google translate

Jokowi Didesak Akhiri Konflik di Papua Melalui Dialog PDF Cetak E-mail
Sabtu, 15 Oktober 2016 09:42

Menurut Menko Polhukam, pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penyelesaian konflik di Papua secara nonyudisial, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

243108a1 fd5a 4b95 b594 8661b800c533Dari kiri ke kanan: Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, Pastor Neles Tebay (Koordinator Jaringan Damai Papua), Bonar Tigor Naipospos (Wakil Ketua Setara Institute), dan Romo Benny Susetyo (Pemerhati Papua) saat jumpa pers 'Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi' di Jakarta, 13 Oktober 2016.Walaupun masyarakat Papua menaruh harapan di tangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, dalam dua tahun masa pemerintahannya, kekerasan masih banyak terjadi di Bumi Cendrawasih. Dialog dilihat sebagai kunci utama penyelesaian konflik di provinsi paling timur Indonesia tersebut, demikian disampaikan sejumlah pakar dalam jumpa pers di Jakarta, 13 Oktober 2016.

Pastor Teles Nebay, seorang tokoh Papua yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua, menilai Jokowi adalah satu-satunya presiden yang memberi perhatian besar bagi Papua dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

“Namun dalam mengakhiri kekerasan yang berlangsung selama lebih dari lima dekade, upaya Jokowi masih jauh dari cukup,” katanya kepada wartawan dalam jumpa pers tentang 'Papua di bawah Kepemimpinan Jokowi' hari itu.

“Konflik di sana masih membara dan akan membakar siapapun baik warga sipil, TNI, atau polisi. Masyarakat Papua percaya Jokowi bisa memadamkan konflik ini karena perhatian besar dia untuk Papua,” tambahnya.

Neles mengatakan, kekerasan hanya mampu diakhiri melalui dialog inklusif, terutama di tengah maraknya eksternalisasi konflik Papua, yang ditandai dengan upaya tujuh kepala negara Pasifik membawa masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, September lalu.

“Dialog mutlak dilaksanakan dan semua pihak diharapkan mendukung langkah ini. Jika tidak ada dialog, makin banyak pihak luar akan terus membahas isu Papua. Kami pernah coba dialog, tapi Jakarta melihat ini adalah upaya eksternalisasi Papua,” tegasnya.

Neles menambahkan pemerintah pusat berkejaran dengan waktu, karenaMelanesianSpearheadGroup(MSG) akan membahas keanggotaanUnited Liberation Movement for West Papua(ULMWP) dalam pertemuan Desember nanti.

Sebelumnya, dalam pertemuan pimpinan MSG di Honiara, Kepulauan Salomon, Juli lalu, keanggotaan ULMWP ditunda karena kesalahan dalam menyusun kriteria dan panduan keanggotaan.

“Sentimen kesamaan ras Melanesia bermain penting, sehingga saat isu Papua mencuat, mereka melihat ini sebagai masalah keluarga Melanesia,” papar Neles.

Mekanisme dialog, jelas Neles, telah diusulkan tim kajian Papua yang dibentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tentunya dialog akan dilakukan bertahap, yang melibatkan masyarakat lokal, pendatang, para ahli, pemerintah lokal, dan pemerintah pusat.

“Akhirnya dialog berujung pada rekonsiliasi antara pihak-pihak di Papua yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah,” katanya.

‘Win win solution’

Juru bicara presiden, Johan Budi, ketika dikonfirmasi Jumat, 14 Oktober 2016, mengenai desakan agar Jokowi segera berdialog dengan masyarakat Papua, memintaBeritaBenaruntuk menghubungi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Wiranto yang dihubungi beberapa kali tak mengangkat telepon. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas.

Tetapi pekan lalu, dia menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan mekanisme penyelesaian konflik di Papua secara nonyudisial melalui cara musyawarah dan mufakat, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Penyelesaian yang bersifatwin-win solutionitu dapat kita wujudkan,” katanya seperti dikutipCNN Indonesiausai rapat pembahasan persoalan Papua di kantornya, Rabu, 5 Oktober 2015.

Menurutnya, upaya penyelesaian konflik secara adat saat ini mulai hilang di daerah. Penyelesaian secara yudisial melalui jalur pengadilan lebih dipilih daripada secara adat.

“Budaya (musyawarah) itu sekarang hilang tatkala kita langsung berorientasi pada budayawin and losepengadilan. Apa-apa pengadilan,” ujar Wiranto.

‘Memutus tali kekerasan’

Pemerhati Papua, Benny Susetyo, mengingatkan bahwa masyarakat Papua sebenarnya menaruh harapan besar pada Jokowi.

“Karena Jokowi adalah sosok yang mau berdialog. Sebenarnya modal dasar dia adalah komunikasi, dan itulah yang menjadi kepercayaan orang Papua,” ujar Benny.

“Sayang, jika modal ini tidak digunakan. Ini momentum Jokowi memutus tali kekerasan, momentum Jokowi mengembalikan martabat orang Papua lewat jalur sebuah kultural,” tambahnya.

Menurutnya, selama ini pendekatan kekerasan yang dilakukan pemerintah pusat hanya akan membangkitkan perlawanan dari masyarakat Papua.

“Ganti sekarang pendekatannya lebih padahumanity, pendekatan budaya dan mencoba presiden mencari utusan khusus yang dipercaya untuk mengatasinya,” ujarnya.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, menambahkan jika belajar dari tiga konflik kewilayahan di Indonesia – Timor Timur, Aceh, dan Maluku— dialog memainkan peranan penting.

“Timor Timur sudah menentukan nasibnya direpresentasi PBB. Aceh telah mendapatkan perdamaian direpresentasi oleh lembaga internasional dari Finlandia. Maluku, karena konflik komunal, banyak lembaga lokal berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian,” ujar Bonar.

“Pelajaran yang dapat kita tarik adalah semuanya selesai melalui proses dialog.”

Menurut pemantauan Setara Institute, sejak Jokowi resmi sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 hingga September 2016, terjadi sedikitnya 45 kasus kekerasan yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

Jenis pelanggaran itu seperti penangkapan 2.293 warga Papua, pembunuhan 13 orang, dan penembakan 61 masyarakat Papua.

“Pelakunya mulai dari tentara, polisi, sayap militer Organisasi Papua Merdeka, hingga kelompok pro salah satu kubu yang bertikai,” pungkas Bonar.

 

Sumber: Benar News

Jokowi Didesak Akhiri Konflik di Papua Melalui Dialog