google translate

Cari
Cari Saja:

Cari Katakunci perlu

Seluruhnya 50 hasil ditemukan.

Halaman 1 dari 3
... harus mengakui atas pelanggaran HAM di tanah Papua, dan perlu ada upaya rekonsiliasi dengan OAP berkaitan dengan kekerasan dan pelanggaran HAM. Menangkap dan mengadili pada pelaku kejahatan. Juga harus ...
... intelektual yang sebenarnya cukup representatif untuk orang Papua, untuk mempromosikan perlunya adanya dialog dalam menyelesaikan masalah Papua," jelasnya. Menurutnya, dalam upaya terjadinya perdamaian ...
... itu adalah, kekerabatan, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni gerak, politik, kesehatan, agama, semua ini tidak berjalan dengan baik dalam Otsus.” Tegasnya Menurutnya pemerintah tidak perlu ...
4. Dialog Sektoral untuk Asmat
(Kolom/Opini Publik)
... seperti merelokasi masyakarakat Asmat, memberikan latihan pertanian oleh anggota TNI, memperbanyak tenaga kesehatan, dan lain-lain. Melibatkan semua pihak Pemerintah perlu diingatkan bahwa ada juga pemangku ...
... sama sekali. “saya sempat dengar isu dialog itu tapi waktunya serta tempat pelaksanaan itu saya tidak tahu sama sekali” kata alfa. Menurut Alfa tidak perlu Indonesia memaksa rakyat Papua melakukan ...
... mesti bertanggung jawab atas perkembangan kesehatannya. Semua pemangku kepentingan mesti dilibatkan dalam mengurus kesehatan di Papua. Mereka perlu dipertemukan secara bersama dalam pertemuan, dan dilibatkan ...
... kekerasan bersenjata di Timika memperlihatkan anggota POLRI dan TNI sebagai pelaku kekerasan, sedangkan orang Papua adalah korbannya. Perlu diketahui bahwa mayoritas penduduk di kota Timika adalah warga ...
8. 2018: Tahun dimulainya Dialog Papua
(Kolom/Perspektif JDP)
... sejak 15/8-2017, ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerima empat belas tokoh agama dan adat Papua. Pada kesempatan itu, para tokoh Papua membeberkan permasalahan-permasalahan yang perlu ...
9. Memberdayakan Orang Papua
(Kolom/Perspektif JDP)
... di Asmat. Diakui bahwa ada unsur kebenarannya pada faktor-faktor penyebab yang di sebutkan di atas. Tetapi perlu diketahui juga bahwa semua faktor penyebab ini merupakan alasan-alasan klasik yang biasa ...
JAKARTA- Akar permasalahan Papua adalah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang oleh sebagian rakyat Papua dianggap perlu diluruskan. Apabila tidak terjadi dialog Jakarta dan Papua tentang hal itu, ...
... perlu menjadi pembahasan. Ia mengatakan pembangunan di Papua selama ini hanya dinikmati pejabat dan warga luar Papua. Dirancang Awal 2018 Rancangan dialog Jakarta-Papua yang dimandatkan Presiden Joko ...
12. Dialog 'Melenceng' Jakarta-Papua
(Berita/Headline News)
... menerima, itu hak mereka," sambungnya. Bagi Yan, tak perlu ada dialog untuk membicarakan persoalan ekonomi, politik, pun sosial-budaya. Karena itu semua tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi. ...
... kata Peter di Kantor LIPI, Jakarta Selatan pada Kamis, 14 Desember 2017. Peter mengatakan, dialog diperlukan karena banyaknya perubahan demografi akibat migrasi besar-besaran di Papua. Perubahan itu, ...
... memproduksi pelanggaran HAM. Nantinya, dikhawatirkan demokrasi Indonesia yang otonomi khusus di Papua justru melahirkan kesenjangan ekonomi. Usman mengatakan, pemerintah juga perlu membuka akses media ...
... dan niat referendum ulang yang digaungkan sebagian masyarakat di Papua. "Pemenuhan hak atas pembangunan orang Papua tidak serta-merta berarti pemerintah tidak perlu memenuhi hak atas penentuan nasib sendiri ...
16. Mengatasi Kelompok Separatis Papua
(Kolom/Perspektif JDP)
... menghadapi masalah utamanya yakni Bagaimana mengatasi TPN ? Pemerintah perlu memikirkan upaya mengatasi kelompok separatis Papua ini. Pertama, TPNĀ  telah menyatakan untuk melanjutkan aksi penembakannya ...
... masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dari awal melalui musyawarah. Keterlibatan mereka akan seperti apa dan melalui saluran apa. Ini akan membuat masyarakat ikut menjaga sumber daya alam karena mereka ...
... sektoral. Selain itu penunjukkan Pastor NelesTebay sebagai person in charge (PIC) dan perlunya ‘pra dialog’.. Pertemuan, diakhir dengan sejumlah catatan penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti ...
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyarankan agar pemerintah perlu mengkaji ulang keterlibatan TNI dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Menurut dia, ...
... daerah di semua kabupaten dan kota di Papua belum kelihatan mempermudah masyarakat asli untuk mengakses fasilitas yang disiapkan. “Saya pikir perlu ada pemeriksaan dan audit semua dana yang masuk ...
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 Berikutnya > Akhir >>