google translate

Pemerintah Harus Tanggapi Persoalan HAM di Papua Saran Dari Komnas HAM PDF Cetak E-mail
Kamis, 11 Mei 2017 17:55

JAKARTA — Masalah HAM berat Papua dinilai belum juga temukan titik jelas. Bahkan juga masalah HAM di Papua ini dapat memperoleh sorotan dunia kalau perlakuannya yang lambat.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nurcholis menyampaikan ada tiga langkah yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah. Hal semacam ini adalah satu diantara langkah supaya kembalikan citra Pemerintah dalam usaha penegakan HAM Indonesia di mata dunia kembali baik.

” Pertama mendorong sistem dialog, sistem dialog itu mesti tetaplah dilanjutkan untuk Papua, ” kata Nurcholis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/5).

Ke-2, Komnas HAM juga mendorong Pemerintah dalam usaha merampungkan beberapa masalah pelanggaran HAM di Papua. Dan ketiga lanjut dia, lihat Papua dari kacamata pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial serta budaya. ” Hak-hak ekonomi, sosial, budaya ini diantaranya pendidikan, perumahan, serta penyediaan lapangan kerja. Beberapa langkah itu mesti di ambil dengan cara berbarengan, ” katanya.

Dia juga menyampaikan pertemuan Komnas HAM dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian satu diantaranya mengulas beberapa masalah di Papua, yaitu masalah Wasior serta Wamena. Kepolisian, kata dia, memanglah tak berkaitan segera hingga Komnas HAM gagasannya bakal kembali berjumpa dengan Jaksa Agung untuk mengulas lanjutan masalah itu.

Terlebih dulu kata Nurcholis telah lakukan pertemuan dengan Kementerian Politik, Hukum, serta HAM. Komnas Ham juga telah terima berkas yang perlu diperbaiki serta dilengakapi lagi dari Kejaksana Agung. Bahkan juga kata dia, berkas itu juga terutama masalah Wasior serta Wamena telah kembali diserahkan pada Kejaksaan Agung. Hingga pihaknya bakal lakukan koordinasi kembali berkaitan berkas itu.

Karopenmas Divisi Humas Porli Brigjen Rikwanto menyampaikan sebagai sorotan dunia bukanlah saja masalah HAM. Tetapi beberapa masalah hukum seperti diskriminasi, perlakukan, service, juga dalam ruangan lingkup HAM.

” Bila di kepolisian, laporan masuk apa sajakah dapat, kelak datanya bakal diseleksi mana yang masuk kelompok pelanggaran hukum, digolongkan pasal pidana, atau perlakuan spesifik seperti intimidasi, atau perlakuan subjektif, ” kata Rikwanto.

 

Sumber: BreakingNews Indonesia

Pemerintah Harus Tanggapi Persoalan HAM di Papua Saran Dari Komnas HAM