google translate

Konflik di Tanah Papua Harus Mendapat Perhatian Presiden PDF Cetak E-mail
Minggu, 19 November 2017 16:20

Manokwari, TP – Memuncaknya konflik sosial politik di tanah Papua yang tergambar dalam kasus Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, harus mendapat perhatian Presiden, Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menyebutkan, hingga sekarang belum ada pernyataan resmi dari Presiden mengenai kasus kekerasan bersenjata yang sedang terjadi dan menjurus ke arah konflik terbuka antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua (TPNP) yang diduga keras terlibat dalam sejumlah kekerasan bersenjata di sekitar areal pertambangan PT Freeport Indonesia.

Lanjut Warinussy, meski belum ada pernyataan resmi dari pemimpin perjuangan politik rakyat Papua di dalam dan luar negeri, apakah tindakan kekerasan bersenjata dari kelompok TPNP di Tembagapura murni bagian dari gerakan perjuangan Papua merdeka atau tidak, tetapi beberapa pernyataan pimpinan pasukan TPNP yang diduga terlibat dalam serangan bersenjata di Tembagapura, sudah menegaskan jika aksi kelompoknya merupakan bagian dari tuntutan besar rakyat Papua untuk memperoleh Hak Menentukan Nasib Sendiri (rights to self determination) orang asli Papua.

Ia menambahkan, jika dikaitkan dengan perkembangan dunia, khususnya di ranah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), dimana persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mendesak sudah diangkat dalam kurun waktu 2 tahun terakhir oleh sejumlah pemimpin negara dari kawasan Pasifik dan Karibia.

“Apalagi dalam Sidang Majelis Umum PBB, September 2017 lalu, 4 negara kawasan Pasifik dan Karibia telah mendesak PBB untuk mempertimbangkan pemenuhan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang dipandang mengalami pelanggaran HAM secara berkesinambungan sepanjang lebih dari 50 tahun terakhir dan dapat beresiko pada pemusnahan etnis orang asli Papua,” ungkap Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, Selasa (14/11/17).

Ia menambahkan, pada titik itu, LP3BH melihat bahwa konflik bersenjata di Tembagapura saat ini sarat muatan politik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengedepankan pendekatan militer semata.

Ditambahkannya, untuk itu, LP3BH mendesak Presiden untuk menghentikan rencana penambahan pasukan dari TNI maupun Polri ke Kabupaten Mimika dan Tembagapura, dan lebih mengedepankan pendekatan dialogis.

“Yakni menugaskan 3 orang person in charge mengenai dialog Papua-Jakarta yang sudah ditunjuk pada 15 Agustus 2017, masing-masing Pater DR. Neles Tebay, Wiranto, dan Teten Masduki untuk mempersiapkan segenap langkah penyelesaian konflik sosial politik di tanah Papua, dimulai dari kasus Tembagapura, Kabupaten Mimika,” ungkapnya.

Warinussy menambahkan, penyelesaian kasus Tembagapura tentu tidak bisa hanya melibatkan para pemangku kepentingan lokal di Tembagapura atau Papua, akan tetapi tetapi perlu juga melibatkan kaum diaspora Papua yang ada di luar negeri.

“Berbagai studi ilmiah sepanjang 10 tahun terakhir sudah menunjukkan indikasi kuat penyelenggaraan proses peralihan administrasi kekuasaan dari Pemerintah Belanda kepada PBB dan Indonesia pada tahun 1962-1963 serta penyelenggaraan act of free choice pada 1969 berbau politik ekonomi kapitalis serta cenderung melanggar hak menentukan nasib sendiri orang asli Papua sesuai standar hukum internasional,” paparnya.

Ia mengungkapkan, seperti hasil penelitian dari Prof. J. Drooglever dan tim yang ditulis dalam buku berjudul: Een Daad Van Vrije Keuze, De Papoea's van Westelijk Nieuw-Guinea en Grenzen van het Zelfbeschikkingrechts atau judul dalam bahasa Indonesia, Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.

Selain itu, Warinussy menyebutkan hasil penelitian DR. Greg Poulgrain yang ditulis dalam buku berjudul: Bayang Bayang Intervensi, Perang Siasat John F. Kennedy dan Allen Dulles Atas Sukarno, yang judul aslinya adalah The Incubus of Intervention, Conflicting Indonesian Strategies of John F. Kennedy dan Allen Dulles.

“Kesimpulan bahwa mega proyek pertambangan Emas di Tembagapura sebagai faktor pemicu konflik politik Amerika Serikat-Belanda-Indonesia yang ditengahi PBB tahun 1960-1969, sesungguhnya makin jelas saat ini dengan adanya jejak gerakan kelompok TPNP yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga pendekatan dalam penyelesaian konflik di tanah Papua sesungguhnya sudah harus didorong oleh Presiden Jokowi melalui dialog damai dengan melibatkan semua pihak yang memiliki andil dalam konflik tersebut untuk duduk dan berbicara mengenai cara mengakhiri konflik tersebut,” terang Warinussy.

Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden untuk mendayagunakan tenaga, kemampuan, dan kapasitas Pater Neles Tebay, Wiranto, dan Teten Masduki sebagai person in charge dalam mendorong segera penyelesaian konflik sosial politik di tanah Papua dan secara implisit pada konflik Tembagapura melalui dialog yang all inclusive segera sebelum memasuki perayaan Natal 2017.

 

Sumber: Pasifik Pos

Konflik di Tanah Papua Harus Mendapat Perhatian Presiden