PMKRI Desak Pemerintah Segera Menyelesaikan Konflik di Papua Cetak
Kamis, 11 Agustus 2016 11:57
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) meminta pemerintah mendengarkan keluhan warga Papua dan menyelesaikan konflik di wilayah itu.
 
Seruan itu dikeluarkan 31 Juli di akhir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PMKRI selama empat hari yang diadakan di Jayapura, Papua.
 
Para peserta Rakernas dari 70 cabang PMKRI di seluruh Indonesia  mengatakan pemerintah pusat harus membubarkan tim investigasi saat ini yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan sebaliknya pemerintah harus duduk bersama dan dialog dengan warga Papua.
 
Konflik yang sedang berlangsung di Papua karena warga lokal ingin menuntut kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar dan hal itu telah menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM), menurut kelompok HAM dan aktivis Papua.
 
Banyak orang Papua memandang tim investigasi yang dibentuk oleh Presiden Jokowi diduga akan terjadi banyak pelanggaran.
 
“Kami mendorong pihak independen menengahi dan membantu menyelesaikan masalah itu,” kata Angelo Wake Kako, ketua presidum PMKRI, pada 31 Juli.
 
Dia juga mengatakan bahwa PMKRI sudah muak dengan pertumpahan darah. “Kami tidak ingin melihat ada pembunuhan lagi,” kata Kako.
 
PMKRI juga telah mendesak Presiden Jokowi mengizinkan para wartawan asing untuk bebas mengakses ke Papua.
 
“Kami menuntut pemerintah memberikan akses kepada para wartawan sehingga mereka dapat mengunjungi Papua, tanpa campur tangan, termasuk dari militer,” kata Kako.
 
Mario Yumte, anggota PMKRI cabang Jayapura, mengatakan konflik lama Papua harus diselesaikan secara bermartabat.
 
PMKRI melihatnya sebagai tugas mereka untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, berbicara dari hati ke hati dan mendengarkan satu sama lain, katanya.
 
“Jika kita diam dengan konflik Papua berarti kita tidak peduli tentang kemanusiaan,” kata Yumte.
 
Joseph Rahawadan, mantan ketua PMKRI, mengatakan bahwa pemerintah perlu mendengarkan perjuangan dan harapan dari masyarakat Papua.
 
“Selama tidak ada dialog serius dengan orang Papua, masalah ini tidak akan pernah selesai,” kata Rahawadan.
 
“Pemerintah pusat perlu mengirim tim ke tengah kehidupan warga Papua selama beberapa bulan untuk mengetahui keinginan mereka,” tambahnya.
 
Pastor John Djonga, seorang advokat HAM, mengatakan pada 1 Agustus bahwa ia menghargai keprihatinan PMKRI tentang Papua. Tapi, ia juga mengingatkan para mahasiswa untuk membangun komunikasi yang intensif dengan para pemimpin lokal.
 
Komunikasi dengan para pemimpin lokal, kata dia, penting karena ada begitu banyak kemiskinan dan ketidakadilan di Papua yang membutuhkan perhatian.
 
Menurut imam itu, telah ada upaya untuk melakukan dialog yang dimediasi oleh pihak ketiga, tapi pemerintah tidak mendengarkan.
 
Sumber: www.ucannews.com
PMKRI Desak Pemerintah Segera Menyelesaikan Konflik di Papua