google translate

JDP: Perdamaian Pemerintah-OPM Perlu Didukung PDF Cetak E-mail
Senin, 04 April 2016 07:50

 

Jayapura, – Kordinator Jaringan Damai Papua, Dr. Neles Tebay mengajak semua pihak menyambut dan mendukung tawaran damai pemerintah Indonesia kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disampaikan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, .
“Ajakan berdamai ini memperlihatkan bahwa pemerintah ingin mengakhiri konflik Papua, yang sudah berlangsung sejak tahun 1961 hingga kini, secara damai tanpa kekerasan,” ungkap Tebay, yang juga Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Abepura, melalui releasenya, Rabu (30/3/2016).
Kata Tebay, damai itu tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Juga tidak dapat dicapai melalui kekerasan atau operasi militer. Ajakan untuk berdamai penting tetapi belum cukup dengan damai parsial. Terwujudnya perdamaian antara pemerintah dan OPM perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah konkrit agar perdamaian antara pemerintah dan OPM sungguh terwujud. Pertama, pemerintah perlu menunjuk seorang pejabat untuk mengurus proses perdamaian antara Pemerintah dan OPM. Pejabat itu perlu diberikan wewenang untuk mempersiapkan jalan menuju perdamaian, mengidentifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses perdamaian, memfasilitasi keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perdamaian.
Kedua, Sekalipun tahapan akhir dari proses perdamaian terjadi antara pemerintah dan OPM, proses perdamaiannya mesti dimulai dari kampung. Para tokoh adat, agama, perempuan, guru, di kampung-kampung mesti dilibatkan dalam proses perdamaian ini. Dari tingkat kampung, tahapan selanjutnya adalah di tingkat kabupaten, provinsi. Tentu Pemerintah Daerah dan berbagai instansi terkait pun mesti dilibatkan proses perdamaian.
Ketiga, proses perdamaian perlu dimulai dengan kegiatan Serap Aspirasi Rakyat (SAR) Papua tentang tiga hal yakni: damai seperti apa yang mereka harapkan? Masalah-masalah apa saja yang menghambat perdamaian, menurut pengalaman hidup mereka? Dan solusi-solusi seperti apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar perdamaian dapat tercipta di Tanah Papua? Tiga pertanyaan ini dapat dijawab oleh semua suku, agama, paguyuban, kelompok yang ada di Tanah Papua.
Keempat, Jaringan Damai Papua (JDP) siap memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses perdamaian ini dan siap bekerjasama dengan semua pihak yang menghendaki perdamaian di Tanah Papua.
Ketua Dewan Adat Wilayah Lapago, Lemok Mabel, mengatakan perdamaian Papua melalui dialog itu bukan hal baru bagi orang Papua. Orang Papua sudah menyerukan dialog sejak reformasi bergulir, dan agenda itu mengemuka pada 2009. Hanya pemerintah yang tidak pernah memberikan respon.
Karena itu, pemerintah mesti serius membangun dialog damai dengan semua elemen di Papua.
“Kami mau pemerintah serius, tidak hanya bicara-bicara. Karena seruan dialog itu bukan hal baru bagi orang Papua,” ujar Mabel, kepada media ini.

 

Sumber:TABLODJUBI.

JDP: Perdamaian Pemerintah-OPM Perlu Didukung