-cara dialogis untuk mengatasi situasi di Papua, dengan memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat Papua dalam melakukan pembangunan Papua itu sendiri.


“Membangun Papua sesuai dengan perspektif orang Papua, itu yang diperlukan saat ini. Juga melakukan dialog dengan semua pihak,” ujarnya. Masyarakat Papua, kata dia, membutuhkan kebebasan berekspresi dan perasaan nyaman untuk tinggal di tanah mereka sendiri. “Bukannya takut terhadap adanya intimidasi dan teror,” ujar Elisabeth. (umi)

 

• VIVAnews
Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/read/264079-lipi--isu-papua-merdeka-jadi-alat-politik

 
LIPI: Apa yang Dilakukan Masyarakat Papua Selalu Diklaim Aksi Separatisme PDF Cetak E-mail
Kamis, 17 November 2011 13:38

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menambah jumlah personel TNI di Papua. "Ini untuk apa?" katanya seraya bertanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (15/11).


Jika memang penambahan personel untuk mempermudah operasi militer selain perang (OMSP), maka hal itu menurut dia tidak menjadi masalah. Namun, yang paling parah adalah jika penambahan batalyon ini untuk memperkuat dan melegitimasi kekerasan di Papua.

Hal tersebut dinilai Ikrar, sama saja dengan memperparah aksi kekerasan negara di Papua. Ikrar menuturkan masyarakat Papua akan marah jika melihat ada mayat warganya yang merupakan korban kekerasan aparat dibiarkan di pinggir jalan.


Ia menambahkan, hal tersebut justru akan menjadi sorotan masyarakat umum dan membuat mereka akan semakin marah. "Lagi-lagi, ini menjadi pemicu masyarakat disana untuk semakin anti pemerintah," paparnya.


Ikrar menyatakan sikap kekerasan bermula dari paradigma yang salah. "Apa yang dilakukan masyarakat Papua selalu saja diklaim aksi separatisme," jelasnya.


Klaim separatisme ini kemudian dijadikan legitimasi bagi aparat untuk melakukan tindakan kekerasan. Masyarakat Papua akhirnya menjadi korban baik itu psikologis maupun fisik.


Karena itu, LIPI mengusulkan agar penyelesaian Papua dilaksanakan dengan dialog. "Pemerintah harus memberikan dukungan politik bagi masyarakat di sana untuk berdialog dengan pemerintah," imbuhnya.


Dia mengatakan dialog haruslah dua arah. Tidak hanya kepentingan pemerintah, tapi juga masyarakat di sana yang harus didengar.


Hal ini menurutnya akan membuat dialog menguntungkan kedua belah pihak. Ikrar juga mengatakan pengiriman pasukan TNI diharapkannya agar dihentikan. Masyarakat perlu diayomi, bukan diperangi.

Redaktur: Djibril Muhammad

Reporter: Erdy Nasrul

 

http://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/11/15/luoyu2-lipi-apa-yang-dilakukan-masyarakat-papua-selalu-diklaim-aksi-separatisme

 

 
MRP Dukung Inisiatif Presiden PDF Cetak E-mail
Senin, 14 November 2011 09:37

Kantor MRPJAYAPURA - Sebagai lembaga kultural orang asli Papua MRP menyatakan mendukung dan menyambut baik inisiatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdialog dengan rakyat Papua yang ada di dua Provinsi Papua dan Papua Barat. Dialog memang harus dilakukan. Sebab dengan dialoglah aspirasi bertubi tubi yang disampaikan masyarakat asli Papua dapat diwadahi dalam peretemuan khusus dan “Kami menghargai semua niat baik Pemerintah seperti diungkapkan Presiden, kami sebagai lembaga Kultural sangat hormati niat baik itu,” ungkap Ketua MRP, Timotius Murib, Jumat( 11/11). “ Kami mendorong agar ada Dialog antara Pemerintah dan masyarakat Papua, semoga Dialog ini menjadi hal terbaik untuk masyarakat Papua, dengan pernyataan resmi Presiden yang disampaikan itu, MRP turut mendukung untuk segera ada Dialog dan MRP sebagai lembaga representasi akan memantau perkembangan dan upaya upaya kearah Dialog dengan mengajak semua elemen masyarakat di Papua terutama Pemerintah Daerah, DPRP untuk terlibat dalam upaya upaya Dialog,” jelasnya.


MRP melihat program Percepatan Pembangunan bagi Papua dan Papua Barat( UP4B) sebagai bagian dari upaya Dialog perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Papua dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam Pegelolaan keuangan MRP minta perhatian serius Gubernur, DPRP dan DPRD agar dapat mengelola keuangan dengan pertanggung jawaban yang jelas.


Sementara itu, Jaringan Damai Papua (JDP) mengharapkan agar berbagai pihak, baik di Tanah Papua maupun di Jakarta, dapat menyambut dengan gembira dan mendukung penuh inisiatif pemerintah pusat yang berdialog dengan berbagai kelompok masyarakat di Tanah Papua dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan di Tanah Papua. Sebab, tanpa adanya dukungan dari semua pihak, dialog antara pemerintah dan rakyat Papua ini tidak akan terlaksana.


Tanggapan ini disampaikan oleh Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Dr. Neles Tebay, kepada Bintang Papua, Jumat( 11/11) di Jayapura. Tanggapan Neles Tebay ini disampaikannya dalam menanggapi pengumuman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan kesediaan dan komitment pemerintah untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua, pada Rabu( 10/11).


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua dalam kerangka mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan di kedua provinsi di ujung timur Indonesia tersebut.


“Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua,” kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.Pengumuman Presiden SBY ini memperlihatkan secara jelas bahwa Pemerintah Indonesia sudah membuka pintu untuk berdialog dengan masyarakat Papua.


Pernyataan Presiden ini juga memperlihatkan secara jelas bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog. Komitment pemerintah ini, menurut Neles, mesti didukung oleh semua pihak yang menginginkan perdamaian di Tanah Papua. Seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua perlu menerima dengan gembira hati atas keterbukaan pemerintah ini dan mendukung sepenuhnya agar dialog ini dapat dilaksanakan secara lancar.


“Kita yakini bahwa kekerasan, entah apapun bentuknya dan motivasinya, tidak akan menyelesaikan berbagai masalah yang mesti dicarikan solusinya. Hanya dalam dialog, berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Papua dapat bertemu, mengidentifikasi masalah dengan tenang, dan menggunakan akal sehat dalam mencari solusi-solusi yang realistis dan komprehensif”.


Neles menguraikan, Dialog tidak boleh dimengerti sebagai suatu ajang perdebatan. Pemerintah dan rakyat Papua tidak perlu beradu argumentasi untuk menentukan siapa yang menang dan kalah dalam dialog. Dialog juga tidak dimaksudkan sebagai tempat pengadilan. Maka Pemerintah dan rakyat papua dan pemerintah tidak saling menuduh, menuding, mengadili, dan mempersalahkan satu sama lain dalam dialog.


Rakyat Papua dan pemerintah tidak perlu memandang satu sama lain sebagai musuh. Mereka mesti saling memperlakukan satu sama lain sebagai partner dialog yang mencari jalan keluar atas konflik Papua. Kedua belah pihak berperan sebagai problem solver yang secara bersama mengidentifikasi masalah dan menetapkan solusinya. Rakyat Papua dan pemerintah perlu mencari solusi bersama untuk menangani konflik Papua.


Agar dialog Jakarta-Papua ini sungguh-sungguh membawa perdamaian, maka dialog ini perlu dipersiapkan secara matang. Pemerintah pasti mempunyai konsep tentang dialog yang diharapkannya. Maka masyarakat Papua juga sudah harus membahas tentang konsep dialog yang mereka mau tawarkan.


Penyamaan persepsi
Untuk menyamakan persepsi tentang dialog jakarta-papua ini, ungkap Neles dibutuhkan sejumlah diskusi tertutup. Dalam pertemuan itu wakil-wakil dari Pemerintah dan orang Papua dapat berdiskusi tentang berbagai aspek dari dialog sehingga bisa mencapai titik temu yang memungkinkan kedua belah pihak untuk memulai dialog.


Diskusi-diskusi tertutup ini sangat vital untuk membasmi kecurigaan dan ketidakpercayaan yang merupakan penghambat dialog jakarta-papua, dan menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, target, agenda, mekanisme/tahapan, tempat, dan fasilitator dialog. Tanpa kesepakatan dalam hal-hal ini, dialog Jakarta-Papua mustahil akan terjadi.
Diskusi-diskusi tersebut dapat menghasilkan kerangka atau format dialog yang dapat diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau kerangkanya sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka dialog jakarta-papua sudah bisa dimulai tanpa hambatan. Tetapi kalau penyamaan persepsi belum terjadi, maka dialog jakarta-papua hanya akan menjadi wacana belaka dan tidak pernah akan terjadi.

 

Pemerintah daerah
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu dilibatkan dalam proses persiapan dialog jakarta-papua ini. Pastor Neles mengharapkan agar Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang baru dibentuk dapat mengfasilitasi dan mempercepat proses persiapan menuju dialog jakarta-papua ini. UP4B dapat mendorong pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, beserta semua kabupaten dan kota di seluruh Tanah Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai payuban yang hidup di Tanah Papua.


UP4B juga malah dapat memfasilitasi semua kepala daerah dan pimpinan DPRD Kabuapten/kota se Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya. Adapaun Hasil dari semua dialog ini dapat diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan buat pemerintah dalam dialog jakarta-papua nanti. (Ven/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/16720-mrp-dukung-inisiatif-presiden-

 

 
Presiden SBY Siap Dialog Terbuka Terkait Papua PDF Cetak E-mail
Jumat, 11 November 2011 09:29

 

Jakarta, (tvOne)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan pemerintah selalu siap berdialog terbuka dengan seluruh komponen masyarakat Papua.

"Dialog antara pemerintah pusat dan saudara kita di Papua itu terbuka. Kita mesti berdialog, dialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah papua," kata Presiden saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (9/11).

Presiden mengatakan dalam menangani Papua, pemerintah memegang tiga pilar utama dalam setiap kebijakan dan program kerja.

Pilar pertama, kata Presiden, adalah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pilar yang kedua adalah pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat serta pilar ketiga adalah pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional.

"Oleh karena itu, saya meminta para menko dan menteri terkait dan kepala UP4B agar terus lakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemda Papua dan masyarakat jika diperlukan datanglah ke Papua, pahami hakekatnya, lihat situasi riil dan bagaimana solusinya," tegas Presiden.

Ia mengatakan,"beda dapat laporan di Jakarta dengan datang ke Papua. Dalam kaitan ini ratas ini mencakup apa saja yang telah saudara lakukan untuk pastikan semua agenda dan program berjalan, memastikan masalah polhukam, ekonomi dan kesra ditangani dengan baik".

Rapat yang berlangsung mulai pukul 16:00 WIB tersebut dihadiri oleh Wapres Boediono, seluruh menteri koordinator, sejumlah menteri terkait, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono , Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo , Jaksa Agung Basrief Arief , Kepala BIN Marciano Norman Sasono dan Kepala UP4B Bambang Darmono.(Ant)

 

Jakarta, (tvOne) Rabu, 9 November 2011 18:23 WIB

 

 
Konsultasi Publik, Jaringan Damai Papua di Merauke PDF Cetak E-mail
Rabu, 28 September 2011 00:00

 

Tidak Ada Pesan Sponsor, Bebas Biaya LSM Asing

Dalam rangka mencari, menjaring pikiran, saran dan usul dari masyarakat Papua dalam rangka dialog antara Jakarta-Papua, maka Jaringan Damai Papua (JDP) menggelar konsultasi publik Dialog Jakarta- Papua di Merauke kemarin. Dialog yang berlangsung selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 103 dari 105