google translate

Presiden Diminta Selesaikan Konflik Papua PDF Cetak E-mail
Jumat, 21 Oktober 2016 03:43
PERSOALAN akar konflik di Tanah Papua mendesak untuk segera diselesaikan. Jika tidak dituntaskan, isu itu bakal terus digugat oleh dunia internasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta bergerak cepat membentuk tim khusus dan menggelar dialog nasional untuk menangani penyelesaian konflik Papua.
 
Hal itu diutarakan Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay dalam diskusi di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (13/10). Turut hadir sebagai pembicara, Sekretaris Nasional Setara Institute Romo Benny Soesetyo, dan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naispospos.
 
Meskipun Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian yang besar terhadap masyarakat Papua lewat pembangunan infrastruktur serta beritikad menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut Neles, konflik Papua masih membara. Pasalnya, rekonsiliasi dengan kelompok masyarakat Papua yang pro-kemerdekaan belum tercapai.
 
Mengutip kajian LIPI pada 2008, Neles mengatakan, setidaknya ada empat akar konflik di Bumi Cendrawasih. Pertama, kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan dan infrastruktur. Kedua, diskriminasi dan marjinalisasi terhadap orang Papua.
 
Ketiga, kekerasan negara terhadap orang Papua yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terakhir, perbedaan tafsir mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.
 
"Keempat akar persoalan ini harus diidentifikasi dan dicari solusinya. Caranya, dengan duduk bersama dalam sebuah dialog nasional. Semua harus dilibatkan agar semua merasa memiliki dan terikat dengan apa yang telah diputuskan," ujar Neles.
 
Menurut dia, persoalan konflik Papua kian mendesak untuk dituntaskan. Pasalnya, konflik Papua kerap dibahas di dunia internasional. Isu Papua sempat mengemuka dalam Sidang PBB di New York, September lalu.
 
Mengutip kajian LIPI pada 2008, Neles mengatakan, setidaknya ada empat akar konflik di Bumi Cendrawasih. Pertama, kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan dan infrastruktur. Kedua, diskriminasi dan marjinalisasi terhadap orang Papua.
 
Ketiga, kekerasan negara terhadap orang Papua yang berakibat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Terakhir, perbedaan tafsir mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI.
 
"Keempat akar persoalan ini harus diidentifikasi dan dicari solusinya. Caranya, dengan duduk bersama dalam sebuah dialog nasional. Semua harus dilibatkan agar semua merasa memiliki dan terikat dengan apa yang telah diputuskan," ujar Neles.
 
Menurut dia, persoalan konflik Papua kian mendesak untuk dituntaskan. Pasalnya, konflik Papua kerap dibahas di dunia internasional. Isu Papua sempat mengemuka dalam Sidang PBB di New York, September lalu.
 
Selain itu, Melanesian Spearhead Group (MSG) rencananya bakal membahas kemungkinan memasukan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke dalam kelompok tersebut, Desember mendatang. ULMWP merupakan salah satu kelompok separatis di Papua.
 
"Jika keanggotaannya diterima, bendera ULMWP bakal berdiri sejajar dengan negara-negara anggota lain dalam MSG. Artinya, ada pengakuan dari sekelompok negara terhadap kemerdekaan Papua. Meskipun hanya kelompok kecil saja, tapi bisa melebar jika dibiarkan," cetusnya.
 
Wakil Ketua Setara Insitute Bonar Tigor Naispospos sepakat dialog nasional menjadi jalan yang paling ampuh untuk menuntaskan akar konflik Papua. Jalur dialog juga pernah diambil pemerintah dalam menuntaskan konflik di Aceh, Maluku, dan Timor-timur.
 
"Tidak ada alasan untuk menolak dialog. Persoalan Papua ini kompleks. Bukan hanya soal kemiskinan, tapi juga harga diri. Kalau mereka tidak diperlakukan secara setara, tentu mereka akan kecewa. Ini pekerjaan berat, dan Jokowi jangan sampai terlambat," cetus Bonar.
 
Romo Benny menambahkan, pendekatan kekerasan tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua. Dialog dan pendekatan humanis jadi satu-satunya pilihan. Tak hanya itu, Jokowi juga harus mengutus orang-orang yang tepat sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat Papua.
 
"Jadi jangan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan kultural. Orang Papua merindukan tanah yang damai dan ini adalah saatnya. Tahun 2017 adalah momentum menyelesaikan konflik Papua. Modal Pak Jokowi adalah berani melawan arus," tandasnya. OL-2
 
Sumber: Media Indonesia
Presiden Diminta Selesaikan Konflik Papua