google translate

Papua Butuhkan Forum Negara- Negara Pasifik PDF Cetak E-mail
Jumat, 09 September 2016 11:20

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM  asal FISIP Uncen Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, Papua membutuhkan keterlibatan tim pencari fakta dari PIF (Pacifik Island Forum atau Forum Kepulauan Negara-Negara Pasifik) untuk memberikan rasa keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM Papua.

Perlunya keterlibatan PIF ini lantaran   sejauh ini menurut penilaiannya Presiden Jokowi terbukti tidak memiliki komitmen yang serius terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat di Papua.  “Saya mendukung Dewan Adat Paniai yang telah bekerja menyiapkan semua dokumen pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan 5 orang siswa di lapangan Karel Gobay, Paniai pada 8 Desember 2014 lalu dan telah kirim dokumen tersebut ke meja sekertaris PIF yang disertai surat undangan untuk meminta tim pencari fakta PIF datang ke Paniai,” ungkapnya dalam press releasenya ke pada Bintang Papua, Rabu, (7/8).

Atas hal itu, sesuai informasi yang diperolehnya bahwa proposal Paniai berdarah akan di bahas secara khusus dalam sidang negara-negara Pacific Island Forum di negara Kepulauan Micronesia dari 7-10 September 2016.

Masyarakat Adat Paniai yang adalah bagian dari korban pelanggaran HAM berat yang mengundang, jadi negara tidak boleh menghalangi delegasi PIF datang ke Papua. Tim Ad Hoc Komnas HAM RI yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM berat Paniai, selama masa kerjanya dari 1 Maret – 31 Agustus 2016, tidak perna turun ke Paniai.

Dengan demikian, Presiden Jokowi harus memberikan kesempatan untuk masyarakat adat Paniai mengundang PIF masuk ke Paniai, karena Presiden Jokowi terbukti tidak berdaya menyelesaikan pelanggaran HAM berat Paniai dan pelanggaran-pelanggaran HAM berat lainnya di Papua.

Menurutnya, kalau Presiden Jokowi tidak membuka pintu untuk PIF masuk ke Papua, serta tidak berdaya mengendalikan aksi-aksi kekerasan bersenjata aparat militer dan keamanan di Papua yang semakin dengan gampangnya membunuh dan menembak mati orang Papua, maka isu Papua akan didorong oleh PIF ke Dewan Dekolonisasi PBB. “Referendum di Papua tinggal menunggu hitungan bulan digelar,” jelasnya.

Baginya, Papua bukan wilayah perang, Papua bukan wilayah operasi militer, Papua bukan wilayah bagi pelaku pelanggaran HAM berat mendapat hadiah istimewa (hak impunitas), Papua bukan wilayah pembataian manusia, Papua bukanlah wilayah dimana manusia pribuminya tidak memiliki hak hidup dan dibunuh seperti binatang.

Untuk itu, Presiden jokowi tidak perlu menaruh perhatian lebih atas Papua kalau itu hanya sekadar retorika dan basa-basi politik untuk menenangkan hati orang Papua agar tidak berteriak merdeka. Buktikan kalau Presiden Jokowi serius mau menyelesaikan pelanggaran HAM Papua, sebelum segala sesuatu menjadi terlambat.

Segera berdialog dengan orang Papua atau dengan ULMWP untuk mengghentikan isu Papua masuk Dewan Dekolonisasi PBB. Dialog Papua merupakan kunci utama mempertahankan Papua dalam NKRI. Tidak ada pendekatan lain, selain dialog pemerintah dengan ULMWP  yang bisa menghentikan internasionalisasi Papua dan komitmen Presiden Jokowi menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua.

Sebab orang Papua tidak bisa dibiarkan terus hidup dalam konflik dan penderitaan akibat pendekatan senjata yang masih terus dikedepankan dalam menangani setiap aksi-aksi kemanusian menuntut  hak dan keadilan di Papua.

Pendekatan senjata telah menimbulkan korban jiwa yang terlalu banyak di Papua, Papua hanya berharap kepada Presiden Jokowi atau kepada ULMWP dan PIF untuk menyelamatkan orang Papua dari ancaman kematian.

Presiden Jokowi harus serius menuntas pelanggaran HAM berat Paniai berdarah 2014, pembataian Wasior 2001 dan Wamena berdarah 2003 sebagai upaya untuk menutup ruang bagi negara-negara PIF mendikte atau mengintervensi masalah Papua.

“Dan juga siap dengan segera langkah-langkah menuju dialog nasional pemerintah dengan ULMWP. Kalau tidak, Indonesia harus siap kehilangan Papua dalam peta wilayah negara Indonesia,” pungkasnya.(Nls/d

Sumber: Bntang Papua

Papua  Butuhkan  Forum Negara- Negara  Pasifik