google translate

Headline News
Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi PDF Cetak E-mail
Rabu, 11 April 2012 11:37

JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.


Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.


Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.


"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.


Ia menambahkan, Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.  Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya.
"Maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa direspon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ungkap dia.


Dikatakan, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Dan menurutnya, jika melihat kondisi akhir – akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan, justru tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.
"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," sebutnya.


Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.


"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."


Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.
"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya. (boy/jpnn


http://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123790/Pengamanan-Khusus-Papua-Dinilai-Bukan-Solusi-)

 

 


 
Terlalu Prematur Menetapkan Pengamanan Khusus di Papua PDF Cetak E-mail
Senin, 09 April 2012 18:47

JAKARTA--MICOM: Pengamanan khusus yang rencananya akan diberlakukan di Papua mendapat kecaman. Bahkan, rencana tersebut dinilai menjadi proyek sekuritisasi baru di Papua.

Koordinator Kontras Haris Azhar, mengatakan, pernyataan Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha terlalu prematur. selengkapnya...

 
Pengamanan Khusus di Papua Perlu Dirincikan PDF Cetak E-mail
Senin, 09 April 2012 18:38

 

JAKARTA--MICOM: Pengamanan khusus untuk Papua yang dinyatakan Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha harus diterjemahkan secara rinci.

 

"Karena jika tidak dirincikan, akan timbul tafsir di kalangan masyarakat dan aparat di lapangan bahwa Presiden menyetujui adanya operasi selengkapnya...

 
Pengamanan Khusus tidak Selesaikan Masalah di Papua PDF Cetak E-mail
Senin, 09 April 2012 17:16

 

JAKARTA--MICOM: Koordinator Jaringan Papua Damai Neles Tebay mengatakan pengiriman pasukan khusus untuk pengamanan di Papua tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi.

"Reaksi ini kan karena penembakan pesawat Trigana di Puncak Jaya. Padahal, peristiwa penembakan itu hanya episode lanjutan dari konflik saja," kata Neles, saat dihubungi Mediaindonesia.com dari Jakarta, Senin (9/4).

Ia mengatakan tindakan tegas pemerintah dengan mengirimkan pasukan khusus tidak akan berdampak apa-apa jika dilakukan sendiri.

"Kalau mau mengamankan Papua, mesti melibatkan semua pihak. Baik masyarakat Papua mau pun pemerintah pusat," katanya.

Ketidaktegasan pemerintah dalam mengusut setiap konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih membuat konflik seakan terpelihara. "Pengiriman pasukan khusus di Papua tidak ada jaminan mampu menyelesaikan masalah di Papua," ujar Neles.

Neles sangat meragukan langkah pemerintahan SBY tersebut. "Saya sangat meragukan pasukan khusus mampu menemukan akar masalah dari konflik Papua," ujarnya. (OX/OL-10


http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/09/311630/284/1/Pengamanan-Khusus-tidak-Selesaikan-Masalah-di-Papua

 
Talks between Jakarta and Papua: An Interview with Neles Tebay PDF Cetak E-mail
Kamis, 05 April 2012 10:29

Father Dr. Neles Tebay, studied Theology at Fajar Timur in Abepura, Papua, and, after his ordination in 1992, obtained a Masters Degree in Manila and a Ph.D. at the Urbania University of Rome. He worked at the Diocesan Office of Jayapura for Justitia et Pax where he has published a large number of articles and brochures. He regularly writes for local and national Indonesian newspapers and has published the books Papua, its problems and possibilities for a peaceful solution in September 2008 and Dialogue Jakarta-Papua, A Papuan perspective in March 2009. Together with Muridan from LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indonesian Institute of Sciences) he is the co-founder of the Papua Peace Network which strives to facilitate peace talks between Jakarta and Papua.


Father Neles, how did you become involved in the preparation of the dialogue together with Muridan?
I started writing articles on the dialogue and on non-violence in 2002/2003. Many of them were published in national and local newspapers such as the Jakarta Post or Bintang Papua. The idea for a Jakarta - Papua dialogue is not a new one and I knew that LIPI supported the idea of a dialogue. Muridan and I have known each other for quite a while and our close personal relationship combined with a common interest in the dialogue led to us working together on this initiative. Following the publication of LIPI’s Papua Road Map, the work on a dialogue became more concrete.

 

What is the current state of the preparations for public consultations in Papua?
The public consultations, as part of the of the pre-dialogue phase, are completed. These consultations were organised as a result of a planning meeting that was held in the beginning of January, 2010. The goal was to bring Papuan stakeholders and communities together, to get an idea of their understanding of dialogue and create unity. Nine consultation sessions in different regencies have been held since then and we are ready to have more if this is requested. On the 20th/21st of May we will start the evaluation of these sessions and assess what steps will be taken during the next six months.

 

Do you perceive Otsus (Otonomi Khusus, Special Autonomy) to have succeeded? If not, how can the Jakarta – Papua dialogue rectify these grievances?
During the public consultation sessions Otsus was notdiscussed, but only the dialogue itself. The failure of Otsus is one of the reasons why a dialogue is needed and it could be one of the issues that will be discussed during the dialogue. However, the agenda is not yet set; this will be done during the initial meetings when the two parties finally come together. This is also the case for any other issue that is under discussion for incorporation into the dialogue: anything the two parties accept as valid for discussion can be put on the agenda.

 

Speaking of other topics and considering human rights violations in Papua, how will a dialogue without reconciliation be possible?
One precondition will be that both parties, as well as the wider Papuan society, are very well prepared. This is what we are trying to achieve during the pre-dialogue Reconciliation can be one of the topics that will be discussed during the dialogue, and maybe an agreement on reconciliation can be found through dialogue.

 

What are the major challenges of the Jakarta – Papua dialogue?
Mistrust from both sides is one of the major challenges. The Papuan people have lost trust in the Indonesian government. At the same time, the Indonesian government is suspicious towards the aspirations of Papuans. These perceptions, combined with differing hopes and expectations for the dialogue, present a challenge to the organisation of a Jakarta - Papua dialogue. The Papuan people are hoping for independence, whereas the Indonesian government wants to sustain the unity of the nation as one country. The two sides each have their ‘positions’ which have to be respected and acknowledged. The ‘positions’ [of the two sides] are not under discussion, but there are many small issues related to these two positions that can and will be discussed during the dialogue. The demand of the Papuan people for independence will not be discussed, but the reasons why they want independence should be. The question is not about independence, but why do Papuan people want independence.

 

Papua has a highly diverse population with a wide range of aspirations. What steps have been taken to ensure the dialogue will actually represent the wishes of all the Papuan people?
Papua has about 250 different ethnic groups, many different religious groups and persuasions. Furthermore, OPM (Organisasi Papua Merdeka, the Organisation for Papuan Independence) is not united but has many different factions. Papua is a very fragmented region and that is why we face the challenge of finding people who can represent all Papuan people in the dialogue. We have already discussed this during the public consultation sessions and made people aware that it is necessary that we can show the world that we are ready for the dialogue and that we can agree on representatives.

 

Why do you believe that the Jakarta - Papua dialogue is important for Papuans?
The dialogue is very important for the people of Papua because it will create space to discuss how to develop public services in order to improve the relationship between the central government and the people of the two provinces of Papua. The dialogue is an opportunity to improve development in Papua and bring together various stakeholders to overcome obstacles. The dialogue is a means for the Papuan people together with the Indonesian government to identify what hinders the development process and improvement of the living conditions in Papua and find alternative solutions.

 

In your opinion, how strong is support for dialogue within Papua?
The further the process develops, the greater the support. Already, during the public consultation sessions, we were able to clarify and explain a lot to the Papuan people. A better understanding of the process and its aims will contribute to a greater level of support among Papuan people. There are still parties who do not support dialogue, and whose understanding is still different, so it is also important to hear and understand their opinions. There are always opponents and supporters, but in general, support is strong and it is vital that people everywhere talk about the dialogue. It is important that all opinions are discussed.

 

As a Papuan yourself what would you like to see discussed in a dialogue between Jakarta and Papua?
The two parties involved in the dialogue will decide later what will be discussed. I am glad that the dialogue will happen and that I can contribute to it and work hard for it.

 

Can you clarify the role of Papuan people living abroad, the diaspora?
Everybody has to be involved and everyone’s opinion has to be heard. No matter if Papuans living abroad support or oppose the dialogue, they have to be consulted and they have to be able to express their opinion, even if they are critics. If they have advice or worries, these have to be taken into account. Most of the Papuans living abroad do so because of the conflict, thus they are affected by the conflict and are still a part of Papua.

 

How do you see the role of the international community? Is there any possibility for their involvement in the dialogue?
The international community can support the dialogue in many different ways. Their role will change according to the different stages of the dialogue. At the moment, the international community is needed to show support and maintain interest in the dialogue. In this way, they can help to make sure the process continues to move forward. Later, if the parties find agreement, they will have to implement what they have agreed upon. As such, the role of the international community might change. It has yet to be decided by the two parties if the international community can act as a mediator once the dialogue has started. Any such involvement will have to be in accordance with the needs of the parties.

 

How will you continue to be involved in the development of the Jakarta - Papua dialogue? Is there a clear timeline already?
The dialogue is divided into three phases, the pre-dialogue, the dialogue itself and the post-dialogue. At the moment we are still in the pre-dialogue phase and are preparing the dialogue itself. The timeline is not yet clear. I will be involved in the preparations until representatives are elected and until the Papuan society is ready. The better we prepare the people now, the better the dialogue will be later.

 

Source:http://www.faithbasednetworkonwestpapua.org/news_release/talks_between_jakarta_and_papua__an_interview_with_neles_tebay

 
Situasi Politik Papua Membingungkan PDF Cetak E-mail
Selasa, 27 Maret 2012 16:49

warga papua kabarnet.wordpress.netJUBI - Menurut pengamat politik Papua, Theo Van Den Broek menilai, situasi politik Papua saat ini sangat membingungkan bagi masyarakat luas. Pasalnya situasi di Papua kondisinya kompleks. Hal ini disampaikan Theo--begitu dia biasa disapa---kepada tabloidjubi.comi, di Arso Kota, Kabupaten Keerom, belum lama ini. 


“Kalau saya, situasi gerakan di Papua saat ini cukup kompleks karena tidak bisa katakan suasana itu begini-begitu. Saya pilih satu kata untuk suasana di Papua adalah membingungkan. Membingungkan dari segala macam segi,” kata
Theo pada hari kedua penutupan Lokakarya Pembangunan Arso Kota.

 

Menurut Theo, sementara waktu ada kelompok yang mempromosikan dialog dan akhirnya juga dapat semacam dukungan dari pemerintah pusat, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menyetujui pelaksanaan dialog itu.

 

“Kita adakan pertemuan dengan pemimpin-pemimpin gereja pada tanggal 1 Februari lalu dan ternyata dia menugaskan Wakil Presiden Budiono untuk memperlancar proses pelaksanaan dialog dengan Papua. Nah, itu salah satu itu jalan yang masih perlu dipromosikan di intern di Papua juga karena ini masih perlu dikembangkan lagi format, agenda, siapa terlibat dan lain-lain di dalam dialog itu,” kata Theo.

 

Artinya, menurut Theo, masih perlu dihasilkan dari diskusi-diskusi intern Papua yang kemudian didiskusikan lagi dengan pemerintah pusat sampai ada semacam kesepakatan mengenai format dialog yang mau dijalankan. 

 

“Nah, sampai saat ini belum terlalu jelas. Kita sudah ada di mana dan sejauh mana proses itu didorong oleh SBY. Di samping itu, ada kelompok seperti lain yang dengan jelas bilang soal dialog, maaf sudah terlambat. Kita perlu lebih, kita perlu referendum. Untuk penyelesaian masalah Papua saat ini, kita perlu referendum dan ternyata ada cukup banyak orang yang ikut dalam jalan pikiran itu,” kata Theo.

 

Kelompok lain, menurut Theo adalah Kongres Rakyat Papua (KRP) III dan proses pengadilan itu. Dan juga sesi-sesi sidang yang setiap kali bisa diakhiri dengan semacam pidato atau orasi politik dari pemimpin-pemimpin, sehingga menjadi juga semacam platform untuk diskusi politik juga sehingga orang yang lihat hal ini mau pilih kemana sehingga itu cukup membingungkan.

 

Tapi dari sisi pemerintah sendiri, kata Theo, yang menanggapi ini bagaimana mereka dimana dari satu segi omong dialog, dari segi lain itu mulai interuduksi UP4B juga tidak jelas sebenarnya itu punya agenda belum disosialisasikan sehingga untuk banyak orang itu rasa ada sesuatu yang baru lagi tetapi tidak tahu itu apa dan ini tampak lagi keraguan, kebingungan karena Otsus dikatakan tidak laku, gagal tetapi tidak ada evaluasi untuk memperbaiki Otsus itu. Tetapi Otsus itu diganti atau dilengkapi dengan UP4B.

 

“Sedangkan yang logis untuk saya adalah bahwa ada evaluasi yang betul-betul mengenai kenapa Otsus gagal, dinyatakan gagal oleh banyak orang, banyak instansi. Sehingga kalau mau memperbaikin, perbaiki apa yang salah. Jangan memberikan sesuatu yang baru yang berasal dari Jakarta saja," katanya.

 

Apalagi dalam strukturnya, kata Theo, kurang lebih itu dirumuskan di Jakarta oleh presiden. "Dampak untuk gubernur, bupati itu Pemda ada di mana dalam semua ini? nah, sekali lagi, ini menambah kebingungan. Orang yang mengarahkan pembangunan di Papua tidak jelas mereka punya pendapat sehingga saya sependapat ketika masyarakat bertanya, kita kemana?  Mau dibawa kemana. Serba membingungkan. Baik dari segi solusi maupun dari segi kepemimpinan,” katanya. (Jubi/J-13)


sumber:http://tabloidjubi.com/index.php/modules-menu/jayapura/17470-theo-situasi-politik-papua-membingungkan

 
Pdt. Lipiyus Biniluk : Perlu Segera Dialog agar Papua Menjadi Tanah Damai PDF Cetak E-mail
Senin, 26 Maret 2012 12:42

Sentani-Zpdt-lipiyus-biniluk-ketua-pggp1ona Damai : Dialog antara Jakarta dan Papua harus segera dilakukan dengan dimediasi oleh pihak ketiga. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Tanah Papua, Pendeta Lipiyus Biniluk kepada wartawan kemarin di Sentani.

 

“Kami sudah bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menyampaikan permintaan dialog itu,” ujarnya.

 

Dijelaskannya, Jakarta dan Papua segera duduk bersama mencari solusi permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak.

 

“Karena kedua kelompok ini, sudah tidak saling percaya, dimana Pemerintah Pusat tidak percaya Pemerintah Pusat, Papua tidak percaya Papua, Jakarta tidak percaya Papua, begitupun sebaliknya,” imbuhnya.

 

Untuk itu, lanjut dia, Persatuan Gereja-Gerja di Papua merekomendasikan ke Presiden agar menyelesaikan masalah tersebut, agar Papua yang selama ini dianggap daerah konflik menjadi tanah damai yang selama ini diharapkan oleh semua masyarakat di daerah ini bisa tercipta. “Artinya, masyarakat di provinsi paling timur Indonesia ini bisa lebih sejahtera, hidup rukun antara satu dengan yang lain, tidak takut hidup dan berkarya di atas tanah mereka sendiri karena berbagai kejadian,” urainya.

 

Ketika ditanya siapa pihak ketiga itu, Lipiyus yang juga adalah Ketua Persatuan Gereja-Gereja di Papua ini menuturkan, tergantung dari kedua belah pihak siapa yang dipilih dan dipercaya bisa memediasi persoalan yang terjadi antara Papua dan Jakarta.


“Sebab manfaat dari dialog antara Jakarta dan Papua, cukup besar jika kedua belah pihak ingin duduk bersama dan berbicara saling terbuka, dan mulai saling membangun,” tukasnya.

 

Ditambahkannya, masyarakat bisa menikmati hasil dialog itu jika kedua belah pihak ingin duduk bersama, mengeluarkan pendapat mereka masing-masing, kemudian saling membangun. [Bintang Papua]


Sumber: http://zonadamai.wordpress.com/2012/02/10/pdt-lipiyus-biniluk-perlu-segera-dialog-agar-papua-menjadi-tanah-damai/

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 106 107 108 109 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 103 dari 109