google translate

Kenapa Pemerintah Takut Dialog Dengan Papua ? PDF Cetak E-mail
Senin, 25 Juni 2018 12:59

JAYAPURA—Pemerintah pusat di nilai setengah hati untuk menuntaskan persoalan di Tanah Papua, karena pemerintah belum sungguh – sungguh menempatkan posisi Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek dari rekonsiliasi yang sesungguhnya, hanya elite – elite politik saja yang terus di cekoki oleh pemerintah pusat dengan iming – iming kekuasaan sesaat secara bergiliran, guna menjadikan Papua sebagai ‘dapur Indonesia’ bahkan ‘dapur dunia’ melalui penguasaan Sumber Daya Alam (SDA) Papua secara berkelanjutan, tanpa ada kesungguhan menempatkan OAP sebagai pemilik negeri dalam posisi setara dan sejajar, justru hingga kini OAP lebih sering menjadi korban pelanggaran HAM yang tidak pernah dituntaskan pemerintah.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discusion (FGD) yang di gelar oleh Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Azasi Manusia (PAK HAM) – Papua yang di hadiri oleh sejumlah aktivis Papua, tokoh masyarakat, akademisi, pegiat HAM, tokoh agama dan juga Jubir TPN/ OPM yang di gelar di kantor PAK HAM Papua di Jayapura, Kamis (21/6/2018).

“hingga kini Papua Tanah Damai masih sebatas jargon dan pepesan kosong yang belum membumi, karena sebenarnya hingga kini pemerintah belum bisa menyentuh lubuk hati terdalam OAP, jadi damai yang di dengungkan selama ini lebih kepada ketakutan rakyat Papua karena diperhadapkan dengan kekuatan militer dan aparat yang di bungkus dalam gula – gula pembangunan dan kesejahteraan yang belum substantive”, kata Matius Murib, Direktur PAK HAM Papua dalam pemaparannya di FGD yang bertajuk ‘Ada apa dengan Papua ? Sehingga Pemerintah Tidak Mau Buka Diri Untuk Dialog Dengan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB), Kamis (21/6/2018).

FGD yang di gelar PAK HAM- Papua tersebut bertujuan untuk menemukan solusi dan jalan tengah bagaimana agar dibukanya pintu dialog antara orang Papua, khususnya masyarakat yang masih tetap berseberangan dengan pemerintah dan terus memperjuangkan aspirasi Papua merdeka, lepas dari NKRI, salah satunya dengan komponen masyarakat yang selalu di sebut pemerintah sebagai Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).

“selama ini pemerintah terkesan menyangkal, bahwasanya ada persoalan ideologi yang belum tuntas antara orang Papua dan pemerintah, maka kelompok – kelompok yang sejatinya memperjuangkan kemerdekaan Papua baik dengan perlawanan bersenjata maupun jalur diplomasi, di labeli oleh pemerintah sebagai kelompok ekstrimis, kriminal bersenjata, kelompok pengacau, dan sejumlah sebutan lainnya yang pada dasarnya pemerintah mencoba menutup – nutupi eksistensi TPN/ OPM di Papua”, kata Matius Murib dalam pemaparannya di hadapan peserta FGD.

Dalam FGD tersebut juga terungkap ada sejumlah kekhawatiran dari pemerintah bahwa dengan membuka ruang dialog dan pelurusan sejarah Papua akan memicu menguatnya aspirasi dan tuntutan agar Papua lepas dari NKRI.

“alasan paling mendasar yang ditakuti pemerintah selama ini adalah konsekuensi dari dialog berupa tuntutan merdeka. Kedua, pemerintah sangat berhati-hati dalam menjaga keutuhan NKRI, karena tidak ingin apa yang terjadi di Timor Timur berulang di Papua. Ketiga, pemerintah lebih memilih pendekatan militeristik melalui aparat TNI/Polri terhadap KKSB, karena KKSB dinilai mengancam dan merusak keharmonisan masyarakat dan menghambat pembangunan”, kata Matius Murib mencoba mengurai beberapa alasan mengapa hingga kini pemerintah terkesan alergi bila membahas soal dialog integral soal Papua.

Menurutnya sebenarnya kekhawatiran dan ketakutan seperti itu harus di kesampingkan, karena dari beberapa pengalaman yang sudah terjadi, pola – pola dialog kondusif yang di bangun justru membawa iklim positif bagi diplomasi politik pemerintah dengan telah bergabungnya beberapa pentolan TPN / OPM yang selama ini bergerilya di luar negeri misalnya telah bergabung dan loyal kepada pemerintah NKRI.

“Dialog ini sudah memberikan dampak yang baik, seperti orang yang pernah bergerak keluar negeri, namun sekarang bergabung dengan Indonesia, itu semua lahir dari dialog, contohnya Nikolas Messet, makanya untuk mengakhiri konflik terpendam antara pemerintah dengan TPN/OPM, salah satunya harus ada dialog, intinya dua kelompok ini, harus ada ruang untuk itu. ini kan antara Indonesia dengan rakyatnya, apa yang harus ditakutkan ?”, kata Matius Murib, Direktur PAK HAM Papua.

Ia menjelaskan kelompok bersenjata di Papua, ada tiga kelompok seperti kelompok yang terbentuk karena ideologi setelah terjadinya Pepera 1969, ada kelompok yang muncul akibat tidak merasakan keadilan setelah berjuang, ataupun merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, dan kelompok yang muncul akibat kekecewanan akibat urusan politik semisal Pilkada misalnya.

Meskipun begitu kata Matius, semua gerakan bersenjata ini adalah warga Indonesia, jadi mereka punya hak dari pemerintah, sedangkan selama ini yang bersinggungan dengan kelompok – kelompok ini hanya TNI/Polri, jadi ada kesan pemerintah membiarkan mereka berhadapan dengan alat negara, sehingga pemerintah tidak terlalu masuk untuk membangun komunikasi dengan mereka.

“Pemerintah tidak pro aktif dan tidak respon dari masalah keamanan mulai dari tingkat kampung, Distrik, Bupati dan Gubernur. mereka hanya mendengar rakyat mati melalui media. tapi tidak memberikan solusi, bahkan cenderung membiarkan kelompok – kelompok ini berhadapan dengan moncong senjata aparat”, kata Matius Murib lagi.

Meski selama ini pemerintah terus menerus menggaungkan Papua Tanah Damai, tapi pada faktanya kelompok bersenjata yang memperjuangkan ideologi Papua merdeka masih aktif dan akan terus merongrong pemerintah di tiap kabupaten di Papua.

“kondisi ini membuat Papua tidak damai, padahal Papua damai ini digaungkan terus selama ini oleh pemerintah, bagaimana Pilkada mau damai, tapi TPS ada ganguan kelompok bersenjata, jadi kelompok ini jauh – jauh hari harus diajak damai, dan pemerintah kurang mengambil peran tersebut, sehingga slogan Papua damai bisa terwujud”, tegasnya lagi.

Pemateri lainnya, Piter Tukan yang juga adalah wartawan senior di Papua menegaskan bahwa penggunaan terminologi Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) ataupun istilah lainnya lainnya, menunjukkan Pemerintah tidak mau mengakui keberadaan dan istilah OPM, sebab jika Pemerintah mengatakan OPM, maka sama saja mengakui ada kelempok yang mau merdeka. hal ini tentunya tidak diinginkan pemerintah.

“Jadi bertahun-tauhun kita katakan, GPK, KKB, KSB, atau apapun istilahnya yang dgunakan dengan tujuan menutup – nutupi, kalaupun ganti nama dan istilah tetap mereka berjuang untuk merdeka. jadi hakikatnya sama saja”, kata Piter Tukan.

Menurutnya selama ini resep UU Otsus yang di rekomendasikan pemerintah pusat, diharapkan bisa menjadi salah satu jawaban guna meredam aspirasi Papua merdeka, namun sampai sekarang masih ada juga yang mau merdeka, sehingga sama saja bisa dikatakan bahwa Otsus belum menjawab aspirasi masyarakat yang ada di hutan.

“Ketika Otsus diberlakukan, Papua belum menjadi tuan dalam negerinya, yang ada di hutan harus dipanggil dialog, orang asli Papua belum marasakan kesejahteraan dan keamanan, mereka eksis di hutan, karena orang kota juga belum merasakan rasa aman, jadi orang di hutan melihat belum ada kesejahteraan. bahkan orang kota bilang tinggal dulu saja di hutan, nanti kita bicara lagi, ini sudah kenyataan seperti terjadi di Timor Timur”, kata lelaki kelahiran Timor Leste itu.

Menurut Piter Tukan, pemerintah Indonesia harus menangkap relung hati orang Papua, sebagaimana Aceh masuk melalui agama dan di Papua bisa melalui budaya, jadi ketika Papua ingin budaya, maka 8 pranata budaya itu harus ada pelaksanaannya dalam Otsus, tapi selama ini belum ada.

“8 pranata itu adalah, kekerabatan, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni gerak, politik, kesehatan, agama, semua ini tidak berjalan dengan baik dalam Otsus.” Tegasnya

Menurutnya pemerintah tidak perlu alergi apalagi mencurigai ada misi terselubung di balik wacana dialog yang selama ini terus di dengungkan oleh beberapa elemen masyarakat Papua.

“Kenapa takut dialog, tidak apa-apa sakit sekalian, daripada sakit terus menerus, jadi diskusi pada intinya, kita kan masih satu rumah, NKRI hanya beda kamar, jadi ini bisa jadi acuan ketika ada dialog. dialog butuh waktu dan persiapan matang dengan melibatkan semua pihak dengan pihak ketiga sebagai mediator yang independen”, katanya lagi.

Ia juga menyayangkan selama ini masih terus terjadi korban jiwa dan pelanggaran HAM, yang memakan korban baik dari pihak aparat maupun dari TPN/ OPM.

“Jangan sampai aparat yang terus menjadi korban dan kelompok besebrangan menjadi korban, kita tahu melalui media, ada korban meninggal kelompok bersenjata dan korban dari TNI/Polri. kemudian kita bersedih untuk sesaat, hati nurani kita sudah hilang. untuk itu, kita harus duduk dialog biar tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan”, kata Piter Tukan.

FGD yang di pandu moderator, Ismail Asso sebagai salah satu aktivis muda asli Papua tersebut juga menghadirkan Saul J Bomay, selaku Jubir TPN/ OPM, kepala suku Theo Asso, dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Welliem, C.O.

“pemerintah masih berorientasi menjadikan Papua sebagai dapur Indonesia saja, bahkan juga untuk dapur dunia, bahkan juga menjadi sarang praktek koruptif, kalau pemerintah serius ingin membangun Papua, semestinya bisa di mulai dengan membuka ruang dialog, sehingga konflik yang ada bisa di tuntaskan, dialog itu harus dilakukan dengan mewakili rakyat dan adanya pihak ketiga dari internasional, tapi rupanya selama ini pemerintah takut, karena dialog termasuk nantinya masalah pelurusan sejarah bisa memicu menguatnya wacana lepas dari NKRI, ini yang harus di carikan solusi dan jalan tengahnya”, kata Ismail Asso menyimpulkan hasil FGD kemarin dan berharap ada upaya kongkrit pemerintah untuk memulai hal tersebut. (***)

Sumber:LINGKARPAPUA.COM

 

Kenapa Pemerintah Takut Dialog Dengan Papua ?