google translate

Pemerintah Harus Buka Dialog dengan Rakyat Papua PDF Cetak E-mail
Sabtu, 15 Oktober 2016 08:45

JAKARTA – Banyaknya persoalan yang terjadi di tanah Papua, mulai dari masalah pelanggaran HAM masa lalu, konflik antarsuku, rentetan kasus kekerasan dan upaya separatisme. Hal itu dapat diatasi bila pemerintah melakukan rangkaian dialog yang bertahap dengan masyarakat, orang asli Papua dan pemangku kepentingan di Papua.

Tidak hanya melakukan dialog soal penyelesaian kekerasan, pemerintah juga dapat melakukan pendekatan dengan masalah masalah sektoral di Papua. Hal tersebut diungkapkan tokoh Papua sekaligus Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastor Neles Tebay, dalam diskusi “Membaca Papua pada Kepemimpinan Jokowi” di Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut Pastor Neles, masalah dugaan pelanggaran HAM masa lalu, dan kekerasan di tanah Papua dapat dicegah, bila pemerintah melakukan dialog yang inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Karena melibatkan semua kepentingan maka dialog yang dapat dilakukan adalah dialog yang berjenjang dan bertahap. Ada dialog yang dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat secara umum, antara pemerintah dengan orang asli Papua dan pemerintah dengan pemangku kepentingan di Papua.

Apapun nanti kesepakatan yang dihasilkan akan mempunyai dampak bagi Papua ke depan. Karena itu penting untuk melibatkan dan mengajak mereka berdialog, untuk mendapatkan solusi,” kata Pastor Neles. Lebih lanjut dikatakan, selain melakukan dialog mengenai masalah HAM, pemerintah juga dapat secara berbarengan melakukan dialog membahas masalah sektoral.

“Yang membahas bidang-bidang khusus seperti pendidikan, dengan pembicara dari Kemendiknas atau kantor dinas pendidikan Papua, yayasan atau pakar pendidikan dari Papua. “Dengan begitu dapat diketahui masalah apa yang terjadi dan yang harus diatasi,” kata Pastor Neles. Dan di akhir tahapan, kata Pastor Neles, diharapkan ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan pihak-pihak yang masih berseberangan dengan pemerintah.

Karena itu, Jaringan Damai Papua mendorong agar ada rangkaian dialog antara pemerintah dengan masyarakat Papua asli, warga Papua dan antara pihak-pihak yang berkepentingan di Papua dengan pemerintah, dapat cepat terlaksana sehingga dapat diambil solusi terbaik.

“Diharapkan dengan adanya tahapan tahapan dialog antara pemerintah dan rakyat Papua dapat dicapai kesepakatan dan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil ke depan,” ujar Pastor Neles. Di Papua sendiri, kata Pastor Neles, ada tiga golongan besar yang berperan.

“Mereka yang mendukung NKRI, yang ingin merdeka dan mereka yang berada di tengah, tidak berpikir merdeka dan mendukung NKRI. Sekarang yang harus dilakukan pemerintah bagaimana memperbesar kelompok yang pro NKRI,” ujar Pastor Neles. Sementara itu, menurut Pemerhati Papua sekaligus Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute, Romo Benny Soesetyo, mengatakan, perlu ditunjuk satu orang yang dipercaya Presiden untuk mulai melakukan dialog.

“Kalau itu ditempuh akan ada harapan. Juru runding itu yang akan membuka dialog dengan anak-anak muda Papua. Mereka itu seharusnya dirangkul dan bukanlah distigma. Seharusnya diajak bicara dan diwongke,” ujar Romo Benny. eko/ AR-3

Sumber: Koran Jakarta

Pemerintah Harus Buka Dialog dengan Rakyat Papua