Sudah Saatnya Indonesia Berdialog dengan ULMWP Cetak
Jumat, 19 Agustus 2016 11:01

Jayapura, Jubi – Perkembangan situasi politik di Tanah Papua dalam konteks penyelesaian akar masalah kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Indonesia serta soal pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu dan masa kini terhadap rakyat Papua, hendaknya direspon secara baik oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan menempuh jalan dialog damai yang inklusif dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat yang telah nyata menjadi wadah representatif dewasa ini secara politik.

“Hal ini penting demi merajut perdamaian yang menjadi idaman semua pihak diatas Tanah Papua, baik rakyat Papua sendiri maupun pemerintah pusat serta TNI dan POLRI maupun kelompok-kelompok resisten seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), West Papua National Authority (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFP),” kata Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM Papua, Senin (15/8/2016).

Dimulainya langkah dialog dapat segera didorong oleh Pemerintah Indonesia dengan melakukan pertemuan-pertemuan informal guna membahas rencana dialog dan jadwal serta agenda yang hendak diangkat atau mendapat sorotan kedua belah pihak.

“Pada tingkat tersebut, menurut pandangan saya sebagai Peraih Penghargaan Internasional di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Canada, dapat dilakukan dengan melibatkan fasilitator yang dipilih oleh kedua belah pihak (Indonesia dan ULMWP),” lanjutnya lagi.

Bagaimanapun juga konflik sosial-politik dengan melibatkan anasir-anasir resmi negara semacam TNI dan POLRI yang senantiasa berhadapan dengan TPN-OPM secara langsung telah banyak menimbulkan korban di pihak rakyat sipil Papua selama ini, sehingga harus segera dihentikan.

Dihentikannya konflik bersenjata tersebut seyogyanya segera dimulai dengan upaya membangun dialog yang setara, inklusif dan terbuka serta bertitik tolak pada upaya membangun perdamaian haruslah menjadi pilihan dari Pemerintah Indonesia dan ULMWP sekarang ini.

Perkembangan eksternalisasi isu Papua Barat yang kian mengemuka dan semakin kuat di kawasan Melanesia dan Pasifik dewasa ini, kiranya menjadi catatan penting yang semestinya dianalisis dan dicari jalan solusi damai oleh kedua belah pihak yang senantiasa berkonflik, yaitu Indoensia dan Rakyat papua yang diwakili ULMWP tersebut.

“Apalagi jika nantinya pada bulan September 2016, aplikasi keanggotaan ULMWP diterima dalam rapat khusus para Pemimpin Negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Villa, Vanuatu,” tambah Warinussy.

Adriana Elisabeth, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang sangat aktif mendorong dialog antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua mengakui dukungan terhadap ULMWP di Pasifik sangat kuat hingga ke akar rumput, sementara Melindo tidak kuat.

“Indonesia hanya berhubungan G to G (pemerintah ke pemerintah), tidak mengakar,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Adriana, diperlukan konsolidasi politik untuk memungkinkan negosiasi. “ULMWP sudah progres luar biasa, pemerintah jangan menyangkalnya, tetapi dijadikan refleksi kenapa itu bisa terjadi,” lanjut Adriana.

Meski demikian, ia percaya bahwa pemerintah, melalui Luhut Pandjaitan yang sempat ditemuinya, sedang berupaya menyelesaikan Papua melalui cara lebih demokratis. Tetapi dia tampak menyayangkan, bahwa apa yang didengarkan oleh pemerintah berbeda di tataran praktik lapangan.

Hal itu, lanjutnya, menyebabkan akar masalah Papua tidak tertangani.

“Makanya kami sejak awal mengajak dialog, agar masalah ini tidak keluar,” ujar Adriana.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Hanura wilayah Papua, F. Yan Mandenas. Ia mengimbau kepada pemerintah pusat untuk melakukan dialog dengan kelompok-kelompok separatis dan masyarakat Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya gerakan separatis.

Yan menilai munculnya gerakan separatis, seperti KNPB lantaran kurangnya pengakuan identitas Papua di NKRI. Selain itu, tidak ada implementasi program pembangunan di Papua.

“Faktor utama, Pemerintah kurang meluruskan identitas papua sebagai warga NKRI dan pemerintah kurang merealisasikan pembangunan oleh pemerintah di Papua,” kata Yan Mandeas saat menggelar diskusi publik di Jakarta, pekan lalu. (*)

 

Sumber:TABLOIDJUBI.COM

Sudah Saatnya Indonesia Berdialog dengan ULMWP