google translate

LIPI Usulkan "Utusan Khusus" untuk Bangun Dialog Damai Papua PDF Cetak E-mail
Sabtu, 15 Oktober 2016 10:17

Jakarta- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan ada "utusan khusus"(person in charge)untuk dialog damai di Papua. Utusan khusus ini akan setiap hari mengakses dan mengetahui perkembangan di Papua untuk dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Untuk mempersiapkan dialog, maka Presiden perlu menunjukkan seseorang sebagai utusan khusus yang merupakan orang kepercayaan Presiden," ujar Koordinator Penelitian Updating Papua Road Map dari LIPI Adriana Elisabeth dalam Seminar Nasional yang bertajuk "Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua: Updating Papua Road Map" di Auditorium Utama LIPI, Jakarta, Jumat (14/10).

Hadir dalam seminar itu sejumlah narasumber, antara lain Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw, Deputi I Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Yoedhi Swastono, Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy.

Orang yang ditunjukkan sebagai utusan khusus, kata Adriana, haruslah orang yang memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua. Selain itu, katanya, utusan khusus harus orang yang obyektif dan tidak diskriminatif.

"Utusan khusus juga harus orang yang tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan atau yang mendukung kemerdekaan Papua," tandas Adriana.

Lebih lanjut Adriana mengatakan jika Presiden Jokowi menyetujui adanya utusan khusus ini, maka Presiden Jokowi harus benar-benar memperhatikan kriteria utusan khusus tersebut sehingga bisa bekerja efektif dan mendapatkan legitimasi kuat dalam proses dialog nasional.

"Utusan khusus ini juga tidak boleh mencari satu pihak saja untuk merepresentasikan masyarakat tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat," imbuh Adriana.

Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay mengakui setuju dengan usulan LIPI tersebut. Tebay mengharapkan utusan khusus ini nanti ditugasi khusus untuk menangani persoalan Papua sampai selesai.

"Saya usulkan utusan khusus ini sebaiknya bukan orang asli Papua, tetapi orang dari luar Papua yang memahami konflik dan akarnya secara benar dan menyeluruh, bukan orang memahami konflik Papua secara parsial. Lebih berbahaya lagi, jika salah memahami konflik Papua atau tidak tahu sama sekali konflik Papua," ujar Tebay.

 

Sumber:  Berita Satu

LIPI Usulkan