google translate

Headline News
Penyelesaian Masalah Papua Masih Sisakan Kendala PDF Cetak E-mail
Kamis, 19 April 2012 09:07

Jakarta - Hasil Penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang dibukukan dengan judulPapua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present And Securing the Future, pada 2009, masih menyisahkan kendala dalam proses penyelesaiannya.


Mufti Makaarim, Direktur Eksekutif Institute selengkapnya...

 
PDF Cetak E-mail
Rabu, 18 April 2012 09:45

neles videoProgram VISI adalah salah satu produk video dari SorgeMagazine dan Parahyangan Cinematheque. Dalam video ini, menampilkan visi dari tokoh – tokoh pilihan dari berbagai kalangan, dengan tema – tema mencakup politik, ekonomi, budaya, pendidikan,dll.Pada edisi visi kali ini , tim Visi – SorgeMagz menampilkan pandangan dari Dr Pater Neles Tebay (Tokoh  Perdamaian/ Forum Akademisi Papua Damai) dan Vience Tebay (Forum Akademisi Papua Damai) tentang masalah konflik Papua dalam acara Dialog “Hentikan Kekerasan di Papua menuju Dialog Jakarta-Papua” 9 Desember 2011 Auditorium FISIP Universitas Parahyangan Bandung, yang diselenggarakan oleh : FISIP Universitas Parahyangan, Imparsial dan Forum Akademisi untuk Papua Damai. Ini adalah sebuah Profil Singkat dari Dr. Pater Neles Tebay, yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang berkebangsaan Belanda dalam blognya sendiri, Karel Steenbrink.

 

Profil Dr Pater Neles TebayThe most prominent diocesan priest in the Jayapura region definitely is Dr. Neles Tebay, born in Moanemani, Wissel/Paniai Lakes 13 February 1964. As a young boy he was in the boarding house of the High School under direction of Franciscan Friar Jan Serps. He studied at Fajar Timur in Jayapura, and, after his ordination in 1992, obtained a Masters Degree in Manilla and a Ph.D. at the Urbania University of Rome. He worked at the Diocesan Office of Jayapura for the Justitia et Pax issues and has here published a large number of statements, brochures and the impressive series Memoria Passionis di Papua, a year by year account of all kind of violations of human rights in Papua. Neles Tebay has a very lucid style of writing and is a regular author for articles in the Englis-language newspaper The Jakarta Post.

 

Articles between 2000-2008 are published in a book Papua, its problems and possibilities for a peaceful solution. In march 2009 he has published a booklet of 50 pages on the proposal the have a dialogue between Papua and the Central Government in Jakarta, following the example of the peace talks in Aceh between GAM and the Central Government in Jakarta. Tebay has put several conditions for this talk:1. The OTSUS, or special autonomy as granted to Papua in 2000 has not been respected by the Central Government, it is unilaterally interpreted and also violated by the Jakarta Government. It must be a topic of discussion how the idea trule can be implemented;2. Papua people should be united in the idea that independence is not a good ideal for this community. They also should reject the idea that some foreign power should mediate here (also the Dutch should not be seen as possible rescuers by rejection of the 1969 act of free choice as the valid basis of the incorporation of West Papua into Indonesia).3. Papua people must learn discipline.

 

In the March 2009 event at the occasion of the launching of the book it was clear that Papua people like hot debates, often disagree among themselves and have no clear and realistic strategy for the fulfillment of their goals.Among the social and political leaders in modern Papua the Catholics have given quite prominent leaders. Tebay’s predecessor as rector of the Fajar Timur school, Lay theologian Agus A. Alua (RIP) is now chairperson of the Majlis Rakyat Papua (some kind of ‘Senate’ besides the provincial council of Papua; it is a body instituted under the special autonomy law for Papua). In his fight for Papua rights, Tebay also asks for a balanced judgment about the role and place of recent migrants in Papua: ‘we cannot live here without their help’. For some time Neled Tebay was also the Vicar of the bishop, LLL or Leo Laba Ladjar who has less outspoken political messages but wants to give a more pure religious viewpoint about the present sytruggle of the Papua people.

 

Fajar Timur as a theological was established for candidates for the priesthood and for lay people alike, in the late 1960s and early 1970s. This is now seen as a measure taken out of the condition of the time. In the early 1970s there were not yet five candidates for the priesthood, now they have more than hundred (even a number of 160 was mentioned). Therefore the bishop has decided in 2008 to restrict access to the classes in Fajar Timur for candidates for priesthood only and in the boarding house of the school only diocesan candidates are accepted. This is done partly because the Vatican urges the promotion of diocesan clergy and Saint Peter’s Funds only provide money for diocan clergy, while the religious order have their own houses close to Fajar Timur. There is still one female student and few male students at Fajar Timur, but lay people are now sent to the Catechetical College, that is established in another location in Abepura as STPK, Sekolah Tinggi Pendidikan Katolik, following the model of the catechical college, established in Malang by Father Paul Janssen CM However, Neles Tebay wants to develop Fajar Timur in a more general way and hopes to open next yar besides the theological faculty an new department of antrology with culture studies as it most important object. Fajar Timur has always specialised in cultural studies, much more than other major seminaries and theological schools.

 

Sumber tulisan: http://www.sorgemagz.com/?p=193

 
PDF Cetak E-mail
Senin, 16 April 2012 11:03

tebayJAYAPURA—Saat ini pemerintah  dan rakyat  tak perlu kampanye lagi tentang pentingnya Dialog Jakarta—Papua, sebab masa tersebut telah lewat.  Saat ini hal  yang  sedang    dibutuhkan banyak adalah  diskusi untuk menyamakan persepsi dan pemahaman berbagai aspek dari Dialog Jakarta—Papua.


“Jika semua aspek disepakati bersama, maka akan terbit kerangka acuan Dialog Jakarta-Papua yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak,  baik pemerintah maupun rakyat Papua. Isinya antara lain harapan dialog dari kedua belah pihak ini,”  ujar Koordinator  Jaringan Damai Papua  (JDP) Dr. Neles Tebay  yang dikonfirmasi di  Hotel Aston, Jayapura, Kamis (12/4).


Rektor  Sekolah Tinggi  Filsafat Teologi (STFT) Fajar  Timur  Pandang  Bulan, Jayapura  ini   menegaskan,  pihaknya mengklaim Presiden SBY telah berkomiten untuk  menyelesaikan masalah Papua lewat dialog. Yang perlu diketahui oleh rakyat Papua saat ini bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Papua  telah sama-sama menghendaki masalah Papua  diselesaikan lewat dialog. “Tapi kan kedua belah pihak mempunyai pandangan berbeda tentang dialog. Misalnya orang Papua katakan oke untuk dialog, tapi hasilnya Papua harus merdeka.


Sementara Indonesia bilang dialog oke, tapi Papua tetap pada NKRI. Ini kan menunjukkan hasil yang berbeda,” jelasnya.


“Dan sekarang kita sedang bekerja menuju kerangka acuan ini. Diskusi banyak kita lakukan di belakang layar. Pengumuman akan muncul setelah kerangka acuan sudah final dan sudah ditanda-tangani kedua belah pihak,” katanya.

Saat bertemu dengan Presiden SBY beberapa waktu lalu, Pimpinan gereja-gereja di Papua menyampaikan kepada presiden bahwa gereja di Papua berdoa agar 2012 ini tercipta  dialog Jakarta-Papua. “ Tapi saya secara pribadi belum bisa memastikan kapan dialog itu terjadi. Tapi kalau dialog terjadi dalam beberapa tahun lagi, itu  bukan sesuatu yang luar biasa karena dimana-mana ketika orang mencari solusi suatu masalah seperti masalah Papua ini, dialog itu muncul 5-10 tahun setelah diperjuangkan, bahkan bisa lebih. Gagasan Dialog Jakarta-Papua ini kan baru dua tahun. Tapi kita tetap berusaha,” urainya.


Pihaknya juga mengaku jika sampai 2014 seiring dengan pergantian Presiden, Dialog Jakarta-Papua juga belum bisa diakomodir, jelas  akan mempengaruhi semuanya.


“Pergantian kepemimpinan otomatis akan berubah tentang apa yang telah dibicarakan selama ini,” jelasnya. (mdc/don/l03)

 

Sumber: http://bintangpapua.com/headline/21697-dialog-jakartapapua-tinggal-samakan-persepsi

 
OPM Perlu Dilibatkan PDF Cetak E-mail
Sabtu, 14 April 2012 03:32

Neles Tebay: Soal Pengungkapan Kasus  Penembakan  Trigana di Bandara Mulia


JAYAPURA—Organisasi  Papua Merdeka (OPM)  bersenjata yang  dipastikan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kepala  Staf  TNI/AD  sebagai pelaku penembakan  pesawat  Trigana   PK-YRF di Bandara  Mulia, Puncak Jaya pada Minggu (8/4) Pukul 08.21  WIT perlu dilibatkan   untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang melatarbelakangi  aksi kekerasan di Puncak Jaya. 
Demikian  disampaikan Koordinator  Jaringan Damai Papua  (JDP) Dr. Neles Tebay  yang dikonfirmasi di  Hotel Aston, Jayapura, Kamis (12/4). Rohaniawan  Katolik  ini menegaskan, perlu dilibatkannya   OPM bersenjata  ini   baik untuk menghentikan peristiwa yang terjadi sekarang dan masa lampau serta solusi yang dapat mencegah peristiwa itu terulang kembali.


Kemudian dari hasil kesepakatan dalam pertemuan itu, kata dia,  apa yang telah disepakati oleh pemerintah dan OPM, harus terus dipegang dan tak boleh diingkari.


“Solusi strategis yang dapat diberlakukan periode yang panjang, solusi yang diterapkan selama ini adalah responsive, misalnya situasi tidak aman, lalu kirim pasukan dan setelah aman, pasukan dapat ditarik kembali. Ini juga merupakan solusi baik, namun hanya untuk jangka pendek,” ungkapnya.


Sumber:Bintang papua

 
Pengamanan Khusus Papua Dinilai Bukan Solusi PDF Cetak E-mail
Rabu, 11 April 2012 11:37

JAKARTA -- Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seperti disampaikan melalui Juru Bicara Julian Aldrin Pasha, Senin (9/4), yang akan mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pascapenembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, semakin membuktikan minimnya itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai.


Hal itu ditegaskan Koordinator Kontras Haris Azhar, Selasa (10/4), di Jakarta. "Kami khawatir kebijakan ini akan menjadi pintu masuk untuk menambah jumlah pasukan keamanan (TNI dan Polri) ke Papua sehingga potensi kekerasan dan pelanggaran HAM akan terus bertambah," katanya.


Ia menambahkan, opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua.  Sebaliknya, gagasan, ide ataupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai (dialog) yang pernah disampaikan terdahulu, semakin jauh dari kenyataan.


"Pemerintah, khususnya presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua," katanya.


Ia menambahkan, Presiden jangan terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu peristiwa.  Kebijakan model ini akan menjadi preseden buruk dalam peristiwa serupa yang mungkin terjadi berikutnya.
"Maka dapat kita bayangkan seperti apa situasi di Papua jika setiap peristiwa direspon dengan pendekatan dan penambahan aktor keamanan," ungkap dia.


Dikatakan, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Dan menurutnya, jika melihat kondisi akhir – akhir ini, ternyata pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam bertambahnya angka kekerasan, justru tidak jarang aktor keamanan menjadi kontributor kekerasan.
"Mestinya hal ini menjadi catatan pemerintah, sehingga tidak selalu salah dalam memilih dan menentukan kebijakan yang akan diambil," sebutnya.


Berangkat dari persoalan tersebut di atas, serta berkaca dari stagnasi perubahan di Papua, Kontras mendesak agar presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua.


"Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel sehingga tidak menambah daftar panjang kasus penembakan misterius di Papua."


Selanjutnya, kata dia, presiden harus terbuka terhadap seluruh masukan di luar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Setidaknya Komnas HAM dan tokoh gereja di Papua dan suara masyarakat sipil juga harus dipertimbangkan.
"Sehingga warna dan arah kebijakan untuk merespon setiap perkembangan situasi di Papua tidak melulu merujuk pada pendekatan keamanan yang terbukti tidak efektif," katanya. (boy/jpnn


http://www.jpnn.com/read/2012/04/10/123790/Pengamanan-Khusus-Papua-Dinilai-Bukan-Solusi-)

 

 


 
Terlalu Prematur Menetapkan Pengamanan Khusus di Papua PDF Cetak E-mail
Senin, 09 April 2012 18:47

JAKARTA--MICOM: Pengamanan khusus yang rencananya akan diberlakukan di Papua mendapat kecaman. Bahkan, rencana tersebut dinilai menjadi proyek sekuritisasi baru di Papua.

Koordinator Kontras Haris Azhar, mengatakan, pernyataan Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha terlalu prematur. selengkapnya...

 
Pengamanan Khusus di Papua Perlu Dirincikan PDF Cetak E-mail
Senin, 09 April 2012 18:38

 

JAKARTA--MICOM: Pengamanan khusus untuk Papua yang dinyatakan Presiden SBY melalui juru bicaranya Julian Aldrin Pasha harus diterjemahkan secara rinci.

 

"Karena jika tidak dirincikan, akan timbul tafsir di kalangan masyarakat dan aparat di lapangan bahwa Presiden menyetujui adanya operasi selengkapnya...

 
<< Mulai < Sebelumnya 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 103 dari 110