google translate

Bangun Papua Lewat Dialog Bukan Kekerasan PDF Cetak E-mail
Jumat, 13 Mei 2016 14:41

Sinyo Harry SarundajangJakarta, Obsessionnews – Sejak 1 Mei 1963 sampai saat ini hubungan antara rakyat Papua dengan pemerintahan terus mengalami dinamika. Kondisi itu membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah terus memburuk. Maka sudah saatnya pemerintah dan elemen masyarakat bersama-sama membangun Papua damai.

 

Diketahui bersama konflik Papua merupakan konflik kekerasan terlama di Indonesia.


Berdasarkan buku Papua Road Map (2008) dinyatakan ada empat persoalan mendasar yang belum terselesaikan sehingga menghambat hubungan Jakarta dan Papua.

 

Pertama, masih adanya perbedaan pemahaman terhadap sejarah integrasi dan status politik Papua. Kedua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM masih terjadi. Ketiga, pembangunan yang belum sepenuhnya berhasil di Papua dan keempat masih terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua.

 

Terkait kondisi tersebut Deputi 1 Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Yoedhi Swastono dan Anggota Dewan Pers, Sinyo Harry Sarundajang, sepakat membangun Papua dimulai dengan cara membangun kepercaya dan menumbuhkan rasa memiliki atas pembangunan dan penyelesaian persoalan Papua.

 

“Masa depan Papua tergantung dengan pendekatan kita semua. Perlu melibatkan sebanyak mungkin pemangku kebijakan dengan rasa memiliki, tanggung jawab, merasa berkepentingan , senasip sepenanggungan,” kata Sinyi Harry Sarundajang melalui dialog dengan tema Meningkatkan Peran Media Nasional Menuju Rekonsiliasi Papua : Etika kerja dan Komitmen Media, di Hall Dewa Pers, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).

 

Hingga saat ini beluam ada kepercayaan secara menyeluruh masyarakat Papua terhadap pemerintah. Menyikapi kondisi tersebut maka penting membangun dialog secara konstruktif bersifat inklusif dan partisipatif untuk merumuskan masalah dan menemukan solusi secara bersama-sama.

 

“Membangun dialog itu harus terintergitas dengan berbagai elemen yakni pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, budaya, seni, untuk membangun bangsa dan negara serta tanah damai Papua,” serunya.

 

Untuk membangun kedamian masyarakat Papua maka dianggap penting dilakukan dialog sebagai strategi pendekatan untuk menyelesaiakan masalah secara damai.

 

Pendekatan dialog atau Policy Brief ini diajukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonedia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) sebagai rekomendasi pentingnya pendekatan dialog bagi penyelesaian konflik Papua secara damai.

 

Policy Brief dibuat berdasarkan hasil diskusi empat pertemuan eksploratif di Bandung, Manado, Lombok dan Yogyakarta. (Asma)

 

Sumber: https://obsessionnews.com/bangun-papua-lewat-dialog-bukan-kekerasan/

Bangun Papua Lewat Dialog Bukan Kekerasan