google translate

LP3BH Manokwari Soroti Dialog Sektoral Papua PDF Cetak E-mail
Kamis, 02 November 2017 21:30

MANOKWARI- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy,S.H menyoroti Dialog Sektoral yang akhir-akhir ini sempat mendapat respon negatif dari rakyat Papua. Khususnya dari kalangan kelompok-kelompok resisten di Tanah Papua

Berdasarkan pengamatan pribadinya sebagai seorang Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua bahwa dialog sekotoral adalah sebuah gagasan dimana para pemangku kepentingan (stake holders) seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta kementerian dan lembaga maupun investor serta badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah serta kalangan swasta, dunia usaha maupun rakyat serta TNI dan POLRI serta organisasi kemasyarakatan dan LSM

Semua pemangku kepentingan (stake holders) tersebut dilibatkan dan terlibat penuh dalam membahas berbagai topik seperti pembangunan infra struktur (jalan raya, jembatan, dermaga laut, lapangan terbang dan rel kereta api).

Juga topik mengenai pelayanan kesehatan, pendidikan, pertambangan, industri, kehutanan, perikanan dan kelautan maupun soal keamanan, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia

“Pertemuan inilah yang disebut dialog sektoral, karena dalam setiap pertemuan/dialog akan dibahas dan dicarikan cara pemecahan atas setiap sektor kegiatan pembangunan di Tanah Papua secara komprehensif” tulis Yan Warinussy melalui press releasenya Kamis (02/11/2017)

Yan mencotohkan kasus rencana pembangunan jalan trans Papua Barat melintas dari Manokwari ke Sorong, atau Manokwari ke Windessy dan Wasior atau Manokwari menuju Bintuni

“Pertanyaannya, bilamana jalan-jalan trans Papua Barat tersebut selesai terbangun dalam bentuk moderen (beraspal) atau menjadi jalan tol, rakyat papua yaitu Orang Asli Papua (OAP) akan mendapat keuntungan (benefit) seperti apa dari adanya jalan tersebut?” Tanya dia.

Berapa banyak OAP yang memiliki kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan untuk dapat mengakses jalan tersebut sebagai sarana guna meningkatkan pendapatannya Atau misalnya rencana pemasokan energi listrik pasca dibangunnya train 3 Kilang LNG Tangguh di Distrik Sumuri-Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2020 nantinya. Dimana direncanakan energi gas alam cair dari LNG Tangguh akan dialirkan untuk memasok tenaga listrik ke seluruh wilayah Provinsi Papua Barat bahkan juga wilayah Provinsi Papua

Pertanyaannya, berapa sesungguhnya kebutuhan pasokan listrik tiap keluarga penduduk Provinsi Papua Barat? Khususnya keluarga OAP di Papua Barat membutuhkan listrik berapa kilowatt? atau berapa megawatt?

“Saya kira secara kasat mata kita dapat memperoleh data bahwa OAP membutuhkan listrik untuk penerangan di rumah masing-masing, dan juga untuk peralatan elsktronik seperti televisi, radio, tape recorder, kulkas, mesin cuci, mesin pompa air serta penerangan publik (lampu jalan)” ujarnya.

Lalu kelebihan dari kebutuhan listrik OAP, misalnya untuk menggerakkan mesin produksi berbentuk pabrik es, pertukangan, perbengkelan, jasa kontruksi, industri dan sebagainya apakah ini juga dimiliki dan dikuasai serta dikelola oleh OAP atau tidak

Apakah bukan justru dengan kelebihan energi listrik tenaga gas alam tersebut justru bakal menjadi faktor pemicu laju migrasi spontan dari luar Papua yang pada gilirannya tidak terkendali dan tak bisa dikontrol yang pada saatnya menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal dan penyakit sosial kemasyarakatan lainnya di Tanah Papua, khususnya Papua Barat

Disinilah pentingnya OAP harus terlibat dan sebaiknya melibatkan diri untuk ambil peran sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing dalam dialog sektoral tersebut, demi menyelamatkan diri serta tanah dan sumber daya alam miliknya dari “bahaya” dan atau faktor negatif dari pembangunan yang sepanjang sisa 2 (dua) tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo nantinya.

 

Sumber: TeropongNews

LP3BH Manokwari Soroti Dialog Sektoral Papua