google translate

PBB Harus Bangun Dialog Konstruktif Untuk Masalah HAM Papua PDF Cetak E-mail
Selasa, 03 Oktober 2017 11:51

JAYAPURA – Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari saya mendukung usulan Pemerintah Negara Solomon Island dalam Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations di Jenewa – Swiss.

“Yaitu usulan agar PBB melalui Majelis Umum nya agar dapat menyelenggarakan dialog konstruktif yang mempertemukan Pemerintah Indonesia dengan Orang Asli Papua (OAP),” ujar Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, kepada Harian Pagi Papua, Senin (2/10/2017).

Dikatakan, bahwa tujuan usulan dialog konstruktif tersebut adalah untuk mendorong penyelesaian masalah Pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan tidak pernah diselesaikan secara hukum sepanjang lebih dari 50 tahun ini.
“Ini penting demi kepentingan penyelesaian masalah Pelanggaran HAM tersebut sesuai mekanisme hukum internasional serta prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal,” kata Yan Christian Warinussy.

Dikatakan, LP3BH Manokwari memandang bahwa tidak ada harapan lagi bagi rakyat Papua untuk dapat mengharapkan adanya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dapat diselesaikan dengan menggunakan mekanisme hukum nasional Indonesia saat ini.
“Ini disebabkan karena pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah menunjukkan keseriusan dan tidak memiliki kemauan politik (political will) guna menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Tanah Papua tersebut dari waktu ke waktu hingga saat ini,” tuturnya.
Dijelaskan, bahwa Hal tu terbukti dari tidak adanya pemberian kewenangan penuh menurut hukum kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dapat menjalankan tugasnya dalam kaitan tersebut berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Pertanyaannya sekarang, siapakah yang dapat menjadi representase OAP dalam dialog konstruktif soal penyelesaian masalah Pelanggaran HAM di bawah pengawasan dan fasilitasi Majelis Umum PBB tersebut?,” tanyanya.Jawabnya, kata Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” tahun 2005 dari Canada, yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), karena mereka telah memperoleh mandat politik dari rakyat Papua dan telah membawa dan memperjuangkan secara terus-menerus persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua hingga ke fora internasional.
Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua menuturkan, bawha hal itu dimulai ketika ULMWP diterima sebagai anggota peninjau (observer member) di wadah sub regional Pasifik bernama Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dilanjutkan, kemudian dalam kampanye di Pasific Island Forum (PIF) dan African, Caribian and European (ACE), bahkan saat ini mengemuka melalui pernyataan para kepala negara dari Solomon Island, Tuvalu, Rongga dan Vanuatu kapada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa-Swiss dan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Dengan demikian, maka sejak sekarang ini seharusnya pemerintah Indonesia maupun ULMWP sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadiri dialog konstruktif tersebut. (*)

 

Sumber:LINTAS PAPUA

PBB Harus Bangun Dialog Konstruktif Untuk Masalah HAM Papua